Uploaded byppidkemenkes
1,960 views

Mediakom37

Edisi 37 Mediakom membahas tantangan birokrasi dalam Kementerian Kesehatan RI dan pentingnya penerapan reformasi birokrasi (RB) yang diikuti dengan kinerja yang terdokumentasi. Selain itu, terdapat informasi terkait vaksinasi meningitis bagi calon jemaah haji dan berbagai artikel tentang pola hidup sehat. Dokumen ini juga menyajikan berbagai berita terkini dan informasi kesehatan untuk masyarakat.

Embed presentation

Downloaded 26 times
MEDIAKOM Kementerian Kesehatan RI Info Sehat untuk Semua ISSN1978-3523 EDISI37ISEPTEMBERI2012 Birokrasi LeletBirokrasi Lelet Pangkas Pejabat baru Kementerian Kesehatan RI Sulteng mendunia dengan lindu
ETALASE SUSUNAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB: drg. Murti Utami, MPH, I REDAKTUR: Dra. Hikmandari A, M.Ed, Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS I EDITOR/PENYUNTING Mulyadi, SKM, M.Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM, M.Rijadi, SKM, MSc.PH, Mety Setyowati, SKM, Aji Muhawarman, ST, Resti Kiantini, SKM, M.Kes I DESAIN GRAFIS dan FOTOGRAFER: Drg. Anitasari S.M, Dewi Indah Sari, SE, MM, Giri Inayah, S.Sos, Sumardiono, SE, Sri Wahyuni, S.Sos, MM, Wayang MasJendra,S.Sn,Lu’ay,S.Sos,DodiSukmana,S.I.KomISEKRETARIAT:WaspodoPurwanto,Endang Retnowaty, drg. Ria Purwanti, M.Kes, Dwi Handriyani, S.Sos, Dessyana Fa’as, SE, Sekar Indrawati, S.Sos, Awallokita Mayangsari, SKM, Delta Fitriana, SE, Iriyadi, Zahrudin. IALAMAT REDAKSI: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI Blok A, Ruang 109, JL. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta 12950 I TELEPON: 021-5201590; 021-52907416-9 I FAKS: 021-5223002; 021-52960661 I EMAIL: info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id I CALL CENTER: 021-500567 REDAKSI MENERIMA NASKAH DARI PEMBACA, DAPAT DIKIRIM KE ALAMAT EMAIL kontak@depkes.go.id R eformasi Birokrasi (RB), seringkali menimbulkan salah persepsi dari sebagian karyawan. Diantaranya, berkomentar , gara-gara“ RB”, jadi “Ribet”, sepadan dengan ungkapan repot dan sulit. Sebab, setiap karyawan, harus datang dan pergi tepat waktu. Tak boleh terlambat datang dan pulang cepat sebelum waktu. Akibatnya, berangkat lebih pagi dari biasanya dan pulang lebih sore. Belum lagi, absen dengan menggunakan fingger print, tak bisa nitip atau rapel. Tidak cukup sampai disitu, keribetan terus berlangsung. Setelah di kantor, kemudian mengerjakan apa. Adakah produk yang dihasilkan atau hanya kejar absen semata. Ternyata, penerapan RB yang benar, tidak cukup dengan absensi tepat waktu, tapi harus dilengkapi dengan kinerja yang baik dan terdokumentasi. Dokumentasi kinerja inilah yang juga harus dilakukan setiap hari dalam catatan harian. Di Kementerian Kesehatan, ada beberapa karyawan membuat catatan harian secara mandiri. Catatan ini untuk memonitor, telah mengerjakan apa saja selama di kantor. Kemudian catatan itu diperiksa oleh atasan dan membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan. Bahkan di Poltekkes Surabaya, institusi berinisiatif memberikan buku catatan itu kepada setiap karyawan. Bagaimana hasilnya. Belum berjalan seperti yang diharapkan. Ribet....!. Mengapa ? belum terbiasa. Bisa, karena biasa. Jadi harus ada pembiasaan. Sebagai contoh; biasa memberi pelayanan perizinan tanpa batas waktu penyelesaian, sehingga sampai berbulan-bulan. Kemudian dibiasakan dengan SOP yang disepakati, ternyata P2T (Pusat Pelayan Terpadu) Provinsi Jatim di Surabaya dapat melayani hanya butuh waktu 15 menit. Luar biasa...! Hiruk pikuk mengenai pelaksanaan RB ini, kami ketengahkan dalam rubrik media utama. Selain itu, juga ada berita ringan tentang arus mudik, penganugerahan kepada tenaga kesehatan teladan, pelantikan pejabat Kemenkes, pertemuan Menkes Asian, Sail Morotai dan berbagai artikel menarik lainnya. Tak ketinggalan rubrik lentera di ujung perjalanan akhir mediakom. Selamat Menikmati. Redaksi. Ribet...!drg. Murti Utami, MPH MEDIAKOM Kementerian Kesehatan RI Info Sehat untuk Semua ISSN1978-3523 EDISI37ISEPTEMBERI2012 Birokrasi Lelet Pangkas Pejabat Baru Kementerian Kesehatan RI 5 Fakta tentang Sulawesi Tengah EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 3
58 Nadia Hutagalung SULTENG Mendunia dengan Lindu 34 PERTANYAAN: Orang tua saya, Insya Allah akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini (1433), saya ingin menanyakan dimana dapat diberikan suntikan imunisasi meningitis bagi Calon Jemaah Haji dan apakah membayar untuk imunisasi tersebut? Saya tinggal di Jakarta. Mohon informasinya. Terima kasih. JAWAB: Imunisasi atau vaksinasi meningitis meningokokus sangat penting diberikan kepada Calon Jemaah Haji Indonesia yang akan berangkat keTanah Suci untuk mencegah penyakit radang otak (meningitis meningokokus) yang sering terjadi di Arab Saudi. Untuk Jamaah Haji biasa (reguler) di Jakarta akan dilakukan secara kelompok (kolektif) bersama-sama di Puskesmas Kecamatan yang ditunjuk di DKI Jakarta sekaligus dengan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH warna hijau). Sedangkan untuk Calon Jemaah Haji dengan ONH Plus biasanya akan dikoordinir oleh Biro Perjalanan (travel) yang mengelolanya. Namun bila Biro Perjalanan yang mengelola tidak mengurusnya, Calon Jemaah Haji secara mandiri melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi meningitis di Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta dimana bertempat tinggal. Ada beberapa Calon Jemaah yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk. Vaksin meningitis meningokokus disediakan tanpa dipungut biaya (gratis) untuk Calon Jemaah Haji Indonesia oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Vaksin yang disediakan adalah vaksin halal, sehingga Calon Jemaah Haji tidak perlu kuatir kehalalannya. Namun untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk Calon Jemaah Haji Indonesia akan dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah setempat untuk tarif retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku di fasilitas kesehatan setempat seperti Puskesmas maupun Rumah Sakit. Ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan, tetapi banyak daerah yang mengenakan tarif retribusi pemeriksaan kesehatan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PusatTanggap dan Respon Cepat (PTRC) pada nomor (kode lokal) 500567 atau ke Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Ri pada nomor (021) 5201590 pesawat 84701 atau ke Puskesmas Kecamatan dimana bertempat tinggal. SURAT PEMBACA Demi Kemenkes yang lebih baik 18 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM4
DAFTAR ISI INFO SEHAT Kebiasaan ngemil berlebihan Makanan sumber kesehatan sekaligus penyakit Olahraga penunjang kesehatan Gaya Hidup menentukan kesehatan STOP PRESS Kemenkes dukung Sail Morotai Napak Tilas Keluarga besar di Kemenkes RI Pejabat baru Kemenkes RI Mengenang Jasa Alm. Soewardjono Soerjaningrat Sayangi pendengaran kita sejak dini Pesan Menkes untuk pemudik lebaran 2012 The 5th Asean Plus Three Health Ministers Meeting MEDIA UTAMA Demi Kemenkes yang lebih baik Setiap produk izin 15 menit “kelar” RB untuk birokrasi bersih, kompeten dan melayani Menemukan kejujuran Pangkas birokrasi lelet Zona Korupsi: Dulu, kini dan masa mendatang Bekerja itu kehormatan Poltekkes bersih dan bermartabat Kejujuran investasi bangsa 6-8 9-17 18-35 36-49 40-45 46-57 58-60 62-63 64-67 68-71 RAGAM Malaria berdampak multidimensi Desa dan keluarga siaga aktif mempermudah layanan kesehatan RPP Tembakau melindungi kesehatan masyarakat KOLOM Sehat dan geobudaya Indonesia Benang kusut kasus pabrik vaksin flu burung DAERAH SULTENG: Mendunia dengan Lindu 5 fakta tentang Sulawesi Tengah Palu Gada di pusat Sulawesi Eksis dengan UPT Dicari pasukan pawang malaria Dari Donggala untuk Schisto SIAPA DIA RESENSI POTRET Kultur Masyarakat Papua sudah lebih baik LENTERA Ujian Tesis di Halte UI Galau EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 5
INFO SEHAT K ebiasaan ngemil adalah gaya hidup hidup modern yang kurang baik. Sebagian orang mengemil dengan niat mendapatkan makanan tambahan di sela-sela waktu makan kita. Tapi, sebenarnya tubuh tak membutuhkan cemilan seperti ini. Kebiasaan ngemil ini menjadi pendukung tidak sehatnya tubuh kita karena jenis makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang tidak menyehatkan dan kita makan makanan tersebut dalam porsi yang berlebihan. Contoh makanan yang biasa kita makan sebagai cemilan adalah makanan ringan seperti snack yang banyak mengandung penyedap rasa, pewarna dan pemanis buatan serta bahan pengawet. Memang dirasakan makanan ini sangat enak. Dan kebiasaan ngemil kita menjadi tak terasa bahwa kita telah makan dalam porsi yang banyak karena kebiasaan ngemil ini kita lakukan sambil melakukan aktivitas kita yang lain seperti sambil menonton TV, membaca buku atau browsing di internet. Kebiasaan ngemil ini memang tidak menyehatkan tubuh kita. Itulah beberapa hal tentang kebiasaan makan kita yang biasa kita lakukan. Hal-hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pengertian pola hidup sehat yang seharusnya kita terapkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita terapkan menjadi kebiasaan makan kita yang sesuai dengan pengertian pola hidup sehat : 1. Mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi dan nutrisi yang bervariasi 2. Tidak gemar makan di luar rumah atau jajan. Lebih baik memasak makanan sendiri sehingga kita dapat mencermati dan mengawasi bahan-bahan apa yang dimasukkan dalam makanan kita. Jika kita tak memiliki kegemaran atau kemampuan untuk memasak, kita dapat meminta seseorang atau ibu kita untuk memasakan makanan untuk kita. 3. Jika kita memang gemar untuk ngemil maka kita ngemil makanan yang bergizi seperti buah-buahan atau kue yang mengandung nilai lemak yang rendah. 4. Mengisi lemari es kita dengan aneka makanan yang bergizi dan mengandung cukup nutrisi untuk tubuh. Hal ini dimaksudkan jika ada keinginan untuk ngemil atau memasak makanan maka bahan-bahan yang kita butuhkan dan tersimpan di dalam lemari es kita adalah bahan- bahan yang menyehatkan. Maka mau tak mau kita akan menggunakan bahan-bahan tersebut. Empat hal di atas adalah beberapa contoh dalam kebiasaan makan yang menerapkan pengertian pola hidup sehat. Kita bisa menambahkan hal-hal lain yang biasa kita temui di keseharian kita. Kebiasaan ngemilberlebihan Pola hidup sehati sudah menjadi kebutuhan pada zaman sekarang. Sebab, tanpa menerapkan pola hidup sehat, seseorang akan hidup lebih singkat dibandingkan dengan orang lain yang menerapkan pola hidup sehat. Artinya, umurnya akan berada di bawah rata-rata orang Indonesia. Tapi seperti apa pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat itu sudah menjadi gaya hidup. Jadi, pola hidup sehat adalah gaya hidup dengan memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuhnya secara langsung maupun tidak langsung, antara lainmemilih makanan sehat dan olahraga secara teratur. Gaya pola hidup sehat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dari pengertian di atas, terlihat bahwa pola hidup sehat berkaitan dengan suatu pola atau gaya hidup yang diterapkan oleh seseorang dalam kehidupannya. Karena disebut sebagai pola hidup sehat maka pola hidup ini mengutamakan aspek kesehatan dalam segala hal yang dimakan atau dilakukan oleh yang menerapkannya. Bisa dikatakan bahwa gaya hidup seseorang akan mempengaruhi tingkat kesehatannya. Atau, kesehatan seseorang 100% akan tergantung pada gaya hidupnya. Misalnya, jika seseorang suka merokok atau minum-minuman keras, tentu saja itu bukan pola hidup sehat, dan orang itu berpotensi terserang penyakit dari efek buruk merekok dan mnuman keras. Pola hidup sehat erat kaitannya dengan hal-hal yang menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Hal ini berkenaan dengan makanan yang kita konsumsi, olah raga yang harusnya rutin kita lakukan, serta gaya hidup lain yang menunjang tubuh kita untuk menjadi sehat dan bugar Pengertian pola hidup sehat 6 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
F akta menunjukkan bahwa orang yang hidup di zaman dulu memiliki tubuh yang sehat. Padahal, waktu itu belum ada teori mengenai pengertian pola hidupsehat . Anehnya, mereka justru jarang terkena penyakit dan berusia relatif lebih panjang ketimbang manusia masa kini. Sebaliknya, di zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang meninggal di usia muda dengan perbagai komplikasi penyakit. Menurut data WHO, tujuh puluh persen kematian dini disebabkan oleh penyakit jantung stroke, kanker, dan diabetes. Separuh dari jumlah tersebut terkait dengan pola makan yang buruk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika tidak menerapkan pola hidup sehat –terutama dalam pola makan modern-- merupakan pemicu utama timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker, serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Beberapa pola makan modern yang tidak sesuai dengan pengertian pola hidup sehat antara lain: Terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dan lemak serta kurang mengonsumsi serat. Beberapa jenis makanan yang ada kadang memang tidak mencukupi nilai gizi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Terlebih kebanyakan dari kita tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang aneka makanan dengan kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi maka kebanyakan dari kita sudah merasa“kenyang”bila makan nasi. Sedangkan nasi adalah sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Sehingga penduduk Indonesia memiliki potensi akan “kelebihan”karbohidrat jika terlalu banyak mengkonsumsi nasi. Anggota masyarakat kita juga terlalu banyak menelan makananan yang mengandung lemak.Bagi sebagian warga memang jenis makanan berlemak ini memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan dengan jenis-jenis makanan lain. Selain berlemak, kita masyarakat Indonesia juga menyukai makanan yang berminyak atau yang dimasak dengan cara digoreng. Jenis makanan ini jika kita konsumsi secara berlebihan tentu akan memberikan dampak buruk kepada tubuh kita. Dengan makan makanan yang banyak mengandung lemak dan berminyak maka akan memicu darah kita untuk mengandung banyak kolesterol. Kolesterol yang berlebihan akan sangat berbahaya karena akan menghambat aliran darah. Sering menyantap fast food (makanan cepat saji) yang banyak mengandung pengawet, penyedap rasa, lemak, dan kalori kosong. Saat ini banyak bermunculan jenis makanan cepat saji. Bahkan makan makanan seperti ini telah menjadi sebuah tren dalam masyarakat kita. Beberapa jenis makanan cepat saji yang biasa kita temui antara lain seperti mie instant, burger, pizza, atau yang lainnya. Walaupun makanan cepat saji ini dinilai praktis untuk dimakan dan lebih terasa enak namun sejatinya makanan seperti ini tidak mengandung nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Juga tidak mengandung kalori yang cukup yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitasnya. Selain makanan cepat saji, banyak sekali jenis makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti bahan pengawet, penyedap rasa atau pun pemanis buatan. Bahan-bahan ini digunakan baik secara legal atau pun illegal sebagai pencampur dalam makanan kita. Bahan-bahan ini memang akan memberikan rasa yang lebih lezat pada makanan yang kita makan atau akan membuat makanan dapat bertahan lebih lama. Namun jika penggunaannya melebihi ambang batas nilai kebolehannya atau digunakan secara sembarangan tentu akan merusak kesehatan tubuh kita. Makanan, sumber kesehatan sekaligus penyakit EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 7
INFO SEHAT Pengertian pola hidup sehat kita juga tercermin dalam gaya hidup yang kita miliki. Gaya hidup juga menentukan tingkat kesehatan anda. Beberapa gaya hidup yang dapat merusak kesehatan Anda: Merokok, konon, ada 4000 macam racun yang terkandung dalam sebatang rokok. Racun- racun yang utama adalah zat kimia, nikotin, tar, timah hitam, dan gas karbonmonoksida. Minum Minuman Keras,mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dampak negatif minuman beralkohol bahkan mengalahka n dampak negatif narkoba, segudang efek buruk mengonsumsi mengkonsumsi minuman keras, berupa gangguan tenggorokan dari mulai radang, pendarahan, hingga yang terburuk adalah kanker tenggorokan. Selain itu, minuman beralkohol juga mengakibatkan radang pankreas, wasir, liver, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, serta berbagai penyakit lain yang berujung pada kematian. S etelah makanan, olahraga juga menentukan tingkat kesehatan kita. Olahraga menjadi salah satu ciri dalam pengertian pola hidup sehat kitayang selanjutnya. Orang yang gemar berolahraga akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, sehingga jarang terkena serangan penyakit. Di samping itu, ada beberapa manfaat olahraga yang lain yang sesuai dengan pengertian pola hidup sehat, yaitu: 1. Aktivitas olahraga dapat memperlancar aliran darah ke otak. Ini diyakini akan meningkatkan daya pikir serta menghindarkan diri dari lemot (lemah otak). 2. Dengan berolahraga secara teratur, metabolisme ginjal- dan-saluran-kemih, dan regenerasi sel-sel tubuh kita akan terjadi lebih cepat, sehingga kita jadi awet muda. 3. Olahraga teratur dengan cara yang tepat akan menjaga postur tubuh kita tetap langsing dan terhindar dari tumpukan lemak sumber penyakit. 4. Wajah awet muda dan tubuh langsing karena rajin berolahraga membuat rasa percaya diri kita meningkat. Olahraga penunjang kesehatan Gaya hidup menentukan kesehatan EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM8
STOP PRESS Kemenkes Dukung Sail Morotai S etelah sukses dengan Sail Bunaken (2009), Sail Banda (2010) dan Sail Wakatobi- Belitong (2011), tahun ini diselenggarakan Sail Morotai. Seperti tahun- tahun sebelumnya, Kemenkes berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini. Kemenkes bekerjasama dengan TNI-AL menyelenggaraan Bakti Sosial Operasi Surya Baskara Jaya (SBJ). Selasa (28/8), Menteri Kesehatan RI diwakili Dirjen Bina Upaya Kesehatan dr. Supriyantoro mendampingi Menko Kesra HR. Agung Laksono melepas Tim Ekspedisi Kesejahteraan Rakyat Nusantara (EKN) dan Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (LNRPB) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung Sail Morotai tahun 2012, di Provinsi Maluku. Bentuk dukungan Kemenkes pada Sail Morotai 2012 adalah dengan mengirimkan 2 ton MP-ASI dan bahan-bahan penyuluhan dalam kegiatan EKN. MP-ASI tersebut akan diberikan saat bakti sosial kepada masyarakat di 7 pulau yang akan dilalui, yaitu P. Maumere, P. Lembata, P. Buru, P. Morotai, P. Marampit, P. Marore, dan P. Balabalakang. Kemenkes menyertakan 8 tenaga medis yang akan memberi penyuluhan selama 30 hari berlayar dalam kegiatan LNRPB. Penyuluhan yang akan disampaikan antara lain tentang HIV/AIDS, pencegahan penyakit menular seperti DBD dan Flu Burung, dan bahaya rokok. Tidak hanya dari Indonesia, kegiatan LNRPB juga diikuti 26 remaja dari luar negeri seperti Jepang, Australia, Timor Leste, Amerika dan negara-negara ASEAN. Adapun rute yang akan dilalui dalam LNRPB adalah Jakarta, Ambon, Sorong, Rajaampat, Morotai, Ternate, Makassar, Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bakti sosial SBJ, Kemenkes mengirimkan 2 unit RS Bergerak, 3 unit ambulans, 1 unit Puskesmas keliling (Pusling) perairan, 2 unit alat gawat darurat, 3 unit Pusling roda empat, 4 unit alat kesehatan, 1 unit USG, 90 unit velbed, 3 tenda pelayanan kesehatan, obat- obatan, 2 ton MP-ASI melalui KRI Soeharso, dll. Kemenkes juga memberikan dukungan berupa asistensi gawat darurat, pengiriman dokter ahli serta perawat mahir, sosialisasi masalah kesehatan, kegiatan survey vektor dan penyuluhan pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Pada kesempatan itu juga dilakukan pelayanan kesehatan yang diisi dengan pelayanan KB, pelayanan kesehatan gizi bagi ibu hamil, bayi dan Balita, pelayanan penyakit (TBC, Malaria, Diare, Kecacingan), dan operasi (katarak, bibir sumbing, dan operasi elektif yang mungkin). Selain pengobatan dan penyuluhan, Kemenkes juga melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan kader, pemantauan kesehatan oleh kader dan penggerakan masyarakat melalui desa siaga yang telah ada. Puncak acara Sail Morotai berlangsung tanggal 15 September 2012 yang diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun tema acara sail tahun 2012 ini adalah “Menuju Era Baru Ekonomi Regional Pasifik”. (Pra, Desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 9
STOP PRESS S enin sore yang cerah, 23 Juli 2012, Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Bapak Broto Wasisto dan Ibu Dyah dari Pusat Komunikasi Publik, menerima kunjungan anak dan cucu Prof. DR. GA. Siwabessy yang bermukim di Amerika Serikat yang sedang melakukan napak tilas. Memang hampir semua dari 6 putera-puteri Prof. DR. GA. Siwabessy, yaitu Amakora Siwabessy, Bara L. Siwabessy. Gerhard S. Siwabessy, Inagama G. Siwabessy, Latino P. Siwabessy dan Dwinatuni Siwabessy; melanjutkan studi di luar negeri dan kemudian berkeluarga di sana. Bagi Prof. DR. GA. Siwabessy, pendidikan setinggi-tingginya adalah nomor satu. Beliau sangat percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya alat yang ampuh untuk merubah suatu tatanan masyarakat yang lebih baik. Itu sebabnya saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Atom Nasional dan Menteri Kesehatan, beliau banyak mengirim putera-puteri bangsa untuk belajar di luar negeri dan kembali untuk membangun bangsa Indonesia. Sejak muda beliau sendiri juga sudah berjuang meninggalkan kampung halaman di desa Ulath di Kepulauan Maluku untuk menuntut pendidikan tinggi ke tanah Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. “Pendidikan tinggi bagi banyak pemuda pada masa penjajahan tidak mungkin diikuti tanpa beasiswa … Beta termasuk salah seorang yang pernah menerima beasiswa pemerintahan Hindia Belanda karena memenuhi syarat-syarat tersebut …” begitu tulis Prof. DR. GA. Siwabessy dalam memoarnya yang berjudul “Upuleru”. Lewat pendidikan, beliau bukan hanya berhasil menjadi seorang dokter yang terhormat, tetapi Prof. DR. GA. Siwabessy yang visioner juga berhasil membangun tatanan masyarakat baru Indonesia yang lebih bermartabat. Tahun 1962 Presiden Sukarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) yang berada langsung di bawah Presiden. Prof. DR. GA. Siwabessy sebagai Direktur Jenderal BATAN pertama kemudian diangkat sebagai Menteri Tenaga Atom Nasional pada 1965. Untuk jasa-jasanya yang sangat luar biasa memajukan tenaga atom di Indonesia, seperti membangun reaktor nuklir dan banyak penelitian penting lainnya, Prof. DR. GA. Siwabessy - yang sering disebut sebagai Bapak Atom Indonesia- dianugerahi Bintang Mahaputera Utama pada 5 Desember 1968 oleh Presiden Soeharto. Nama beliau juga diabadikan oleh negara pada sebuah reaktor nuklir terbesar di Asia Tenggara berkekuatan 30 MW yaitu Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG GAS), berlokasi di Serpong, Tangerang, Jawa Barat, yang diresmikan Presiden Soeharto pada 20 Agustus 1987. NAPAK TILAS Atas permintaan Presiden Sukarno, Siwabessy kemudian menjabat Menteri Kesehatan pada 1966 dan tugas ini diembannya hingga 29 Maret 1978 semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan (periode thn 1973 – 1978), Prof. DR. GA. Siwabessy juga merangkap sebagai Ketua Tim Dokter Pribadi Presiden. Pada masa itu banyak sekali program konkret yang telah beliau lakukan dalam lingkup kesehatan. Dalam buku “Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia”, dituliskan bahwa Prof. DR. GA. Siwabessy adalah peletak fondasi pembangunan kesehatan nasional. Dengan melakukan kerjasama lintas multidisplin ilmu dan lintas departemen, Prof. DR. GA. Siwabessy banyak sekali melakukan terobosan di bidang kesehatan sehingga mendapatkan banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kerja keras ini tentunya tidak terlepas dari keluwesan diplomasi Prof. DR. GA. Siwabessy dengan para sahabatnya yang berada di luar negeri dan juga dengan berbagai organisasi Internasional; baik organisasi yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), maupun yang lainnya seperti United States Agency for International Development (USAID) dan Medicare (menyangkut perawatan kesehatan), lembaga-lembaga yang banyak memberikan bantuan teknis maupun keuangan. Untuk jasa- jasanya di bidang kesehatan, Prof. DR. GA. Siwabessy dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana pada 10 Maret 1973 oleh Presiden Soeharto. Kunjungan napak tilas keluarga besar Prof. DR. GA. Siwabessy bukan hanya berguna bagi para cucu beliau yang lahir dan besar di Amerika Serikat, namun juga bagi bangsa Indonesia untuk meneruskan perjuangan beliau memajukan kesehatan di Republik Indonesia. Dra. Mutiara Siwabessy MBA. (Salah satu cucu) PROF. DR. GERRIT AUGUSTINUS SIWABESSY Keluarga besar Di Kementerian Kesehatan RI EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM10
M enteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, melantik 18 pejabat Eselon II baru di lingkungan kerja Kementerian Kesehatan di Jakarta (29/8). Hadir dalam acara tersebut para pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan, para pejabat yang sudah purna tugas serta para istri dan suami dari pejabat yang baru dilantik. Para pejabat yang dilantik adalah dr. Donald Pardede, MPPM sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan; dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang dilantik adalah dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR) sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; dr. Stephani maria Nainggolan, M.Kes sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; Syamsudin Angkat, SH, SE sebagai Direktur Umum dan Operasional Pejabat Baru Kemenkes RIRSUP H. Adam Malik Medan; dr. Rita Rogayah, Sp. P sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta; dr. Hikmat Wangsaatmadja, Sp.M, M.Kes, MM sebagai Direktur Utana Rumah Sakit Cicendo Bandung; Drs. Amir Hamzah Mauzzy, Apt. MM. MARS sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B(K) BTKV sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Kamal Ali Parengrengi, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; Dr. dr. H. Heriyadi Manan, Sp.OG(K) sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang; drg. Liliana Lazuardy, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang. Pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dilantik dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS sebagai Sekretris DIrektorat Jenderal Bina Gizi dan dan Kesehatan Ibu dan Anak serta dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA sebagagi Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilantik Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt., M.Pharm, MM sebagai Direktur Bina obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Dra Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio Med sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian; Dra. R. Dettie Yuliati, Apt., M.Si sebagai Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian; dan drg. Arianti Anaya, MKM sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan. ( Pra, Desy) Menkes dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH berfoto bersama dengan pejabat yang baru dilantik, September 2012 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 11
STOP PRESS M enkes dua periode (1978- 1988) Soewardjono Soerjaningrat, wafat pada 21 Agustus 2012 dalam usia 89 tahun. Almarhum yang lahir di Purwodadi tanggal 3 Mei 1923, merupakan kerabat kraton Paku Alam. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (21/8) Almarhum Soewardjono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (21/8) secara militer. Suasana haru pun menyelimuti upacara pemakaman yang dipimpin langsung Menkes dr. Nafsiah Mengenang Jasa Alm. SOEWARDJONO SOERJANINGRAT Mboi. Hadir pada upacara tersebut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, BJ. Habiebie, keluarga almarhum, teman, dan para pejabat tinggi negara lainnya. Berbagai catatan sejarah keberhasilan pembangunan kesehatan berhasil ditelurkan almarhum semasa hidupnya. Sebagian program kerjanya (1978–1983) adalah melanjutkan kebijakan Menteri sebelumnya seperti merealisasikan rencana pembentukan Puskesmas di seluruh kecamatan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur kesehatan nasional. Almarhum Soewardjono menggabungkan berbagai pos pelayanan kesehatan di desa menjadi posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sehingga memudahkan koordinasi dan mencegah tumpang-tindih program kerja antarpos pelayanan kesehatan yang ada di desa- desa. Ia juga mendirikan lembaga PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) yang difungsikan sebagai penggerak utama program berperilaku sehat. Sejumlah kerja sama lintas sektoral juga diciptakan almarhum Soewardjono untuk menyukseskan program imunisasi Prosesi pemakaman almarhum Soewadjono Soerjaningrat diTaman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM12
kesatuan upaya kesehatan untuk seluruh penduduk dengan peran serta masyarakat yang mencakup upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif), yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kinerja Soewardjono selama memimpin Departemen Kesehatan dipandang baik oleh Presiden Soeharto sehingga ia diangkat kembali sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Pembangunan IV periode berikutnya. Pada masa jabatan kedua (1983-1988), Almarhum Soewardjono memulai gerakan antirokok. Kebijakan itu, tentu saja, ditentang produsen rokok dan petani tembakau serta berbagai pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan rokok. Secara terbuka, ia mengampanyekan gerakan antirokok karena dapat merugikan kesehatan. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran, almarhum Soewardjono berkarier sebagai anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat). Pada 1946, mengepalai Bagian Organisasi/ Perencanaan Resimen VI Cikampek / Divisi Siliwangi Jawa Barat. Empat tahun kemudian almarhum bertugas sebagai staf medis RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) di Jakarta. Soewardjono bertugas di RSPAD selama 8 tahun. Pada 1958 dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan ini diangkat menjadi Kepala Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Dustira di Cimahi, Jawa Barat. Tiga tahun kemudian diangkat sebagai Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), suatu lembaga pemerintah nondepartemen nasional untuk TBC paru, campak, radang tenggorokan dan polio. Untuk melestarikan hasil imunisasi tersebut, Almarhum mendorong masyarakat menciptakan pola hidup sehat. Pada 1980, Almarhum Soewardjono Soerjaningrat menggagas perlunya merumuskan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menjadi falsafah dasar dan dapat memberi arah pembangunan kesehatan di Indonesia. Melalui SKN, upaya kesehatan yang semula berupa penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah yang bertugas melaksanakan program keluarga berencana yang dirintis PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sejak 1957. Pada 1968 Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Kesejahteraan Rakyat untuk merumuskan kembali rencana pembentukan keluarga berencana sesuai dengan deklarasi PBB mengenai kependudukan dunia. Menteri Kesejahteraan Rakyat segera membentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berncana Nasional) diketuai Ny. H. Roesiah Sardjono, SH. Presiden Soeharto membubarkan LKBN dan membentuk BKKBN dan menunjuk almarhum Soewardjono sebagai Kepala BKKBN yang pertama selama dua belas tahun. Sejak 1978 jabatan Kepala BKKBN dirangkapnya dengan jabatan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan maupun kemudian sebagai Menteri Kesehatan. Ia melepaskan Kepala BKKBN pada 1982, setahun menjelang Kabinet Pembangunan III berakhir. Di bawah pimpinan Soewardjono, program Keluarga Berencana mengalami kemajuan pesat sehingga pemerintah Indonesia dinilai sangat berhasil dalam mengendalikan jumlah pertambahan penduduknya. Dua bintang penghargaan dianugerahkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada almarhum, yakni Bintang Mahaputera Utama III pada 1977 dan Bintang Mahaputera Adipradana II pada 1982. Tiga tahun kemudian memperoleh penghargaan dari President World Health Assembly WHO di Jenewa, Swiss. Pada 1986 ia diangkat menjadi President World Health Assembly. ( Pra, Desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 13
STOP PRESSSTOP PRESS Pos pelayanan kesehatan arus mudik di lebak bulus jakarta Pada arus balik Lebaran 2012, terminal Lebak Bulus Jakarta sudah menyediakan pos kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas setempat. Satu unit ambulans juga disiagakan untuk mengantisipasi adanya kasus rujukan agar dapat segera dikirim ke rumah sakit terdekat. Demikian pernyataan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. Tjandra Aditama saat pantau arus balik di terminal Lebak Bulus Jakarta. ProfTjandra Aditama (baju coklat dan bertopi) ketika memantau arus balik lebaran. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM14
S elain pos kesehatan, mulai tahun ini, terminal lebak bulus menyediakan ruangan khusus ibu menyusui. Namun diharapkan agar di luar musim lebaran, ruangan ibu menyusui ini tetap dapat dibuka, ujar Prof. Tjandra. Dalam musim lebaran, dilakukan pemeriksaan bagi supir dan pemeriksaan kebersihan, meliputi ruang tunggu, pelataran parkir kendaraan,toilet dengan air yang mengalir di terminal Lebak Bulus Jakarta (23/8). Arus mudik di terminal Lebak Bulus pada 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada puncak arus mudik, terminal Lebak Bulus memberangkatkan 27.112 penumpang (2012), sedangkan pada tahun sebelumnya memberangkatkan 26.034 penumpang (2011). Berdasarkan data Posko Mudik Lebaran Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, hingga 23 Agustus 2012 pukul 07.00 WIB, tercatat 4.631 kunjungan masyarakat yang memanfaatkan Pos Kesehatan (Poskes) Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di sepanjang jalur mudik. Prof. Tjandra menyampaikan lima pesan kesehatan menghadapi arus balik, yaitu: 1) Persiapkan diri dengan baik, istirahat dan tidur yang cukup diperlukan sebelum mengemudi. 2) Siapkan makanan dan minuman untuk di perjalanan. Bila ingin membeli di jalan, maka perhatikan kebersihannya. Ingatlah bahwa diare dan sakit perut merupakan salah satu keluhan dari para pemudik. 3) ISPA merupakan salah satu penyakit utama pada arus mudik tahun ini. Karenanya, tutuplah mulut ketika batuk di tempat keramaian (pelabuhan/ stasiun misalnya). Selain itu, juga sedapat mungkin jangan tertular dari mereka yang sedang terinfeksi batuk-pilek. 4) Cek kendaraan agar aman di jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena 4 hal yaitu Pengemudi yang lelah, mengantuk, tidak mematuhi rambu; Kendaraan karena kondisi tidak baik; Situasi jalan; dan Keadaan cuaca 5) Kembali mengatur pola makan agar sehat dan seimbang; lakukan olah raga secara teratur; bila perlu lakukan cek kesehatan/laboratorium, untuk melihat kemungkinan dampak kelelahan mudik & balik serta pola makan beberapa hari ini yang tidak terkontrol baik. (pra, desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 15
K epada seluruh pemudik, Menkes menganjurkan untuk memeriksa kesehatan sebelum melakukan perjalanan agar fisik tetap prima, mempersiapkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat secukupnya, dan beristirahat yang cukup saat melakukan perjalanan. “Bagi para pengemudi khususnya, jangan lupa siapkan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan beristirahat setiap 4 jam sekali. Selain itu, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati mengemudi saat cuaca buruk, dan hindari penggunaan obat keras dan minuman beralkohol”, ujar Menkes. Menkes juga mengingatkan para pemudik untuk tetap berperilaku hidup bersih dan PESAN MENKES UNTUK PEMUDIK LEBARAN 2012 sehat (PHBS) dalam perjalanan, misalnya selalu mencuci tangan pakai sabun (CTPS) sebelum makan/minum, tidak buang sampah sembarangan, tidak buang air kecil/besar sembarangan, tidak meludah sembarangan, gunakan masker untuk melindungi diri dari debu, asap dan polusi, serta jangan merokok di tempat umum. Bagi para pemudik yang sakit di perjalanan, untuk memanfaatkan pos- Mudik lebaran merupakan tradisi masyarakat Indonesia tiap kali menjelang Hari Raya tiba. Dalam menghadapi arus mudik lebaran, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH berpesan kepada seluruh pemudik di seluruh Indonesia agar mempersiapkan secara matang dan mengantisipasi segala risiko yang bisa datang mengancam, terutama risiko kesehatan dan kecelakaan (10/8). pos kesehatan di sepanjang jalur mudik atau fasilitas kesehatan terdekat, tambah Menkes. Di samping itu, maraknya pembiusan yang mengancam para penumpang di perjalanan, Menkes menegaskan agar para pemudik hendaknya tetap waspada dengan menghindari pemberian makanan/minuman dari orang yang tidak dikenal. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM16
S aat ini, Indonesia sudah memiliki perangkat peraturan atau Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam upaya persiapan implementasinya, Indonesia memiliki berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain luasnya wilayah; besarnya jumlah penduduk; penyatuan berbagai skema jaminan sosial masyarakat yang telah ada; dan penekanan kepada pentingnya upaya promotif dan preventif. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi Sp.A, MPH, didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama  SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE saat mengikuti round table discussion meeting ASEAN plus three (China, Jepang dan Korea Selatan), pada hari ketiga rangkaian ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) ke-11 di Phuket, Thailand, Jumat pagi (6/7). Pada kesempatan tersebut selain membicarakan tentang kerjasama kesehatan negara ASEAN + 3, dibahas pula dalam round table discussion mengenai Universal Health Coverage (UHC), jelas Prof. dr. Tjandra dalam surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI. “Dua hal yang cukup banyak dibahas mengenai topik UHC ini, yaitu bagaimana memobilisasi sumber daya dalam negeri, dan bagaimana melakukan monitoring pelaksanaan UHC di negara-negara ASEAN”, ujar Prof. dr. Tjandra. Usai kegiatan tersebut, dalam acara makan siang Menkes RI, Malaysia, Myanmar dan Thailand bersama Partnership for Safe Medicine (PSM), diskusi berlanjut mengenai counterfeit medicine di kawasan ASEAN.(desy) THE 5TH ASEAN PLUS THREE HEALTH MINISTERS MEETING D ata World Health Organization (WHO) menunjukkan 250 juta (4,2%) penduduk dunia menderita gangguan pendengaran. Indonesia menempati peringkat keempat negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations ) dengan jumlah ketulian yang cukup tinggi, yaitu mencapai 4.6% dan paling tinggi pada usia 7-18 tahun. “Penyebab gangguan pendengaran adalah penyakit telinga luar (6,8%), kotoran telinga (3,6%), Otitis Media Supuratif Kronik (OMSK) (3,1%), gangguan pendengaran pada lanjut usia (2,6%), tuli akibat obat ototosik (0,3%), serta tuli sejak lahir (0,1%)”, ujar Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kemenkes RI, dr. H. R. Dedi Kuswenda, M. Kes, pada temu media di Jakarta (7/7). Dampak dari gangguan pendengaran dan ketulian cukup luas dan dapat mengganggu perkembangan kognitif, psikologi, dan sosial; mengalami gangguan komunikasi, seperti perkembangan bahasa dan prestasi dibangku sekolah, serta kurang mampu dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tambah dr. Dedi. Dalam pertemuan tersebut, ketua Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT), dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT menyebutkan tempat hiburan adalah salah satu penyebab gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring tempat hiburan yang dilakukan oleh Komisi Nasional PGPKT di 16 kota besar, bising mencapai 94,4-128 dB, jauh dari batas aman yaitu 80 dB. dr. Damayanti menjelaskan, Gangguan Pendengaran dan Ketulian (GPKT) terbagi menjadi dua, GPKT unilateral yaitu gangguan SAYANGI PENDENGARAN KITA SEJAK DINI pendengaran hanya pada satu sisi sehingga sulit menentukan lokasi suara dan sulit mengerti pembicaraan di tempat ramai. GPKT berat/total yaitu gangguan pendengaran pada kedua sisi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan emosi, physical, dan socialwell-being; gangguan kesehatan; dan merasa dikucilkan sehingga menghindari aktivitas sosial. Untuk meningkatkan derajat kesehatan indera pendengaran guna mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, Kemenkes mengeluarkan KEPMENKES RI No.879/2006 mengenai rencana strategi nasional penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian untuk mencapai sound hearing 2030. Sasaran dari kebijakan adalah seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan khususnya adalah semua tenaga kesehatan. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 17
MEDIA UTAMA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM18
Demi Kemenkes yang Lebih BaikBersakit-sakit dahulu, bersenang- senang kemudian. Pepatah lawas ini, sangat tepat menggambarkan, betapa berat menegakkan reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan. Untuk itu perlu kekuatan yang lebih besar, guna mendorongnya. Apalagi, pada tahap awal, para pelaku reformasi birokrasi, harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak baik. Seperti perjalanan fiktif, menerima gratifikasi dan perilaku menyimpang lainnya. Sementera, pada waktu yang sama belum mendapat gaji remunerasi. Jadi, masa transisi ini, memang terasa sangat berat dan menyakitkan. Sebab itu, perlu ketulusan, kegigihan dan kesabaran bagi para pelaku, demi Kementerian Kesehatan yang lebih baik. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 19
MEDIA UTAMA S ebegitu beratnya, sampai . Menkes dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH secara khusus menyatakan, “Saya instruksikan kepada seluruh aparatur kesehatan, baik yang bekerja di tingkat Pusat maupun Daerah, untuk bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja kita masing- masing, sehingga ke depan, Kemenkes menjadi bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolutif dan nepotisme.” Kementerian Kesehatan terus berupaya mencapai laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ombudsman diharapkan akan mempercepat pencapaian target tersebut. Tahun 2009 dan 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi predikat disclaimer (menolak memberikan pendapat) pada laporan keuangan Kemenkes. Hal ini menandakan pemeriksa tidak mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk dapat menyatakan kebenaran dan kewajaran laporan. Tahun 2011 ada perbaikan dengan berubahnya opini BPK menjadi wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan wajar, tetapi masih ada beberapa yang belum sesuai dengan tata cara dan pelaporan keuangan negara. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, dalam temu media (13/7) menyatakan, beberapa masalah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan ialah masih ada kegiatan di luar aturan sistem pemerintahan, pekerjaan terlambat sehingga pembayaran melampaui tahun anggaran, dan ada satuan kerja yang EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM20
masih menggunakan penerimaan negara bukan pajak. Sejumlah kegiatan juga rawan penyimpangan, seperti pengadaan alat kesehatan dan pembangunan infrastruktur. ”Harga alat kesehatan rentangnya besar. Dilemanya, kalau membeli yang lebih murah, kualitas buruk. Tetapi, untuk membeli yang bagus kemahalan,”ujarnya. Menurut Kepala Biro Keuangan Kemenkes Achmad Djohari untuk mencegah penggelembungan anggaran di tempat rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, maka penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem elektronik unit layanan pengadaan. ”Dulu pengadaan tersebar, sekarang terkoordinasi di Sekretariat Jenderal sehingga pengawasan lebih mudah,”katanya. Guna mencegah penyimpangan, Kemenkes selajutnya mencanangkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Zona integritas merupakan predikat bagi kementerian yang pimpinan dan jajarannya berniat dan berkomitmen menciptakan birokrasi bersih dan melayani. Pada 18 Juli 2012, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menandatangani Pakta Integritas pada pencanangan Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penandatanganan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar; Wakil Ketua Ombudsman, Hj. Azlaini Agus; Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, PhD; para Pejabat Eselon I dan II Kementerian Kesehatan dan 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kemenkes di 15 Provinsi di Indonesia. Menuju Perubahan yang Lebih Baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opiniWajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Kemenkes tahun 2011. Sebelumnya pada 2009 dan 2010, BPK memberikan opiniTidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Kemenpan dan RB memberikan nilai CC atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan tahun 2010. Nilai tersebut sama dengan tahun sebelumnya, namun nominalnya meningkat dari 58,09 menjadi 63,08. Pada tahun 2011, Survei Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kemenkes pada urutan terbaik kedua dari seluruh Instansi Pusat dan nomor urut sembilan dari seluruh Instansi Pusat dan Daerah yang disurvei oleh KPK. Selanjutnya, sejak tahun 2010, Kemenkes telah memberlakukan sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dan mulai tahun 2012 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada setiap unit utama. Selain itu, Kemenkes telah membentuk Unit LayananTerpadu (ULT), yang memberikan pelayanan atas: (a) Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alkes; (b) Registrasi Alkes dan PKRT; (c) Rekomendasi Sekolah Kesehatan; (d) Ethical Clearance Peneliti Kesehatan; (e) Informasi Registrasi Dokter/Dokter Gigi; (f) Rekomendasi PengobatanTradisional Asing; (g) Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit; dan (h) Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Service dan Email (PusatTanggap dan Respon Cepat). Registrasi on line dalam seleksi CPNS & dokter/dokter gigi/bidan PTT telah diberlakukan sejak tahun 2007. Begitu pula dengan seleksi on line bagi Petugas Kesehatan Haji telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Kemenkes telah memberlakukan persyaratan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat Eselon I dan II serta Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), Penyelenggara Kegatan (PK) dan Bendahara. Kemenkes juga telah membentuk Unit Pengelola Gratifikasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam waktu tidak lama lagi akan dilakukan penilaian oleh Kantor Kemenpan dan RB. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 21
“Saya berharap ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan aparatur Kementerian Kesehatan yang bersih dan melayani. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah pekerjaan mudah,”ujar Menkes. Menurut Menkes, dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang baik, terstruktur dan tersistem, serta harus in line dengan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat. “Di samping itu, keberhasilan pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu dan integritas dari organisasi. Kapasitas dan kualitas integritas dari individu sangat menentukan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu itu berada dan melakukan kegiatannya,”jelas Menkes. Integritas individu adalah sikap mental, pikiran, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik serta diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Dalam integritas ini terkandung nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen, dan nilai perbaikan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk tindakan yang konkrit. Sementara integritas organisasi adalah kesatuan dari integritas individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. (pra, gi) Pakta Integritas Penandatanganan pakta integritas merupakan langkah awal dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dalam hal ini, ada beberapa indikator mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap instansi, antara lain minimal harusWDP, nilai LAKIP CC, telah melaksanakan program anti korupsi dan lain-lain.Dengan sejumlah indikator yang telah dimiliki, Kementerian Kesehatan bisa menjadi wilayah bebas dari korupsi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun tentunya membutuhkan berbagai langkah yang konsisten dari segenap jajaran aparatur Kemenkes, terutama dari pimpinan. Saya mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, seperti pemberlakuan sistem LPSE, dan tahun ini telah dibentuk UKP pada setiap unit utama.(Menteri PAN dan RB - Azwar Abubakar). Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan  Wilayah Bebas dari Korupsi dan diharapkan dalam tempo yang tidak terlalu lama akan berkembang menjadiWilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes - Mustikowati) Pencanangan ZonaIntegritas menujuWilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah langkah awal yang baik sekali.Namun harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penjabaran lebih jelas agar lebih membumi.Jangan sampai ZI menujuWBK hanya menyentuh tingkat pejabat saja, tetapi idealnya semua aparatur negara. Berharap ZI menujuWBK bukan sebatas seremonial, namun menjadi nilai dan spirit setiap PNS Kemenkes. Dan komitmen ini dapat terlaksana dengan baik jika disertai sistem remunerasi dan reward yang adil. (Kasubbag Humas Ditjen BUK – Anjari) Saya melihat banyak aspek positif dari pencanangan ZI/WBK. Pertama, sebagai momentum yang baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami, aparatur negara yang mampu bekerja dengan integritas, professional, efektif dan efisien. Yang kedua, bagi saya pribadi bahwa pendapatan yang saya terima  yang merupakan rizki yang berkah dan hallalanToyyibah. (Staf Puskom Publik Kemenkes -Temmy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM22
P roduk izin bidang kesehatan mencapai 80% dari total pelayanan, di Unit Pelayanan Perizinan Terpadu ( P2T), Provinsi Jawa Timur. Setiap tahun unit ini melayani rata-rata 25 ribu orang dari 17 sektor layanan, satu di antaranya sektor kesehatan. P2T ini, telah memulai karyanya tahun 2005, sebelum terbitnya UU No.25 tahun 2008, tentang Pelayanan Publik. Pemda Jawa Timur, telah menempuh kebijakan menyatukan seluruh perizinan dalam satu unit, yang dipimpin kepala UPT. Saat ini, UPT melayani 179 produk perizinan. Setiap pelanggan cukup mengambil kartu antrian, kemudian mendapat panggilan pelayanan, kurang lebih 15 menit selesai. Untuk memberi pelayanan yang optimal, UPT hanya melayani rata-rata 250 pelanggan, melalui pembatasan loket antrian. Seluruh pelayanan sudah menggunakan teknologi elektronik, demikian juga dalam penyimpanan dokumen. Praktis, cepat, Setiap Produk Izin 15 Menit “Kelar” mudah, dan nyaman. Tak ada pungutan, selain yang telah ditetapkan dalam ketentuan restribusi. Menurut Kepala UPT Jawa Timur, Pung Karnantohadi, guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan, unitnya melakukan jemput bola ke berbagai kabupaten di Jatim, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia ( MTKI) setempat. “Awalnya, proses pelayanan satu produk, membutuhkan waktu berbulan-bulan baru selesai, sekarang hanya hitungan menit, selesai. Kami memangkas birokrasi, tanpa mengurangi kualitas produk, yakni mengganti tanda tangan basah dengan tanda tangan elektronik, untuk semua perijinan,”ujar Pung. Menurut Pung, kecepatan pelayanan ini, merupakan pilihan gubernur. Setelah berdiskusi, ternyata gubernur memilih tanda tangan elektronik. Sehingga seluruh pelayanan izin, menggunakan tanda tangan elektronik. Khusus perizinan kesehatan, terdapat 26 jenis pelayanan. Mulai dari izin tenaga kesehatan, rekomendasi perijinan rumah sakit pemerintah, swasta, PMA dan PMDN, serta izin produksi kosmetika, sertifikasi produksi alat kesehatan, dll. Ke depan, seluruh proses perizinan akan didekatkan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten/Kota. Unit P2T akan membuat kerjasama dengan unit terkait untuk melaksanakan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk menjembatani kesulitan bertemu, rapat rutin, akan diterapkan dengan video conferens. “Setiap produk izin sudah menggunakan barkode, sehingga untuk meng-update data berikutnya, cukup memanfaatkan barkode, kemudian menambah data yang diperlukan. Semua sudah tersimpan secara elektronik”, jelas Pung ( pra). EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 23
MEDIA UTAMA I nstruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh Instansi Pemerintah di pusat dan daerah. Salah satu instruksi yang minim implementasinya adalah kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK). Komitmen pemberantasan korupsi tersebut diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI) dalam lingkup K/L/Pemda, yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan RB dan peningkatan pelayanan publik disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten. Pada saat ini kita telah memasuki tahun ke-tiga pelaksanaan RPJMN II tahun 2010-2014, di mana Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai prioritas pertama dari 11 prioritas pembangunan dalam RPJMN II. Penempatan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pertama mengandung makna bahwa keberhasilan 10 program RB untuk Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani Menciptakan zona kerja bebas dari KKN, birokrasi bersih, kompeten dan melayani, merupakan bagian integral dari Reformasi Birokrasi (RB). Saat ini Kementerian/ lembaga sedang demam dengan RB. Nah, bagiamanakah implementasi RB di Kementerian Kesehatan? pembangunan lainnya sangat tergantung kepada keberhasilan program Reformasi Birokrasi, yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas tinggi, akuntabel, dan melayani. Makna tersebut seyogyanya sangat mudah dipahami, karena harus diakui bahwa peran birokrasi dalam implementasi berbagai sektor pembangunan memang sangat besar. Melalui implementasi Reformasi Birokrasi, diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik dan budaya kerja bersamaan dengan penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah birokrasi. Untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun 9 (sembilan) program percepatan Inspektur Jendral Kementrian Kesehatan dr.Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH bersama pejabat Kementrian PAN dan RB. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM24
reformasi birokrasi, meliputi: (1) Penataan Struktur Birokrasi; (2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; (3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka; (4) Profesionalisasi PNS; (5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (e-goverment); (6) Peningkatan Pelayanan Publik; (7) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; (8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; (9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS. Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan bagian dari salah satu Program Percepatan RB, yaitu; peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan Birokrasi berintegritas tinggi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kementerian PAN dan RB) menyusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melibatkan pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI (ORI); yang tertuang dalam Permenpan dan RB nomor 20 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Diharapkan, terbentuknya WBK pada berbagai K/L/ Pemda akan mendorong percepatan pemberantasan korupsi melalui upaya yang bersifat pencegahan. Upaya ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sehingga mencapai nilai 5,0 pada tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN II. PENGERTIAN 1. ZONA INTEGRITAS (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prov/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani; 2. WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90; 3. WILAYAH BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN dan MELAYANI (WBBKM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih; KENAPA PERLU ZI, WBK DAN WBBM ? 1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui PENINDAKAN dan PENCEGAHAN èSINERGIS 2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. 3. Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas. 4. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. Pada tanggal 18 Juli 2012 Kementerian Kesehatan melakukan Pencangan Pembangunan ZI menuju WBK, yang merupakan tindaklanjut dari penandatangan Dokumen Pakta Integritas yang sebelumnya telah dilaksanakan dan merupakan implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini sudah 27 Instansi yang telah melakukan pencanangan ZI , Kemkes adalah instansi ke-28. Integritas yang bermakna satunya kata dan perbuatan, sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak ada integritas tanpa akuntabilitas dan transparansi, dan selanjutnya tidak ada pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa integritas. Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dalam rangka mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam upaya mewujudkan Negara Indonesia yang bersih, berintegritas dan bermartabat diperlukan komitmen para pimpinan dan kerjasama di semua jajaran Kemenkes. Konsep Pemberantasan Korupsi adalah: “Harus dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang termudah dan dimulai sekarang”. Motonya adalah:”Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi”. (Dyah) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 25
MEDIA UTAMA A khir Juli 2012, terjadi pertemuan membahas panduan pelaksanaan jaminan kesehatan. Seorang teman, setelah mengamati laptop saya dari ujung ke ujung, berkata,“Sampean ini terlalu jujur.” Disebut terlalu jujur, saya kaget. Kemudian saya bertanya kepada teman tersebut dengan perasaan heran,”Ada apa tiba-tiba Anda berkata bahwa saya terlalu jujur?” Kemudian teman itu menunjuk stiker barang milik negara yang menempel pada pinggir layar monitor laptop.“Tempel saja stiker itu di bawah, jadi nggak mencolok,”kata teman itu, mengakhiri obrolan ringan sebelum acara dimulai. Untuk menjelaskan komentar teman di atas, tentang stiker barang milik negara, kemudian pemakainya diberi predikat Menemukan terlalu jujur, tentu tidak tepat. Mengapa? Ada beberapa argumen. Pertama; saya juga manusia biasa yang banyak khilaf dan salah. Kadang juga berdusta, dengan kadar tertentu, sengaja atau tidak sengaja. Kedua; stiker“barang milik negara”pada layar laptop, sudah ada sejak sebelum laptop saya pegang. Jadi, saya hanya menggunakan laptop itu apa adanya. Saya juga merasa tak harus memindahkan atau membuang stiker tersebut. Jadi, kalau dikatakan terlalu jujur, tentu orang yang menempel stiker tersebut yang pantas disebut terlalu jujur. Bukan saya. Ketiga; menggunakan istilah terlalu jujur, sepertinya ada gradasi jujur. Mulai dari tidak jujur, kurang jujur, kadang-kadang jujur, selalu jujur, dan terlalu jujur. Jadi menurut gradasi kejujuran Kejujuran EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM26
ini, terlalu jujur mempunyai tingkatan paling tinggi. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana mengukur gradasi jujur ini. pasti sulit mengukur dan membedakannya. Keempat; menurut sudut pandang dialog kejujuran di atas, sifat jujur seseorang dapat terlihat dari perilaku sehari-hari yang sederhana. Mulai dari tutur kata, sikap, dan tindakan. Keberanian menempel stiker barang milik negara pada barang yang digunakan, merupakan ciri dari sebagian perilaku jujur. Juga keberanian menempel kendaraan dinas dengan stiker“Kendaraan ini tidak menggunakan BBM bersubsidi”. Jujur, merupakan nilai universal. Siapapun mencintai perilaku jujur, apalagi diperlakukan dengan jujur. Walaupun seseorang tersebut, dirinya sulit berlaku jujur. Ia tetap mencintai perilaku jujur. Berkaca dari kenyataan ini, sifat jujur dapat disemai dan ditumbuh-suburkan dalam diri seseorang atau komunitas tertentu. Sekali pun seseorang atau komunitas tersebut sudah terbiasa tidak jujur, bahkan bangga dengan ketidakjujurannya. Sebab, tidak jujur itu membohongi diri sendiri. Sebarapa kuat seseorang akan bertahan untuk terus berbohong kepada dirinya sendiri? Memang, menyemai sifat jujur itu sulit, bahkan sesulit meneggakkan benah basah. Karena sulit itulah, maka tidak boleh merasa bosan, apalagi berhenti menyemai benih-benih kejujuran. Kita harus menyemai banyak benih kejujuran dalam lahan yang gembur dan subur. Mungkin, walau lahannya sudah subur, tetap sedikit yang tumbuh, karena terlalu banyak hama yang mengerogoti benih kejujuran itu. Agar benih tetap tumbuh dan subur, maka tugas utamanya ada tiga. Pertama; menyiapkan benih dan lahan yang subur dan gembur. Jujur, adalah sebaik-baik benih nilai universal. Sebab, jujur akan menjadi pintu pembuka bagi banyak kebaikan berikutnya. Sebaliknya, tanpa kejujuran, akan metutup semua pintu kebaikan. Kemudian yang akan terjadi, keburukan dan keburukan. Sementara lahan yang subur, yakni kesiapan mental untuk menanggung risiko dari sifat jujur. Sebab, risiko jujur ada yang positif dan negatif. Risiko positif, orang akan mengapresiasi kejujurannya. Sedangkan risiko negatif, sebagian orang yang dirugikan akan membenci, bahkan memusuhi. Bagi yang berlahan subur, Ia akan tetap sabar menghadapi seluruh caci maki dan tidak lupa diri ketika dipuji. Kedua; mengenali hama yang mengancam sifat jujur, yakni tidak ikhlas. Kemudian merambat pada keinginan untuk memperoleh puja-puji, harta, tahta, wanita, dan popularitas. Keinginan yang kuat untuk mendapat ini semua, akan mendorong seseorang bekerja keras, untuk memperolehnya. Tapi, jika hilang keikhlasanya, ia akan menggunakan segala cara untuk memperolehnya. Untuk itu, sifat ikhlas harus mendasari seluruh kegiatan dari awal sampai akhir, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan maupun cara. Ketiga; merawat, memupuk, dan memagari benih kejujuran yang sedang tumbuh dari berbagai gulma di sekitarnya. Bagimana caranya?. Sirami, pupuk, rawat, dan pagari benih dengan nasehat, sehingga tumbuh subur dan semakin kuat. Untuk itu berinteraksilah dengan siapa saja yang bersedia memberi nasehat. Sehingga saling menguatkan dalam kejujuran dan kebaikan. Bila demikian, maka tak disadari jujur akan menjadi kebiasaan yang mudah dan menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sendiri maupun dalam komunitas. Sehingga, jujur menjadi nilai bersama yang terstandar, untuk siapa saja dan kapan saja. Pertanyaannya, sudahkah menemukan kejujuran bersemayam dalam diri kita? (Pra)   EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 27
T anda tangan elektronik pejabat berwenang menyebabkan birokrasi sangat ringkas. Pelayanan publik menjadi mudah, murah, dan cepat. Bukti ini telah dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemda Provinsi Jawa Timur. Awalanya, mengurus izin memakan waktu penyelesaian bulanan, kini setelah berkas lengkap hanya 15 menit, selesai. Indah benar! Ada setumpuk pekerjaan rumah untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian dan Lembaga, yakni“Birokrasi yang birokratis”. Sejatinya, birokrasi disusun untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik. Tapi, fakta di lapangan justru sebaliknya. Lelet! Untuk itu, di antara keberhasilan reformasi birokrasi adalah bila masyarakat mendapat pelayanan yang mudah dan cepat. Nah, apa faktor yang menjadi penghambat penyelesaian administrasi ini? Di antaranya; tanda tangan basah pejabat berwenang. Hal ini diakui sendiri oleh Bambang Wahyudi, SKM,MM Kepala Balai Besar Teknik Kesling dan PPM (BTKL) Surabaya, awal September 2012 lalu. Menurut Bambang Wahyudi, proses pemeriksaan dan perizinan, sudah sesuai dengan SOP, apalagi pemeriksaan sampel, dari segi waktu tidak boleh meleset sedikit pun. Semua sudah ada ketentuannya. Sebab kalau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan menjadi tidak valid. Hal ini juga diakui oleh para pekerja di Lab BTKL tersebut. Masalahnya, setelah hasil pemeriksaan selesai, dan hasil juga sudah diperoleh, masih ada kewajiban: yaitu menyalin angka- angka hasil pemeriksaan ke dalam format tertentu. Setelah itu dilakukan verifikasi dan penandatangan pejabat berwenang. Lalu, dokumen perizinan tadi disampaikan kepada masyarakat atau pelanggan yang membutuhkan. Proses menyalin, verifikasi, dan tanda tangan ini jauh lebih lama dari proses pemeriksaan sampel. Mungkin, bisa 2 atau 3 kali lipat waktu pemeriksaan. Jadi, lamanya waktu yang dibutuhkan izin keluar semata karena faktor administrasi, bukan faktor teknis. Nah, birokrasi, seharusnya dibuat untuk meringkas proses yang panjang dan berbelit ini. Karena proses menyalin, verifikasi dan tanda tangan tidak akan mengubah validitas hasil pemeriksaan, mengakibatkan birokrasi cenderung santai. Tidak berusaha untuk segera menyelesaikan dalam tempo secepat-cepatnya. Banyak alasan klasik yang dikemukakan seperti; SDM terbatas, sarana kurang memadai, dan banyaknya pelanggan yang harus dilayani. Khusus pejabat berwenang yang menandatangani, lain lagi alasannya:“pokoknya”harus tanda tangan basah dari pejabat yang bersangkutan. Sementara pejabat birokrasi, tidak dapat dipastikan keberadaannya di kantor pelayanan publik. Bahkan sering ke luar kota untuk acara pertemuan, pelatihan, dan memberi arahan pada acara tertentu. Bila ini terjadi, maka urusan tanda tangan basah ini dapat menanti berhari-hari, bahkan mingguan, baru selesai. Ketika diajukan usulan agar tanda tangan basah diganti dengan tanda tangan elektronik, banyak alasan penolakan yang dikemukakan. Dan alasan yang paling akhir“pokoknya”. Padahal, badan publik dapat belajar seperti yang dilakukan P2T Jawa Timur.“Kami, menerapkan seluruh perizinan tanda tangan pejabat berwenang menggunakan tanda tangan elektronik, seperti halnya di pelayanan publik Samsat. Begitu kemamuan gubernur dalam pelayanan publik,”ujar Pung Karnantohadi, Kepala P2T Jawa Timur. Birokrasi“lelet”, memang masih menjadi pegangan, meski tak lagi populer. Tapi, itu harus segera direformasi sebagaimana semangat reformasi birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga. Bagimana caranya? Pertama; pangkas!. Pemangkasan ini dapat menggunakan teknologi dalam pelayanan. Semua produk serba elektronik. Mulai dari kirim dokumen, verifikasi, dan tanda tangan. Bila ini dapat ditegakkan, maka pelayanan akan lebih ringkas, mudah, cepat dan akurat. Kedua; penguatan SDM dengan melatih sebagai pelayan yang baik. Peduli kepada pelanggan, mengutamakan kepuasan pelanggan, dengan berbagai cara sesuai SOP yang telah ditetapkan. Di samping menguasai product knowledge, juga harus mampu melayani pelanggan secara baik pula. Ketiga; penguatan sarana dan prasarana. Baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Sebab, kemampuan SDM harus diikuti sarana dan prasana yang mencukupi. Sehingga dapat memberi pelayanan yang optimal. (Pra) Pangkas Lelet Birokrasi MEDIA UTAMA BambangWahyudi, SKM,MM Kepala Balai BesarTeknik Kesling dan PPM (BTKL) Surabaya EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM28
Ya...Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan untuk melaksanakan. Tunjukkan pada kami yang salah itu salah, dan beri kekuatan untuk menghindarinya. Ya...Allah yang maha Kuasa, berikan kekuatan kepada kami untuk mampu mengatakan tidak pada Korupsi. B egitulah kira-kira doa yang akan saya baca dalam pertemuan nasional kesehatan, 7 tahun yang lalu, di Yogyakarta. Hanya saja, sebelum waktu membacakan doa, panitia meminta teks doa tersebut. Dengan rasa kaget panitia, mengatakan“ wah jangan begini doanya, ada kata korupsi segala”,ujarnya. Kemudian panitia mengedit naskah doa yang ada kata-kata korupsi. Ada rasa sedih, malu dan merasa tak berdaya untuk menegakkan kebenaran, integritas dan kejujuran, walau hanya melalui doa. Pada waktu berikutnya, saya tak pernah membuat teks doa, bila diminta untuk memimpin doa. Untuk apa ? agar tidak perlu ada yang diedit. Bila ada pendengar yang tertarik dengan doa yang saya sampaikan, setelah doa, Ia meminta naskahnya. Saya katakan, hanya coretan beberapa kata.“ Ini naskahnya bila berminat. Mereka berkata; bukankah tadi doanya panjang ? Ya.. betul, tapi tidak saya tulis, langsung diucapkan saja, jawabku. Itu dulu.....!, ketika belum mengenal istilah zona integritas (ZI), reformasi birokrasi, KPK, Pengadilan Tipikor, ICW dan lembaga pendukung pemberantas KKN lainnya. Bagaimana sekarang ? Zaman memang telah berubah, manusia juga terus belajar, memahami dan bergerak ke arah yang lebih baik. Ketika itu, orang jujur, tidak manipulatif dan berusaha tidak korupsi, dianggap mahluk aneh“sok bersih, suci”dan seabrek predikat miring. Kemudian orang-orang“aneh”ini dikucilkan dari berbagai kegiatan yang“aneh-aneh”. Sekali lagi, itu dulu, ketika masih zona korupsi (ZK) lebih dominan. Sekarang, zona korupsi telah mulai terkikis pelan-pelan. Sebagian sudah berganti dengan zona integritas (ZI), yakni sebuah Kementerian/lembaga , yang para pemimpimnya“berniat”tidak melakukan korupsi. Tentu, sulit melihat kesungguhan niat ini. Tapi paling tidak, aura kearah lebih baik terlihat dari komitmen menandatangani fakta integritas. Secara kasat mata terlihat gairah untuk tidak melakukan korupsi. Walau penandatangan ini juga belum jaminan tidak melakukan korupsi, dikemudian hari. Tapi, saat ini sebaiknya tetap optimis dan tak perlu buruk sangka terhadap upaya membentuk ZI. Zona integritas, menjadi pintu masuk membentuk wilayah bebas korupsi (WBK). Apa WBK itu ? Yakni satuan kerja dalam zona integritas tidak ada korupsi. Baik korupsi anggaran, waktu dan barang milik negara. Terbebas dari perilaku manipulatif, gratifikasi “hadiah, uang lelah, jasa, dll”dari pihak lain yang terikat langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan satuan kerja yang bersangkutan. Mungkinkah...? WBK sangat mungkin lahir dalam salah satu zona integritas, asalkan ada kemauan pimpinan untuk mewujudkannya dan berkelanjutan. Pemimpin memimpin sendiri upaya tersebut. Ia menjadi lokomotif dan sekaligus teladan membentuk individu– individu berintegritas. Secara bertahap Ia menanamkan sikap mental, pikiran dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik, yang diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Dalam integritas ini terkandung nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan nilai perbaikan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam tindakan nyata di lingkungan kerja. Sementara integritas organisasi adalah kesatuan dari integritas individu-individu yang ada dalam lingkungan organisasi tersebut. Masa mendatang ZI, WBK dan gelombang reformasi birokrasi, tampaknya akan terus bergerak menuju arah yang dicita-citakan. Mengapa ?, selain tuntutan publik yang sangat kuat akan hadirnya birokrasi yang bersih dan melayani, juga tabiat manusia yang ingin berubah menjadi lebih baik. Hidup tenang, produktif dan melayani. Hah... melayani ? Ya....! Budaya melayani akan menjadi trend masa depan. Pemimpin adalah pelayanan. Siapa yang mau jadi pemimpin, Ia telah teruji melayani terlebih dahulu. Masyarakat akan mengangkat secara formal atau non formal, siapa saja yang mampu memberi pelayanan dengan baik. Bila tidak kompeten memberi pelayanan akan mendapat tekanan berat dari publik. Jadi, bersih dan melayani itu kebutuhan, bukan tugas, kewajiban atau tanggung jawab. Bersih dan melayani akan menjadi dua sisi dari mata uang. Ia tak terpisahkan. Kedepan, orang yang bersih dan melayani sudah biasa. Mereka akan berperan besar dalam birokrasi, sebab sebagian besar orang-orangnya bersih dan melayani. Sementara orang“kotor”akan tersisih dan tidak dipakai dalam birokrasi. Sebab, zona korupsi telah berganti dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Wallau’alam. ZONA KORUPSI: Dulu, Kini dan Masa MendatangOleh: Prawito EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 29
Bekerja itu kehormatan. Maka, kehormatan itu harus dijaga, demi kehormatan diri dan keluarga. Selain itu, bekerja bukan semata-mata mencari uang, tapi bagian dari ibadah, sehingga dalam bekerja ada aturan, etika, dan moralitas yang harus selalu dijunjung tinggi. MEDIA UTAMA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM30
H imbauan soal memahami hakekat bekerja ini menjadi bagian dari upaya membentuk zona integritas di Dinas Kesehatan Jatim. “Bayangkan...! Para pekerja yang menjadi kader posnyandu. Mereka terus bekerja untuk masyarakat. Tak ada gaji, apalagi kenaikan gaji berkala dan instensif. Tapi mereka tetap bekerja dengan suka hati,”begitu ajakan Kadinkes Jatim, dr.Budi Rahaju kepada seluruh karyawannya, untuk memaknai kerja sebagai PNS. Salah satu upaya menjaga kehormatan para pekerja, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan kerjasama dengan BPKP. Dua lembaga ini telah bergerak dari hulu melakukan pencegahan. Kami tidak ingin seperti“pemadam kebakaran”, yang bergerak setelah ada kasus. Tapi, kami ingin sebelum ada kasus, kami sudah melakukan pencegahan. Sehingga, dalam segala hal tidak menimbulkan penyimpangan di kemudian hari, seperti KKN. Bahkan, saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Kejati untuk memberi pendampingan dalam bidang perdata. Begitu diucapkan dr Budi Rahaju di Surabaya. Lebih lanjut dr. Budi menjelaskan, dengan kerjasama dua lembaga ini, kami dapat melakukan konsultasi terkait regulasi dan berbagai persoalan tentang kebijakan dengan Biro Hukum dan Badan Pengelola Anggaran Daerah (BPKAD).“Kami sangat intens melakukan pertemuan dengan banyak UPT, sehingga tidak terjadi persepsi yang salah dalam implementasi kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Sebagai unit teknis kesehatan, terkadang kurang memahami bahasa hukum atau keuangan. Dengan adanya konsultasi ini dapat memberi kepastian dalam implementasinya,”ujar dr.Budi. Menurut Kadinkes, saat ini mereka sedang membentuk Sistem Pengawasan Internal (SPI). Khusus, terkait dengan pelayanan publik, Gubernur mempunyai kebijakan memadukan seluruh pelayanan publik dalam satu atap dalam Pusat Pelayanan Terpadu (P2T). Unit teknis hanya memberikan persyaratan dan biaya yang dikeluarkan masyarakat.“Melalui pelayanan terpadu ini, proses perizinan tenaga kesehatan lebih cepat, mudah, dan ringkas. Masyarakat dapat secara pasti mengetahui kapan selesai dan berapa besar biaya yang dikeluarkan sejak awal secara transparan,” kata Kadinkes Provinsi Jatim ini. Untuk izin-izin yang dikeluarkan oleh Daerah, maka prosesnya cukup di P2T saja, selesai. Demikian juga bila terkait dengan rekomendasi izin yang akan di bawa ke pusat, semua proses dikerjakan secara cepat. “Khusus pelayanan publik kesehatan seperti yang dilaksanakan rumah sakit, secara struktur, langsung di bawah gubernur. Seperti RS Sutomo, RS Syaiful Anwar, RS Haji, RS Sudono dan RS Jiwa Menur. Mereka telah menerapkan sistem pelayanan publik dan keuangan yang baik. Dengan penerapan sistem tersebut, Provinsi Jawa Timur mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut,”ujar dr. Budi. Sebenarnya, Dinas Kesehatan sudah mendapat sertifikat ISO: 9001: 2008. Tapi, ISO itu hanya bersifat administrasi. Padahal, banyak program kesehatan yang tidak dapat diselesaikan dengan adminitrasi. Untuk itu, harus menggunakan instrumen-instrumen manajemen program kesehatan. Dalam hal pengawasan program ini, Gubernur mempunyai forum ajang“wadul”melalui siaran TVRI. Masyarakat bebas memberi masukan dan bertanya tentang program apa saja. Kemudian Gubernur atau pejabat SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait akan memberi jawaban. “Ada juga ngopi bareng gubernur yang disiarkan melalui SCTV, yang diberi nama ngobrol pinter. Gubernur memberi pengantar pada acara tersebut, kemudian dilanjutkan oleh SKPD tertentu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dialog ini tidak hanya terbatas pada satu topik, tapi banyak topik,”ujar Kadines. Menurut Kadinkes, ke depan akan lebih tegas lagi, sesuai denga SOP, baik yang terkait teknis atau administratif. Secara kedisiplinan, kita sudah melaksanakan apel pagi dan sore, dengan tingkat kehadiran 95%. Memang masih ada kelemahan, walau pagi-sore apel, tapi ditengahnya agak sulit mengontrolnya. Kami tetap kami memberi pembinaan dan pengarahan saat apel. (Pra) dr. Budi Rahaju Bekerja itu kehormatan EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 31
MEDIA UTAMAMEDIA UTAMA F aktanya, siapa pun yang mati tak akan membawa harta ke akhirat. Banyak orang tua berharta, begitu meninggal, anak bertengkar berebut harta. Ternyata, harta bisa membawa malapetaka. Sebagai direktur yang tak lagi muda, saya ingin mengabdikan diri, sebesar-besarnya agar bermanfaat bagi banyak orang. Terhindar dari perbuatan menyimpang. Amanah ini sangat berat pertanggung jawabannya, dunia-akhirat. Maka, saya selalu berdoa, agar diberi kekuatan, kesabaran, dan bimbingan, agar tetap berjalan, mengalir istiqomah pada jalan yang benar, serta menjadikan Poltekkes Surabaya bersih dan bermartabat. Kalimat di atas adalah ungkapan dan harapan penuh makna dari Bambang Guruh Irianto, Direktur Politeknik Kesehatan ( Poltekkes) Surabaya kepada mediakom, 12 September 2012. Keinginan besar itu, Ia tuangkan dalam Motto: PAS di poltekkes. Profesional modalku, Anda puas tujuanku, dan sejahtera tekadku. Untuk mewujudkan motto tersebut, Poltekkes telah menyusun SOP pelayanan kepada mahasiswa dan melaksanakan ISO 9001: 2008 untuk manajemen pelayanan publik dan IWA- 2:2007 untuk proses belajar mengajar. PoltekkesBersih Bermartabat& Keduanya mulai dilaksanakan sejak tahun 2011, ujar Bambang. “Dengan adanya sertifikasi IWA ini, kami memastikan setiap mahasiswa mendapat pelayanan dosen wali secara efektif. Meraka akan mendapat bimbingan dosen lebih sering. Bukan hanya saat mengambil KRS (Kartu kridit semester) saja. Tapi, terkait dengan hambatan akademis dan administrasi, dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, mahasiswa segera dapat solusinya,”tambah Direktur. Menurut Hadi Suryanto, selaku Pembantu Direktur II, untuk mendisiplinkan karyawan, pihaknya telah melakukan absensi dengan fingger print ketika masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 15.30. Apabila ada karyawan yang datang dan pulang tidak tepat waktu, maka waktu keterlambatan akan diakumulasi. Bila mencapai 7,5 jam, dianggap tidak masuk kerja satu hari. Bila ini terjadi, maka yang bersangkutan akan dipotong uang makannya Rp 25.000,-/hari. “Ternyata, pemotongan uang makan, akibat keterlambatan masuk kerja, telah mendorong karyawan lebih disiplin masuk kerja,”ujar Hadi. “Dengan penerapan kebijakan ini, awalnya ada resistensi dari sebagian karyawan, sampai mengirim surat kaleng. Tapi, seiring dengan perjalanan waktu, sosialisasi yang berkelanjutan, karyawan menjadi semakin paham. Sehingga karyawan menjadi semakin tepat datang dan tepat pulang,”tutur Hadi Poltekkes Surabaya, memiliki 13 program studi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Memang, dengan kondisi yang berjauhan tempatnya, agak berpengaruh pada mobilitas dosen. Apalagi kendala kemacetan Surabaya juga ikut mempengaruhi. Belum lagi finger print belum terkoneksi secara online di seluruh jurusan. Sehingga, dosen yang berabsen di rektorat di jalan Menur, bila harus mengajar di jurusan lain di luar komplek jalan menur, tidak sempat melakukan absensi terlebih dahulu.“Solusinya, para dosen memberitahu kepada pihak admin, bahwa pagi-pagi tersebut yang bersangkutan mengajar di luar. Hal ini juga diperkuat dengan menyerahkan jadwal mengajar kepada petugas absen, pada awal ajaran baru,”ujar Hadi. Untuk memantau kedisiplinan karyawan, sejak Juni 2012, institusi telah membagikan buku catatan harian. Jadi, karyawan setiap hari kerja harus menulis apa yang dikerjakan. Melalui catatan tersebut, institusi dapat mengetahui apa Direktur Poltekkes Surabaya Bambang Guruh Irianto EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM32
yang dikerjakan setiap harinya.“Hal ini dilakukan untuk membiasakan karyawan mencatat kinerjanya sendiri. Sebab, ke depan, remunerasi akan diberikan berdasarkan kinerjanya. Oleh sebab itu, kinerja harus terdokumentasi. Rencana, evaluasi catatan harian ini akan dievaluasi setiap tiga bulan,”ujar Pudir II ini. Menurut Hadi, khusus, pengadaan barang dan jasa di atas Rp100 juta, poltekkes selalu menyelenggarakan lelang. Bahkan melalui LPSE. Hal ini dilakukan guna memenuhi azas keterbukaan dan akuntabilitas publik.“Kami sangat berhati- hati dalam pengadaan barang dan jasa ini. Tidak ingin ada kesalahan dalam masalah teknis maupun administrasi. Sehingga, pengadaan betul-betul, tepat aturan, tepat guna dan tepat harga yang kompetitif ,” kata Hadi menegaskan. Menurut Bambang, guna menjamin kesinambungan mutu pelayanan, Poltekkes telah melakukan 2 kali audit internal dan 1 kali audit eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi, setelah menerapkan ISO dan IWA, telah mendongkrak indek prestasi mahasiswa (IPM) rata-rata 2,75 di atas rata-rata minimal 2,50. Di samping itu, juga telah mendorong kinerja dosen untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Saat ini sudah mencapai 75% dosen bersertifikasi. Bagi dosen yang sudah bersertifikasi akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, besarannya 1 kali gaji pokok/ bulan. Kepuasan pelanggan Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan, Desember 2011 oleh tim survey dari PT Galore Indonesia menurut pelanggan internal: mutu pelayanan Baik, dengan nilai 67,651. Dari seluruh unsur penilaian, keaman pelayanan mempunyai nilai tertinggi dan prosedur pelayanan mempunyai nilai terendah, mungkin masih birokratis, belum tepat waktu. Sedangkan menurut pelanggan eksternal: mutu pelayanan Baik, dengan nilai 76,858. Dari seluruh unsur penilaian, kejujuran mendapat nilai tertinggi, sedang kemampuan inisiatif/prakarsa mendapat nilai terendah. Sampel pelanggan internal terdiri dari mahasiswa semua jurusan 60%, dosen 20% dan karyawan 20%. Sedangkan pelanggan eksternal, ditetapkan 130 responden terpilih dari jumlah populasi pengguna lulusan yang tersebar di 63 instansi, 14 kota di Jawa Timur, baik instansi pemerintah maupun swasta. Harapan ke depan Menurut Direktur, Poltekkes menadapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sebenarnya. Bukan hanya sertifikatnya, tapi WTP yang terimplementasi di lapangan dan terasa perbaikannya bagi pelanggan. Hal ini dimulai dari mengubah cara berfikir SDM-nya. Memiliki layanan tarif yang terintegrasi secara on line satu pintu. Mahasiswa membayar melalui bank, kemudian dapat melihat di web. Semua transparan, tidak ada pungutan-pungutan, kecuali yang sudah tertera dalam webside Poltekkes. Sekarang, seluruh pengadaan, pembuatan jaket, pengadaan makan mahasiswa, semua satu pintu, yakni lelang melalui LPSE. Terus terang, tahun 2012, merupakan tahun terberat. Karena jurusan, tidak mendapatkan kewenangan yang selama ini dikerjakan. Tapi, dalam rangka menuju bebas KKN, ketetapan ini harus ditegakkan. Berhubung, Poltekkes ini sudah menjadi Badan Layanan Umum ( BLU), yang mempunyai fungsi mensejahterakan karyawan, insya Allah akan ada waktunya. Sabar, menunggu proses berikutnya. Sebagai perbandingan, Bina Upaya Kesehatan dengan Rumah sakit sebagai BLU, dapat menggunakan 40% dari pendapatannya untuk kesejahteraan dan pengembangan pelayanan. Untuk itu, kami berharap Badan PPSDM segera membuat pedomannya, sebagai payung hukum BLU. Dengan demikian, kita dapat menuju Wilayah Bebas Korupsi dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Karyawan senang dan sejahtera, pelanggan merasa puas dengan pelayanannya.“Sungguh, kebahagiaan dan kepuasan tersendiri, bila seluruh lulusan poltekkes bekerja, berkarya untuk masyarakat. Bahkan, saat ini 70% karyawan RS Sutomo, berasal dari poltekkes,”ujar Direktur. Poltekkes yang memiliki 12 program studi/ jurusan ini, terus mengeliat memperbaiki diri, untuk mencapai cita-cita tertinggi, yakni“semua lulusan poltekkes Surabaya dapat bekerja, berkarya untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Bagi saya, prestasi ini lebih membahagiakan dan tak ternilai harganya,”kata doktor lulusan S.3 Ilmu Kedokteran Unair Surabaya ini, mengakhiri pembicaraan. ( pra) Hadi Suryanto, Pembantu Direktur II, Poltekkes, Surabaya. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 33
MEDIA UTAMA Nasir, guru SMA Swasta di Jakarta, pusing tujuh keliling. Amran, anak pertama yang masih duduk kelas tiga SD terbiasa mengambil uang miliknya. Mulut sudah berbusa memberi nasehat, tapi kejadian berulang tetap terjadi. Uang dalam dompet, kantong celana, baju atau tas sekolah, selalu berkurang. Walau, dari segi jumlah tidak banyak, masih dibawah lima ribu rupiah.“ Bukan besarannya, yang jadi masalah, tapi kebiasaan buruk itu yang meresahkan” ujarnya dengan nada sedih. Untuk menghentikan kebiasaan buruk Amran, Nasir mengajak anaknya naik sepeda motor, kurang lebih lima kilometer, kemudian di tinggal ditempat itu.Ternyata, Amran pulang sendiri jalan kaki, menuju rumah dengan raut wajah dingin.“ Amran, tidak tampak sedih atau marah, seperti tak ada masalah”, kata Nasir menceritakan hasil pengamatan dari kejauhan. Setelah itu, Nasir semakin bingung, karena kebiasaan buruk tidak berkurang. Repotnya, semua perbuatan mengambil uang itu, dibantah. Walau jelas-jelas ada bukti dan ketangkap tangan. Amran, tetap mengatakan tidak mengambil, dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Dengan cara hukuman, tak mendapat hasil. Nasir merubah pembinaannya dengan cara yang lembut. Ketika, kehilangan, Ia memanggil anaknya baik- baik. Mengobrol santai. Memberikan pujian dan menghadiahkan dengan barang atau makanan yang menjadi kesukaan Amran. Setelah suasana Kejujuran Bangsa ngobrol nyaman, Nasir dengan nada datar, apakah Amran pernah mengambil uang ayah ? Bila mau berkata jujur, nanti akan ditambah lagi hadiahnya.“Ternyata, Amran dengan penuh semangat menjelaskan sebagian besar peristiwa mengambil uang milik ayah, ibu dan keluarga dirumahnya”, ujar Nasir. Menurut Nasir, fase berikutnya, Dia benar-benar menambah hadiah untuk Amran apa yang telah dijanjikan atas kejujurannya. Kemudian, Nasir terus menambah kedekatan interaksi dengan sesering mungkin ngobrol. Saat itulah masuk nasehat, apresiasi dan penjelasan bahayanya bila tidak jujur. Bahkan mengingatkan, bila berhenti mengambil uang tanpa izin, akan menambah hadiahnya lagi. Seiring berjalannya waktu, setelah dua tahun lebih melakukan pembinaan, Amran tak lagi mengambil uang tanpa izin. Ia selalu berterus terang meminta uang kepada orang tua, bila membutuhkan untuk keperluan tertentu.“ Saya benar- benar bersyukur, atas bimbinganNya, Amran dapat berhenti dari kebiasaan buruk mengambil uang tanpa izin. Bahkan bukan hanya urusan uang, tapi masalah lainpun juga mau jujur”, ujar Nasir bergembira. Sekolah kejujuran Koran Buana Mandiri (KBM), menyampaikan dari 617 kantin kejujuran di Kota Bekasi yang diresmikan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin pada Oktober 2008, tinggal 20 persen yang tetap eksis. Sebanyak 80 persen tutup akibat bangkrut karena ketidakjujuran pembeli. KANTIN KEJUJURAN EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM34
Kini, kantin itu tinggal sebagian saja. Padahal sejak diresmikan hingga sekarang, belum ada evaluasi terhadap peningkatan kantin kejujuran pada setiap sekolah. Program itu bagus dan baik, tapi kalau tidak ada tindak lanjut percuma, buang- buang tenaga dan biaya. Selayaknya ada evaluasi, sejauh mana kemajuan dan kejujuran para anak didik. Program kantin kejujuran, diterapkan di masing-masing satuan pendidikan dari SD hingga pendidikan menengah, awalnya menggebu-gebu. Tetapi berselang 3-6 bulan, tutup alias bangkrut, karena siswa kurang kejujuran atau ketidakmengertian, sebab awalnya tidak ada sosialisasi khususnya di kalangan murid sekolah dasar. Akhirnya, pengelola lebih baik mentutup kantin daripada bangkrut. Alasannya, murid-murid asal main ambil saja dan tidak bayar. Belajar dari kasus di atas, pelajaran menanamkan kejujuran pada anak, sangat sulit. Perlu proses yang panjang, program yang bagus dan berkesinambungan. Menanamkan kejujuran, memang lebih sulit daripada memahamkan anak baca, tulis dan hitung. Untuk itu, menanamkan kejujuran pada anak, tidak bisa instan, langsung kelihatan hasilnya. Kesulitan, sudah menjadi risiko dalam menanamkan nilai kejujuran. Tapi, kesulitan yang menghadang tidak boleh menjadi putus asa, kapok, takut rugi atau bangkrut. Semua kerugian sudah harus diperhitungkan dan dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan, bagi upaya menanamkan kejujuran. Jangan dianggap sebagai kerugian. Berapapun biaya yang sudah keluar, bila anak-anak didik kemudian tertanam nilai kejujuran, tentu kejujuran anak-anak tersebut lebih berharga, dibanding biaya yang dikeluarkan. Menanamkan kejujuran melalui kantin kejujuran, belum tentu menjadikan anak jujur. Sebab, masih ada pengaruh lain seperti kebiasaan dikeluarga dan teman sepermainan. Kedua hal tersebut juga harus mendukung, menanamkan kejujuran dalam perilaku hidup sehari- hari. Bila semua mendukung, sepertinya tumbuhnya nilai kejujuran pada anak akan lebih mudah. Jujur, pintu masuk seluruh kebaikan, termasuk integritas dan profesionalitas. Tanpa kejujuran, maka tak ada integritas dan kebaikan lainnya. Menanamkan kejujuran pada anak, merupakan investasi keluarga dan bangsa. Sebab itu, menanamkan kejujuran pada anak, harus diawali dari keluarga, kemudian sekolah, perguruan tinggi dan dunia kerja. Jadi, menanamkan kejujuran tak cukup sesaat. Benih kejujuran juga harus dirawat, perlu disiram dan dipupuk yang berkelanjutan. Sehingga nilai jujur itu semakin kuat dan kokoh tertanam dalam sikap dan tindakan. Bahkan, dapat menguatkan kejujuran orang-orang disekelilingnya. Semoga...! KEJUJURAN KANTIN KEJUJURAN EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 35
RAGAM Dampak terhadap produktivitas dan economic loss Berdasarkan Riskesdas 2010 angka kasus baru malaria sebesar 22,9 per 1.000 penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010, Indonesia berpenduduk 237.641.326 jiwa, maka diperkirakan kasus baru malaria sebesar 5,4 juta. Berdasar BPS 72 % penduduk pada usia produktif (BPS, 2009), maka kehilangan kesempatan pendapatan (72 % x 5,4 juta kasus) : 3,8 juta x 5 hari tidak bekerja x Rp.50.000 (rata-rata upah harian) = Rp.950 milyard, hampir 1 triliun rupiah kesempatan pendapatan yang hilang. Ditambah biaya berobat, transportasi dan biaya perawatan termasuk penunggu kalau penderita dirawat. Malaria tropika (Plasmodium falciparum) dapat menginfeksi semua stadium eritrosit sampai 10 – 40 % eritrosit (Nugoro, 2000). Sedangkan malaria tertiana (Plasmodium vivax) dapat menginfeksi sel darah merah muda yang mencapai 2 % (Depkes RI, 2008). Dengan terinfeksi malaria akan MALARIA BERDAMPAK MULTIDIMENSIOleh DR. Lukman Hakim *) Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2007 proporsi malaria dibanding semua penyakit pada semua umur, menduduki tempat ke 6. Malaria sebagai penyebab kematian pada balita menduduki tempat ke 9, penyebab kematian pada usia 5 – 14 tahun menduduki tempat ke 3, penyebab kematian pada usia 15 – 44 tahun menduduki tempat ke 4 (Depkes RI, 2008). mengakibatkan anemi pada penderita, yang mempengaruhi kesehatannya dan berdampak terhadap produktivitas kerjanya. Mengapa malaria berkaitan dengan SDM di masa depan ? Infeksi Plasmodium falciparum selama kehamilan sering menyebabkan anemi maternal, aborsi, lahir mati, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, dan kematian maternal (Tambayong, 2000). Lebih 50 juta ibu hamil menderita malaria per tahun. Malaria dalam kehamilan di daerah endemik menyebabkan 2-15% anemia berat pada ibu, 5-14% bayi berat lahir rendah, dan 3-5% kematian neonatal (Nurdiati, 2006). Imunitas terhadap malaria timbulnya lambat, baru didapat setelah dewasa dan setelah terinfeksi parasit berulang-ulang, karena itu hanya didapat pada penduduk didaerah endemis stabil dimana hampir tiap hari terpapar dengan parasit (Nugoro, 2000). Fenomena ini menggambarkan pada daerah endemis malaria usia sekolah merupakan usia yang rentan tertular malaria. Pada saat gejala malaria muncul, dingin menggigil, demam, dan berkeringat, kemungkinan anak tersebut tidak sekolah. Apalagi malaria termasuk penyakit seasonal, karena nyamuk Anopheles sp dipengaruhi lingkungan habitatnya, akibatnya terjadinya absensi massal anak sekolah pada musim penularan malaria. Dampak terhadap Dunia Wisata Secara kumulatif (Januari – Desember) 2009, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 6,32 juta orang. Perkiraan devisa yang masuk dari wisman tahun 2009 mencapai US$.6.3 miliar (Website BPS, 2010). Kunjungan wisman ke Bali 2009 menembus angka 2,1 juta orang atau melampaui target 1,8 juta orang (www. solopos.com). Berarti per wisman rata-rata mengeluarkan dana sekitar Rp.9 juta. Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa malaria di Bali dan wisman memindahkan kunjungan ke negara lain, maka : 2,1 juta EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM36
wisman x Rp.9 juta akibatnya potensi kehilangan devisa Rp.18,9 triliun. Bandingkan APBN 2009 Sektor Kesehatan sebesar 2,8 % dari Rp.986,7 triliun yang sebesar Rp.27,6 triliun (www.inilah.com.). Jadi malaria akan berdampak terhadap penurunan devisa yang akan masuk dari wisman, apabila daerah tujuan wisata terjadi Kejadian Luar Biasa malaria. Apa yang Harus Kita Perbuat ? Berdasar SK Menkes RI No. 293/MENKES/ SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Menteri Kesehatan RI pada peringatan Hari Malaria Sedunia 25 April 2009 telah mencanangkan eliminasi malaria. Dalam SK tersebut disebutkan indikator suatu kabupaten/kota, provinsi, dan pulau dinyatakan sebagai daerah tereliminasi bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik. Pokok kegiatan untuk mencapai eliminasi meliputi penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan peningkatan sumber daya manusia. Eliminasi malaria dilaksanakan bertahap, tahun 2010 meliputi Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Pulau Bali, dan Pulau Batam. Tahun 2015 meliputi Pulau Jawa, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2020 meliputi Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau), Provinsi NTB, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Tahun 2030 meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi NTT, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Penutup Kesimpulannya dampak malaria beraspek luas, dari kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, sumber daya manusia, sampai sektor wisata. Untuk mengatasinya perlu kegiatan eliminasi yang terencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang baik. Agar mempunyai hasil optimal perlu kerjasama dengan seluruh lintas program, lintas sektor, dunia usaha, organisasi non pemerintah, sampai masyarakat itu sendiri termasuk dunia perguruan tinggi. *) Penulis, seorang Doktor dengan Disertasi“Sistem Informasi Lingkungan dalam Pengembangan Sistem Kewaspadaan Dini Malaria”. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 37
RAGAM D esa dan Kelurahan siaga aktif, memberikan kemudahan bagi penduduk, untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar, khususnya Poskesdes/ Pustu/sarana kesehatan lainnya. Disamping, mengembangkan UKBM dan melaksanakan survilens berbasis masyarakat, serta penyehatan lingkungan. Sehingga masyarakat menerapkan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, bersama Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faisal Jalil, bertatap muka dengan lebih dari 400 peserta Temu Karya Nasional dalam rangka Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 15 DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF MEMPERMUDAH LAYANAN KESEHATAN Agustus 2012 di Jakarta. Peserta terdiri dari Kepala Desa, Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan. Perlombaan ini untuk memilih juara Camat Lokasi Desa dan Kelurahan serta Perwakilan Pemerintah Daerah Lokasi Desa dan Kelurahan. Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam acara ini Menkes menyampaikan tentang visi Pembangunan Kesehatan untuk tahun 2010-2014 yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, dengan misi 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan (4) menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Di tingkat Desa dan Kelurahan dikembangkan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten dan Kota. Hal tersebut telah di atur dalam Permenkes No. 741 Tahun 2008 dan Kepmenkes No. 828 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan Kab/Kota yang menyebutkan, EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM38
R ancangan Peraturan Pemerintah ( RPP) tembakau merupakan suatu upaya untuk melindungi masyarakat dengan mengatur zat adiktif di dalam rokok, yang jelas merugikan kesehatan masyarakat. “Maka diperlukan tindakan misalnya pengukuran kadar nikotin dan tar dalam setiap rokok. Karena itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kecanduan”. Hal ini disampaikan Menkes, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH saat menerima demonstrasi kelompok yang mengatasnamakan diri petani tembakau yang menolak pengesahan RPP Tembakau, 4 Juli 2012, di Jakarta. Menkes juga menegaskan bahwa di dalam RPP tersebut, Pemerintah tidak melarang petani untuk menanam tembakau dan tidak melarang pabrik rokok untuk memproduksi rokok. Menkes menerangkan, RPP Tembakau mengatur agar iklan rokok jangan sampai berukuran terlalu besar dan menarik minat masyarakat untuk merokok, sehingga membahayakan kesehatannya. “Anak-anak kecil yang tertarik oleh iklan rokok, mulai merokok sejak usia dini sekali. Padahal makin cepat dia kecanduan, maka makin sulit menghilangkan kecanduan tersebut. Begitu pun halnya pada perokok perempuan”, tegas Menkes. Dampak rokok terhadap perokok pasif, terutama ibu hamil dan anak-anak apalagi yang berada di ruangan tertutup, itu sangat berbahaya. Menkes juga menyatakan kesedihannya saat menceritakan pengalaman ayah beliau yang seorang perokok dan harus menderita kanker paru pada akhir hidupnya. “Biaya pengobatan yang tinggi tidak seimbang dengan penderitaan yang dia alami karena kanker. Bukan hanya dia, seluruh keluarga ikut menderita. Kita tentunya tidak ingin melihat ini terjadi pada keluarga-keluarga lain”, Diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa Pemerintah melalui RPP ini, mengatur agar zat adiktif berbahaya yang ada di dalam rokok, jangan sampai merugikan kesehatan masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat agar bersama-sama mencegah masalah kesehatan termasuk masalah bahaya akibat rokok. ( pra, resty) RPPTEMBAKAU Melindungi Kesehatan Masyarakat salah satu indikatornya adalah cakupan Desa Siaga Aktif berkisar 80% pada Tahun 2015. Pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan secara berjenjang dari Tingkatan Pusat sampai Tingkatan Desa, melalui kelompok kerja operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dalam rangka pembinaan serta pembangunan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, telah dilaksanakan perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Menteri PDT Helmy Faisal Jalil yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan bahwa pemerintah terus memperhatikan pembangunan, khususnya di daerah tertinggal, khususnya infrastrukstur. Contohnya ketika melakukan kunjungan kerja di Kalimantan yang harus ditempuh selama 20 jam jalan darat karena kondisi jalan yang buruk dan belum ada jalur udara. Kondisi ini bila tidak berangsur- angsur diperbaiki akan menghambat pengembangan di daerah-daerah tersebut. Peserta juga menyanyikan lagu Mars PKK untuk membangkitkan semangat. PKK mempunyai peran yang besar dalam percepatan pembangunan kesehatan di Indonesia. Kemudian Menkes menyempatkan berdialog dengan Ketua Tim Penggerak PKK dari kelurahan Kasturian, Maluku Utara, Nuraini Nawawi. Kelompok PKK binaan Nuraini telah berhasil meningkatkan status gizi masyarakat sekitarnya dengan membuat makanan lokal menarik, yang kemudian diberikan dan diajarkan pada ibu-ibu di Posyandu. Pada lomba tersebut diharapkan semua peserta khususnya pada penggerak PKK untuk terus menerus mensosialisasikan pemberian ASI eksklusif di masing-masing daerah. Dengan demikian, cakupan ASI ekskslusif di Indonesia akan terus meningkat. Hal ini merupakan upaya yang strategis dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs.).( pra, resty) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 39
KOLOM T idak heran, keanekaragaman Indonesia memberikan asupan untuk diskusi kebutuhan manusia berkepanjangan, terutama tiga bidang utama, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Tengok dalam proses pemilu baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa. Ada janji gratis, bantuan penuh atribut dan pesan. Juga terkadang dibarengi keributan terkait pemenang. Hal ini tidak memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat. Apa karena semua janji dan bantuan dibungkus dengan semangat“aku dan kami bekerja untuk rakyat.”Lalu dimana, kemana dan bagaimana rakyat? Makna luhur keanekaragaman Indonesia terdiri dari banyak pulau dan etnis yang tentu menghasilkan perkembangan budaya yang semakin beragam. Tidak ada kesuksesan yang mumpuni dengan intervensi atau layanan seragam bagi budaya beragam tersebut. Perlu layanan dan intervensi khas, yang dapat diterima dan merangkul budaya tersebut. Budaya sesuai kewilayahaan (geobudaya) dari suatu komunitas berkembang karena mereka mengolah rasa, karsa, dan karya atas dasar kemampuan bertahan dan beradaptasi terhadap lingkungan dan faktor geografis sekitar. Komunitas budaya tersebut memiliki pemahaman yang sudah turun temurun mengenai apa, dimana, dan kenapa hidup di wilayahnya. Lalu, apa manfaat hasil geobudaya tersebut? Di sinilah pemahaman, negara bangsa Indonesia memiliki saripati kekuatan berupa keanekaragaman budaya untuk membangun kesehatan bangsa. Bagaimana mengelolanya? Tentu tidak bisa hanya masing-masing komunitas, harus seluruh komunitas sebagai Indonesia (Bhineka Tunggal Ika). Indonesia adalah sebuah hasil geobudaya sebagai hasil rasa, karsa dan karya atas dasar kemampuan dalam bertahan dan beradaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal. Ini menggambarkan bahwa Indonesia adalah RAKYAT, semua elemen negara bangsa bekerja sama, yang bertahan dan beradaptasi! Sehat dalam Geobudaya Indonesia Dalam lingkungan kesehatan, masalah kesehatan masyarakat masih bergaul dengan kematian; kesakitan; akses tidak menjangkau; pelayan kesehatan tidak oleh: Nagiot Cansalony Tambunan (alumni Magister Perencanaan & Kebijakan Publik FEUI, bekerja di Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional Tawangmangu) “Ada 2 tipe manusia. Pertama, manusia yang selalu mencari alasan. Ianya berperilaku gelap, negatif, pesimis, lemah, penyerah, menyalahkan, dan kalah. Kedua, manusia yang berpengharapan dan berjuang. Ianya berperilaku terang, positif, optimis, kuat, pejuang, besar hati, dan pemenang. Negara bangsa yang beradab dan berbudaya membutuhkan manusia tipe 2.” (pesan kebijaksanaan) SEHATdan Geobudaya Indonesia EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM40
merata; mutu diragukan; doyan iptek dunia barat, malas mengembangkan budaya asli; kemitraan dan pelayanan publik tidak integral (sektoral); dan masalah hot-sexy saat ini adalah dominasi aspek material terhadap non material. Masalah tersebut berhubungan sangat erat dengan geobudaya, komunitas, intervensi, dan layanan kesehatan. Sering didiskusikan isu persalinan oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan, kedokteran barat dan jamu Indonesia, ketidaksisteman (al. sektoral-isme, kegagalan wawasan sehat pembangunan), juga isu yang tambah hangat, pencarian pengobatan ke luar negeri (mungkin istilah rumah sakit perlu diubah menjadi hospital, karena arti sudah tidak positif dan menyehatkan). Di masa kini, dengan makin beratnya penderitaan hidup akibat korupsi, kemiskinan dan kebodohan, mari kita tengok isi terdalam dari budaya Indonesia. Adakah budaya yang memberi kontribusi untuk kesehatan, menghentikan penderitaan hidup? Bagaimana komunitas di wilayah etnis asli memelihara dan meningkatkan kesehatan? Begitu juga dengan komunitas di pegunungan, kepulauan, daerah terpencil, daerah bebas pengaruh budaya luar, daerah susah akses segala fasilitas, dll. Istilah wilayah dan daerah tersebut muncul, tentu karena komunitasnya masih ada kan? Tidak punah karena gagal memelihara dan meningkatkan kesehatan. Sebagai Indonesia, mari tinggalkan masalah kesehatan masyarakat tersebut agar tidak sekedar isu. Sebagai manusia yang selalu berpengharapan dan berjuang, mari kita seimbangkan aspek material dan non material. Segala sumberdaya material sebagai input pengharapan dan perjuangan perlu dikelola dengan rasa, karsa dan karya berbungkus semangat dan nilai non material. Ingat! TUHAN tidak pernah tidur dan tertidur. Kebudayaan Indonesia menghasilkan penyembuh dan pengobat. misal dukun/ tabib/datu, pengobat tradisional, tenaga terlatih untuk kesehatan (al. tukang gigi, mantri), perawat yang mengobati, bidan yang mengobati, dokter yang membuat resep, apoteker saintifikasi jamu yang membuat resep, dll. Juga ada herbal dan jamu, sebagai bahan penyembuh. Pengharapan dengan geobudaya Indonesia Dari hasil kebudayaan tersebut, harapan dan perjuangan dalam pembangunan kesehatan dengan kekuatan dan tantangan dari faktor geografis, dapat memunculkan intervensi atau layanan yang khas untuk geobudaya Indonesia. Negara RRC dengan model barefoot (tenaga terlatih untuk kesehatan di wilayah sulit, yang mempromosikan kebersihan, layanan preventif, keluarga berencana dan pengobatan penyakit umum) aja pernah, tentu Indonesia bisa punya khas sendiri. Pesan di awal tulisan meletakkan tipe manusia negatif di urutan pertama, bermaksud mengingatkan kita, semua, agar selalu berperilaku hati-hati dan berpengharapan dalam rasa, karsa, dan karya untuk perjuangan budaya dan hidup. Kedua perilaku ini niscaya bila terus dipelihara akan membuat kita, semua, mampu bekerja bersama sebagai RAKYAT, dan akhirnya berjuang membangun negara bangsa Indonesia ke kondisi yang sejahtera. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 41
UNTUK RAKYAT 42 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
N amun permasalahan tidak selesai sampai di situ. Masyarakat masih resah dengan maraknya pemberitaan di media massa tentang hal ini. Maka pada tanggal 3 September 2012 lalu, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI) telah mengundang Menteri Kesehatan beserta jajarannya pada Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi IX di Gedung Nusantara I, untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang dianggap sebagai isu potensial, salah satu di antaranya adalah mengenai dugaan korupsi pada pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung tersebut. Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH menghadiri Rapat Kerja tersebut bersama seluruh pejabat eselon 1 dan eselon 2 terkait. Pada rapat kerja yang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan berlangsung produktif selama kurang lebih 4 jam, Menteri Kesehatan diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi mengenai kabar miring yang beredar di masyarakat tentang dugaan korupsi pada pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung tersebut. Menteri Kesehatan memberikan penjelasan menyeluruh, dari mulai tujuan pembangunan pabrik tersebut, hingga ke proses pengadaan yang telah menimbulkan dugaan korupsi dan berita negatif di media massa. Menkes menyampaikan tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Vaksin Flu Burung ini adalah untuk menyediakan vaksin flu burung guna melindungi masyarakat dari ancaman pandemi melalui pembangunan fasilitas produksi vaksin berkapasitas produksi 20 juta dosis/tahun. Sementara tujuan khususnya adalah: 1. Tersedianya fasilitas (Riset, seed vaccine, chicken breeding dan produksi) 2. Peningkatan kemampuan SDM Indonesia dalam penelitian dan produksi vaksin 3. Tersedianya vaksin flu burung untuk melindungi masyarakat KASUS FLU BURUNG PABRIK VAKSIN BENANG KUSUT Beberapa minggu terakhir ini Kementerian Kesehatan sedang banyak disorot oleh publik terkait dugaan kasus korupsi pada pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung. Hal tersebut bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)yang menemukan adanya potensi kerugian negara dalam proyek pembangunan vaksin flu burung itu. Diperkirakan, kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Kementerian Kesehatan telah menghentikan sementara proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung setelah menerima hasil audit BPK tersebut. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 43
UNTUK RAKYAT dari ancaman pandemi dan vaksin influenza untuk dalam negeri dan ekspor. Pembangunan sarana dan prasarana pabrik vaksin flu akan dimanfaatkan untuk memastikan kemandirian nasional dalam menghadapi pandemi influenza, kemandirian dalam produksi vaksin dan peluang ekspor vaksin flu burung, dan diharapkan Indonesia dapat berkontribusi dalam perlindungan masyarakat dunia dari ancaman pandemi. Selain itu fasilitas produksi yang ada dapat digunakan untuk memproduksi seasonal flu dan perlu didukung dengan program vaksinasi Influenza musiman pada kelompok berisiko yaitu balita, anak, lansia, haji dan umroh (didasarkan cost benefit analysis). Pada presentasinya, Menteri Kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai rincian anggaran untuk pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung sebagai berikut: • Tahap I merupakan kegiatan multi years 2008 – 2010 dengan nilai kontrak Rp.718.800.551.000. Pada tahun 2008 telah direalisasikan sebesar Rp. 143.760.110.200, tahun 2009 telah direalisasikan sebesar Rp. 299.021.029.216 dan pada tahun 2010 telah direalisasikan sebesar Rp. 276.019.411.584, sehingga total realisasi Tahap I sudah mencapai 100% yaitu sebesar Rp. 718.800.551.000,-. • Tahap II nilai kontrak Rp.663.365.005.000. Telah direalisasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 196.541.011.300. Pada tahun 2011 tidak ada pembayaran karena anggaran sebesar Rp. 479 M diblokir, karena menunggu hasil audit BPKP. • Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp. 38,354 Miliar melalui dana APBN-P untuk pembayaran hutang. • Tahun 2013 belum dianggarkan. Selanjutnya Menteri Kesehatan juga memberikan penjelasan detail mengenai proses perencanaan kegiatan pembangunan fasilitas, riset dan alih teknologi produksi vaksin flu yang diawali dengan adanya Surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada bulan Mei 2008 tentang bantuan kepada PT. Biofarma untuk digunakan dalam rangka penanggulangan flu burung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200 milyar yg bersumber Bagian Anggaran (BA) 069. Menindaklanjuti hal tersebut maka Kementerian Kesehatan membuat Surat Keputusan tentang penetapan PT. Bio Farma dan Unversitas Airlangga (UNAIR) sebagai penerima bantuan, setelah itu membuat perjanjian kerjasamanya. Penunjukkan UNAIR sebagai penerima bantuan karena sudah mempunyai fasilitas laboratorium untuk penyakit tropis (Tropical Disease Centre EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM44
bantuan JICA) Setelah proses perencanaan selesai, Kementerian Kesehatan melaksanakan proses pelelangan Tahap I pada tahun 2008, dimana terdapat usulan 3 calon pemenang kepada Menteri Kesehatan saat itu. Setelah itu pada tahun 2009 dilaksanakan proses perencanaan Tahap ke II yang merupakan tindak lanjut usulan Revisi dari PT. Bio Farma untuk kegiatan terintegrasi bangunan fisik dan peralatan berdasarkan Hasil Review Konsultan Pengawas Peralatan dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 597,402 M. Selanjutnya penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010 Adapun progres perkembangan pembangunan Animal-Bio Safety Level-3 (A-BSL-3) Universitas Airlangga Surabaya hingga saat ini masih dalam proses serah terima Fasilitas A-BSL-3 dari Sesjen Kemenkes kepada Sesjen Kemendikbud. Pembangunan fisik chicken breeding telah mencapai 92% dan fasilitas produksi vaksin Biofarma yang sudah mencapai pembangunannya sebesar 88%, sesuai hasil pemeriksaan BPKP pada bulan September 2011, sedangkan realisasi peralatan chicken breeding dan fasilitas produksi vaksin saat ini telah mencapai 60%, berdasarkan hasil audit BPKP bulan September 2011. Pada kesempatan itu Menteri Kesehatan juga menyampaikan hasil Kajian Tim BPKP pada bulan Maret 2012, antara lain: (1) Pembangunan perlu dilanjutkan, (2) Diupayakan alokasi anggaran, dan (3) Pertimbangan keyakinan yang memadai dan prinsip kehati-hatian untuk membayar kewajiban Adapun tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun 2012 adalah agar Kementerian Kesehatan menyusun dan melaksanakan langkah kongkrit rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari terhitung mulai 6 Juni 2012, yaitu: 1. Melakukan Pengkajian kelanjutan pekerjaan 2. Memberikan sanksi kepada pengelola kegiatan 3. Memerintah untuk Pencairan bank garansi 4. Pemberian daftar hitam kepada perusahaan 5. Membuat surat kepada penyedia barang/jasa untuk menyetor kemahalan harga dan denda keterlambatan 6. Penguatan sistem pengendalian internal Selanjutnya telah dibentuk Tim Kajian ilmiah yang terdiri dari Komnas PENERE, Kemenristik, BPOM, Komnas Zoonosis dan Kementerian Kesehatan yaitu dari Litbangkes, dan tim tersebut telah mengusulkan rekomendasi sebagai berikut; 1. Perlu segera penyelesain pembangunan fasilitas produksi vaksin Influenza A/H5N1 tersertifikat CPOB terutama fasilitas upstream untuk dapat segera memproduksi Master seed vaksin Influenza A/H5N1 strain Indonesia yang saat ini pembangunannya terhenti. 2. Perlu segera dilakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran yang lebih cermat oleh tenaga ahli yang kompeten untuk penyelesaikan pembanguan fasilitas produksi Vaksin Influenza A/H5N1 strain Indonesia tersertifikat CPOB. Pada sesi tanya jawab, anggota Komisi IX DPR RI terlihat sangat bersemangat memberikan masukan, kritikan, dan pertanyaan terkait penjelasan tersebut. Pada umumnya terlihat beragam pendapat mengenai permasalahan ini. Pada akhir Rapat Kerja dihasilkan beberapa poin kesimpulan yang antara lain menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelaahan BAKN DPR RI, maka Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menunda sementara proyek Pembangunan Fasilitas, Riset, dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung sampai Komisi IX DPR RI mengambil keputusan setelah mendalami permasalahan tersebut melalui Panitia Kerja (Panja). Dari proses diskusi hingga pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja ini dapat dilihat gambaran nyata mengenai upaya kerja sama antara pihak DPR dan Pemerintah untuk melayani masyarakat dalam memberikan informasi yang transparan demi kelangsungan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia untuk mewujudkan visi Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. (DIS) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 45
UNTUK RAKYATDAERAH SultengSultengSulteng Mendunia dengan Lindu 46 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
Terletak di daerah pertemuan 3 lempeng bumi aktif, Sulawesi memiliki formasi geologi serta flora dan fauna yang unik. Paduan rasa kagum, takjub, penasaran, serta dorongan untuk lebih jauh memahami kekayaan hayati khas pulau itu membuat seorang ahli ilmu alam berkebangsaan Inggris, Alfred Russel Wallace yang mengunjungi pulau itu pada 1856, 1857, dan 1859 menyebut Sulawesi“anomalous islands”. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah boleh dibilang merupakan jantung keunikan itu. Di wilayah pemerintahan ini, sekitar 20 kilometer dari Kota Palu, terletak Taman Nasional Lore Lindu, yang memiliki luas sekitar 217.991 ha. Cagar alam ini merupakan habitat terbesar satwa asli Sulawesi yang tidak mencirikan baik itu hewan Asia maupun Australia. Sebut saja beberapa hewan seperti burung Maleo, Julang Sulawesi, atau anoa, kuskus marsupial, dan kera makaka. Tak ketinggalan di antara hewan-hewan endemis tersebut adalah keong seukuran huruf a jenis times new roman 12 point. Keong itu, Oncomelania hupensis lindoensis merupakan hospes perantara penyakit Schistosomiasis yang masih banyak didapati di antara penduduk di sekitar Danau Lindu. 5 fakta tentang Sulawesi Tengah DANAU LINDU 1 Berada pada sesar Palukoro yang sangat aktif, Sulawesi Tengah, terutama Palu dan daerah lain di sekitarnya kerap diguncang gempa dan tsunami. Menurut catatan BMKG, warga Sulawesi Tengah telah merasakan hantaman gempa sejak 1927, kemudian pada 1938 di Parigi, 1968 di wilayah Tambu, 1996 kembali di Palu dan Toli-Toli, lalu 2005 di Palu . Pada pertengahan Agustus, 2012 lalu, tepatnya tanggal 18, warga Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi terpaksa berlarian keluar rumah akibat guncangan gempa. Kali ini berskala 6,2 richter. Tak lama, sebagian besar mereka menyaksikan ratusan rumah rusak, ada sanak keluarga yang meninggal, puluhan lainnya luka-luka. Gempa kembali merenggut korban.“Rumah saya baru 18 bulan ditempati. Dapurnya baru selesai dua bulan lalu, sekarang semua hancur,”seorang ibu di tenda pengungsi menjelaskan dengan tersenyum getir, sembari terus menyosoh beras yang diterima dari Posko Penanggulangan Bencana.“Itu hasil suami saya puluhan tahun mengojek.” 2 Ditetapkan pada 1964 dengan 4 kabupaten,Provinsi Sulawesi Tengah telah berkembang menjadi 11 kota/kabupaten. Luasnya mencapai 68, 033 kilometer untuk wilayah daratan dan 189.480 kilometer persegi berupa laut. Diapit oleh empat provinsi lain di Sulawesi, prestasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa hal agaknya juga berada di antara, bukan yang terbaik, tapi juga tidak paling buruk. Dibanding PDRB Sulsel dan Sulut, masing-masing 51, 2 triliun dan 18,7 triliun, PDRB Sulteng masih di bawahnya, yaitu sekitar 17, 44 triliun pada 2010. Pencapaian itu menempatkan Sulteng pada peringkat ke-5 di wilayah Indonesia Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng berada di peringkat 22 dari 33 provinsi, sementara dua rekannya, Sulut dan Sulsel, masing-masing menempati posisi ke-2 dan ke-20. Dalam hal IPKM, meski sedikit di atas Sulsel (ranking ke-27) dan Sulbar (31), Sulteng berada peringkat ke-24, di bawah Sultra (21), Sulut (3). 3 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 47
Tenaga Jumlah Rasio per 100.000 Penduduk Target Rasio per 100.000 Penduduk Dokter spesialis 85 3,17 6 Dokter Umum 482 17,95 40 Dokter Gigi 95 3,54 11 Perawat 4.576 170,43 117 Bidan 2.533 94,34 100 Gizi 189 7,04 22 Kesehatan Masyarakat 1.000 37,24 49 Sanitasi 592 22,05 40 Teknisi Medis 170 6,33 15 Puskesmas Lindu Tenaga perawat di wilayah ini lebih dari cukup, 117% di atas target rasio per seratus ribu penduduk. Namun, tenaga medis lain, masih di bawah ideal. 4 Sarana Kesehatan Keterangan Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus 28 Puskesmas Perawatan dan non-perawatan 174 (99 non- perawatan) Rasio posyandu per 100 balita 1,09 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM48
P agi di Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, boleh dibilang identik dengan nasi kuning. Dari kampung-kampung hingga di sepanjang jalan raya, lapak, kedai kecil hingga rumah makan menyediakan nasi kuning untuk sarapan pagi. Dilengkapi dengan ikan balado, kadang bihun goreng atau srundeng, dan tak lupa bawang goreng serta sambal yang nikmat, sepiring nasi kuning siap menemani awal hari kebanyakan warga Palu, mulai dari siswa SD hingga para pekerja kantoran. Bu Hujaeri (41), telah duapuluh tahun berjualan nasi kuning. Buka dari jam 6 hingga 9 pagi, ia menghabiskan sekitar 10 liter beras sehari. Di tempat seperti inilah kata bertukar kabar beredar, termasuk betapa buruk layanan rumah sakit X atau betapa tidak simpatiknya bidan- bidan di rumah sakit Y. Bahasa lokal yang banyak digunakan di Palu bahasa Kaili. Nasi Kuning Masjid Palu 5 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 49
Danau Lindu EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM50
di pusat Sulawesi Sebetulnya saat itu siang belum terlalu matang, jam belum juga menunjukkan angka 11. Tapi di seputar Danau Lindu sorot matahari sudah terasa garang, sementara belum waktunya angin bertiup kencang. Beruntung pemandangan di atas danau itu sangat menyejukkan. Sejauh mata memandang tampak bentangan air tenang memantulkan kecantikan awan dengan sempurna. Palu Gada H ening sangat terasa. Sesekali satu dua katinting menyeberang dengan kecepatan rendah, lamat-lamat memecah sunyi, dan selebihnya adalah hening kembali. Di tepian danau, burung-burung putih yang melayang rendah memberi aksen pada hijau rimbun pepohonan. Daerah tangkapan air Danau Lindu sebagian memang berupa belukar, sawah, dan kebun kopi, namun yang terbanyak adalah hutan lindung dengan pohon-pohon berusia puluhan tahun. Terletak di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Danau Lindu dianugerahi kecantikan alam yang sungguh menawan. Susahnya perjalanan untuk menjangkau lokasi tak menyurutkan niat wisatawan mancanegara untuk datang menikmatinya. Begitu pula dengan para ilmuwan dan peneliti dunia. Lore Lindu bagi mereka merupakan surga flora dan fauna karena dikenal sebagai habitat beragam tumbuhan dan satwa endemis. Termasuk di antaranya adalah keong Oncomelania hupensis lindoensis yang banyak ditemukan di wilayah-wilayah lembab. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 51
PALU GADA Tidak ada yang istimewa sebenarnya pada hewan-hewan kecil itu. Ukuran fisiknya pun tak lebih besar daripada sebulir beras. Tapi di mana ada keong itu, ada kemungkin orang terkena“Demam Keong”, yang, walau tak secara langsung, cukup membuat masalah bahkan menimbulkan kematian. Keong oncomelania hupensis lindoensis adalah hospes perantara Schistosomiasis—penyakit parasitik akibat cacing genus Schisctosoma yang banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Schistosomiasis merupakan penyakit parasitik purba. Pinardi Hadidjaja, yang telah meneliti schistosomiasis sejak 1971, menulis dalam bukunya, Schistosomiasis di Sulawesi Tengah Indonesia (1985) bahwa Sir Marc Armand Ruffer (1859-1917) menemukan telur cacing Schistosoma haematobium di dalam ginjal mumi dari Dinasti Firaun Ke-20 dari masa sekitar 1250-1000 SM. Setelah hampir 3000 tahun berlalu, schistosomiasis masih merupakan penyakit parasitik yang patut diperhatikan; menempati peringkat kedua setelah malaria dalam jumlah korban dan kerugian sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Menurut data WHO, pada 2010 masih terdapat sekitar 77 negara yang bergelut untuk menurunkan jumlah penderita yang terinfeksi. Di antaranya adalah negara di Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan, Karibia, dan Asia. Indonesia juga tercantum dalam daftar, dan satu-satunya yang masih mencatatkan pasien ini adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Tersebar di dua kabupaten, Sigi dan Poso, prevalensi Schistosomias pada 2010 mencapai 4,51 persen dan turun menjadi sekitar 1 persen setelah pengobatan massal pada 2011 lalu. LENGKAP Sesungguhnya schistosomiasis bukanlah satu-satunya persoalan lama yang berusaha diatasi Sulawesi Tengah. Berada di peringkat ke-22 dalam IPKM, provinsi Sulawesi bukan hanya kaya akan satwa dan fauna, tetapi juga ragam persoalan kesehatan. Seperti tengah menghadapi gempuran beragam palu gada persoalan, sejumlah penyakit tropis yang dianggap terabaikan, termasuk kusta, frambusia, dan filariasis menjadi catatan penting untuk wilayah ini. Malaria tak berbeda jauh; angka API dari tahun ke tahun tidak menuju pada satu titik yang lebih cerah. Menurut SK Menkes yang dikeluarkan pada 2009, Sulawesi Tengah termasuk provinsi yang diharapkan mencapai bebas malaria pada 2020. Masih ada waktu untuk membaik. Namun, upaya lebih kiranya diperlukan, mengingat prestasi penganggulangan penyakit ini sejak 2004 hingga 2011 menunjukkan kecenderungan yang bergejolak, belum menuju ke titik terang Eksisdengan UPT A da empat UPT di bawah Dinkesprov. Dua sudah lama, UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Pelatihan Kesehatan. Tahun 2009, UPT Promkes dan UPT Surdatin (Surveilans, Data dan Informasi) menyusul. SK Menkes nomor 267 tahun 2008 memberikan pedoman bagi pengorganisasian dinas kesehatan di daerah. Di sana disebutkan bahwa tugas-tugas yang tidak dapat ditampung dalam struktur organisai Dinkes, seyogyanya ditampung dalam dalam organisasi UPT Dinas, seperti urusan data dan informasi, urusan promosi kesehatan dan lain-lain. Sepanjang pengetahuan Bambang, ada 2 provinsi yang membentuk 2 UPT ini, Sulteng dan Sulut. Tentu efektivitas dan kiprah UPT ini dalam melayani masyarakat dan mitra kerjanya tergantung terutama dari kreativitas SDM yang ada di sana. Namun setidaknya di SulawesiTengah, tanggapan positif datang dari beberapa orang yang kami temui.“Lebih responsif,”ujar seorang pegawai. Pegawai yang lain menyebut,“Lebih kelihatan sepak terjangnya.”Selain profil kesehatan provinsi, UPT Surdatin juga mengeluarkan profil surveilans epidemiologi (tahunan), dan buletin epidemiologi SulawesiTengah, disingkat BEST, mingguan dan bulanan, yang dapat diakses melalui internet. BEST online inilah yang membawa kami ke UPT Surdatin pada mulanya. Dokter Jane Supardi, MPH, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, menyambut baik keberadaan UPT ini,“Sulteng dan Sulut bentuknya UPT. Punya budget sendiri, jadi bisa lebih mandiri. Di beberapa provinsi lain, pengelola data‘disembunyikan’di tempat yang berbeda-beda.” Sementara dokter Lily Sulistyowati, MM, Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan, menanggapi singkat namun padat,“SulawesiTengah memang kita jadikan contoh.”Semoga tak berhenti di sini. Papan info di UPT EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM52
Dicari Pasukan Pawang Malaria A ktivitas pemberantasan malaria yang hampir seragam di berbagai tempat sepertinya tidak membuahkan hasil yang sama.Tengok saja SulawesiTengah. Menu generik seperti peningkatan keterampilan petugas laboratorium, pemberian kelambu berinsektisida, pembentukan Posmaldes (Pos Malaria Desa) dan yang lain, tak membuat malaria jinak. Kasus malaria di provinsi terbesar di Sulawesi ini bergerak tak teratur. Nampaknya perlu dicari mantra pawang yang tepat. Annual parasite incidence (API), indikator kasus malaria, bergerak tanpa pola. Jika pada 2004 terlacak angkanya 3,4 per mil, di 2011 posisinya malah naik ke 3,69 per mil. Itu pun didahului dengan fluktuasi tak beraturan dari tahun ke tahun. Kondisi terburuk terjadi pada 2010 ketika API mencapai 6,55 per mil (lihat: grafik API Sulteng). Apakah menu intervensi tidak terlalu pas untuk Sulteng, atau pelaksanaannya masih kurang serius, atau masyarakatnya tidak peduli, atau para penguasa tidak paham, atau situasinya sangat rumit? Apapun itu, dari anomali angka API itu saja setidaknya kita tahu ada yang tidak beres, dan pekerjaan dapat dimulai dari situ. “Saya tidak yakin malaria dapat diberantas di Sulteng,” setengah putus asa I Made Suyasna, SKM mengungkap pendapatnya. Lebih dua puluh tahun Made bergelut dengan malaria di Sulteng. Sejak diangkat menjadi pegawai negeri, malaria tak pernah lepas dari hidupnya. Dia saksi mata perkembangan program dan metode penanganan malaria dari waktu ke waktu. Dengan model pendekatan terkini yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Global Fund pun, pria yang murah senyum ini tak terlalu yakin. Tapi Made tak sendiri. Di belahan dunia manapun, gaung eliminasi malaria identik dengan label Global Fund (GF).Tanpa GF, Gebrak Malaria akan sulit bernafas. GF baru masuk Sulteng pada 2010.Tentu perlu waktu untuk menetaskan hasil.Wajar optimisme dan pesimisme bergelayut bergantian. Sementara program nasional memberi harapan, keraguan kelanjutan program pasca GF begitu menciutkan nyali. “Kalau tidak ada GF, (malaria) bisa balik lagi,”gumam dr. Amin Saleh, MM, Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinkesprov Sulteng. Masalah klasik alokasi APBD yang tak cukup sepertinya perlu dicarikan siasat yang inovatif. Bayangkan, dengan alokasi APBD 1,9 milyar (tahun 2012), Bidang PMK harus membagi kue untuk 13 jenis program atau penyakit. Dari total itu, 700 juta khusus dialokasikan untuk program schistosomiasis yang harus membangun kembali laboratorium lapangan yang rusak akibat gempa. Katakan 1,2 milyar untuk 12 penyakit, maka rata-rata setiap penyakit mendapat jatah 100 juta.“Kita paham ajakan sharing.Tapi kita berhadapan dengan realitas,”dokter Amin Saleh menjelaskan. Ketika ditanya berapa dana yang ideal, Made memberanikan diri menyorongkan jumlah. “Perhitungan idealnya 3 milyar per tahun.”GF menggelontorkan 7,2 milyar pada 2010 dan 8,6 milyar pada 2011. Memadai untuk membangun fondasi dan kerangka. Namun sungguh menantang, kalau bukan miris, membayangkan apa yang akan terjadi pada 2014, tahun berakhirnya GF di Sulteng. Mudah-mudahan Peraturan Gubernur, yang baru selesai dibahas, cukup sakti untuk mengangkat perhatian konkret dari sisi anggaran. Ini pun harus dipikul bareng dengan komitmen di tingkat kabupaten/kota yang menurut catatan baru berkontribusi sekitar 62 juta dari 5 kab/ kota pada 2012. Tak dipungkiri, ketersediaan danalah yang memungkinkan semua elemen roda bergerak.Tanpa pelumas ini, provinsi dan kabupaten akan berakrobat dengan gaya masing-masing, atau malah tinggal diam. Metode dan contoh tentu tak sulit dicari. Namun membangun komitmen dan partisipasi semua pihak secara tulus dan memahami, tak dapat digarap melalui pendekatan‘program’.Melakukan intervensi di tingkat struktural dan konsep program tidaklah terlalu sulit dibandingkan menyentuhkannya ke tingkat mind set dan eksekusi di lapangan. Kisah sukses pengendalian malaria diVietnam (LaporanWHOWPRO), menyebut kunci di tingkat akar rumput adalah‘kerja keras, kejujuran, kreativitias dan keberanian’. Secara global, pengendalian malaria menunjukkan hasil yang menggembirakan.Tak masalah kita meminjam optimisme dari sana. Apalagi dogma pengendaliannya juga jelas, malaria is both preventable and treatable. Jelas, bisa dicegah dan diobati. (lihat:“Dicari: Pasukan Pawang Malaria”). Mengandalkan bantuan donor, terutama GF (Global Fund), kurang tepat. LANGKAH STRATEGIS Satu titik cerah yang bila dikelola baik akan memberikan sumbangan besar adalah pembentukan UPT Surdatin dan Promkes. Sesuai bentuk organisainya, kedua UPT ini agaknya mulai bergerak lebih dinamis. UPT Surdatin secara rutin mengeluarkan suatu berkala baik bulanan maupun mingguan yang memberikan beragam informasi, termasuk hasil surveilans bencana, tetanus, ataupun rabies. Suatu media , termasuk juga berkala, akan berdaya guna ketika tiba pada tangan yang tepat di saat tepat dan mengandung informasi akurat. Apakah edaran UPT Surdatin seperti itu tentu banyak pihak yang bisa mengatakan. Namun, keberadaan UPT membuat posisi informasi lebih strategis dan taktis tidak diragukan (lihat:“ Eksis dengan UPT”). Yang tak kalah strategis adalah peran laboratorium schistosomiasis di Lindu. Secara rutin, laboratorium yang dilengkapi sarana diagnosis penyakit itu, melakukan pemeriksaan tinja warga setempat. Saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 jiwa yang berdiam di daerah fokus, sebutan untuk daerah di mana ditemukan keong-keong oncomelania, baik itu di Lindu maupun di Lembah Napu. Laboratorium Lindu saat ini masih di bawah kewenangan Dinkes Provinsi, walaupun sehari-hari kegiatannya lebih banyak berhubungan dengan Balitbang (P2B2) Donggala. Berdiri sejak 1997 dan menjadi balai pada 2008, Balitbang memberi tempat istimewa untuk penelitian mengenai schistosomiasis (lihat:“Dari Donggala untuk Lindoensis”). Banyak penelitian yang dilakukan dan kerja sama dengan peneliti sebidang dari mancanegara sudah mulai terjalin. Kedua langkah strategis di atas bukanlah obat mujarab untuk menghadapi hantaman palu penyakit yang amat beragam. Namun langkah telah diambil, dan dengan arah yang tepat mencapai tujuan bukanlah mustahil. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 53
Balai Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Donggala menjadikan Schistosomiasis sebagai salah satu penelitian unggulan. Sejak 2008, tahun ditingkatkannya status instansi tersebut dari Loka menjadi Balai, tercatat 12 penelitian tentang Schistosomiasis telah dilakukan. Pinus Maladjuna, pegawai tetap laboratorium Schisto (kependekan dari Schistosomiasis) di Lindu, mengenang kegiatan menyusuri taman nasional Lore Lindu berminggu- minggu ketika mengikuti pemetaan Schisto bersama tim Balai Litbang P2B2 Donggala.“Saya membawa barang- barang dan mendirikan tenda, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain,”tuturnya bangga. D ia menjadi bagian dari penelitian Analisis Spasial Epidemiologi Schistosomiasis Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis yang diketuai Kepala Balai Litbang sendiri, Jastal, SKM, M.Si. Berkat penelitian tersebut, peta sebaran penyakit sekarang terekam dan dapat dimonitor dengan lebih baik. Penelitian lain mengungkap pergerakan keong Oncomelania hupensis lindoensis sejauh 15-30 cm dalam 12 jam. Diketahui pula bahwa keong terkenal ini lebih menyukai tempat tinggal di Dari Schisto untuk Donggala area rembesan dan mata air ketimbang sepanjang keindahan aliran air yang dinamis.“Fokus”, istilah untuk area di mana keong-keong lindoensis bersemayam, maka tidak berada di danau Lindu itu sendiri. Danau sunyi yang indah itu mempunyai tanda di gerbang masuknya “Daerah Bebas Fokus Keong”. Di China dan di habitat Oncomelania hupensis yang lain di dunia, salah satu penanganan keong ini adalah dengan mengeringkan atau, sebaliknya, mengaliri daerah investasi keong. Satu hal yang agak memprihatinkan tercetus dari hasil penelitian tentang pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, baik di Lindu, Napu atau Bada, tiga dataran yang sudah terpetakan endemis Schistosomiasis. Secara umum, pengetahuan masyarakat tentang penyakit Schistosomiasis sangat tidak memadai. Umumnya mereka hanya mengetahui bahwa penyakit ini ada, karena pemerintah melakukan pengumpulan tinja setiap tahun untuk memantau prevalensi Schistosimiasis. Namun mereka tidak tahu apa penyebabnya, penularannya maupun pencegahannya. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM54
Three musketers: Pinus Maladjuna (depan), Anis dan Yusran EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 55
EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM56
Di Lindu, Balai Litbang P2B2 Donggala pernah melakukan intervensi pelatihan dan penyuluhan kepada kader, tokoh masyarakat, pemuda dan guru. Hasilnya cukup menggembirakan. Terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap pada masyarakat dan anak-anak setempat juga. Namun satu hal yang sangat menentukan dalam peran serta pemeriksaan tinja, yaitu peran kader, diketahui mulai menurun. Jumlah kader sulit bertambah. Arwin, SKM, Kepala Puskesmas Lindu, mengeluhkan tidak adanya insentif untuk para kader. Namun dia tak kurang akal,“kader kami beri sepatu boot, payung dan peralatan kerja, serta kami berikan pengobatan gratis termasuk keluarganya.”Seorang kader yang masih aktif, Ibu Lina (61 tahun), membenarkan bahwa itu cukup menyenangkan baginya.“Tapi yang paling penting, saya senang membantu,” tambahnya. Saat ini pemerintah berkonsentrasi untuk mengendalikan prevalensi kurang dari 1%. Sayangnya angka prevalensi ini tidak selalu dapat dikendallikan dengan baik. Data Dinkesprov Sulteng 2011 menunjukkan prevalensi 2,21% pada semester I dan 0,39% semester II. Turunnya prevalensi pada semester II karena adanya pelaksanaan pengobatan massal. Pengobatan Schistosomiasis saat ini dilakukan dengan praziquantel dengan dosis 60 mg/Kg BB setiap enam bulan. Obat diberikan kepada penderita positif telur cacing dan keluarganya. Oleh karena itu, keberhasilan menekan prevalensi juga tergantung dari cakupan pemeriksaan tinja. Cakupan ini belum begitu baik, yaitu 74,5% pada semester I/2011 dan 67,4% pada semester berikutnya. Anis Nurwidayati, S.Si, peneliti di Balai Litbang P2B2 Donggala yang rajin meneliti Schistosomiasis, menyimpulkan bahwa praziquantel masih efektif. Dengan dosis 60 mg/Kg BB, tidak ditemukan lagi telur Schistosoma japonicum pada tinja penduduk yang diperiksa sampai dengan 12 minggu setelah pengobatan. Angka kesembuhannya mencapai 100%. Anis juga mencari alternatif pengendalian keong lindoensis menggunakan ekstrak biji jarak. Dari tiga jenis, Jarak Ulung, Jarak Pagar dan Jarak Kastor, Anis menemukan bahwa ekstrak metanol biji Jarak Ulung lah yang paling ulung membunuh keong. Dengan konsentrasi 32 mg/L, dapat membunuh 100% keong uji selama 24 jam perlakuan. Keong Oncomelania hupensis lindoensis beserta penyakit schitosomiasis selalu menarik peneliti dan pengambil kebijakan NTD (neglected tropical diseases) dari berbagai belahan dunia untuk datang atau mengikuti perkembangannya. Penelitian yang dilakukan oleh para “peneliti Donggala”, peneliti tanah air kita sendiri, pasti akan lebih bertahan dan membuahkan manfaat yang lebih nyata. Tentu jika didukung dengan kecintaan dan komitmen dari seluruh sistem yang menaunginya. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 57
SIAPA DIA Gaya hidup vegetarian semakin banyak diminati orang belakangan ini. Selain menyehatkan, pola makan seorang vegetarian ternyata juga ramah lingkungan. Makanan vegetarian yang hanya terdiri dari produk sayuran dan buah-buahan amat ramah lingkungan dan tidak meninggalkan jejak karbon seperti pada makanan yang diproduksi dari hewan ternak. Benarkah demikian? Beberapa artis cantik Indonesia yang setia dengan gaya hidup vegetarian dan terbukti tetap sehat dan tampil menawan. Begitulah kira-kira gambaran tentang perempuan cantik blasteran Batak – Australia ini. Sebagai seorang model, desainer perhiasan ekosentris, dan mantan VJ MTV pelopor yang terkenal, Nadya Hutagalung tahu betul bagaimana cara memanfaatkan kepopulerannya untuk hal yang positif. Ia adalah seorang aktivis lingkungan yang menganut gaya hidup vegetarian. Keinginannya untuk menjadi seorang vegetarian berawal dari rasa simpatinya melihat hewan-hewan harus dibunuh demi memuaskan perut manusia. Selain itu, wanita yang terpilih sebagai salah satu Asia’s Leading Trendmakers oleh Asiaweek magazine (bersama Dalai Lama, Michelle Yeoh, dan Chow Yun Fatt) ini juga yakin bahwa gaya hidup vegetarian lebih ramah lingkungan. Ia memperkenalkan menu vegetarian kepada ketiga anaknya, tetapi tidak dengan cara memaksa. Ia membuat sayur-sayuran menjadi makanan yang menarik dan menjelaskan ‘kisah’di balik makanan yang mereka konsumsi. Kini ibu tiga anak yang juga duta Earth Hour WWF ini gencar mengampanyekan gaya hidup hijau lewat situs greenkampong. com yang membahas perbaikan lingkungan baik dari segi bisnis, fashion, teknologi, maupun kegiatan sehari-hari. Nadya Hutagalung EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM58
Perempuan cantik ini terpilih sebagai salah satu duta produk perawatan kulit tentunya bukan tanpa alasan. Dewi Sandra memang memiliki kulit yang sehat dan kencang, walaupun tanpa perawatan yang ribet. Salah satu rahasia kecantikannya tersebut adalah dengan melakoni gaya hidup sehat dan tidak mengkonsumsi daging. Dewi Sandra percaya bahwa asupan makanan sangat memengaruhi kondisi tubuh. Makanan cepat saji tentu saja tidak akan membuat kulit anda mulus, kandungan vitamin dan serat pada buah dan sayuran lah yang dapat mewujudkannya. Sejak Agustus 2008 Ia memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian, dan hasilnya sudah terlihat hanya dalam waktu kurang dari satu bulan. Dewi mengaku kualitas kesehatannya meningkat, terutama kualitas kecantikan kulitnya.(berbagai sumber). Penyanyi ini dulu ngetop lewat trio Rida, Sita, Dewi. Kini Ia lebih dikenal sebagai penulis berbakat yang telah menghasilkan karya-karya hebat seperti Supernova dan Filosofi Kopi. Jika ada hal patut dikagumi dari Dee, selain tulisannya yang jenius, hal itu adalah komitmennya pada kelestarian lingkungan. Sudah sejak lama Dee menjalani gaya hidup hijau mulai dari membuat kompos alami sendiri sampai dengan memilih untuk menjadi seorang vegetarian. Kini sudah lebih dari lima tahun Ia berhenti mengkonsumsi daging. Menurutnya menjadi seorang vegan adalah pangilan hidup. Selain baik untuk kesehatan, gaya hidup vegetarian diakuinya telah membuat Ia dibenci oleh segala macam penyakit yang serius, bahkan kuantitasnya terkena penyakit ringan seperti flu dapat dihitung dengan jari. Alasan lain Ia menjadi seorang vegetarian adalah karena kecintaannya pada alam. Menurut Dee dalam sebuah artikelnya, dengan hanya menjalani satu hari saja menjadi vegetarian dalam seminggu, setahun kita sudah bisa membantu bumi menghemat: 317.520 liter air, 111 kilogram tanaman biji-bijian, 693 meterpersegi lahan, 58 liter bensin dan 183 kg kotoran ternak. Dewi Sandra Dewi ‘Dee’ Lestari EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 59
Sophia Latjuba belajar menjadi seorang vegetarian sejak tahun 2008 lalu. Setelah mengurangi konsumsi daging secara bertahap Ia merasakan manfaat yang nyata dalam tubuhnya, misalnya Ia merasa fisiknya lebih sehat dan sangat jarang terkena flu dibanding dengan anggota keluarganya yang lain. Setelah itu gaya hidup barunya segera Ia tularkan kepada anak-anaknya, meskipun sebatas mengurangi konsumsi daging dan menambah banyak sayuran ke dalam menu makanan keluarganya. Selain fisik yang lebih bugar, Sophia mengaku bahwa kini jiwanya lebih bahagia karena tidak lagi menjadi bagian dari mata rantai pembunuhan. Perempuan cantik berwajah bule ini memang menganggap bahwa penjagalan hewan untuk dikonsumsi manusia merupakan sebuah tindakan yang kejam. Sophia Latjuba  Putri Indonesia 2005 ini menjadi vegetarian sejak berumur 16 tahun. Dengan diimbangi pola hidup sehat dan olahraga yang teratur, tidak heran jika Nadine memiliki postur tubuh yang sangat indah. Perempuan yang dikenal sebagai pecinta kehidupan laut ini mengaku bahwa berhenti mengkonsumsi daging membuat tubuhnya lebih sehat dan bugar. Ia jadi merasa mempunyai energi yang cukup untuk kegiatannya yang padat dan terkadang cukup melelahkan. Selain berprofesi sebagai model dan pemain film, Nadine aktif dalam kampanye melestarikan kehidupan laut. Lewat hobi menyelamnya Ia mempunyai kesempatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang cara sederhana menjaga ekosistem di laut, misalnya dengan tidak membuang sampah ke lautan. Nadine Chandrawinata EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM60
MEDIA KUIS 1. Apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi (RB)? 2. Ada 8 area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan, sebutkan ? 3. Ada beberapa upaya yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan RI yaitu penetapan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih, Kompeten dan melayani (WBBKM). Jelaskan yang dimaksud dengan ZI, WBK dan WBBKM ? Kirimkan jawaban kuis dengan mencantumkan biodata lengkap (nama, alamat, kota/kabupaten, provinsi, kode pos dan no telp yang mudah dihubungi). Jawaban dapat dikirim melalui : • Email : kontak@depkes.go.id (Subject : Mediakuis) • Fax : 021 - 52921669 • Pos : Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kemenkes Jl. HR. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9, Jakarta Selatan Jawaban diterima redaksi paling lambat minggu pertama bulan November 2012. Nama pemenang akan diumumkan di Majalah Mediakom edisi XXXIX November 2012. 10 Pemenang MediaKuis masing-masing akan mendapat ......(note : disebutkan jenis hadiah beserta fotonya) dari Mediakom. Hadiah pemenang akan dikirim melalui pos. Kuis ini tidak berlaku bagi Keluarga Besar Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI. PEMENANG MEDIA KUIS EDISI XXXV APRIL 2012 dr.Donda Marion E.Purba Puskesmas Butar,Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara,Sumatera Utara Amalia Kp. Jawa rawasari Rt 11/9 No.8 Jakarta pusat 10570 Ngaderi Jl. RM. Kahfi I Rt. 005/06 No. 39 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan12630 Siti Chodijah Jl. RM. Kahfi I Gg. Pasir Rt. 002/06 Kel. Ciganjur - Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan12630 JUARI, SKM d/a. Puskesmas Batuwarno Jl. Raya Batuwarno – Karang Tengah Kec. Batuwarno Kab. Wonogiri Jawa Tengah 57674 Mediakom beberapa kali menyelenggarakan kuis di majalah tercinta ini. Memang kuis ini belum tersaji setiap terbit. Tapi redaksi selalu berusaha menyajikan Media Kuis ini lebih sering. Bagi pembaca yang terhormat, kuis ini bisa dianggap sebagai alat penguji pengetahuan sekaligus untuk bersenang- senang. Tapi, bagi redaksi, tujuan kuis ini adalah Selamat, 5 Pemenang Media Kuis Telah Terpilih mempererat ikatan antara redaksi dan pembaca Mediakom, sekaligus untuk mengukur penyebaran, keterbacaan, dan manfaat majalah ini bagi kita semua. Karena itu, hadiah bukanlah hal yang diutamakan dalam media kuis. Kendati hadiah bukan hal yang utama, redaksi tetap menyelenggarakan kuis ini secara profesional selayaknya kuis yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga besar untuk publik yang luas. MEDIAKUIS MAJALAH MEDIAKOM EDISI XXXV APRIL 2012 Pertanyaan: 1. Apa yang dimaksud dengan Risfaskes dan apa kepanjangan dari Risfaskes? 2. Apa tujuan dilaksanakannya Risfaskes? 3. Dalam program kesehatan dikenal dengan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), apa yang dimaksud dengan DBK? siapa yang berperan dalam penanggulangan DBK? Jawaban: 1. Apa yang dimaksud dengan Risfaskes dan apa kepanjangan dari Risfaskes? Jawab: Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI. 2. Apa tujuan dilaksanakannya Risfaskes? Jawab: Rifaskes dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkini tentang supply pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda), Puskesmas dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). Supply tersebut termasuk gedung, persediaan air bersih, listrik, kendaraan, peralatan, obat, Sumber Daya Manusia (SDM), pedoman, pelatihan, anggaran dan sebagainya yang dibutuhkan untukpenyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan di RSUPemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. 3. Dalam program kesehatan dikenal dengan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), apa yang dimaksud dengan DBK? siapa yang berperan dalam penanggulangan DBK? Jawab: DBK adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang buruk, masuk dalam kategori daerah terpencil, perbatasan, kepulauan terpencil/terluar, memiliki faktor sosial budaya yang berakibat buruk pada kesehatan, dan mengalami penyakit spesifik serta mempunyai nilai kemiskinan di atas rerata. Yang Berperan dalam penanggulangan DBK adalah institusi kesehatan dan adanya keterlibatan integral dari institusi terkait kesehatan (lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga profesi, lembaga kemasyarakatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat). MEDIAKUIS MAJALAH MEDIAKOM EDISI XXXVII SEPTEMBER 2012 Karena itu, ada upacara penyeleksian para pengirim jawaban dan memilih lima orang pemenang. Di bawah ini, semua proses kuis itu kami sajikan selengkapnya, mulai dari berita acaranya sampai dengan nama para pemenang. Sekali lagi selamat kepada dr.Donda Marion E.Purba,: Amalia, Ngaderi, Siti Chodijah, dan JUARI, SKM. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 61
RESENSI U paya meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Kementerian Kesehatan berupaya meningkatkan UHH dengan berbagai upaya kesehatan diantaranya dengan memberikan pelayanan gizi pada lansia. Berbagai penelitian telah dilakukan pada lansia menyimpulkan prevalensi 1) kurang energi (KEK), 2) kelebihan berat badan, 3) defisiensi besi, 4) defisiensi vitamin B6, B12 dandDefisiensi asam folat. Dari sumber lain (Jurnal of Nutrition 1999) menyatakan bahwa lanjut usia (60-75 tahun) di Indonesia mempunyai asupan energi rata-rata kurang dari kebutuhan. Data RISKESDAS 2007 menyebutkan prevalensi penyakit pada lanjut usia 55-64 tahun seperti: penyakit sendi, hipertensi, stroke, asma, jantung, diabetes, dan tumor. Dengan beban penyakit ini tentunya akan meningkatkan beban ekonomi keluarga, masyarakat dan negara. Layanan gizi sebagai salah satu bagian dari pelayanan kesehatan lanjut usia dapat dilakukan di semua tempat pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Agar tercapi tujuan E ndang Rahayu Sedianingsih, seorang pemimpin yang cepat, teliti, tepat dalam bekerja dan konsisten serta jujur dalam bersikap. Hal itu merupakan beberapa penilaian terhadap pribadi mantan Menteri Kesehatan yang bertugas dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu selama dua setengah tahun. Buku ini memuat tentang kesan mendalam dan sangat berarti yang dirasakan oleh para staf, teman sejawat, para tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan ibu Endang Rahayu Sedianingsih. Melalui buku ini terlihat keragaman kesan dengan beragam cara sapaan yang ditujukan kepada beliau. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa sederhana ini dilengkapi juga berbagai foto yang menarik hingga pembaca dapat mengenal sosok Endang Rahayu Sedianingsih dalam masa dua setengah tahun pengabdian sebagai Menteri Kesehatan. Informasi lebih lanjut tentang buku ini dapat menghubungi Pustakawanan Perpustakaan Kementerian Kesehatan pada nomor (021) 5223003, email: perpustakaan@kemkes.go.id, perpustakaan.depkes@gmail.com, facebook: Perpustakaan Kementerian Kesehatan, dan twitter: @depkeslib. Buku secara lengkap (full text) dapat dibaca atau diunduh melalui website: http:// perpustakaan.depkes.go.id. Nomor Klasifikasi : 612.3 Judul : Pedoman Pelayanan Gizi Lansia Impresum : Jakarta : Kementerian Kesehatan RI Direktora Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 2012 Kolasi : iv, 54 hlm,; 16 x 21 cm. ISBN : 978-602-235-039-2 Subyek : 1. NUTRITION 2. GERIATRIC – HEALTH SERVICES FORTHE AGED meningikatakan UHH yaitu meningkatkan status kesehatan lanjut usia agar sehat, mandiri dan produktif dengan pelayanan gizi yang bermutu. Untuk itulah diterbitkan buku Pedoman Pelayanan Gizi Lansia agar dapat bermanfaat oleh tenaga kesehatan di tempat pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas) dalam mengoptimalkan pelayanan gizi bagi lanjut usia yang selaras dengan program kesehatan lainnya. Buku ini seyogyanya juga disosialisasikan kepada masyarakat luas agar bisa dipahami dan dilaksanankan per individu. Kita harus sadari mau tidak mau atau suka tidak suka kita (setiap orang) akan mengalami lansia. Informasi lebih lanjut tentang buku ini dapat menghubungi Pustakawanan Perpustakaan Kementerian Kesehatan pada nomor (021) 5223003, email: perpustakaan@kemkes.go.id, perpustakaan.depkes@gmail.com, facebook: Perpustakaan Kementerian Kesehatan, dan twitter: @depkeslib. Buku secara lengkap (full text) dapat dibaca atau diunduh melalui website: http:// perpustakaan.depkes.go.id Nomor Klasifikasi : 610.69 Judul : Dua setengah tahun yang sangat berarti bersama Endang Rahayu Sedyaningsih Impresum : Jakarta, Kementerian Kesehatan RI Pusat Komunikasi Publik, 2012 Kolasi : 170 hlm, 21 x 21 cm ISBN : 978 – 602 -235-117-7 Subyek : 1. BIOGRAPHY 2. PHYSICIAN’S ROLE EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM62
P encegahan dan penanggulangan kegemukan dan obesitas perlu dilakukan sedini mungkin mulai dari usia muda. Kegemukan dan obesitas.. pada masa anak beresiko tinggi menjadi obesitas dimasa dewasa dan berpotensi mengalami penyakit metabolik dan penyakit degeneratif dikemudian hari. Kegemukan dan obesitas terjadi akibat asupan energi lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan. Asupan energi tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan sumber energi dan lemak tinggi, sedangkan pengeluaran energi yang rendah disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik dan sedentary life style. Buku tersebut dapat menjadi acuan untuk memperoleh kesamaan pemahaman bagi semua pihak meliputi pemerintah pusat, daerah, institusi sekolah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan M asalah gizi yang dihadapi Indonesia saat ini sebagai negara yang sedang berkembang adalah gizi ganda yaitu gizi kurang termasuk pendek (stunting) dan gizi lebih termasuk obesitas. Kedua masalah ini berkaitan dengan meningkatnya Penyakit Tidak Menular, seperti penyakit jantung, pembuluh darah, kanker dan diabetes dan gangguan penyakit akibat metabolisme. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa penyakit tersebut di atas dapat diatasi dengan pola konsumsi makanan sehat dan aktivitas fisik yang cukup dan teratur, serta tidak merokok. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan Nomor Klasifikasi : 612.3 Judul : Strategi Nasional Penerapan Pola Konsumsi Makanan dan Aktivitas Fisik Untuk Mencegah PenyakitTidak Menular Impresum : Jakarta, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 2012 Kolasi : xvi, 50 hlm, 15 x 21 xm ISBN : 978 – 602 -235-037-8 Subyek : 1. NUTRITION POLICY 2. NON COMMUNICABLE DISEASES 3. NUTRITIONAL REQUIREMENTS para pengelola program terkait di semua sektor, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat , Organisasi Profesi bahkan dunia usaha, untuk memacu gerakan sadar gizi dan budaya beraktivitas fisik menuju manusia Indonesia yang prima. Informasi lebih lanjut tentang buku ini dapat menghubungi Pustakawanan Perpustakaan Kementerian Kesehatan pada nomor (021) 5223003, email: perpustakaan@kemkes.go.id, perpustakaan.depkes@gmail.com, facebook: Perpustakaan Kementerian Kesehatan, dan twitter: @depkeslib. Buku secara lengkap (full text) dapat dibaca atau diunduh melalui website: http:// perpustakaan.depkes.go.id. Nomor Klasifikasi : 612.3 Judul : Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kegemukan dan Obesitas pada Anak Sekolah Impresum : Jakarta, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 2012 Kolasi : vi, 40 hlm,; 15 x 21 cm. ISBN : 978 – 602 -235-038-5 Subyek : 1. OBESITY 2. OBESITY PREVENTION 3. CHILD OBESITY pencegahan dan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada anak sekolah. Dalam buku ini membahas pola hidup sehat mencegah kegemukan, penemuan dan tatalaksana kasus, serta monitoring dan evaluasi. Terdapat lampiran mengenai menu seimbang pada anak usia sekolah umur 6-9 tahun dan cara pencegahan kegemukan melalui aktivitas fisik. Informasi lebih lanjut tentang buku ini dapat menghubungi Pustakawanan Perpustakaan Kementerian Kesehatan pada nomor (021) 5223003, email: perpustakaan@kemkes.go.id, perpustakaan.depkes@gmail. com, facebook: Perpustakaan Kementerian Kesehatan, dan twitter: @depkeslib. Buku secara lengkap (full text) dapat dibaca atau diunduh melalui website: http://perpustakaan.depkes.go.id EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 63
Kultur Masyarakat PapuaSudah Lebih Baik 64 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
65EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
66 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
L ewat Posyandu dan beberapa kegiatan berbasis masyarakat seperti mobile clinic yang dilakukan Hendrik Manggaprow, SKM Nutrisionis Puskesmas Malawei, Kota Sorong, Papua Barat terpilih menjadi Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2012. Keterlibatannya dalam bidang perbaikan gizi, baik promotif dan preventif , membuahkan hasil yang memuaskan sehingga derajat kesehatan khususnya gizi meningkat. “Melalui Posyandu, program perbaikan gizi bisa diterapkan, namun masih banyak yang tidak mau membawa anak balitanya ke Posyandu, itu kendalanya”, ujar Hendrik. Putera daerah Papua ini mengaku sulit untuk merubah perilaku masyarakat Papua yang masih tradisional dan heterogen. Namun, dengan pendekatan secara kultur budaya, Hendrik pelan-pelan merubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Terbukti saat ini tingkat perbaikan gizi di Kota Sorong meningkat dan an- gka kematian Ibu dan Anak berkurang. Pemberian ASI Ekslusif dan pembentukan Desa/Kelurahan Siaga pun menjadi pendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Papua Barat, sehing- ga kultur masyarakat Papua Barat sudah lebih baik.“Kalau budaya kami itu untuk Ibu hamil dilarang makan ikan, nanti anaknya cac- ingan”, jelas Hendrik. Selain kendala budaya, mata pencarian masyarakatnya sebagai petani sehingga mereka cenderung tidak membawa balitanya ke Posyandu, karena anak balita mereka diajak serta untuk bekerja ke ladang/sawah. Hendrik terus berupaya untuk mengaktifkan Posy- andu agar gizi bayi dan balita di Kota Sorong menjadi lebih baik. “Tiap hari Posyandu, kami kesulitan menghubungi mereka karena anaknya dibawa mencari pencarian untuk mencukupi kebutuhan mereka. Upaya peningkatan kesehatan tidak hanya bertumpu pada kewa- jiban pemerintah dan tenaga kesehatan saja, tapi perlu kerjasama lintas sektor dan lintas program, serta masyarakat. Begitu pula kerjasama antar profesi kesehatan dokter, perawat, SKM, bidan, dan lainnya agar program-program kesehatan yang ada dapat berjalan sinergis. Komunikasi yang tidak sinergis antara profesi kesehatan menjadi penyebab beberapa program kesehatan sep- erti BOK, Jampersal, dan Jamkesmas tidak berjalan sebagaimana mestinya.“Sepulanganya dari sini, saya berencana untuk mencoba memprakarsai kerjasama lintas sektor dan lintas program menjadi lebih baik lagi”, rencana Hendrik. Terpilih menjadi Tenaga Kesehatan Teladan, Hendrik merasa ba- hagia luar biasa karena selama ini dia hanya melihat pemilihan Nakes Teladan ini melalui media cetak dan elektronik. Pengabdi- annya selama 16 tahun menjadi Nakes membuahkan hasil yang baik .“Saya merasa luar biasa terpilih jadi nakes teladan ini karena bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan Presiden dan Menkes, ini membanggakan dan memotivasi dalam bekerja nanti”, kesan Hendrik. (Eci) Hendrik Manggaprow EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 67
S uara gelisah, nada bicara tergesa-gesa dan ngos- ngosan. Ia menjawab pertanyaan lawan bicara diujung hp nya. Mahasiswi pasca sarjana FKM UI ini sedang panik mempersiapkan ujian sidang tesis, dua jam kemudian. Karena masih ada satu penguji yang belum mendapat naskah tesisnya. Hanya ucapan maaf, maaf dan maaf. Walau ucapan itu telah berulang kali sejak satu minggu sebelumnya. Penguji itu termenung di halte UI kurang lebih dua jam menunggu kehadiran tesis yang dijanjikan mahasiswi tersebut, “kami sedang memfoto copy pak”, ucap mahasiswi yang bernama lengkap Sarma Eko Natalia Sinaga itu, melalui hp-nya. Halte UI, waktu itu penuh mahasiswa yang sedang menunggu bus kampus antara jemput. Satu persatu, mahasiswa habis, tinggalah seorang penguji sendiri menunggu tesis. Satu jam, dua jam, dua setengah jam, mahasiswi tersebut selalu rajin mengirim sms, mohon sabar pak, saya sedang menyiapkan foto copynya.“Oke, saya masih menunggu di halte UI”, begitu jawab penguji tersebut melalui sms. Waktu telah menujukan pukul 14.30, tiga puluh menit lagi waktu sidang tesis dimulai. Pengujipun mulai gelisah. Melihat-lihat setiap ada wanita yang mendekat, mungkin dia yang bernama Sarma, mahasiswi yang dinanti. Ternyata mendekat berulangkali, bukan Sarma juga. Maklum, penguji dan mahasiswi belum saling mengenal wajah. Tiba-tiba hp penguji itu berdering, maaf pak, kata Sarma diujung telepon.“ Bapak masih di halte UI ?, masih jawab penguji itu. Maaf pak, batery hp saya habis, khawatir susah komunikasi, kata Sarma penuh cemas.“ Saya segera temui bapak, menyerahkan tesis”kata Sarma lagi. Tiga puluh menit berlalu, tak ada berita, smspun tidak. Penguji itu mulai gelisah dengan perasaannya sendiri. Jadi ujian apa enggak, pertanyaan itu bergejolak dalam dada. Kapan bacanya ? Bagaimana mau menguji dengan baik, bila bacapun belum sempat, karena tesis belum diterima. Penguji itu berdiri, melongok, duduk, begitu seterusnya, menunggu kepastian di halte UI. Lima belas menit, sebelum pukul 15.00 yang dijanjikan pelaksanaan ujian, sms dari Sarma masuk ke penguji itu dengan berita“ Pak, saya sudah sampai diruang ujian gedung FKM UI lantai 2 kamar 202, ditunggu. tanks”. Seperti disambar petir, membaca berita itu. Dalam hati, penguji itu berkata, minta tolong mendampingi sidang tesis kok begini, mengapa tidak meminta menunggu di ruang ujian dari tadi, sehingga tidak saling tunggu dan kucing-kucingan begini ? bisikan hati sang penguji makin kesal. Panas, capek dan seperti dipermainkan si mahasiswi. Tapi, dalam sekejab sang penguji menyadari, bukan mahasiswi saja yang menghadapi ujian, tapi penguji juga sedang di uji. Luluskah dalam ujian di halte UI ini ?, pertanyaan besar penguji itu. “Bila saya kecewa, lalu pulang, maka gagalah saya sebagai penguji. Sudah menyiapkan waktu, tenaga, perasaan dan segalanya, kemudian pulang, tanpa karya nyata yang sungguh mulia“mendampingi ujian tesis seorang mahasiswi. Pada waktu itu, mungkin Sarma ada kendala lain dibalik kejadian ini semua. Sayang, Ia tak sempat menyampaikan. Biarlah waktu yang menjadi saksi atas cerita yang mengharu biru ini”, begitu bisik hati sang penguji. Menunggu ojek, tak ada yang lewat, mobil bus kampus lebih lama lagi, padahal waktu sudah deadline. Dengan langkah gontai, berjalan kaki menuju gedung FKM UI. Lima belas menit kemudian sampai di ruang sidang itu. Ternyata, belum ada siapa- siapa, kecuali si Sarma yang sedang sibuk menyiapkan LCD untuk memaparkan tesisnya. Mohon maaf pak, mohon maaf. Secepat kilat, Sarma menyerahkan tesis itu kepada sang penguji. Sambil berkipas-kipas kepanasan, penguji itu bertanya, dimana penguji yang lain ?, karena ada 5 orang penguji. Sarma menjawab, belum datang pak, sementara pembimbing masih kena mecat dalam perjalanan.“Kalau begini caranya, walau saya belum membaca tesis, saya telah lulus sebagai penguji, minimal lulus menepati waktu”, bisik penguji itu dalam hati. Singkat cerita, penguji satu persatu bergantian bertanya dan klarifikasi. Kebetulan penguji yang belum sempat membeca tesis, mendapat giliran kedua, setelah penguji yang pertama membahas dari A sampai Z. Penguji kedua, hanya mengatakan, berhubung belum sempat membaca tesis, saya hanya meminta penjelasan karena temanya sangat menarik“ perilaku sex pra nikah mahasiswa kesehatan di kampus x”, diantara hasil penelitianya, 60 persen pernah melakukan perilaku sex pra nikah. Sungguh mengagetkan...! Setelah sidang selesai, Sarma mendapat nilai B+. Ternyata, kontribusi terbesar nilai tersebut berasal dari penguji yang belum sempat membaca tesis, mengapa tidak sebaliknya ? Disinilah letak ujiannya. Karena, ujian itu telah selesai saat menunggu di halte UI yang panas dan menjengkelkan, bukan di ruang sidang yang dingin dengan hidangan nasi book, minuman ringan dan buah segar. Bila sidang di halte UI lulus, mengapa tidak memberi nilai yang terbaik untuk orang lain diruang sidang yang menyenangkan ? Toh mereka sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, dengan segenap kemampuan. Adakah sidang tesis di halte UI yang lebih dramatis lagi ? Ujian Tesis di Halte UIOleh: Prawito LENTERA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM68
EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 69
LENTERA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM70
Galau Oleh: Prawito S uatu hari, saya pulang dari kantor sudah selepas isya, lebih panjang dari jam kerja normal. Saya naik kereta commuter line dari stasiun Manggarai Jakarta, tujuan stasiun Kranji, Bekasi. Ketika itu seluruh kursi sudah penuh terisi. Lalu, saya pindah ke bagian atau tempat yang banyak orang berdiri, dekat pintu. Sebenarnya, naik kereta berdiri adalah hal biasa. Justru kalau seseorang sampai dapat duduk, itu luar biasa hebat. Sebab, kereta termask moda transportasi favorit bagi masyarakat Jabodetabek. Karena itu, berdiri adalah hal yang lumrah, juga bagi para penumpang lain. Karena penumpang padat, jarak antara penumpang jadi dekat satu sama lain. Dengan begitu, secara tak sengaja, bisa menghasilan perbincangan ringan dengan penumpang lain. Pembicaraan ini mengalir begitu saja. Ngalor-ngilur. Saya bicara dengan seorang laki-laki yang berdiri di samping. Ia bekerja di badan publik milik pemerintah. Teman ngobrol ini awalnya mengomentari hasil pemilukada DKI Jakarta. Berikutnya, tanpa ada angin dan gerimis, tiba-tiba berkata,“Saya galau, bagaimana cara mendapat rezeki yang halal? Rezeki yang haram saja susah!”Kalimat itu meluncur bagitu saja dari bibirnya. Bagaimana rezeki haram itu diperoleh? Tanyaku menelisik.“Terus terang,”kata teman ngohbrol ini,“Saya katakan sejujurnya, saya selalu membohongi orang yang saya layani, untuk mendapatkan sejumlah rupiah. Sebab, mereka lebih menyukai kebohongan dari pada kejujuran. Pernah saya jujur, tapi tak mendapat tambahan rupiah sedikit pun. Mereka tak memberi imbalan atas jasa-jasaku. Kering!!!” Dia melanjutkan lagi: Jujur saja, saya dalam sepekan harus mendapat uang satu juta rupiah untuk operasional kerja. Naik kereta, ojek, dan angkutan kota lainnya. Bila tak terpenuhi dana sebesar itu, praktis tak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sayang, sebelum saya sempat mengomentari kegalauan tersebut, commuter line sampai stasiun Kranji. Saya pamit perpisahan dengan nara sumber tersebut, tanpa tanggapan dan komentar sedikit pun. Saya hanya menjadi pendengar yang baik. Pertanyaanya, menagapa dia galau? Padahal, materi tambahan yang diinginkan sebesar Rp 1 juta per minggu atau Rp 4 juta per bulan itu selalu terpenuhi untuk biaya operasional bekerja setiap hari. Lalu, apa penyebab kegalauan itu? Galau, yakni nuansa batin seseorang yang merasa tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak damai. Juga merasa gelisah. Seringkali, orang yang galau tidak itu tidak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba galau. Bahkan sering galau berkepanjangan. Kemudian berusaha mencari pelipur kegalauan, hilang sebentar, lalu galau kambuh kembali, sepanjang kehidupannya. Motivasi bekerja untuk mendapat sejumlah uang. Kemudian, uang itu didapat. Mengapa masih galau?. Apakah kalau tak mendapat sejumlah uang yang diinginkan masih galau? Tambah galau. Atau galaunya hilang? Kalau kita pikir-pikir, sesungguhnya galau itu disebabkan pertengakaran batin, antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah. Fitrah manusia itu suci, baik, lurus, dan benar. Bila manusia memasukkan makanan haram atau melakukan perbuatan buruk, jahat dan maksiat, akan bertentangan dengan nilai fitrah kemanusiannya, kemudian terjadilah kegalauan. Secara fitrah, hak dan batil tak akan mungkin bersahabat dan berkolaborasi. Ia akan terus bertentangan. Untuk itu jauhkan segala macam keburukan bersemayam dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kurangi sedikit-demi sedikit kebiasaan buruk dalam hidup, ganti dengan kebiasaan baik, walau awalnya terasa pahit. Memang, obat itu terkadang terasa pahit. Tetapi, setelah hilang rasa pahitnya, ia akan berubah menjadi manis. Merasakan nikmatnya manis, karena sudah terbiasa dengan yang baik-baik. Bila kebaikan sudah menjadi kebiasaan, secara otomatis akan menyingkirkan hal-hal buruk. Semakin sibuk dengan kebaikan, semakin sempit kesempatan berbuat buruk. Sebab itu, sibukkan dengan banyak kebaikan. Insya Allah tenang, kegalauan hilang. Wallahua’alam. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 71
Mediakom37

More Related Content

PDF
Mediakom36
byppidkemenkes
 
DOCX
Tugas pkm 1
bymcjhoe
 
PDF
Mediakom 44
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom 43
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom 41
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom 42
byppidkemenkes
 
DOCX
Laporan magang avisena multi kampus muna
byOperator Warnet Vast Raha
 
DOCX
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
bytitisdwina
 
Mediakom36
byppidkemenkes
 
Tugas pkm 1
bymcjhoe
 
Mediakom 44
byppidkemenkes
 
Mediakom 43
byppidkemenkes
 
Mediakom 41
byppidkemenkes
 
Mediakom 42
byppidkemenkes
 
Laporan magang avisena multi kampus muna
byOperator Warnet Vast Raha
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
bytitisdwina
 

What's hot

PDF
WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019
byDitjen P2P Kemenkes
 
PDF
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
byhumanisme
 
PDF
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep
byFebiFrastikaYuniar
 
PDF
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes Sukabumi
byPutia Sabilla
 
RTF
Bab i pendahuluan.
byNika Meiliana
 
PDF
Manajemen IT
bynoviaqotrunnisa
 
PDF
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..
byLulusitidamayanti15
 
PDF
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
byMuh Saleh
 
PDF
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
byDitjen P2P Kemenkes
 
PPT
Upaya kesehatan olahraga
byJoni Iswanto
 
PDF
Mediakom38
byppidkemenkes
 
PDF
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8
bymegarahmah15
 
WARTA DITJEN P2P EDISI XII TAHUN 2019
byDitjen P2P Kemenkes
 
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
byhumanisme
 
Man it pkm pabuaran kel 7 tk 2 b d3 kep
byFebiFrastikaYuniar
 
Makalah Puskesmas Cipelang Stikes Sukabumi
byPutia Sabilla
 
Bab i pendahuluan.
byNika Meiliana
 
Manajemen IT
bynoviaqotrunnisa
 
Kel 2 makalah puskesmas lembursitu ( 2 b d3 kep )..
byLulusitidamayanti15
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
byMuh Saleh
 
WARTA DITJEN P2P EDISI VIII TAHUN 2017
byDitjen P2P Kemenkes
 
Upaya kesehatan olahraga
byJoni Iswanto
 
Mediakom38
byppidkemenkes
 
Data penyakit dan puskesmas kelompok 8
bymegarahmah15
 

More from ppidkemenkes

PDF
Info kita_juli
byppidkemenkes
 
PDF
Info Kita Juni 2013
byppidkemenkes
 
PDF
Info Kita Mei 2013
byppidkemenkes
 
PDF
Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011
byppidkemenkes
 
PDF
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
byppidkemenkes
 
PDF
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
byppidkemenkes
 
PDF
Pmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aids
byppidkemenkes
 
PDF
Pmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
byppidkemenkes
 
PDF
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
byppidkemenkes
 
PDF
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetis
byppidkemenkes
 
PDF
Pmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarian
byppidkemenkes
 
PDF
Info Kita Online Maret
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom39
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom35
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom34
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom40
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom 32
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom 33
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom 31
byppidkemenkes
 
PDF
Mediakom 30 2011
byppidkemenkes
 
Info kita_juli
byppidkemenkes
 
Info Kita Juni 2013
byppidkemenkes
 
Info Kita Mei 2013
byppidkemenkes
 
Laporan Kinerja kementerian kesehatan 2011
byppidkemenkes
 
Laporan kinerja Kementerian Kesehatan 2012
byppidkemenkes
 
Pmk no. 26 ttg pekerjaan dan praktik tenaga gizi
byppidkemenkes
 
Pmk no. 21 ttg penanggulangan hiv dan aids
byppidkemenkes
 
Pmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
byppidkemenkes
 
Pmk no. 23 ttg pekerjaan da praktik okupasi terapis
byppidkemenkes
 
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetis
byppidkemenkes
 
Pmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarian
byppidkemenkes
 
Info Kita Online Maret
byppidkemenkes
 
Mediakom39
byppidkemenkes
 
Mediakom35
byppidkemenkes
 
Mediakom34
byppidkemenkes
 
Mediakom40
byppidkemenkes
 
Mediakom 32
byppidkemenkes
 
Mediakom 33
byppidkemenkes
 
Mediakom 31
byppidkemenkes
 
Mediakom 30 2011
byppidkemenkes
 

Mediakom37

  • 1.
    MEDIAKOM Kementerian Kesehatan RIInfo Sehat untuk Semua ISSN1978-3523 EDISI37ISEPTEMBERI2012 Birokrasi LeletBirokrasi Lelet Pangkas Pejabat baru Kementerian Kesehatan RI Sulteng mendunia dengan lindu
  • 3.
    ETALASE SUSUNAN REDAKSI PENANGGUNGJAWAB: drg. Murti Utami, MPH, I REDAKTUR: Dra. Hikmandari A, M.Ed, Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS I EDITOR/PENYUNTING Mulyadi, SKM, M.Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM, M.Rijadi, SKM, MSc.PH, Mety Setyowati, SKM, Aji Muhawarman, ST, Resti Kiantini, SKM, M.Kes I DESAIN GRAFIS dan FOTOGRAFER: Drg. Anitasari S.M, Dewi Indah Sari, SE, MM, Giri Inayah, S.Sos, Sumardiono, SE, Sri Wahyuni, S.Sos, MM, Wayang MasJendra,S.Sn,Lu’ay,S.Sos,DodiSukmana,S.I.KomISEKRETARIAT:WaspodoPurwanto,Endang Retnowaty, drg. Ria Purwanti, M.Kes, Dwi Handriyani, S.Sos, Dessyana Fa’as, SE, Sekar Indrawati, S.Sos, Awallokita Mayangsari, SKM, Delta Fitriana, SE, Iriyadi, Zahrudin. IALAMAT REDAKSI: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI Blok A, Ruang 109, JL. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta 12950 I TELEPON: 021-5201590; 021-52907416-9 I FAKS: 021-5223002; 021-52960661 I EMAIL: info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id I CALL CENTER: 021-500567 REDAKSI MENERIMA NASKAH DARI PEMBACA, DAPAT DIKIRIM KE ALAMAT EMAIL kontak@depkes.go.id R eformasi Birokrasi (RB), seringkali menimbulkan salah persepsi dari sebagian karyawan. Diantaranya, berkomentar , gara-gara“ RB”, jadi “Ribet”, sepadan dengan ungkapan repot dan sulit. Sebab, setiap karyawan, harus datang dan pergi tepat waktu. Tak boleh terlambat datang dan pulang cepat sebelum waktu. Akibatnya, berangkat lebih pagi dari biasanya dan pulang lebih sore. Belum lagi, absen dengan menggunakan fingger print, tak bisa nitip atau rapel. Tidak cukup sampai disitu, keribetan terus berlangsung. Setelah di kantor, kemudian mengerjakan apa. Adakah produk yang dihasilkan atau hanya kejar absen semata. Ternyata, penerapan RB yang benar, tidak cukup dengan absensi tepat waktu, tapi harus dilengkapi dengan kinerja yang baik dan terdokumentasi. Dokumentasi kinerja inilah yang juga harus dilakukan setiap hari dalam catatan harian. Di Kementerian Kesehatan, ada beberapa karyawan membuat catatan harian secara mandiri. Catatan ini untuk memonitor, telah mengerjakan apa saja selama di kantor. Kemudian catatan itu diperiksa oleh atasan dan membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan. Bahkan di Poltekkes Surabaya, institusi berinisiatif memberikan buku catatan itu kepada setiap karyawan. Bagaimana hasilnya. Belum berjalan seperti yang diharapkan. Ribet....!. Mengapa ? belum terbiasa. Bisa, karena biasa. Jadi harus ada pembiasaan. Sebagai contoh; biasa memberi pelayanan perizinan tanpa batas waktu penyelesaian, sehingga sampai berbulan-bulan. Kemudian dibiasakan dengan SOP yang disepakati, ternyata P2T (Pusat Pelayan Terpadu) Provinsi Jatim di Surabaya dapat melayani hanya butuh waktu 15 menit. Luar biasa...! Hiruk pikuk mengenai pelaksanaan RB ini, kami ketengahkan dalam rubrik media utama. Selain itu, juga ada berita ringan tentang arus mudik, penganugerahan kepada tenaga kesehatan teladan, pelantikan pejabat Kemenkes, pertemuan Menkes Asian, Sail Morotai dan berbagai artikel menarik lainnya. Tak ketinggalan rubrik lentera di ujung perjalanan akhir mediakom. Selamat Menikmati. Redaksi. Ribet...!drg. Murti Utami, MPH MEDIAKOM Kementerian Kesehatan RI Info Sehat untuk Semua ISSN1978-3523 EDISI37ISEPTEMBERI2012 Birokrasi Lelet Pangkas Pejabat Baru Kementerian Kesehatan RI 5 Fakta tentang Sulawesi Tengah EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 3
  • 4.
    58 Nadia Hutagalung SULTENG Mendunia dengan Lindu 34 PERTANYAAN: Orang tuasaya, Insya Allah akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini (1433), saya ingin menanyakan dimana dapat diberikan suntikan imunisasi meningitis bagi Calon Jemaah Haji dan apakah membayar untuk imunisasi tersebut? Saya tinggal di Jakarta. Mohon informasinya. Terima kasih. JAWAB: Imunisasi atau vaksinasi meningitis meningokokus sangat penting diberikan kepada Calon Jemaah Haji Indonesia yang akan berangkat keTanah Suci untuk mencegah penyakit radang otak (meningitis meningokokus) yang sering terjadi di Arab Saudi. Untuk Jamaah Haji biasa (reguler) di Jakarta akan dilakukan secara kelompok (kolektif) bersama-sama di Puskesmas Kecamatan yang ditunjuk di DKI Jakarta sekaligus dengan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH warna hijau). Sedangkan untuk Calon Jemaah Haji dengan ONH Plus biasanya akan dikoordinir oleh Biro Perjalanan (travel) yang mengelolanya. Namun bila Biro Perjalanan yang mengelola tidak mengurusnya, Calon Jemaah Haji secara mandiri melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus vaksinasi meningitis di Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta dimana bertempat tinggal. Ada beberapa Calon Jemaah yang disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk. Vaksin meningitis meningokokus disediakan tanpa dipungut biaya (gratis) untuk Calon Jemaah Haji Indonesia oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan. Vaksin yang disediakan adalah vaksin halal, sehingga Calon Jemaah Haji tidak perlu kuatir kehalalannya. Namun untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk Calon Jemaah Haji Indonesia akan dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah setempat untuk tarif retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku di fasilitas kesehatan setempat seperti Puskesmas maupun Rumah Sakit. Ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pemeriksaan kesehatan, tetapi banyak daerah yang mengenakan tarif retribusi pemeriksaan kesehatan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PusatTanggap dan Respon Cepat (PTRC) pada nomor (kode lokal) 500567 atau ke Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Ri pada nomor (021) 5201590 pesawat 84701 atau ke Puskesmas Kecamatan dimana bertempat tinggal. SURAT PEMBACA Demi Kemenkes yang lebih baik 18 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM4
  • 5.
    DAFTAR ISI INFO SEHAT Kebiasaanngemil berlebihan Makanan sumber kesehatan sekaligus penyakit Olahraga penunjang kesehatan Gaya Hidup menentukan kesehatan STOP PRESS Kemenkes dukung Sail Morotai Napak Tilas Keluarga besar di Kemenkes RI Pejabat baru Kemenkes RI Mengenang Jasa Alm. Soewardjono Soerjaningrat Sayangi pendengaran kita sejak dini Pesan Menkes untuk pemudik lebaran 2012 The 5th Asean Plus Three Health Ministers Meeting MEDIA UTAMA Demi Kemenkes yang lebih baik Setiap produk izin 15 menit “kelar” RB untuk birokrasi bersih, kompeten dan melayani Menemukan kejujuran Pangkas birokrasi lelet Zona Korupsi: Dulu, kini dan masa mendatang Bekerja itu kehormatan Poltekkes bersih dan bermartabat Kejujuran investasi bangsa 6-8 9-17 18-35 36-49 40-45 46-57 58-60 62-63 64-67 68-71 RAGAM Malaria berdampak multidimensi Desa dan keluarga siaga aktif mempermudah layanan kesehatan RPP Tembakau melindungi kesehatan masyarakat KOLOM Sehat dan geobudaya Indonesia Benang kusut kasus pabrik vaksin flu burung DAERAH SULTENG: Mendunia dengan Lindu 5 fakta tentang Sulawesi Tengah Palu Gada di pusat Sulawesi Eksis dengan UPT Dicari pasukan pawang malaria Dari Donggala untuk Schisto SIAPA DIA RESENSI POTRET Kultur Masyarakat Papua sudah lebih baik LENTERA Ujian Tesis di Halte UI Galau EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 5
  • 6.
    INFO SEHAT K ebiasaan ngemiladalah gaya hidup hidup modern yang kurang baik. Sebagian orang mengemil dengan niat mendapatkan makanan tambahan di sela-sela waktu makan kita. Tapi, sebenarnya tubuh tak membutuhkan cemilan seperti ini. Kebiasaan ngemil ini menjadi pendukung tidak sehatnya tubuh kita karena jenis makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang tidak menyehatkan dan kita makan makanan tersebut dalam porsi yang berlebihan. Contoh makanan yang biasa kita makan sebagai cemilan adalah makanan ringan seperti snack yang banyak mengandung penyedap rasa, pewarna dan pemanis buatan serta bahan pengawet. Memang dirasakan makanan ini sangat enak. Dan kebiasaan ngemil kita menjadi tak terasa bahwa kita telah makan dalam porsi yang banyak karena kebiasaan ngemil ini kita lakukan sambil melakukan aktivitas kita yang lain seperti sambil menonton TV, membaca buku atau browsing di internet. Kebiasaan ngemil ini memang tidak menyehatkan tubuh kita. Itulah beberapa hal tentang kebiasaan makan kita yang biasa kita lakukan. Hal-hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pengertian pola hidup sehat yang seharusnya kita terapkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita terapkan menjadi kebiasaan makan kita yang sesuai dengan pengertian pola hidup sehat : 1. Mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi dan nutrisi yang bervariasi 2. Tidak gemar makan di luar rumah atau jajan. Lebih baik memasak makanan sendiri sehingga kita dapat mencermati dan mengawasi bahan-bahan apa yang dimasukkan dalam makanan kita. Jika kita tak memiliki kegemaran atau kemampuan untuk memasak, kita dapat meminta seseorang atau ibu kita untuk memasakan makanan untuk kita. 3. Jika kita memang gemar untuk ngemil maka kita ngemil makanan yang bergizi seperti buah-buahan atau kue yang mengandung nilai lemak yang rendah. 4. Mengisi lemari es kita dengan aneka makanan yang bergizi dan mengandung cukup nutrisi untuk tubuh. Hal ini dimaksudkan jika ada keinginan untuk ngemil atau memasak makanan maka bahan-bahan yang kita butuhkan dan tersimpan di dalam lemari es kita adalah bahan- bahan yang menyehatkan. Maka mau tak mau kita akan menggunakan bahan-bahan tersebut. Empat hal di atas adalah beberapa contoh dalam kebiasaan makan yang menerapkan pengertian pola hidup sehat. Kita bisa menambahkan hal-hal lain yang biasa kita temui di keseharian kita. Kebiasaan ngemilberlebihan Pola hidup sehati sudah menjadi kebutuhan pada zaman sekarang. Sebab, tanpa menerapkan pola hidup sehat, seseorang akan hidup lebih singkat dibandingkan dengan orang lain yang menerapkan pola hidup sehat. Artinya, umurnya akan berada di bawah rata-rata orang Indonesia. Tapi seperti apa pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat itu sudah menjadi gaya hidup. Jadi, pola hidup sehat adalah gaya hidup dengan memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuhnya secara langsung maupun tidak langsung, antara lainmemilih makanan sehat dan olahraga secara teratur. Gaya pola hidup sehat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dari pengertian di atas, terlihat bahwa pola hidup sehat berkaitan dengan suatu pola atau gaya hidup yang diterapkan oleh seseorang dalam kehidupannya. Karena disebut sebagai pola hidup sehat maka pola hidup ini mengutamakan aspek kesehatan dalam segala hal yang dimakan atau dilakukan oleh yang menerapkannya. Bisa dikatakan bahwa gaya hidup seseorang akan mempengaruhi tingkat kesehatannya. Atau, kesehatan seseorang 100% akan tergantung pada gaya hidupnya. Misalnya, jika seseorang suka merokok atau minum-minuman keras, tentu saja itu bukan pola hidup sehat, dan orang itu berpotensi terserang penyakit dari efek buruk merekok dan mnuman keras. Pola hidup sehat erat kaitannya dengan hal-hal yang menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Hal ini berkenaan dengan makanan yang kita konsumsi, olah raga yang harusnya rutin kita lakukan, serta gaya hidup lain yang menunjang tubuh kita untuk menjadi sehat dan bugar Pengertian pola hidup sehat 6 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
  • 7.
    F akta menunjukkan bahwaorang yang hidup di zaman dulu memiliki tubuh yang sehat. Padahal, waktu itu belum ada teori mengenai pengertian pola hidupsehat . Anehnya, mereka justru jarang terkena penyakit dan berusia relatif lebih panjang ketimbang manusia masa kini. Sebaliknya, di zaman modern seperti sekarang ini, banyak orang meninggal di usia muda dengan perbagai komplikasi penyakit. Menurut data WHO, tujuh puluh persen kematian dini disebabkan oleh penyakit jantung stroke, kanker, dan diabetes. Separuh dari jumlah tersebut terkait dengan pola makan yang buruk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika tidak menerapkan pola hidup sehat –terutama dalam pola makan modern-- merupakan pemicu utama timbulnya penyakit degeneratif seperti kanker, serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Beberapa pola makan modern yang tidak sesuai dengan pengertian pola hidup sehat antara lain: Terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dan lemak serta kurang mengonsumsi serat. Beberapa jenis makanan yang ada kadang memang tidak mencukupi nilai gizi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Terlebih kebanyakan dari kita tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang aneka makanan dengan kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi maka kebanyakan dari kita sudah merasa“kenyang”bila makan nasi. Sedangkan nasi adalah sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Sehingga penduduk Indonesia memiliki potensi akan “kelebihan”karbohidrat jika terlalu banyak mengkonsumsi nasi. Anggota masyarakat kita juga terlalu banyak menelan makananan yang mengandung lemak.Bagi sebagian warga memang jenis makanan berlemak ini memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan dengan jenis-jenis makanan lain. Selain berlemak, kita masyarakat Indonesia juga menyukai makanan yang berminyak atau yang dimasak dengan cara digoreng. Jenis makanan ini jika kita konsumsi secara berlebihan tentu akan memberikan dampak buruk kepada tubuh kita. Dengan makan makanan yang banyak mengandung lemak dan berminyak maka akan memicu darah kita untuk mengandung banyak kolesterol. Kolesterol yang berlebihan akan sangat berbahaya karena akan menghambat aliran darah. Sering menyantap fast food (makanan cepat saji) yang banyak mengandung pengawet, penyedap rasa, lemak, dan kalori kosong. Saat ini banyak bermunculan jenis makanan cepat saji. Bahkan makan makanan seperti ini telah menjadi sebuah tren dalam masyarakat kita. Beberapa jenis makanan cepat saji yang biasa kita temui antara lain seperti mie instant, burger, pizza, atau yang lainnya. Walaupun makanan cepat saji ini dinilai praktis untuk dimakan dan lebih terasa enak namun sejatinya makanan seperti ini tidak mengandung nilai gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Juga tidak mengandung kalori yang cukup yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitasnya. Selain makanan cepat saji, banyak sekali jenis makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti bahan pengawet, penyedap rasa atau pun pemanis buatan. Bahan-bahan ini digunakan baik secara legal atau pun illegal sebagai pencampur dalam makanan kita. Bahan-bahan ini memang akan memberikan rasa yang lebih lezat pada makanan yang kita makan atau akan membuat makanan dapat bertahan lebih lama. Namun jika penggunaannya melebihi ambang batas nilai kebolehannya atau digunakan secara sembarangan tentu akan merusak kesehatan tubuh kita. Makanan, sumber kesehatan sekaligus penyakit EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 7
  • 8.
    INFO SEHAT Pengertian polahidup sehat kita juga tercermin dalam gaya hidup yang kita miliki. Gaya hidup juga menentukan tingkat kesehatan anda. Beberapa gaya hidup yang dapat merusak kesehatan Anda: Merokok, konon, ada 4000 macam racun yang terkandung dalam sebatang rokok. Racun- racun yang utama adalah zat kimia, nikotin, tar, timah hitam, dan gas karbonmonoksida. Minum Minuman Keras,mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dampak negatif minuman beralkohol bahkan mengalahka n dampak negatif narkoba, segudang efek buruk mengonsumsi mengkonsumsi minuman keras, berupa gangguan tenggorokan dari mulai radang, pendarahan, hingga yang terburuk adalah kanker tenggorokan. Selain itu, minuman beralkohol juga mengakibatkan radang pankreas, wasir, liver, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, serta berbagai penyakit lain yang berujung pada kematian. S etelah makanan, olahraga juga menentukan tingkat kesehatan kita. Olahraga menjadi salah satu ciri dalam pengertian pola hidup sehat kitayang selanjutnya. Orang yang gemar berolahraga akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, sehingga jarang terkena serangan penyakit. Di samping itu, ada beberapa manfaat olahraga yang lain yang sesuai dengan pengertian pola hidup sehat, yaitu: 1. Aktivitas olahraga dapat memperlancar aliran darah ke otak. Ini diyakini akan meningkatkan daya pikir serta menghindarkan diri dari lemot (lemah otak). 2. Dengan berolahraga secara teratur, metabolisme ginjal- dan-saluran-kemih, dan regenerasi sel-sel tubuh kita akan terjadi lebih cepat, sehingga kita jadi awet muda. 3. Olahraga teratur dengan cara yang tepat akan menjaga postur tubuh kita tetap langsing dan terhindar dari tumpukan lemak sumber penyakit. 4. Wajah awet muda dan tubuh langsing karena rajin berolahraga membuat rasa percaya diri kita meningkat. Olahraga penunjang kesehatan Gaya hidup menentukan kesehatan EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM8
  • 9.
    STOP PRESS Kemenkes Dukung SailMorotai S etelah sukses dengan Sail Bunaken (2009), Sail Banda (2010) dan Sail Wakatobi- Belitong (2011), tahun ini diselenggarakan Sail Morotai. Seperti tahun- tahun sebelumnya, Kemenkes berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini. Kemenkes bekerjasama dengan TNI-AL menyelenggaraan Bakti Sosial Operasi Surya Baskara Jaya (SBJ). Selasa (28/8), Menteri Kesehatan RI diwakili Dirjen Bina Upaya Kesehatan dr. Supriyantoro mendampingi Menko Kesra HR. Agung Laksono melepas Tim Ekspedisi Kesejahteraan Rakyat Nusantara (EKN) dan Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (LNRPB) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung Sail Morotai tahun 2012, di Provinsi Maluku. Bentuk dukungan Kemenkes pada Sail Morotai 2012 adalah dengan mengirimkan 2 ton MP-ASI dan bahan-bahan penyuluhan dalam kegiatan EKN. MP-ASI tersebut akan diberikan saat bakti sosial kepada masyarakat di 7 pulau yang akan dilalui, yaitu P. Maumere, P. Lembata, P. Buru, P. Morotai, P. Marampit, P. Marore, dan P. Balabalakang. Kemenkes menyertakan 8 tenaga medis yang akan memberi penyuluhan selama 30 hari berlayar dalam kegiatan LNRPB. Penyuluhan yang akan disampaikan antara lain tentang HIV/AIDS, pencegahan penyakit menular seperti DBD dan Flu Burung, dan bahaya rokok. Tidak hanya dari Indonesia, kegiatan LNRPB juga diikuti 26 remaja dari luar negeri seperti Jepang, Australia, Timor Leste, Amerika dan negara-negara ASEAN. Adapun rute yang akan dilalui dalam LNRPB adalah Jakarta, Ambon, Sorong, Rajaampat, Morotai, Ternate, Makassar, Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bakti sosial SBJ, Kemenkes mengirimkan 2 unit RS Bergerak, 3 unit ambulans, 1 unit Puskesmas keliling (Pusling) perairan, 2 unit alat gawat darurat, 3 unit Pusling roda empat, 4 unit alat kesehatan, 1 unit USG, 90 unit velbed, 3 tenda pelayanan kesehatan, obat- obatan, 2 ton MP-ASI melalui KRI Soeharso, dll. Kemenkes juga memberikan dukungan berupa asistensi gawat darurat, pengiriman dokter ahli serta perawat mahir, sosialisasi masalah kesehatan, kegiatan survey vektor dan penyuluhan pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Pada kesempatan itu juga dilakukan pelayanan kesehatan yang diisi dengan pelayanan KB, pelayanan kesehatan gizi bagi ibu hamil, bayi dan Balita, pelayanan penyakit (TBC, Malaria, Diare, Kecacingan), dan operasi (katarak, bibir sumbing, dan operasi elektif yang mungkin). Selain pengobatan dan penyuluhan, Kemenkes juga melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan kader, pemantauan kesehatan oleh kader dan penggerakan masyarakat melalui desa siaga yang telah ada. Puncak acara Sail Morotai berlangsung tanggal 15 September 2012 yang diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun tema acara sail tahun 2012 ini adalah “Menuju Era Baru Ekonomi Regional Pasifik”. (Pra, Desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 9
  • 10.
    STOP PRESS S enin soreyang cerah, 23 Juli 2012, Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Bapak Broto Wasisto dan Ibu Dyah dari Pusat Komunikasi Publik, menerima kunjungan anak dan cucu Prof. DR. GA. Siwabessy yang bermukim di Amerika Serikat yang sedang melakukan napak tilas. Memang hampir semua dari 6 putera-puteri Prof. DR. GA. Siwabessy, yaitu Amakora Siwabessy, Bara L. Siwabessy. Gerhard S. Siwabessy, Inagama G. Siwabessy, Latino P. Siwabessy dan Dwinatuni Siwabessy; melanjutkan studi di luar negeri dan kemudian berkeluarga di sana. Bagi Prof. DR. GA. Siwabessy, pendidikan setinggi-tingginya adalah nomor satu. Beliau sangat percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya alat yang ampuh untuk merubah suatu tatanan masyarakat yang lebih baik. Itu sebabnya saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Atom Nasional dan Menteri Kesehatan, beliau banyak mengirim putera-puteri bangsa untuk belajar di luar negeri dan kembali untuk membangun bangsa Indonesia. Sejak muda beliau sendiri juga sudah berjuang meninggalkan kampung halaman di desa Ulath di Kepulauan Maluku untuk menuntut pendidikan tinggi ke tanah Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. “Pendidikan tinggi bagi banyak pemuda pada masa penjajahan tidak mungkin diikuti tanpa beasiswa … Beta termasuk salah seorang yang pernah menerima beasiswa pemerintahan Hindia Belanda karena memenuhi syarat-syarat tersebut …” begitu tulis Prof. DR. GA. Siwabessy dalam memoarnya yang berjudul “Upuleru”. Lewat pendidikan, beliau bukan hanya berhasil menjadi seorang dokter yang terhormat, tetapi Prof. DR. GA. Siwabessy yang visioner juga berhasil membangun tatanan masyarakat baru Indonesia yang lebih bermartabat. Tahun 1962 Presiden Sukarno meresmikan berdirinya Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) yang berada langsung di bawah Presiden. Prof. DR. GA. Siwabessy sebagai Direktur Jenderal BATAN pertama kemudian diangkat sebagai Menteri Tenaga Atom Nasional pada 1965. Untuk jasa-jasanya yang sangat luar biasa memajukan tenaga atom di Indonesia, seperti membangun reaktor nuklir dan banyak penelitian penting lainnya, Prof. DR. GA. Siwabessy - yang sering disebut sebagai Bapak Atom Indonesia- dianugerahi Bintang Mahaputera Utama pada 5 Desember 1968 oleh Presiden Soeharto. Nama beliau juga diabadikan oleh negara pada sebuah reaktor nuklir terbesar di Asia Tenggara berkekuatan 30 MW yaitu Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG GAS), berlokasi di Serpong, Tangerang, Jawa Barat, yang diresmikan Presiden Soeharto pada 20 Agustus 1987. NAPAK TILAS Atas permintaan Presiden Sukarno, Siwabessy kemudian menjabat Menteri Kesehatan pada 1966 dan tugas ini diembannya hingga 29 Maret 1978 semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan (periode thn 1973 – 1978), Prof. DR. GA. Siwabessy juga merangkap sebagai Ketua Tim Dokter Pribadi Presiden. Pada masa itu banyak sekali program konkret yang telah beliau lakukan dalam lingkup kesehatan. Dalam buku “Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia”, dituliskan bahwa Prof. DR. GA. Siwabessy adalah peletak fondasi pembangunan kesehatan nasional. Dengan melakukan kerjasama lintas multidisplin ilmu dan lintas departemen, Prof. DR. GA. Siwabessy banyak sekali melakukan terobosan di bidang kesehatan sehingga mendapatkan banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kerja keras ini tentunya tidak terlepas dari keluwesan diplomasi Prof. DR. GA. Siwabessy dengan para sahabatnya yang berada di luar negeri dan juga dengan berbagai organisasi Internasional; baik organisasi yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), maupun yang lainnya seperti United States Agency for International Development (USAID) dan Medicare (menyangkut perawatan kesehatan), lembaga-lembaga yang banyak memberikan bantuan teknis maupun keuangan. Untuk jasa- jasanya di bidang kesehatan, Prof. DR. GA. Siwabessy dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana pada 10 Maret 1973 oleh Presiden Soeharto. Kunjungan napak tilas keluarga besar Prof. DR. GA. Siwabessy bukan hanya berguna bagi para cucu beliau yang lahir dan besar di Amerika Serikat, namun juga bagi bangsa Indonesia untuk meneruskan perjuangan beliau memajukan kesehatan di Republik Indonesia. Dra. Mutiara Siwabessy MBA. (Salah satu cucu) PROF. DR. GERRIT AUGUSTINUS SIWABESSY Keluarga besar Di Kementerian Kesehatan RI EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM10
  • 11.
    M enteri Kesehatan, dr. NafsiahMboi, Sp.A, MPH, melantik 18 pejabat Eselon II baru di lingkungan kerja Kementerian Kesehatan di Jakarta (29/8). Hadir dalam acara tersebut para pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan, para pejabat yang sudah purna tugas serta para istri dan suami dari pejabat yang baru dilantik. Para pejabat yang dilantik adalah dr. Donald Pardede, MPPM sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan; dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang dilantik adalah dr. Alida Lienawati, M.Kes (MMR) sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; dr. Stephani maria Nainggolan, M.Kes sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; Syamsudin Angkat, SH, SE sebagai Direktur Umum dan Operasional Pejabat Baru Kemenkes RIRSUP H. Adam Malik Medan; dr. Rita Rogayah, Sp. P sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta; dr. Hikmat Wangsaatmadja, Sp.M, M.Kes, MM sebagai Direktur Utana Rumah Sakit Cicendo Bandung; Drs. Amir Hamzah Mauzzy, Apt. MM. MARS sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B(K) BTKV sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Kamal Ali Parengrengi, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar; Dr. dr. H. Heriyadi Manan, Sp.OG(K) sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang; drg. Liliana Lazuardy, M.Kes sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang. Pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dilantik dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS sebagai Sekretris DIrektorat Jenderal Bina Gizi dan dan Kesehatan Ibu dan Anak serta dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA sebagagi Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Direktorat Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilantik Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt., M.Pharm, MM sebagai Direktur Bina obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Dra Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio Med sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian; Dra. R. Dettie Yuliati, Apt., M.Si sebagai Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian; dan drg. Arianti Anaya, MKM sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan. ( Pra, Desy) Menkes dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH berfoto bersama dengan pejabat yang baru dilantik, September 2012 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 11
  • 12.
    STOP PRESS M enkes duaperiode (1978- 1988) Soewardjono Soerjaningrat, wafat pada 21 Agustus 2012 dalam usia 89 tahun. Almarhum yang lahir di Purwodadi tanggal 3 Mei 1923, merupakan kerabat kraton Paku Alam. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (21/8) Almarhum Soewardjono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta (21/8) secara militer. Suasana haru pun menyelimuti upacara pemakaman yang dipimpin langsung Menkes dr. Nafsiah Mengenang Jasa Alm. SOEWARDJONO SOERJANINGRAT Mboi. Hadir pada upacara tersebut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, BJ. Habiebie, keluarga almarhum, teman, dan para pejabat tinggi negara lainnya. Berbagai catatan sejarah keberhasilan pembangunan kesehatan berhasil ditelurkan almarhum semasa hidupnya. Sebagian program kerjanya (1978–1983) adalah melanjutkan kebijakan Menteri sebelumnya seperti merealisasikan rencana pembentukan Puskesmas di seluruh kecamatan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur kesehatan nasional. Almarhum Soewardjono menggabungkan berbagai pos pelayanan kesehatan di desa menjadi posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sehingga memudahkan koordinasi dan mencegah tumpang-tindih program kerja antarpos pelayanan kesehatan yang ada di desa- desa. Ia juga mendirikan lembaga PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa) yang difungsikan sebagai penggerak utama program berperilaku sehat. Sejumlah kerja sama lintas sektoral juga diciptakan almarhum Soewardjono untuk menyukseskan program imunisasi Prosesi pemakaman almarhum Soewadjono Soerjaningrat diTaman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM12
  • 13.
    kesatuan upaya kesehatanuntuk seluruh penduduk dengan peran serta masyarakat yang mencakup upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif), yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kinerja Soewardjono selama memimpin Departemen Kesehatan dipandang baik oleh Presiden Soeharto sehingga ia diangkat kembali sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Pembangunan IV periode berikutnya. Pada masa jabatan kedua (1983-1988), Almarhum Soewardjono memulai gerakan antirokok. Kebijakan itu, tentu saja, ditentang produsen rokok dan petani tembakau serta berbagai pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan rokok. Secara terbuka, ia mengampanyekan gerakan antirokok karena dapat merugikan kesehatan. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran, almarhum Soewardjono berkarier sebagai anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat). Pada 1946, mengepalai Bagian Organisasi/ Perencanaan Resimen VI Cikampek / Divisi Siliwangi Jawa Barat. Empat tahun kemudian almarhum bertugas sebagai staf medis RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) di Jakarta. Soewardjono bertugas di RSPAD selama 8 tahun. Pada 1958 dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan ini diangkat menjadi Kepala Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Dustira di Cimahi, Jawa Barat. Tiga tahun kemudian diangkat sebagai Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), suatu lembaga pemerintah nondepartemen nasional untuk TBC paru, campak, radang tenggorokan dan polio. Untuk melestarikan hasil imunisasi tersebut, Almarhum mendorong masyarakat menciptakan pola hidup sehat. Pada 1980, Almarhum Soewardjono Soerjaningrat menggagas perlunya merumuskan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menjadi falsafah dasar dan dapat memberi arah pembangunan kesehatan di Indonesia. Melalui SKN, upaya kesehatan yang semula berupa penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah yang bertugas melaksanakan program keluarga berencana yang dirintis PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sejak 1957. Pada 1968 Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Kesejahteraan Rakyat untuk merumuskan kembali rencana pembentukan keluarga berencana sesuai dengan deklarasi PBB mengenai kependudukan dunia. Menteri Kesejahteraan Rakyat segera membentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berncana Nasional) diketuai Ny. H. Roesiah Sardjono, SH. Presiden Soeharto membubarkan LKBN dan membentuk BKKBN dan menunjuk almarhum Soewardjono sebagai Kepala BKKBN yang pertama selama dua belas tahun. Sejak 1978 jabatan Kepala BKKBN dirangkapnya dengan jabatan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan maupun kemudian sebagai Menteri Kesehatan. Ia melepaskan Kepala BKKBN pada 1982, setahun menjelang Kabinet Pembangunan III berakhir. Di bawah pimpinan Soewardjono, program Keluarga Berencana mengalami kemajuan pesat sehingga pemerintah Indonesia dinilai sangat berhasil dalam mengendalikan jumlah pertambahan penduduknya. Dua bintang penghargaan dianugerahkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada almarhum, yakni Bintang Mahaputera Utama III pada 1977 dan Bintang Mahaputera Adipradana II pada 1982. Tiga tahun kemudian memperoleh penghargaan dari President World Health Assembly WHO di Jenewa, Swiss. Pada 1986 ia diangkat menjadi President World Health Assembly. ( Pra, Desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 13
  • 14.
    STOP PRESSSTOP PRESS Pospelayanan kesehatan arus mudik di lebak bulus jakarta Pada arus balik Lebaran 2012, terminal Lebak Bulus Jakarta sudah menyediakan pos kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas setempat. Satu unit ambulans juga disiagakan untuk mengantisipasi adanya kasus rujukan agar dapat segera dikirim ke rumah sakit terdekat. Demikian pernyataan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. Tjandra Aditama saat pantau arus balik di terminal Lebak Bulus Jakarta. ProfTjandra Aditama (baju coklat dan bertopi) ketika memantau arus balik lebaran. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM14
  • 15.
    S elain pos kesehatan,mulai tahun ini, terminal lebak bulus menyediakan ruangan khusus ibu menyusui. Namun diharapkan agar di luar musim lebaran, ruangan ibu menyusui ini tetap dapat dibuka, ujar Prof. Tjandra. Dalam musim lebaran, dilakukan pemeriksaan bagi supir dan pemeriksaan kebersihan, meliputi ruang tunggu, pelataran parkir kendaraan,toilet dengan air yang mengalir di terminal Lebak Bulus Jakarta (23/8). Arus mudik di terminal Lebak Bulus pada 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada puncak arus mudik, terminal Lebak Bulus memberangkatkan 27.112 penumpang (2012), sedangkan pada tahun sebelumnya memberangkatkan 26.034 penumpang (2011). Berdasarkan data Posko Mudik Lebaran Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, hingga 23 Agustus 2012 pukul 07.00 WIB, tercatat 4.631 kunjungan masyarakat yang memanfaatkan Pos Kesehatan (Poskes) Dinas Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di sepanjang jalur mudik. Prof. Tjandra menyampaikan lima pesan kesehatan menghadapi arus balik, yaitu: 1) Persiapkan diri dengan baik, istirahat dan tidur yang cukup diperlukan sebelum mengemudi. 2) Siapkan makanan dan minuman untuk di perjalanan. Bila ingin membeli di jalan, maka perhatikan kebersihannya. Ingatlah bahwa diare dan sakit perut merupakan salah satu keluhan dari para pemudik. 3) ISPA merupakan salah satu penyakit utama pada arus mudik tahun ini. Karenanya, tutuplah mulut ketika batuk di tempat keramaian (pelabuhan/ stasiun misalnya). Selain itu, juga sedapat mungkin jangan tertular dari mereka yang sedang terinfeksi batuk-pilek. 4) Cek kendaraan agar aman di jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena 4 hal yaitu Pengemudi yang lelah, mengantuk, tidak mematuhi rambu; Kendaraan karena kondisi tidak baik; Situasi jalan; dan Keadaan cuaca 5) Kembali mengatur pola makan agar sehat dan seimbang; lakukan olah raga secara teratur; bila perlu lakukan cek kesehatan/laboratorium, untuk melihat kemungkinan dampak kelelahan mudik & balik serta pola makan beberapa hari ini yang tidak terkontrol baik. (pra, desy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 15
  • 16.
    K epada seluruh pemudik,Menkes menganjurkan untuk memeriksa kesehatan sebelum melakukan perjalanan agar fisik tetap prima, mempersiapkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat secukupnya, dan beristirahat yang cukup saat melakukan perjalanan. “Bagi para pengemudi khususnya, jangan lupa siapkan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan beristirahat setiap 4 jam sekali. Selain itu, patuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati mengemudi saat cuaca buruk, dan hindari penggunaan obat keras dan minuman beralkohol”, ujar Menkes. Menkes juga mengingatkan para pemudik untuk tetap berperilaku hidup bersih dan PESAN MENKES UNTUK PEMUDIK LEBARAN 2012 sehat (PHBS) dalam perjalanan, misalnya selalu mencuci tangan pakai sabun (CTPS) sebelum makan/minum, tidak buang sampah sembarangan, tidak buang air kecil/besar sembarangan, tidak meludah sembarangan, gunakan masker untuk melindungi diri dari debu, asap dan polusi, serta jangan merokok di tempat umum. Bagi para pemudik yang sakit di perjalanan, untuk memanfaatkan pos- Mudik lebaran merupakan tradisi masyarakat Indonesia tiap kali menjelang Hari Raya tiba. Dalam menghadapi arus mudik lebaran, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH berpesan kepada seluruh pemudik di seluruh Indonesia agar mempersiapkan secara matang dan mengantisipasi segala risiko yang bisa datang mengancam, terutama risiko kesehatan dan kecelakaan (10/8). pos kesehatan di sepanjang jalur mudik atau fasilitas kesehatan terdekat, tambah Menkes. Di samping itu, maraknya pembiusan yang mengancam para penumpang di perjalanan, Menkes menegaskan agar para pemudik hendaknya tetap waspada dengan menghindari pemberian makanan/minuman dari orang yang tidak dikenal. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM16
  • 17.
    S aat ini, Indonesiasudah memiliki perangkat peraturan atau Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam upaya persiapan implementasinya, Indonesia memiliki berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain luasnya wilayah; besarnya jumlah penduduk; penyatuan berbagai skema jaminan sosial masyarakat yang telah ada; dan penekanan kepada pentingnya upaya promotif dan preventif. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi Sp.A, MPH, didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama  SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE saat mengikuti round table discussion meeting ASEAN plus three (China, Jepang dan Korea Selatan), pada hari ketiga rangkaian ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) ke-11 di Phuket, Thailand, Jumat pagi (6/7). Pada kesempatan tersebut selain membicarakan tentang kerjasama kesehatan negara ASEAN + 3, dibahas pula dalam round table discussion mengenai Universal Health Coverage (UHC), jelas Prof. dr. Tjandra dalam surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI. “Dua hal yang cukup banyak dibahas mengenai topik UHC ini, yaitu bagaimana memobilisasi sumber daya dalam negeri, dan bagaimana melakukan monitoring pelaksanaan UHC di negara-negara ASEAN”, ujar Prof. dr. Tjandra. Usai kegiatan tersebut, dalam acara makan siang Menkes RI, Malaysia, Myanmar dan Thailand bersama Partnership for Safe Medicine (PSM), diskusi berlanjut mengenai counterfeit medicine di kawasan ASEAN.(desy) THE 5TH ASEAN PLUS THREE HEALTH MINISTERS MEETING D ata World Health Organization (WHO) menunjukkan 250 juta (4,2%) penduduk dunia menderita gangguan pendengaran. Indonesia menempati peringkat keempat negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations ) dengan jumlah ketulian yang cukup tinggi, yaitu mencapai 4.6% dan paling tinggi pada usia 7-18 tahun. “Penyebab gangguan pendengaran adalah penyakit telinga luar (6,8%), kotoran telinga (3,6%), Otitis Media Supuratif Kronik (OMSK) (3,1%), gangguan pendengaran pada lanjut usia (2,6%), tuli akibat obat ototosik (0,3%), serta tuli sejak lahir (0,1%)”, ujar Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kemenkes RI, dr. H. R. Dedi Kuswenda, M. Kes, pada temu media di Jakarta (7/7). Dampak dari gangguan pendengaran dan ketulian cukup luas dan dapat mengganggu perkembangan kognitif, psikologi, dan sosial; mengalami gangguan komunikasi, seperti perkembangan bahasa dan prestasi dibangku sekolah, serta kurang mampu dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, tambah dr. Dedi. Dalam pertemuan tersebut, ketua Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT), dr. Damayanti Soetjipto Sp.THT menyebutkan tempat hiburan adalah salah satu penyebab gangguan pendengaran dan ketulian di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring tempat hiburan yang dilakukan oleh Komisi Nasional PGPKT di 16 kota besar, bising mencapai 94,4-128 dB, jauh dari batas aman yaitu 80 dB. dr. Damayanti menjelaskan, Gangguan Pendengaran dan Ketulian (GPKT) terbagi menjadi dua, GPKT unilateral yaitu gangguan SAYANGI PENDENGARAN KITA SEJAK DINI pendengaran hanya pada satu sisi sehingga sulit menentukan lokasi suara dan sulit mengerti pembicaraan di tempat ramai. GPKT berat/total yaitu gangguan pendengaran pada kedua sisi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan emosi, physical, dan socialwell-being; gangguan kesehatan; dan merasa dikucilkan sehingga menghindari aktivitas sosial. Untuk meningkatkan derajat kesehatan indera pendengaran guna mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, Kemenkes mengeluarkan KEPMENKES RI No.879/2006 mengenai rencana strategi nasional penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian untuk mencapai sound hearing 2030. Sasaran dari kebijakan adalah seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan khususnya adalah semua tenaga kesehatan. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 17
  • 18.
    MEDIA UTAMA EDISI 37I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM18
  • 19.
    Demi Kemenkes yang Lebih BaikBersakit-sakitdahulu, bersenang- senang kemudian. Pepatah lawas ini, sangat tepat menggambarkan, betapa berat menegakkan reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan. Untuk itu perlu kekuatan yang lebih besar, guna mendorongnya. Apalagi, pada tahap awal, para pelaku reformasi birokrasi, harus meninggalkan kebiasaan lama yang tidak baik. Seperti perjalanan fiktif, menerima gratifikasi dan perilaku menyimpang lainnya. Sementera, pada waktu yang sama belum mendapat gaji remunerasi. Jadi, masa transisi ini, memang terasa sangat berat dan menyakitkan. Sebab itu, perlu ketulusan, kegigihan dan kesabaran bagi para pelaku, demi Kementerian Kesehatan yang lebih baik. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 19
  • 20.
    MEDIA UTAMA S ebegitu beratnya,sampai . Menkes dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH secara khusus menyatakan, “Saya instruksikan kepada seluruh aparatur kesehatan, baik yang bekerja di tingkat Pusat maupun Daerah, untuk bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja kita masing- masing, sehingga ke depan, Kemenkes menjadi bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolutif dan nepotisme.” Kementerian Kesehatan terus berupaya mencapai laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ombudsman diharapkan akan mempercepat pencapaian target tersebut. Tahun 2009 dan 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi predikat disclaimer (menolak memberikan pendapat) pada laporan keuangan Kemenkes. Hal ini menandakan pemeriksa tidak mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk dapat menyatakan kebenaran dan kewajaran laporan. Tahun 2011 ada perbaikan dengan berubahnya opini BPK menjadi wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan wajar, tetapi masih ada beberapa yang belum sesuai dengan tata cara dan pelaporan keuangan negara. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, dalam temu media (13/7) menyatakan, beberapa masalah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan ialah masih ada kegiatan di luar aturan sistem pemerintahan, pekerjaan terlambat sehingga pembayaran melampaui tahun anggaran, dan ada satuan kerja yang EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM20
  • 21.
    masih menggunakan penerimaannegara bukan pajak. Sejumlah kegiatan juga rawan penyimpangan, seperti pengadaan alat kesehatan dan pembangunan infrastruktur. ”Harga alat kesehatan rentangnya besar. Dilemanya, kalau membeli yang lebih murah, kualitas buruk. Tetapi, untuk membeli yang bagus kemahalan,”ujarnya. Menurut Kepala Biro Keuangan Kemenkes Achmad Djohari untuk mencegah penggelembungan anggaran di tempat rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, maka penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem elektronik unit layanan pengadaan. ”Dulu pengadaan tersebar, sekarang terkoordinasi di Sekretariat Jenderal sehingga pengawasan lebih mudah,”katanya. Guna mencegah penyimpangan, Kemenkes selajutnya mencanangkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Zona integritas merupakan predikat bagi kementerian yang pimpinan dan jajarannya berniat dan berkomitmen menciptakan birokrasi bersih dan melayani. Pada 18 Juli 2012, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menandatangani Pakta Integritas pada pencanangan Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penandatanganan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar; Wakil Ketua Ombudsman, Hj. Azlaini Agus; Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, PhD; para Pejabat Eselon I dan II Kementerian Kesehatan dan 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kemenkes di 15 Provinsi di Indonesia. Menuju Perubahan yang Lebih Baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opiniWajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Kemenkes tahun 2011. Sebelumnya pada 2009 dan 2010, BPK memberikan opiniTidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Kemenpan dan RB memberikan nilai CC atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan tahun 2010. Nilai tersebut sama dengan tahun sebelumnya, namun nominalnya meningkat dari 58,09 menjadi 63,08. Pada tahun 2011, Survei Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kemenkes pada urutan terbaik kedua dari seluruh Instansi Pusat dan nomor urut sembilan dari seluruh Instansi Pusat dan Daerah yang disurvei oleh KPK. Selanjutnya, sejak tahun 2010, Kemenkes telah memberlakukan sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) dan mulai tahun 2012 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada setiap unit utama. Selain itu, Kemenkes telah membentuk Unit LayananTerpadu (ULT), yang memberikan pelayanan atas: (a) Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Alkes; (b) Registrasi Alkes dan PKRT; (c) Rekomendasi Sekolah Kesehatan; (d) Ethical Clearance Peneliti Kesehatan; (e) Informasi Registrasi Dokter/Dokter Gigi; (f) Rekomendasi PengobatanTradisional Asing; (g) Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit; dan (h) Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Service dan Email (PusatTanggap dan Respon Cepat). Registrasi on line dalam seleksi CPNS & dokter/dokter gigi/bidan PTT telah diberlakukan sejak tahun 2007. Begitu pula dengan seleksi on line bagi Petugas Kesehatan Haji telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Kemenkes telah memberlakukan persyaratan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat Eselon I dan II serta Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), Penyelenggara Kegatan (PK) dan Bendahara. Kemenkes juga telah membentuk Unit Pengelola Gratifikasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam waktu tidak lama lagi akan dilakukan penilaian oleh Kantor Kemenpan dan RB. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 21
  • 22.
    “Saya berharap inimerupakan langkah awal dalam mewujudkan aparatur Kementerian Kesehatan yang bersih dan melayani. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah pekerjaan mudah,”ujar Menkes. Menurut Menkes, dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang baik, terstruktur dan tersistem, serta harus in line dengan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat. “Di samping itu, keberhasilan pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu dan integritas dari organisasi. Kapasitas dan kualitas integritas dari individu sangat menentukan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu itu berada dan melakukan kegiatannya,”jelas Menkes. Integritas individu adalah sikap mental, pikiran, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik serta diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Dalam integritas ini terkandung nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen, dan nilai perbaikan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk tindakan yang konkrit. Sementara integritas organisasi adalah kesatuan dari integritas individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. (pra, gi) Pakta Integritas Penandatanganan pakta integritas merupakan langkah awal dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dalam hal ini, ada beberapa indikator mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap instansi, antara lain minimal harusWDP, nilai LAKIP CC, telah melaksanakan program anti korupsi dan lain-lain.Dengan sejumlah indikator yang telah dimiliki, Kementerian Kesehatan bisa menjadi wilayah bebas dari korupsi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun tentunya membutuhkan berbagai langkah yang konsisten dari segenap jajaran aparatur Kemenkes, terutama dari pimpinan. Saya mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, seperti pemberlakuan sistem LPSE, dan tahun ini telah dibentuk UKP pada setiap unit utama.(Menteri PAN dan RB - Azwar Abubakar). Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan  Wilayah Bebas dari Korupsi dan diharapkan dalam tempo yang tidak terlalu lama akan berkembang menjadiWilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes - Mustikowati) Pencanangan ZonaIntegritas menujuWilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah langkah awal yang baik sekali.Namun harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penjabaran lebih jelas agar lebih membumi.Jangan sampai ZI menujuWBK hanya menyentuh tingkat pejabat saja, tetapi idealnya semua aparatur negara. Berharap ZI menujuWBK bukan sebatas seremonial, namun menjadi nilai dan spirit setiap PNS Kemenkes. Dan komitmen ini dapat terlaksana dengan baik jika disertai sistem remunerasi dan reward yang adil. (Kasubbag Humas Ditjen BUK – Anjari) Saya melihat banyak aspek positif dari pencanangan ZI/WBK. Pertama, sebagai momentum yang baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami, aparatur negara yang mampu bekerja dengan integritas, professional, efektif dan efisien. Yang kedua, bagi saya pribadi bahwa pendapatan yang saya terima  yang merupakan rizki yang berkah dan hallalanToyyibah. (Staf Puskom Publik Kemenkes -Temmy) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM22
  • 23.
    P roduk izin bidangkesehatan mencapai 80% dari total pelayanan, di Unit Pelayanan Perizinan Terpadu ( P2T), Provinsi Jawa Timur. Setiap tahun unit ini melayani rata-rata 25 ribu orang dari 17 sektor layanan, satu di antaranya sektor kesehatan. P2T ini, telah memulai karyanya tahun 2005, sebelum terbitnya UU No.25 tahun 2008, tentang Pelayanan Publik. Pemda Jawa Timur, telah menempuh kebijakan menyatukan seluruh perizinan dalam satu unit, yang dipimpin kepala UPT. Saat ini, UPT melayani 179 produk perizinan. Setiap pelanggan cukup mengambil kartu antrian, kemudian mendapat panggilan pelayanan, kurang lebih 15 menit selesai. Untuk memberi pelayanan yang optimal, UPT hanya melayani rata-rata 250 pelanggan, melalui pembatasan loket antrian. Seluruh pelayanan sudah menggunakan teknologi elektronik, demikian juga dalam penyimpanan dokumen. Praktis, cepat, Setiap Produk Izin 15 Menit “Kelar” mudah, dan nyaman. Tak ada pungutan, selain yang telah ditetapkan dalam ketentuan restribusi. Menurut Kepala UPT Jawa Timur, Pung Karnantohadi, guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan, unitnya melakukan jemput bola ke berbagai kabupaten di Jatim, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia ( MTKI) setempat. “Awalnya, proses pelayanan satu produk, membutuhkan waktu berbulan-bulan baru selesai, sekarang hanya hitungan menit, selesai. Kami memangkas birokrasi, tanpa mengurangi kualitas produk, yakni mengganti tanda tangan basah dengan tanda tangan elektronik, untuk semua perijinan,”ujar Pung. Menurut Pung, kecepatan pelayanan ini, merupakan pilihan gubernur. Setelah berdiskusi, ternyata gubernur memilih tanda tangan elektronik. Sehingga seluruh pelayanan izin, menggunakan tanda tangan elektronik. Khusus perizinan kesehatan, terdapat 26 jenis pelayanan. Mulai dari izin tenaga kesehatan, rekomendasi perijinan rumah sakit pemerintah, swasta, PMA dan PMDN, serta izin produksi kosmetika, sertifikasi produksi alat kesehatan, dll. Ke depan, seluruh proses perizinan akan didekatkan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten/Kota. Unit P2T akan membuat kerjasama dengan unit terkait untuk melaksanakan pelayanan masyarakat di daerah. Untuk menjembatani kesulitan bertemu, rapat rutin, akan diterapkan dengan video conferens. “Setiap produk izin sudah menggunakan barkode, sehingga untuk meng-update data berikutnya, cukup memanfaatkan barkode, kemudian menambah data yang diperlukan. Semua sudah tersimpan secara elektronik”, jelas Pung ( pra). EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 23
  • 24.
    MEDIA UTAMA I nstruksi Presidennomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh Instansi Pemerintah di pusat dan daerah. Salah satu instruksi yang minim implementasinya adalah kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK). Komitmen pemberantasan korupsi tersebut diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI) dalam lingkup K/L/Pemda, yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan RB dan peningkatan pelayanan publik disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten. Pada saat ini kita telah memasuki tahun ke-tiga pelaksanaan RPJMN II tahun 2010-2014, di mana Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai prioritas pertama dari 11 prioritas pembangunan dalam RPJMN II. Penempatan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas pertama mengandung makna bahwa keberhasilan 10 program RB untuk Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani Menciptakan zona kerja bebas dari KKN, birokrasi bersih, kompeten dan melayani, merupakan bagian integral dari Reformasi Birokrasi (RB). Saat ini Kementerian/ lembaga sedang demam dengan RB. Nah, bagiamanakah implementasi RB di Kementerian Kesehatan? pembangunan lainnya sangat tergantung kepada keberhasilan program Reformasi Birokrasi, yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas tinggi, akuntabel, dan melayani. Makna tersebut seyogyanya sangat mudah dipahami, karena harus diakui bahwa peran birokrasi dalam implementasi berbagai sektor pembangunan memang sangat besar. Melalui implementasi Reformasi Birokrasi, diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik dan budaya kerja bersamaan dengan penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah birokrasi. Untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun 9 (sembilan) program percepatan Inspektur Jendral Kementrian Kesehatan dr.Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH bersama pejabat Kementrian PAN dan RB. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM24
  • 25.
    reformasi birokrasi, meliputi:(1) Penataan Struktur Birokrasi; (2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; (3) Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka; (4) Profesionalisasi PNS; (5) Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (e-goverment); (6) Peningkatan Pelayanan Publik; (7) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; (8) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; (9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS. Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan bagian dari salah satu Program Percepatan RB, yaitu; peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan Birokrasi berintegritas tinggi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kementerian PAN dan RB) menyusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melibatkan pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI (ORI); yang tertuang dalam Permenpan dan RB nomor 20 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Diharapkan, terbentuknya WBK pada berbagai K/L/ Pemda akan mendorong percepatan pemberantasan korupsi melalui upaya yang bersifat pencegahan. Upaya ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sehingga mencapai nilai 5,0 pada tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN II. PENGERTIAN 1. ZONA INTEGRITAS (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Prov/Kab/Kota yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani; 2. WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90; 3. WILAYAH BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN dan MELAYANI (WBBKM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih; KENAPA PERLU ZI, WBK DAN WBBM ? 1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui PENINDAKAN dan PENCEGAHAN èSINERGIS 2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. 3. Untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas. 4. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. Pada tanggal 18 Juli 2012 Kementerian Kesehatan melakukan Pencangan Pembangunan ZI menuju WBK, yang merupakan tindaklanjut dari penandatangan Dokumen Pakta Integritas yang sebelumnya telah dilaksanakan dan merupakan implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini sudah 27 Instansi yang telah melakukan pencanangan ZI , Kemkes adalah instansi ke-28. Integritas yang bermakna satunya kata dan perbuatan, sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak ada integritas tanpa akuntabilitas dan transparansi, dan selanjutnya tidak ada pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa integritas. Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dalam rangka mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam upaya mewujudkan Negara Indonesia yang bersih, berintegritas dan bermartabat diperlukan komitmen para pimpinan dan kerjasama di semua jajaran Kemenkes. Konsep Pemberantasan Korupsi adalah: “Harus dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang termudah dan dimulai sekarang”. Motonya adalah:”Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi”. (Dyah) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 25
  • 26.
    MEDIA UTAMA A khir Juli2012, terjadi pertemuan membahas panduan pelaksanaan jaminan kesehatan. Seorang teman, setelah mengamati laptop saya dari ujung ke ujung, berkata,“Sampean ini terlalu jujur.” Disebut terlalu jujur, saya kaget. Kemudian saya bertanya kepada teman tersebut dengan perasaan heran,”Ada apa tiba-tiba Anda berkata bahwa saya terlalu jujur?” Kemudian teman itu menunjuk stiker barang milik negara yang menempel pada pinggir layar monitor laptop.“Tempel saja stiker itu di bawah, jadi nggak mencolok,”kata teman itu, mengakhiri obrolan ringan sebelum acara dimulai. Untuk menjelaskan komentar teman di atas, tentang stiker barang milik negara, kemudian pemakainya diberi predikat Menemukan terlalu jujur, tentu tidak tepat. Mengapa? Ada beberapa argumen. Pertama; saya juga manusia biasa yang banyak khilaf dan salah. Kadang juga berdusta, dengan kadar tertentu, sengaja atau tidak sengaja. Kedua; stiker“barang milik negara”pada layar laptop, sudah ada sejak sebelum laptop saya pegang. Jadi, saya hanya menggunakan laptop itu apa adanya. Saya juga merasa tak harus memindahkan atau membuang stiker tersebut. Jadi, kalau dikatakan terlalu jujur, tentu orang yang menempel stiker tersebut yang pantas disebut terlalu jujur. Bukan saya. Ketiga; menggunakan istilah terlalu jujur, sepertinya ada gradasi jujur. Mulai dari tidak jujur, kurang jujur, kadang-kadang jujur, selalu jujur, dan terlalu jujur. Jadi menurut gradasi kejujuran Kejujuran EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM26
  • 27.
    ini, terlalu jujurmempunyai tingkatan paling tinggi. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana mengukur gradasi jujur ini. pasti sulit mengukur dan membedakannya. Keempat; menurut sudut pandang dialog kejujuran di atas, sifat jujur seseorang dapat terlihat dari perilaku sehari-hari yang sederhana. Mulai dari tutur kata, sikap, dan tindakan. Keberanian menempel stiker barang milik negara pada barang yang digunakan, merupakan ciri dari sebagian perilaku jujur. Juga keberanian menempel kendaraan dinas dengan stiker“Kendaraan ini tidak menggunakan BBM bersubsidi”. Jujur, merupakan nilai universal. Siapapun mencintai perilaku jujur, apalagi diperlakukan dengan jujur. Walaupun seseorang tersebut, dirinya sulit berlaku jujur. Ia tetap mencintai perilaku jujur. Berkaca dari kenyataan ini, sifat jujur dapat disemai dan ditumbuh-suburkan dalam diri seseorang atau komunitas tertentu. Sekali pun seseorang atau komunitas tersebut sudah terbiasa tidak jujur, bahkan bangga dengan ketidakjujurannya. Sebab, tidak jujur itu membohongi diri sendiri. Sebarapa kuat seseorang akan bertahan untuk terus berbohong kepada dirinya sendiri? Memang, menyemai sifat jujur itu sulit, bahkan sesulit meneggakkan benah basah. Karena sulit itulah, maka tidak boleh merasa bosan, apalagi berhenti menyemai benih-benih kejujuran. Kita harus menyemai banyak benih kejujuran dalam lahan yang gembur dan subur. Mungkin, walau lahannya sudah subur, tetap sedikit yang tumbuh, karena terlalu banyak hama yang mengerogoti benih kejujuran itu. Agar benih tetap tumbuh dan subur, maka tugas utamanya ada tiga. Pertama; menyiapkan benih dan lahan yang subur dan gembur. Jujur, adalah sebaik-baik benih nilai universal. Sebab, jujur akan menjadi pintu pembuka bagi banyak kebaikan berikutnya. Sebaliknya, tanpa kejujuran, akan metutup semua pintu kebaikan. Kemudian yang akan terjadi, keburukan dan keburukan. Sementara lahan yang subur, yakni kesiapan mental untuk menanggung risiko dari sifat jujur. Sebab, risiko jujur ada yang positif dan negatif. Risiko positif, orang akan mengapresiasi kejujurannya. Sedangkan risiko negatif, sebagian orang yang dirugikan akan membenci, bahkan memusuhi. Bagi yang berlahan subur, Ia akan tetap sabar menghadapi seluruh caci maki dan tidak lupa diri ketika dipuji. Kedua; mengenali hama yang mengancam sifat jujur, yakni tidak ikhlas. Kemudian merambat pada keinginan untuk memperoleh puja-puji, harta, tahta, wanita, dan popularitas. Keinginan yang kuat untuk mendapat ini semua, akan mendorong seseorang bekerja keras, untuk memperolehnya. Tapi, jika hilang keikhlasanya, ia akan menggunakan segala cara untuk memperolehnya. Untuk itu, sifat ikhlas harus mendasari seluruh kegiatan dari awal sampai akhir, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan maupun cara. Ketiga; merawat, memupuk, dan memagari benih kejujuran yang sedang tumbuh dari berbagai gulma di sekitarnya. Bagimana caranya?. Sirami, pupuk, rawat, dan pagari benih dengan nasehat, sehingga tumbuh subur dan semakin kuat. Untuk itu berinteraksilah dengan siapa saja yang bersedia memberi nasehat. Sehingga saling menguatkan dalam kejujuran dan kebaikan. Bila demikian, maka tak disadari jujur akan menjadi kebiasaan yang mudah dan menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sendiri maupun dalam komunitas. Sehingga, jujur menjadi nilai bersama yang terstandar, untuk siapa saja dan kapan saja. Pertanyaannya, sudahkah menemukan kejujuran bersemayam dalam diri kita? (Pra)   EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 27
  • 28.
    T anda tangan elektronikpejabat berwenang menyebabkan birokrasi sangat ringkas. Pelayanan publik menjadi mudah, murah, dan cepat. Bukti ini telah dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemda Provinsi Jawa Timur. Awalanya, mengurus izin memakan waktu penyelesaian bulanan, kini setelah berkas lengkap hanya 15 menit, selesai. Indah benar! Ada setumpuk pekerjaan rumah untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian dan Lembaga, yakni“Birokrasi yang birokratis”. Sejatinya, birokrasi disusun untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik. Tapi, fakta di lapangan justru sebaliknya. Lelet! Untuk itu, di antara keberhasilan reformasi birokrasi adalah bila masyarakat mendapat pelayanan yang mudah dan cepat. Nah, apa faktor yang menjadi penghambat penyelesaian administrasi ini? Di antaranya; tanda tangan basah pejabat berwenang. Hal ini diakui sendiri oleh Bambang Wahyudi, SKM,MM Kepala Balai Besar Teknik Kesling dan PPM (BTKL) Surabaya, awal September 2012 lalu. Menurut Bambang Wahyudi, proses pemeriksaan dan perizinan, sudah sesuai dengan SOP, apalagi pemeriksaan sampel, dari segi waktu tidak boleh meleset sedikit pun. Semua sudah ada ketentuannya. Sebab kalau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan menjadi tidak valid. Hal ini juga diakui oleh para pekerja di Lab BTKL tersebut. Masalahnya, setelah hasil pemeriksaan selesai, dan hasil juga sudah diperoleh, masih ada kewajiban: yaitu menyalin angka- angka hasil pemeriksaan ke dalam format tertentu. Setelah itu dilakukan verifikasi dan penandatangan pejabat berwenang. Lalu, dokumen perizinan tadi disampaikan kepada masyarakat atau pelanggan yang membutuhkan. Proses menyalin, verifikasi, dan tanda tangan ini jauh lebih lama dari proses pemeriksaan sampel. Mungkin, bisa 2 atau 3 kali lipat waktu pemeriksaan. Jadi, lamanya waktu yang dibutuhkan izin keluar semata karena faktor administrasi, bukan faktor teknis. Nah, birokrasi, seharusnya dibuat untuk meringkas proses yang panjang dan berbelit ini. Karena proses menyalin, verifikasi dan tanda tangan tidak akan mengubah validitas hasil pemeriksaan, mengakibatkan birokrasi cenderung santai. Tidak berusaha untuk segera menyelesaikan dalam tempo secepat-cepatnya. Banyak alasan klasik yang dikemukakan seperti; SDM terbatas, sarana kurang memadai, dan banyaknya pelanggan yang harus dilayani. Khusus pejabat berwenang yang menandatangani, lain lagi alasannya:“pokoknya”harus tanda tangan basah dari pejabat yang bersangkutan. Sementara pejabat birokrasi, tidak dapat dipastikan keberadaannya di kantor pelayanan publik. Bahkan sering ke luar kota untuk acara pertemuan, pelatihan, dan memberi arahan pada acara tertentu. Bila ini terjadi, maka urusan tanda tangan basah ini dapat menanti berhari-hari, bahkan mingguan, baru selesai. Ketika diajukan usulan agar tanda tangan basah diganti dengan tanda tangan elektronik, banyak alasan penolakan yang dikemukakan. Dan alasan yang paling akhir“pokoknya”. Padahal, badan publik dapat belajar seperti yang dilakukan P2T Jawa Timur.“Kami, menerapkan seluruh perizinan tanda tangan pejabat berwenang menggunakan tanda tangan elektronik, seperti halnya di pelayanan publik Samsat. Begitu kemamuan gubernur dalam pelayanan publik,”ujar Pung Karnantohadi, Kepala P2T Jawa Timur. Birokrasi“lelet”, memang masih menjadi pegangan, meski tak lagi populer. Tapi, itu harus segera direformasi sebagaimana semangat reformasi birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga. Bagimana caranya? Pertama; pangkas!. Pemangkasan ini dapat menggunakan teknologi dalam pelayanan. Semua produk serba elektronik. Mulai dari kirim dokumen, verifikasi, dan tanda tangan. Bila ini dapat ditegakkan, maka pelayanan akan lebih ringkas, mudah, cepat dan akurat. Kedua; penguatan SDM dengan melatih sebagai pelayan yang baik. Peduli kepada pelanggan, mengutamakan kepuasan pelanggan, dengan berbagai cara sesuai SOP yang telah ditetapkan. Di samping menguasai product knowledge, juga harus mampu melayani pelanggan secara baik pula. Ketiga; penguatan sarana dan prasarana. Baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Sebab, kemampuan SDM harus diikuti sarana dan prasana yang mencukupi. Sehingga dapat memberi pelayanan yang optimal. (Pra) Pangkas Lelet Birokrasi MEDIA UTAMA BambangWahyudi, SKM,MM Kepala Balai BesarTeknik Kesling dan PPM (BTKL) Surabaya EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM28
  • 29.
    Ya...Allah, tunjukkan kepadakami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan untuk melaksanakan. Tunjukkan pada kami yang salah itu salah, dan beri kekuatan untuk menghindarinya. Ya...Allah yang maha Kuasa, berikan kekuatan kepada kami untuk mampu mengatakan tidak pada Korupsi. B egitulah kira-kira doa yang akan saya baca dalam pertemuan nasional kesehatan, 7 tahun yang lalu, di Yogyakarta. Hanya saja, sebelum waktu membacakan doa, panitia meminta teks doa tersebut. Dengan rasa kaget panitia, mengatakan“ wah jangan begini doanya, ada kata korupsi segala”,ujarnya. Kemudian panitia mengedit naskah doa yang ada kata-kata korupsi. Ada rasa sedih, malu dan merasa tak berdaya untuk menegakkan kebenaran, integritas dan kejujuran, walau hanya melalui doa. Pada waktu berikutnya, saya tak pernah membuat teks doa, bila diminta untuk memimpin doa. Untuk apa ? agar tidak perlu ada yang diedit. Bila ada pendengar yang tertarik dengan doa yang saya sampaikan, setelah doa, Ia meminta naskahnya. Saya katakan, hanya coretan beberapa kata.“ Ini naskahnya bila berminat. Mereka berkata; bukankah tadi doanya panjang ? Ya.. betul, tapi tidak saya tulis, langsung diucapkan saja, jawabku. Itu dulu.....!, ketika belum mengenal istilah zona integritas (ZI), reformasi birokrasi, KPK, Pengadilan Tipikor, ICW dan lembaga pendukung pemberantas KKN lainnya. Bagaimana sekarang ? Zaman memang telah berubah, manusia juga terus belajar, memahami dan bergerak ke arah yang lebih baik. Ketika itu, orang jujur, tidak manipulatif dan berusaha tidak korupsi, dianggap mahluk aneh“sok bersih, suci”dan seabrek predikat miring. Kemudian orang-orang“aneh”ini dikucilkan dari berbagai kegiatan yang“aneh-aneh”. Sekali lagi, itu dulu, ketika masih zona korupsi (ZK) lebih dominan. Sekarang, zona korupsi telah mulai terkikis pelan-pelan. Sebagian sudah berganti dengan zona integritas (ZI), yakni sebuah Kementerian/lembaga , yang para pemimpimnya“berniat”tidak melakukan korupsi. Tentu, sulit melihat kesungguhan niat ini. Tapi paling tidak, aura kearah lebih baik terlihat dari komitmen menandatangani fakta integritas. Secara kasat mata terlihat gairah untuk tidak melakukan korupsi. Walau penandatangan ini juga belum jaminan tidak melakukan korupsi, dikemudian hari. Tapi, saat ini sebaiknya tetap optimis dan tak perlu buruk sangka terhadap upaya membentuk ZI. Zona integritas, menjadi pintu masuk membentuk wilayah bebas korupsi (WBK). Apa WBK itu ? Yakni satuan kerja dalam zona integritas tidak ada korupsi. Baik korupsi anggaran, waktu dan barang milik negara. Terbebas dari perilaku manipulatif, gratifikasi “hadiah, uang lelah, jasa, dll”dari pihak lain yang terikat langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan satuan kerja yang bersangkutan. Mungkinkah...? WBK sangat mungkin lahir dalam salah satu zona integritas, asalkan ada kemauan pimpinan untuk mewujudkannya dan berkelanjutan. Pemimpin memimpin sendiri upaya tersebut. Ia menjadi lokomotif dan sekaligus teladan membentuk individu– individu berintegritas. Secara bertahap Ia menanamkan sikap mental, pikiran dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai baik, yang diyakini bermanfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Dalam integritas ini terkandung nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan nilai perbaikan, untuk selanjutnya diimplementasikan dalam tindakan nyata di lingkungan kerja. Sementara integritas organisasi adalah kesatuan dari integritas individu-individu yang ada dalam lingkungan organisasi tersebut. Masa mendatang ZI, WBK dan gelombang reformasi birokrasi, tampaknya akan terus bergerak menuju arah yang dicita-citakan. Mengapa ?, selain tuntutan publik yang sangat kuat akan hadirnya birokrasi yang bersih dan melayani, juga tabiat manusia yang ingin berubah menjadi lebih baik. Hidup tenang, produktif dan melayani. Hah... melayani ? Ya....! Budaya melayani akan menjadi trend masa depan. Pemimpin adalah pelayanan. Siapa yang mau jadi pemimpin, Ia telah teruji melayani terlebih dahulu. Masyarakat akan mengangkat secara formal atau non formal, siapa saja yang mampu memberi pelayanan dengan baik. Bila tidak kompeten memberi pelayanan akan mendapat tekanan berat dari publik. Jadi, bersih dan melayani itu kebutuhan, bukan tugas, kewajiban atau tanggung jawab. Bersih dan melayani akan menjadi dua sisi dari mata uang. Ia tak terpisahkan. Kedepan, orang yang bersih dan melayani sudah biasa. Mereka akan berperan besar dalam birokrasi, sebab sebagian besar orang-orangnya bersih dan melayani. Sementara orang“kotor”akan tersisih dan tidak dipakai dalam birokrasi. Sebab, zona korupsi telah berganti dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Wallau’alam. ZONA KORUPSI: Dulu, Kini dan Masa MendatangOleh: Prawito EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 29
  • 30.
    Bekerja itu kehormatan.Maka, kehormatan itu harus dijaga, demi kehormatan diri dan keluarga. Selain itu, bekerja bukan semata-mata mencari uang, tapi bagian dari ibadah, sehingga dalam bekerja ada aturan, etika, dan moralitas yang harus selalu dijunjung tinggi. MEDIA UTAMA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM30
  • 31.
    H imbauan soal memahamihakekat bekerja ini menjadi bagian dari upaya membentuk zona integritas di Dinas Kesehatan Jatim. “Bayangkan...! Para pekerja yang menjadi kader posnyandu. Mereka terus bekerja untuk masyarakat. Tak ada gaji, apalagi kenaikan gaji berkala dan instensif. Tapi mereka tetap bekerja dengan suka hati,”begitu ajakan Kadinkes Jatim, dr.Budi Rahaju kepada seluruh karyawannya, untuk memaknai kerja sebagai PNS. Salah satu upaya menjaga kehormatan para pekerja, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan kerjasama dengan BPKP. Dua lembaga ini telah bergerak dari hulu melakukan pencegahan. Kami tidak ingin seperti“pemadam kebakaran”, yang bergerak setelah ada kasus. Tapi, kami ingin sebelum ada kasus, kami sudah melakukan pencegahan. Sehingga, dalam segala hal tidak menimbulkan penyimpangan di kemudian hari, seperti KKN. Bahkan, saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Kejati untuk memberi pendampingan dalam bidang perdata. Begitu diucapkan dr Budi Rahaju di Surabaya. Lebih lanjut dr. Budi menjelaskan, dengan kerjasama dua lembaga ini, kami dapat melakukan konsultasi terkait regulasi dan berbagai persoalan tentang kebijakan dengan Biro Hukum dan Badan Pengelola Anggaran Daerah (BPKAD).“Kami sangat intens melakukan pertemuan dengan banyak UPT, sehingga tidak terjadi persepsi yang salah dalam implementasi kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Sebagai unit teknis kesehatan, terkadang kurang memahami bahasa hukum atau keuangan. Dengan adanya konsultasi ini dapat memberi kepastian dalam implementasinya,”ujar dr.Budi. Menurut Kadinkes, saat ini mereka sedang membentuk Sistem Pengawasan Internal (SPI). Khusus, terkait dengan pelayanan publik, Gubernur mempunyai kebijakan memadukan seluruh pelayanan publik dalam satu atap dalam Pusat Pelayanan Terpadu (P2T). Unit teknis hanya memberikan persyaratan dan biaya yang dikeluarkan masyarakat.“Melalui pelayanan terpadu ini, proses perizinan tenaga kesehatan lebih cepat, mudah, dan ringkas. Masyarakat dapat secara pasti mengetahui kapan selesai dan berapa besar biaya yang dikeluarkan sejak awal secara transparan,” kata Kadinkes Provinsi Jatim ini. Untuk izin-izin yang dikeluarkan oleh Daerah, maka prosesnya cukup di P2T saja, selesai. Demikian juga bila terkait dengan rekomendasi izin yang akan di bawa ke pusat, semua proses dikerjakan secara cepat. “Khusus pelayanan publik kesehatan seperti yang dilaksanakan rumah sakit, secara struktur, langsung di bawah gubernur. Seperti RS Sutomo, RS Syaiful Anwar, RS Haji, RS Sudono dan RS Jiwa Menur. Mereka telah menerapkan sistem pelayanan publik dan keuangan yang baik. Dengan penerapan sistem tersebut, Provinsi Jawa Timur mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut,”ujar dr. Budi. Sebenarnya, Dinas Kesehatan sudah mendapat sertifikat ISO: 9001: 2008. Tapi, ISO itu hanya bersifat administrasi. Padahal, banyak program kesehatan yang tidak dapat diselesaikan dengan adminitrasi. Untuk itu, harus menggunakan instrumen-instrumen manajemen program kesehatan. Dalam hal pengawasan program ini, Gubernur mempunyai forum ajang“wadul”melalui siaran TVRI. Masyarakat bebas memberi masukan dan bertanya tentang program apa saja. Kemudian Gubernur atau pejabat SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait akan memberi jawaban. “Ada juga ngopi bareng gubernur yang disiarkan melalui SCTV, yang diberi nama ngobrol pinter. Gubernur memberi pengantar pada acara tersebut, kemudian dilanjutkan oleh SKPD tertentu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dialog ini tidak hanya terbatas pada satu topik, tapi banyak topik,”ujar Kadines. Menurut Kadinkes, ke depan akan lebih tegas lagi, sesuai denga SOP, baik yang terkait teknis atau administratif. Secara kedisiplinan, kita sudah melaksanakan apel pagi dan sore, dengan tingkat kehadiran 95%. Memang masih ada kelemahan, walau pagi-sore apel, tapi ditengahnya agak sulit mengontrolnya. Kami tetap kami memberi pembinaan dan pengarahan saat apel. (Pra) dr. Budi Rahaju Bekerja itu kehormatan EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 31
  • 32.
    MEDIA UTAMAMEDIA UTAMA F aktanya,siapa pun yang mati tak akan membawa harta ke akhirat. Banyak orang tua berharta, begitu meninggal, anak bertengkar berebut harta. Ternyata, harta bisa membawa malapetaka. Sebagai direktur yang tak lagi muda, saya ingin mengabdikan diri, sebesar-besarnya agar bermanfaat bagi banyak orang. Terhindar dari perbuatan menyimpang. Amanah ini sangat berat pertanggung jawabannya, dunia-akhirat. Maka, saya selalu berdoa, agar diberi kekuatan, kesabaran, dan bimbingan, agar tetap berjalan, mengalir istiqomah pada jalan yang benar, serta menjadikan Poltekkes Surabaya bersih dan bermartabat. Kalimat di atas adalah ungkapan dan harapan penuh makna dari Bambang Guruh Irianto, Direktur Politeknik Kesehatan ( Poltekkes) Surabaya kepada mediakom, 12 September 2012. Keinginan besar itu, Ia tuangkan dalam Motto: PAS di poltekkes. Profesional modalku, Anda puas tujuanku, dan sejahtera tekadku. Untuk mewujudkan motto tersebut, Poltekkes telah menyusun SOP pelayanan kepada mahasiswa dan melaksanakan ISO 9001: 2008 untuk manajemen pelayanan publik dan IWA- 2:2007 untuk proses belajar mengajar. PoltekkesBersih Bermartabat& Keduanya mulai dilaksanakan sejak tahun 2011, ujar Bambang. “Dengan adanya sertifikasi IWA ini, kami memastikan setiap mahasiswa mendapat pelayanan dosen wali secara efektif. Meraka akan mendapat bimbingan dosen lebih sering. Bukan hanya saat mengambil KRS (Kartu kridit semester) saja. Tapi, terkait dengan hambatan akademis dan administrasi, dapat terdeteksi lebih awal. Dengan demikian, mahasiswa segera dapat solusinya,”tambah Direktur. Menurut Hadi Suryanto, selaku Pembantu Direktur II, untuk mendisiplinkan karyawan, pihaknya telah melakukan absensi dengan fingger print ketika masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 15.30. Apabila ada karyawan yang datang dan pulang tidak tepat waktu, maka waktu keterlambatan akan diakumulasi. Bila mencapai 7,5 jam, dianggap tidak masuk kerja satu hari. Bila ini terjadi, maka yang bersangkutan akan dipotong uang makannya Rp 25.000,-/hari. “Ternyata, pemotongan uang makan, akibat keterlambatan masuk kerja, telah mendorong karyawan lebih disiplin masuk kerja,”ujar Hadi. “Dengan penerapan kebijakan ini, awalnya ada resistensi dari sebagian karyawan, sampai mengirim surat kaleng. Tapi, seiring dengan perjalanan waktu, sosialisasi yang berkelanjutan, karyawan menjadi semakin paham. Sehingga karyawan menjadi semakin tepat datang dan tepat pulang,”tutur Hadi Poltekkes Surabaya, memiliki 13 program studi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Memang, dengan kondisi yang berjauhan tempatnya, agak berpengaruh pada mobilitas dosen. Apalagi kendala kemacetan Surabaya juga ikut mempengaruhi. Belum lagi finger print belum terkoneksi secara online di seluruh jurusan. Sehingga, dosen yang berabsen di rektorat di jalan Menur, bila harus mengajar di jurusan lain di luar komplek jalan menur, tidak sempat melakukan absensi terlebih dahulu.“Solusinya, para dosen memberitahu kepada pihak admin, bahwa pagi-pagi tersebut yang bersangkutan mengajar di luar. Hal ini juga diperkuat dengan menyerahkan jadwal mengajar kepada petugas absen, pada awal ajaran baru,”ujar Hadi. Untuk memantau kedisiplinan karyawan, sejak Juni 2012, institusi telah membagikan buku catatan harian. Jadi, karyawan setiap hari kerja harus menulis apa yang dikerjakan. Melalui catatan tersebut, institusi dapat mengetahui apa Direktur Poltekkes Surabaya Bambang Guruh Irianto EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM32
  • 33.
    yang dikerjakan setiapharinya.“Hal ini dilakukan untuk membiasakan karyawan mencatat kinerjanya sendiri. Sebab, ke depan, remunerasi akan diberikan berdasarkan kinerjanya. Oleh sebab itu, kinerja harus terdokumentasi. Rencana, evaluasi catatan harian ini akan dievaluasi setiap tiga bulan,”ujar Pudir II ini. Menurut Hadi, khusus, pengadaan barang dan jasa di atas Rp100 juta, poltekkes selalu menyelenggarakan lelang. Bahkan melalui LPSE. Hal ini dilakukan guna memenuhi azas keterbukaan dan akuntabilitas publik.“Kami sangat berhati- hati dalam pengadaan barang dan jasa ini. Tidak ingin ada kesalahan dalam masalah teknis maupun administrasi. Sehingga, pengadaan betul-betul, tepat aturan, tepat guna dan tepat harga yang kompetitif ,” kata Hadi menegaskan. Menurut Bambang, guna menjamin kesinambungan mutu pelayanan, Poltekkes telah melakukan 2 kali audit internal dan 1 kali audit eksternal. Berdasarkan hasil evaluasi, setelah menerapkan ISO dan IWA, telah mendongkrak indek prestasi mahasiswa (IPM) rata-rata 2,75 di atas rata-rata minimal 2,50. Di samping itu, juga telah mendorong kinerja dosen untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Saat ini sudah mencapai 75% dosen bersertifikasi. Bagi dosen yang sudah bersertifikasi akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, besarannya 1 kali gaji pokok/ bulan. Kepuasan pelanggan Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan, Desember 2011 oleh tim survey dari PT Galore Indonesia menurut pelanggan internal: mutu pelayanan Baik, dengan nilai 67,651. Dari seluruh unsur penilaian, keaman pelayanan mempunyai nilai tertinggi dan prosedur pelayanan mempunyai nilai terendah, mungkin masih birokratis, belum tepat waktu. Sedangkan menurut pelanggan eksternal: mutu pelayanan Baik, dengan nilai 76,858. Dari seluruh unsur penilaian, kejujuran mendapat nilai tertinggi, sedang kemampuan inisiatif/prakarsa mendapat nilai terendah. Sampel pelanggan internal terdiri dari mahasiswa semua jurusan 60%, dosen 20% dan karyawan 20%. Sedangkan pelanggan eksternal, ditetapkan 130 responden terpilih dari jumlah populasi pengguna lulusan yang tersebar di 63 instansi, 14 kota di Jawa Timur, baik instansi pemerintah maupun swasta. Harapan ke depan Menurut Direktur, Poltekkes menadapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sebenarnya. Bukan hanya sertifikatnya, tapi WTP yang terimplementasi di lapangan dan terasa perbaikannya bagi pelanggan. Hal ini dimulai dari mengubah cara berfikir SDM-nya. Memiliki layanan tarif yang terintegrasi secara on line satu pintu. Mahasiswa membayar melalui bank, kemudian dapat melihat di web. Semua transparan, tidak ada pungutan-pungutan, kecuali yang sudah tertera dalam webside Poltekkes. Sekarang, seluruh pengadaan, pembuatan jaket, pengadaan makan mahasiswa, semua satu pintu, yakni lelang melalui LPSE. Terus terang, tahun 2012, merupakan tahun terberat. Karena jurusan, tidak mendapatkan kewenangan yang selama ini dikerjakan. Tapi, dalam rangka menuju bebas KKN, ketetapan ini harus ditegakkan. Berhubung, Poltekkes ini sudah menjadi Badan Layanan Umum ( BLU), yang mempunyai fungsi mensejahterakan karyawan, insya Allah akan ada waktunya. Sabar, menunggu proses berikutnya. Sebagai perbandingan, Bina Upaya Kesehatan dengan Rumah sakit sebagai BLU, dapat menggunakan 40% dari pendapatannya untuk kesejahteraan dan pengembangan pelayanan. Untuk itu, kami berharap Badan PPSDM segera membuat pedomannya, sebagai payung hukum BLU. Dengan demikian, kita dapat menuju Wilayah Bebas Korupsi dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Karyawan senang dan sejahtera, pelanggan merasa puas dengan pelayanannya.“Sungguh, kebahagiaan dan kepuasan tersendiri, bila seluruh lulusan poltekkes bekerja, berkarya untuk masyarakat. Bahkan, saat ini 70% karyawan RS Sutomo, berasal dari poltekkes,”ujar Direktur. Poltekkes yang memiliki 12 program studi/ jurusan ini, terus mengeliat memperbaiki diri, untuk mencapai cita-cita tertinggi, yakni“semua lulusan poltekkes Surabaya dapat bekerja, berkarya untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Bagi saya, prestasi ini lebih membahagiakan dan tak ternilai harganya,”kata doktor lulusan S.3 Ilmu Kedokteran Unair Surabaya ini, mengakhiri pembicaraan. ( pra) Hadi Suryanto, Pembantu Direktur II, Poltekkes, Surabaya. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 33
  • 34.
    MEDIA UTAMA Nasir, guruSMA Swasta di Jakarta, pusing tujuh keliling. Amran, anak pertama yang masih duduk kelas tiga SD terbiasa mengambil uang miliknya. Mulut sudah berbusa memberi nasehat, tapi kejadian berulang tetap terjadi. Uang dalam dompet, kantong celana, baju atau tas sekolah, selalu berkurang. Walau, dari segi jumlah tidak banyak, masih dibawah lima ribu rupiah.“ Bukan besarannya, yang jadi masalah, tapi kebiasaan buruk itu yang meresahkan” ujarnya dengan nada sedih. Untuk menghentikan kebiasaan buruk Amran, Nasir mengajak anaknya naik sepeda motor, kurang lebih lima kilometer, kemudian di tinggal ditempat itu.Ternyata, Amran pulang sendiri jalan kaki, menuju rumah dengan raut wajah dingin.“ Amran, tidak tampak sedih atau marah, seperti tak ada masalah”, kata Nasir menceritakan hasil pengamatan dari kejauhan. Setelah itu, Nasir semakin bingung, karena kebiasaan buruk tidak berkurang. Repotnya, semua perbuatan mengambil uang itu, dibantah. Walau jelas-jelas ada bukti dan ketangkap tangan. Amran, tetap mengatakan tidak mengambil, dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Dengan cara hukuman, tak mendapat hasil. Nasir merubah pembinaannya dengan cara yang lembut. Ketika, kehilangan, Ia memanggil anaknya baik- baik. Mengobrol santai. Memberikan pujian dan menghadiahkan dengan barang atau makanan yang menjadi kesukaan Amran. Setelah suasana Kejujuran Bangsa ngobrol nyaman, Nasir dengan nada datar, apakah Amran pernah mengambil uang ayah ? Bila mau berkata jujur, nanti akan ditambah lagi hadiahnya.“Ternyata, Amran dengan penuh semangat menjelaskan sebagian besar peristiwa mengambil uang milik ayah, ibu dan keluarga dirumahnya”, ujar Nasir. Menurut Nasir, fase berikutnya, Dia benar-benar menambah hadiah untuk Amran apa yang telah dijanjikan atas kejujurannya. Kemudian, Nasir terus menambah kedekatan interaksi dengan sesering mungkin ngobrol. Saat itulah masuk nasehat, apresiasi dan penjelasan bahayanya bila tidak jujur. Bahkan mengingatkan, bila berhenti mengambil uang tanpa izin, akan menambah hadiahnya lagi. Seiring berjalannya waktu, setelah dua tahun lebih melakukan pembinaan, Amran tak lagi mengambil uang tanpa izin. Ia selalu berterus terang meminta uang kepada orang tua, bila membutuhkan untuk keperluan tertentu.“ Saya benar- benar bersyukur, atas bimbinganNya, Amran dapat berhenti dari kebiasaan buruk mengambil uang tanpa izin. Bahkan bukan hanya urusan uang, tapi masalah lainpun juga mau jujur”, ujar Nasir bergembira. Sekolah kejujuran Koran Buana Mandiri (KBM), menyampaikan dari 617 kantin kejujuran di Kota Bekasi yang diresmikan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin pada Oktober 2008, tinggal 20 persen yang tetap eksis. Sebanyak 80 persen tutup akibat bangkrut karena ketidakjujuran pembeli. KANTIN KEJUJURAN EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM34
  • 35.
    Kini, kantin itutinggal sebagian saja. Padahal sejak diresmikan hingga sekarang, belum ada evaluasi terhadap peningkatan kantin kejujuran pada setiap sekolah. Program itu bagus dan baik, tapi kalau tidak ada tindak lanjut percuma, buang- buang tenaga dan biaya. Selayaknya ada evaluasi, sejauh mana kemajuan dan kejujuran para anak didik. Program kantin kejujuran, diterapkan di masing-masing satuan pendidikan dari SD hingga pendidikan menengah, awalnya menggebu-gebu. Tetapi berselang 3-6 bulan, tutup alias bangkrut, karena siswa kurang kejujuran atau ketidakmengertian, sebab awalnya tidak ada sosialisasi khususnya di kalangan murid sekolah dasar. Akhirnya, pengelola lebih baik mentutup kantin daripada bangkrut. Alasannya, murid-murid asal main ambil saja dan tidak bayar. Belajar dari kasus di atas, pelajaran menanamkan kejujuran pada anak, sangat sulit. Perlu proses yang panjang, program yang bagus dan berkesinambungan. Menanamkan kejujuran, memang lebih sulit daripada memahamkan anak baca, tulis dan hitung. Untuk itu, menanamkan kejujuran pada anak, tidak bisa instan, langsung kelihatan hasilnya. Kesulitan, sudah menjadi risiko dalam menanamkan nilai kejujuran. Tapi, kesulitan yang menghadang tidak boleh menjadi putus asa, kapok, takut rugi atau bangkrut. Semua kerugian sudah harus diperhitungkan dan dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan, bagi upaya menanamkan kejujuran. Jangan dianggap sebagai kerugian. Berapapun biaya yang sudah keluar, bila anak-anak didik kemudian tertanam nilai kejujuran, tentu kejujuran anak-anak tersebut lebih berharga, dibanding biaya yang dikeluarkan. Menanamkan kejujuran melalui kantin kejujuran, belum tentu menjadikan anak jujur. Sebab, masih ada pengaruh lain seperti kebiasaan dikeluarga dan teman sepermainan. Kedua hal tersebut juga harus mendukung, menanamkan kejujuran dalam perilaku hidup sehari- hari. Bila semua mendukung, sepertinya tumbuhnya nilai kejujuran pada anak akan lebih mudah. Jujur, pintu masuk seluruh kebaikan, termasuk integritas dan profesionalitas. Tanpa kejujuran, maka tak ada integritas dan kebaikan lainnya. Menanamkan kejujuran pada anak, merupakan investasi keluarga dan bangsa. Sebab itu, menanamkan kejujuran pada anak, harus diawali dari keluarga, kemudian sekolah, perguruan tinggi dan dunia kerja. Jadi, menanamkan kejujuran tak cukup sesaat. Benih kejujuran juga harus dirawat, perlu disiram dan dipupuk yang berkelanjutan. Sehingga nilai jujur itu semakin kuat dan kokoh tertanam dalam sikap dan tindakan. Bahkan, dapat menguatkan kejujuran orang-orang disekelilingnya. Semoga...! KEJUJURAN KANTIN KEJUJURAN EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 35
  • 36.
    RAGAM Dampak terhadap produktivitas daneconomic loss Berdasarkan Riskesdas 2010 angka kasus baru malaria sebesar 22,9 per 1.000 penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010, Indonesia berpenduduk 237.641.326 jiwa, maka diperkirakan kasus baru malaria sebesar 5,4 juta. Berdasar BPS 72 % penduduk pada usia produktif (BPS, 2009), maka kehilangan kesempatan pendapatan (72 % x 5,4 juta kasus) : 3,8 juta x 5 hari tidak bekerja x Rp.50.000 (rata-rata upah harian) = Rp.950 milyard, hampir 1 triliun rupiah kesempatan pendapatan yang hilang. Ditambah biaya berobat, transportasi dan biaya perawatan termasuk penunggu kalau penderita dirawat. Malaria tropika (Plasmodium falciparum) dapat menginfeksi semua stadium eritrosit sampai 10 – 40 % eritrosit (Nugoro, 2000). Sedangkan malaria tertiana (Plasmodium vivax) dapat menginfeksi sel darah merah muda yang mencapai 2 % (Depkes RI, 2008). Dengan terinfeksi malaria akan MALARIA BERDAMPAK MULTIDIMENSIOleh DR. Lukman Hakim *) Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2007 proporsi malaria dibanding semua penyakit pada semua umur, menduduki tempat ke 6. Malaria sebagai penyebab kematian pada balita menduduki tempat ke 9, penyebab kematian pada usia 5 – 14 tahun menduduki tempat ke 3, penyebab kematian pada usia 15 – 44 tahun menduduki tempat ke 4 (Depkes RI, 2008). mengakibatkan anemi pada penderita, yang mempengaruhi kesehatannya dan berdampak terhadap produktivitas kerjanya. Mengapa malaria berkaitan dengan SDM di masa depan ? Infeksi Plasmodium falciparum selama kehamilan sering menyebabkan anemi maternal, aborsi, lahir mati, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, dan kematian maternal (Tambayong, 2000). Lebih 50 juta ibu hamil menderita malaria per tahun. Malaria dalam kehamilan di daerah endemik menyebabkan 2-15% anemia berat pada ibu, 5-14% bayi berat lahir rendah, dan 3-5% kematian neonatal (Nurdiati, 2006). Imunitas terhadap malaria timbulnya lambat, baru didapat setelah dewasa dan setelah terinfeksi parasit berulang-ulang, karena itu hanya didapat pada penduduk didaerah endemis stabil dimana hampir tiap hari terpapar dengan parasit (Nugoro, 2000). Fenomena ini menggambarkan pada daerah endemis malaria usia sekolah merupakan usia yang rentan tertular malaria. Pada saat gejala malaria muncul, dingin menggigil, demam, dan berkeringat, kemungkinan anak tersebut tidak sekolah. Apalagi malaria termasuk penyakit seasonal, karena nyamuk Anopheles sp dipengaruhi lingkungan habitatnya, akibatnya terjadinya absensi massal anak sekolah pada musim penularan malaria. Dampak terhadap Dunia Wisata Secara kumulatif (Januari – Desember) 2009, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 6,32 juta orang. Perkiraan devisa yang masuk dari wisman tahun 2009 mencapai US$.6.3 miliar (Website BPS, 2010). Kunjungan wisman ke Bali 2009 menembus angka 2,1 juta orang atau melampaui target 1,8 juta orang (www. solopos.com). Berarti per wisman rata-rata mengeluarkan dana sekitar Rp.9 juta. Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa malaria di Bali dan wisman memindahkan kunjungan ke negara lain, maka : 2,1 juta EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM36
  • 37.
    wisman x Rp.9juta akibatnya potensi kehilangan devisa Rp.18,9 triliun. Bandingkan APBN 2009 Sektor Kesehatan sebesar 2,8 % dari Rp.986,7 triliun yang sebesar Rp.27,6 triliun (www.inilah.com.). Jadi malaria akan berdampak terhadap penurunan devisa yang akan masuk dari wisman, apabila daerah tujuan wisata terjadi Kejadian Luar Biasa malaria. Apa yang Harus Kita Perbuat ? Berdasar SK Menkes RI No. 293/MENKES/ SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Menteri Kesehatan RI pada peringatan Hari Malaria Sedunia 25 April 2009 telah mencanangkan eliminasi malaria. Dalam SK tersebut disebutkan indikator suatu kabupaten/kota, provinsi, dan pulau dinyatakan sebagai daerah tereliminasi bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik. Pokok kegiatan untuk mencapai eliminasi meliputi penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan peningkatan sumber daya manusia. Eliminasi malaria dilaksanakan bertahap, tahun 2010 meliputi Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Pulau Bali, dan Pulau Batam. Tahun 2015 meliputi Pulau Jawa, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2020 meliputi Pulau Sumatera (kecuali Provinsi Aceh, dan Provinsi Kepulauan Riau), Provinsi NTB, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Tahun 2030 meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi NTT, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Penutup Kesimpulannya dampak malaria beraspek luas, dari kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, sumber daya manusia, sampai sektor wisata. Untuk mengatasinya perlu kegiatan eliminasi yang terencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang baik. Agar mempunyai hasil optimal perlu kerjasama dengan seluruh lintas program, lintas sektor, dunia usaha, organisasi non pemerintah, sampai masyarakat itu sendiri termasuk dunia perguruan tinggi. *) Penulis, seorang Doktor dengan Disertasi“Sistem Informasi Lingkungan dalam Pengembangan Sistem Kewaspadaan Dini Malaria”. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 37
  • 38.
    RAGAM D esa dan Kelurahansiaga aktif, memberikan kemudahan bagi penduduk, untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar, khususnya Poskesdes/ Pustu/sarana kesehatan lainnya. Disamping, mengembangkan UKBM dan melaksanakan survilens berbasis masyarakat, serta penyehatan lingkungan. Sehingga masyarakat menerapkan Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, bersama Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faisal Jalil, bertatap muka dengan lebih dari 400 peserta Temu Karya Nasional dalam rangka Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 15 DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF MEMPERMUDAH LAYANAN KESEHATAN Agustus 2012 di Jakarta. Peserta terdiri dari Kepala Desa, Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan. Perlombaan ini untuk memilih juara Camat Lokasi Desa dan Kelurahan serta Perwakilan Pemerintah Daerah Lokasi Desa dan Kelurahan. Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri Dalam acara ini Menkes menyampaikan tentang visi Pembangunan Kesehatan untuk tahun 2010-2014 yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, dengan misi 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, dan (4) menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Di tingkat Desa dan Kelurahan dikembangkan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten dan Kota. Hal tersebut telah di atur dalam Permenkes No. 741 Tahun 2008 dan Kepmenkes No. 828 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan Kab/Kota yang menyebutkan, EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM38
  • 39.
    R ancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tembakau merupakan suatu upaya untuk melindungi masyarakat dengan mengatur zat adiktif di dalam rokok, yang jelas merugikan kesehatan masyarakat. “Maka diperlukan tindakan misalnya pengukuran kadar nikotin dan tar dalam setiap rokok. Karena itu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kecanduan”. Hal ini disampaikan Menkes, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH saat menerima demonstrasi kelompok yang mengatasnamakan diri petani tembakau yang menolak pengesahan RPP Tembakau, 4 Juli 2012, di Jakarta. Menkes juga menegaskan bahwa di dalam RPP tersebut, Pemerintah tidak melarang petani untuk menanam tembakau dan tidak melarang pabrik rokok untuk memproduksi rokok. Menkes menerangkan, RPP Tembakau mengatur agar iklan rokok jangan sampai berukuran terlalu besar dan menarik minat masyarakat untuk merokok, sehingga membahayakan kesehatannya. “Anak-anak kecil yang tertarik oleh iklan rokok, mulai merokok sejak usia dini sekali. Padahal makin cepat dia kecanduan, maka makin sulit menghilangkan kecanduan tersebut. Begitu pun halnya pada perokok perempuan”, tegas Menkes. Dampak rokok terhadap perokok pasif, terutama ibu hamil dan anak-anak apalagi yang berada di ruangan tertutup, itu sangat berbahaya. Menkes juga menyatakan kesedihannya saat menceritakan pengalaman ayah beliau yang seorang perokok dan harus menderita kanker paru pada akhir hidupnya. “Biaya pengobatan yang tinggi tidak seimbang dengan penderitaan yang dia alami karena kanker. Bukan hanya dia, seluruh keluarga ikut menderita. Kita tentunya tidak ingin melihat ini terjadi pada keluarga-keluarga lain”, Diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa Pemerintah melalui RPP ini, mengatur agar zat adiktif berbahaya yang ada di dalam rokok, jangan sampai merugikan kesehatan masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat agar bersama-sama mencegah masalah kesehatan termasuk masalah bahaya akibat rokok. ( pra, resty) RPPTEMBAKAU Melindungi Kesehatan Masyarakat salah satu indikatornya adalah cakupan Desa Siaga Aktif berkisar 80% pada Tahun 2015. Pembinaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan secara berjenjang dari Tingkatan Pusat sampai Tingkatan Desa, melalui kelompok kerja operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Dalam rangka pembinaan serta pembangunan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, telah dilaksanakan perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Menteri PDT Helmy Faisal Jalil yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan bahwa pemerintah terus memperhatikan pembangunan, khususnya di daerah tertinggal, khususnya infrastrukstur. Contohnya ketika melakukan kunjungan kerja di Kalimantan yang harus ditempuh selama 20 jam jalan darat karena kondisi jalan yang buruk dan belum ada jalur udara. Kondisi ini bila tidak berangsur- angsur diperbaiki akan menghambat pengembangan di daerah-daerah tersebut. Peserta juga menyanyikan lagu Mars PKK untuk membangkitkan semangat. PKK mempunyai peran yang besar dalam percepatan pembangunan kesehatan di Indonesia. Kemudian Menkes menyempatkan berdialog dengan Ketua Tim Penggerak PKK dari kelurahan Kasturian, Maluku Utara, Nuraini Nawawi. Kelompok PKK binaan Nuraini telah berhasil meningkatkan status gizi masyarakat sekitarnya dengan membuat makanan lokal menarik, yang kemudian diberikan dan diajarkan pada ibu-ibu di Posyandu. Pada lomba tersebut diharapkan semua peserta khususnya pada penggerak PKK untuk terus menerus mensosialisasikan pemberian ASI eksklusif di masing-masing daerah. Dengan demikian, cakupan ASI ekskslusif di Indonesia akan terus meningkat. Hal ini merupakan upaya yang strategis dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs.).( pra, resty) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 39
  • 40.
    KOLOM T idak heran, keanekaragaman Indonesiamemberikan asupan untuk diskusi kebutuhan manusia berkepanjangan, terutama tiga bidang utama, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Tengok dalam proses pemilu baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa. Ada janji gratis, bantuan penuh atribut dan pesan. Juga terkadang dibarengi keributan terkait pemenang. Hal ini tidak memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat. Apa karena semua janji dan bantuan dibungkus dengan semangat“aku dan kami bekerja untuk rakyat.”Lalu dimana, kemana dan bagaimana rakyat? Makna luhur keanekaragaman Indonesia terdiri dari banyak pulau dan etnis yang tentu menghasilkan perkembangan budaya yang semakin beragam. Tidak ada kesuksesan yang mumpuni dengan intervensi atau layanan seragam bagi budaya beragam tersebut. Perlu layanan dan intervensi khas, yang dapat diterima dan merangkul budaya tersebut. Budaya sesuai kewilayahaan (geobudaya) dari suatu komunitas berkembang karena mereka mengolah rasa, karsa, dan karya atas dasar kemampuan bertahan dan beradaptasi terhadap lingkungan dan faktor geografis sekitar. Komunitas budaya tersebut memiliki pemahaman yang sudah turun temurun mengenai apa, dimana, dan kenapa hidup di wilayahnya. Lalu, apa manfaat hasil geobudaya tersebut? Di sinilah pemahaman, negara bangsa Indonesia memiliki saripati kekuatan berupa keanekaragaman budaya untuk membangun kesehatan bangsa. Bagaimana mengelolanya? Tentu tidak bisa hanya masing-masing komunitas, harus seluruh komunitas sebagai Indonesia (Bhineka Tunggal Ika). Indonesia adalah sebuah hasil geobudaya sebagai hasil rasa, karsa dan karya atas dasar kemampuan dalam bertahan dan beradaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal. Ini menggambarkan bahwa Indonesia adalah RAKYAT, semua elemen negara bangsa bekerja sama, yang bertahan dan beradaptasi! Sehat dalam Geobudaya Indonesia Dalam lingkungan kesehatan, masalah kesehatan masyarakat masih bergaul dengan kematian; kesakitan; akses tidak menjangkau; pelayan kesehatan tidak oleh: Nagiot Cansalony Tambunan (alumni Magister Perencanaan & Kebijakan Publik FEUI, bekerja di Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional Tawangmangu) “Ada 2 tipe manusia. Pertama, manusia yang selalu mencari alasan. Ianya berperilaku gelap, negatif, pesimis, lemah, penyerah, menyalahkan, dan kalah. Kedua, manusia yang berpengharapan dan berjuang. Ianya berperilaku terang, positif, optimis, kuat, pejuang, besar hati, dan pemenang. Negara bangsa yang beradab dan berbudaya membutuhkan manusia tipe 2.” (pesan kebijaksanaan) SEHATdan Geobudaya Indonesia EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM40
  • 41.
    merata; mutu diragukan;doyan iptek dunia barat, malas mengembangkan budaya asli; kemitraan dan pelayanan publik tidak integral (sektoral); dan masalah hot-sexy saat ini adalah dominasi aspek material terhadap non material. Masalah tersebut berhubungan sangat erat dengan geobudaya, komunitas, intervensi, dan layanan kesehatan. Sering didiskusikan isu persalinan oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan, kedokteran barat dan jamu Indonesia, ketidaksisteman (al. sektoral-isme, kegagalan wawasan sehat pembangunan), juga isu yang tambah hangat, pencarian pengobatan ke luar negeri (mungkin istilah rumah sakit perlu diubah menjadi hospital, karena arti sudah tidak positif dan menyehatkan). Di masa kini, dengan makin beratnya penderitaan hidup akibat korupsi, kemiskinan dan kebodohan, mari kita tengok isi terdalam dari budaya Indonesia. Adakah budaya yang memberi kontribusi untuk kesehatan, menghentikan penderitaan hidup? Bagaimana komunitas di wilayah etnis asli memelihara dan meningkatkan kesehatan? Begitu juga dengan komunitas di pegunungan, kepulauan, daerah terpencil, daerah bebas pengaruh budaya luar, daerah susah akses segala fasilitas, dll. Istilah wilayah dan daerah tersebut muncul, tentu karena komunitasnya masih ada kan? Tidak punah karena gagal memelihara dan meningkatkan kesehatan. Sebagai Indonesia, mari tinggalkan masalah kesehatan masyarakat tersebut agar tidak sekedar isu. Sebagai manusia yang selalu berpengharapan dan berjuang, mari kita seimbangkan aspek material dan non material. Segala sumberdaya material sebagai input pengharapan dan perjuangan perlu dikelola dengan rasa, karsa dan karya berbungkus semangat dan nilai non material. Ingat! TUHAN tidak pernah tidur dan tertidur. Kebudayaan Indonesia menghasilkan penyembuh dan pengobat. misal dukun/ tabib/datu, pengobat tradisional, tenaga terlatih untuk kesehatan (al. tukang gigi, mantri), perawat yang mengobati, bidan yang mengobati, dokter yang membuat resep, apoteker saintifikasi jamu yang membuat resep, dll. Juga ada herbal dan jamu, sebagai bahan penyembuh. Pengharapan dengan geobudaya Indonesia Dari hasil kebudayaan tersebut, harapan dan perjuangan dalam pembangunan kesehatan dengan kekuatan dan tantangan dari faktor geografis, dapat memunculkan intervensi atau layanan yang khas untuk geobudaya Indonesia. Negara RRC dengan model barefoot (tenaga terlatih untuk kesehatan di wilayah sulit, yang mempromosikan kebersihan, layanan preventif, keluarga berencana dan pengobatan penyakit umum) aja pernah, tentu Indonesia bisa punya khas sendiri. Pesan di awal tulisan meletakkan tipe manusia negatif di urutan pertama, bermaksud mengingatkan kita, semua, agar selalu berperilaku hati-hati dan berpengharapan dalam rasa, karsa, dan karya untuk perjuangan budaya dan hidup. Kedua perilaku ini niscaya bila terus dipelihara akan membuat kita, semua, mampu bekerja bersama sebagai RAKYAT, dan akhirnya berjuang membangun negara bangsa Indonesia ke kondisi yang sejahtera. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 41
  • 42.
    UNTUK RAKYAT 42 EDISI37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
  • 43.
    N amun permasalahan tidakselesai sampai di situ. Masyarakat masih resah dengan maraknya pemberitaan di media massa tentang hal ini. Maka pada tanggal 3 September 2012 lalu, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI) telah mengundang Menteri Kesehatan beserta jajarannya pada Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi IX di Gedung Nusantara I, untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang dianggap sebagai isu potensial, salah satu di antaranya adalah mengenai dugaan korupsi pada pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung tersebut. Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH menghadiri Rapat Kerja tersebut bersama seluruh pejabat eselon 1 dan eselon 2 terkait. Pada rapat kerja yang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan berlangsung produktif selama kurang lebih 4 jam, Menteri Kesehatan diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi mengenai kabar miring yang beredar di masyarakat tentang dugaan korupsi pada pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung tersebut. Menteri Kesehatan memberikan penjelasan menyeluruh, dari mulai tujuan pembangunan pabrik tersebut, hingga ke proses pengadaan yang telah menimbulkan dugaan korupsi dan berita negatif di media massa. Menkes menyampaikan tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Vaksin Flu Burung ini adalah untuk menyediakan vaksin flu burung guna melindungi masyarakat dari ancaman pandemi melalui pembangunan fasilitas produksi vaksin berkapasitas produksi 20 juta dosis/tahun. Sementara tujuan khususnya adalah: 1. Tersedianya fasilitas (Riset, seed vaccine, chicken breeding dan produksi) 2. Peningkatan kemampuan SDM Indonesia dalam penelitian dan produksi vaksin 3. Tersedianya vaksin flu burung untuk melindungi masyarakat KASUS FLU BURUNG PABRIK VAKSIN BENANG KUSUT Beberapa minggu terakhir ini Kementerian Kesehatan sedang banyak disorot oleh publik terkait dugaan kasus korupsi pada pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung. Hal tersebut bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)yang menemukan adanya potensi kerugian negara dalam proyek pembangunan vaksin flu burung itu. Diperkirakan, kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Kementerian Kesehatan telah menghentikan sementara proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung setelah menerima hasil audit BPK tersebut. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 43
  • 44.
    UNTUK RAKYAT dari ancamanpandemi dan vaksin influenza untuk dalam negeri dan ekspor. Pembangunan sarana dan prasarana pabrik vaksin flu akan dimanfaatkan untuk memastikan kemandirian nasional dalam menghadapi pandemi influenza, kemandirian dalam produksi vaksin dan peluang ekspor vaksin flu burung, dan diharapkan Indonesia dapat berkontribusi dalam perlindungan masyarakat dunia dari ancaman pandemi. Selain itu fasilitas produksi yang ada dapat digunakan untuk memproduksi seasonal flu dan perlu didukung dengan program vaksinasi Influenza musiman pada kelompok berisiko yaitu balita, anak, lansia, haji dan umroh (didasarkan cost benefit analysis). Pada presentasinya, Menteri Kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai rincian anggaran untuk pembangunan fasilitas produksi vaksin flu burung sebagai berikut: • Tahap I merupakan kegiatan multi years 2008 – 2010 dengan nilai kontrak Rp.718.800.551.000. Pada tahun 2008 telah direalisasikan sebesar Rp. 143.760.110.200, tahun 2009 telah direalisasikan sebesar Rp. 299.021.029.216 dan pada tahun 2010 telah direalisasikan sebesar Rp. 276.019.411.584, sehingga total realisasi Tahap I sudah mencapai 100% yaitu sebesar Rp. 718.800.551.000,-. • Tahap II nilai kontrak Rp.663.365.005.000. Telah direalisasikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 196.541.011.300. Pada tahun 2011 tidak ada pembayaran karena anggaran sebesar Rp. 479 M diblokir, karena menunggu hasil audit BPKP. • Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp. 38,354 Miliar melalui dana APBN-P untuk pembayaran hutang. • Tahun 2013 belum dianggarkan. Selanjutnya Menteri Kesehatan juga memberikan penjelasan detail mengenai proses perencanaan kegiatan pembangunan fasilitas, riset dan alih teknologi produksi vaksin flu yang diawali dengan adanya Surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada bulan Mei 2008 tentang bantuan kepada PT. Biofarma untuk digunakan dalam rangka penanggulangan flu burung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200 milyar yg bersumber Bagian Anggaran (BA) 069. Menindaklanjuti hal tersebut maka Kementerian Kesehatan membuat Surat Keputusan tentang penetapan PT. Bio Farma dan Unversitas Airlangga (UNAIR) sebagai penerima bantuan, setelah itu membuat perjanjian kerjasamanya. Penunjukkan UNAIR sebagai penerima bantuan karena sudah mempunyai fasilitas laboratorium untuk penyakit tropis (Tropical Disease Centre EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM44
  • 45.
    bantuan JICA) Setelah prosesperencanaan selesai, Kementerian Kesehatan melaksanakan proses pelelangan Tahap I pada tahun 2008, dimana terdapat usulan 3 calon pemenang kepada Menteri Kesehatan saat itu. Setelah itu pada tahun 2009 dilaksanakan proses perencanaan Tahap ke II yang merupakan tindak lanjut usulan Revisi dari PT. Bio Farma untuk kegiatan terintegrasi bangunan fisik dan peralatan berdasarkan Hasil Review Konsultan Pengawas Peralatan dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 597,402 M. Selanjutnya penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010 Adapun progres perkembangan pembangunan Animal-Bio Safety Level-3 (A-BSL-3) Universitas Airlangga Surabaya hingga saat ini masih dalam proses serah terima Fasilitas A-BSL-3 dari Sesjen Kemenkes kepada Sesjen Kemendikbud. Pembangunan fisik chicken breeding telah mencapai 92% dan fasilitas produksi vaksin Biofarma yang sudah mencapai pembangunannya sebesar 88%, sesuai hasil pemeriksaan BPKP pada bulan September 2011, sedangkan realisasi peralatan chicken breeding dan fasilitas produksi vaksin saat ini telah mencapai 60%, berdasarkan hasil audit BPKP bulan September 2011. Pada kesempatan itu Menteri Kesehatan juga menyampaikan hasil Kajian Tim BPKP pada bulan Maret 2012, antara lain: (1) Pembangunan perlu dilanjutkan, (2) Diupayakan alokasi anggaran, dan (3) Pertimbangan keyakinan yang memadai dan prinsip kehati-hatian untuk membayar kewajiban Adapun tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun 2012 adalah agar Kementerian Kesehatan menyusun dan melaksanakan langkah kongkrit rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari terhitung mulai 6 Juni 2012, yaitu: 1. Melakukan Pengkajian kelanjutan pekerjaan 2. Memberikan sanksi kepada pengelola kegiatan 3. Memerintah untuk Pencairan bank garansi 4. Pemberian daftar hitam kepada perusahaan 5. Membuat surat kepada penyedia barang/jasa untuk menyetor kemahalan harga dan denda keterlambatan 6. Penguatan sistem pengendalian internal Selanjutnya telah dibentuk Tim Kajian ilmiah yang terdiri dari Komnas PENERE, Kemenristik, BPOM, Komnas Zoonosis dan Kementerian Kesehatan yaitu dari Litbangkes, dan tim tersebut telah mengusulkan rekomendasi sebagai berikut; 1. Perlu segera penyelesain pembangunan fasilitas produksi vaksin Influenza A/H5N1 tersertifikat CPOB terutama fasilitas upstream untuk dapat segera memproduksi Master seed vaksin Influenza A/H5N1 strain Indonesia yang saat ini pembangunannya terhenti. 2. Perlu segera dilakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran yang lebih cermat oleh tenaga ahli yang kompeten untuk penyelesaikan pembanguan fasilitas produksi Vaksin Influenza A/H5N1 strain Indonesia tersertifikat CPOB. Pada sesi tanya jawab, anggota Komisi IX DPR RI terlihat sangat bersemangat memberikan masukan, kritikan, dan pertanyaan terkait penjelasan tersebut. Pada umumnya terlihat beragam pendapat mengenai permasalahan ini. Pada akhir Rapat Kerja dihasilkan beberapa poin kesimpulan yang antara lain menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelaahan BAKN DPR RI, maka Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menunda sementara proyek Pembangunan Fasilitas, Riset, dan Alih Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung sampai Komisi IX DPR RI mengambil keputusan setelah mendalami permasalahan tersebut melalui Panitia Kerja (Panja). Dari proses diskusi hingga pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja ini dapat dilihat gambaran nyata mengenai upaya kerja sama antara pihak DPR dan Pemerintah untuk melayani masyarakat dalam memberikan informasi yang transparan demi kelangsungan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia untuk mewujudkan visi Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. (DIS) EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 45
  • 46.
    UNTUK RAKYATDAERAH SultengSultengSulteng Mendunia denganLindu 46 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
  • 47.
    Terletak di daerahpertemuan 3 lempeng bumi aktif, Sulawesi memiliki formasi geologi serta flora dan fauna yang unik. Paduan rasa kagum, takjub, penasaran, serta dorongan untuk lebih jauh memahami kekayaan hayati khas pulau itu membuat seorang ahli ilmu alam berkebangsaan Inggris, Alfred Russel Wallace yang mengunjungi pulau itu pada 1856, 1857, dan 1859 menyebut Sulawesi“anomalous islands”. Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah boleh dibilang merupakan jantung keunikan itu. Di wilayah pemerintahan ini, sekitar 20 kilometer dari Kota Palu, terletak Taman Nasional Lore Lindu, yang memiliki luas sekitar 217.991 ha. Cagar alam ini merupakan habitat terbesar satwa asli Sulawesi yang tidak mencirikan baik itu hewan Asia maupun Australia. Sebut saja beberapa hewan seperti burung Maleo, Julang Sulawesi, atau anoa, kuskus marsupial, dan kera makaka. Tak ketinggalan di antara hewan-hewan endemis tersebut adalah keong seukuran huruf a jenis times new roman 12 point. Keong itu, Oncomelania hupensis lindoensis merupakan hospes perantara penyakit Schistosomiasis yang masih banyak didapati di antara penduduk di sekitar Danau Lindu. 5 fakta tentang Sulawesi Tengah DANAU LINDU 1 Berada pada sesar Palukoro yang sangat aktif, Sulawesi Tengah, terutama Palu dan daerah lain di sekitarnya kerap diguncang gempa dan tsunami. Menurut catatan BMKG, warga Sulawesi Tengah telah merasakan hantaman gempa sejak 1927, kemudian pada 1938 di Parigi, 1968 di wilayah Tambu, 1996 kembali di Palu dan Toli-Toli, lalu 2005 di Palu . Pada pertengahan Agustus, 2012 lalu, tepatnya tanggal 18, warga Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi terpaksa berlarian keluar rumah akibat guncangan gempa. Kali ini berskala 6,2 richter. Tak lama, sebagian besar mereka menyaksikan ratusan rumah rusak, ada sanak keluarga yang meninggal, puluhan lainnya luka-luka. Gempa kembali merenggut korban.“Rumah saya baru 18 bulan ditempati. Dapurnya baru selesai dua bulan lalu, sekarang semua hancur,”seorang ibu di tenda pengungsi menjelaskan dengan tersenyum getir, sembari terus menyosoh beras yang diterima dari Posko Penanggulangan Bencana.“Itu hasil suami saya puluhan tahun mengojek.” 2 Ditetapkan pada 1964 dengan 4 kabupaten,Provinsi Sulawesi Tengah telah berkembang menjadi 11 kota/kabupaten. Luasnya mencapai 68, 033 kilometer untuk wilayah daratan dan 189.480 kilometer persegi berupa laut. Diapit oleh empat provinsi lain di Sulawesi, prestasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa hal agaknya juga berada di antara, bukan yang terbaik, tapi juga tidak paling buruk. Dibanding PDRB Sulsel dan Sulut, masing-masing 51, 2 triliun dan 18,7 triliun, PDRB Sulteng masih di bawahnya, yaitu sekitar 17, 44 triliun pada 2010. Pencapaian itu menempatkan Sulteng pada peringkat ke-5 di wilayah Indonesia Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng berada di peringkat 22 dari 33 provinsi, sementara dua rekannya, Sulut dan Sulsel, masing-masing menempati posisi ke-2 dan ke-20. Dalam hal IPKM, meski sedikit di atas Sulsel (ranking ke-27) dan Sulbar (31), Sulteng berada peringkat ke-24, di bawah Sultra (21), Sulut (3). 3 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 47
  • 48.
    Tenaga Jumlah Rasioper 100.000 Penduduk Target Rasio per 100.000 Penduduk Dokter spesialis 85 3,17 6 Dokter Umum 482 17,95 40 Dokter Gigi 95 3,54 11 Perawat 4.576 170,43 117 Bidan 2.533 94,34 100 Gizi 189 7,04 22 Kesehatan Masyarakat 1.000 37,24 49 Sanitasi 592 22,05 40 Teknisi Medis 170 6,33 15 Puskesmas Lindu Tenaga perawat di wilayah ini lebih dari cukup, 117% di atas target rasio per seratus ribu penduduk. Namun, tenaga medis lain, masih di bawah ideal. 4 Sarana Kesehatan Keterangan Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus 28 Puskesmas Perawatan dan non-perawatan 174 (99 non- perawatan) Rasio posyandu per 100 balita 1,09 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM48
  • 49.
    P agi di Palu,ibu kota Sulawesi Tengah, boleh dibilang identik dengan nasi kuning. Dari kampung-kampung hingga di sepanjang jalan raya, lapak, kedai kecil hingga rumah makan menyediakan nasi kuning untuk sarapan pagi. Dilengkapi dengan ikan balado, kadang bihun goreng atau srundeng, dan tak lupa bawang goreng serta sambal yang nikmat, sepiring nasi kuning siap menemani awal hari kebanyakan warga Palu, mulai dari siswa SD hingga para pekerja kantoran. Bu Hujaeri (41), telah duapuluh tahun berjualan nasi kuning. Buka dari jam 6 hingga 9 pagi, ia menghabiskan sekitar 10 liter beras sehari. Di tempat seperti inilah kata bertukar kabar beredar, termasuk betapa buruk layanan rumah sakit X atau betapa tidak simpatiknya bidan- bidan di rumah sakit Y. Bahasa lokal yang banyak digunakan di Palu bahasa Kaili. Nasi Kuning Masjid Palu 5 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 49
  • 50.
    Danau Lindu EDISI 37I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM50
  • 51.
    di pusat Sulawesi Sebetulnyasaat itu siang belum terlalu matang, jam belum juga menunjukkan angka 11. Tapi di seputar Danau Lindu sorot matahari sudah terasa garang, sementara belum waktunya angin bertiup kencang. Beruntung pemandangan di atas danau itu sangat menyejukkan. Sejauh mata memandang tampak bentangan air tenang memantulkan kecantikan awan dengan sempurna. Palu Gada H ening sangat terasa. Sesekali satu dua katinting menyeberang dengan kecepatan rendah, lamat-lamat memecah sunyi, dan selebihnya adalah hening kembali. Di tepian danau, burung-burung putih yang melayang rendah memberi aksen pada hijau rimbun pepohonan. Daerah tangkapan air Danau Lindu sebagian memang berupa belukar, sawah, dan kebun kopi, namun yang terbanyak adalah hutan lindung dengan pohon-pohon berusia puluhan tahun. Terletak di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Danau Lindu dianugerahi kecantikan alam yang sungguh menawan. Susahnya perjalanan untuk menjangkau lokasi tak menyurutkan niat wisatawan mancanegara untuk datang menikmatinya. Begitu pula dengan para ilmuwan dan peneliti dunia. Lore Lindu bagi mereka merupakan surga flora dan fauna karena dikenal sebagai habitat beragam tumbuhan dan satwa endemis. Termasuk di antaranya adalah keong Oncomelania hupensis lindoensis yang banyak ditemukan di wilayah-wilayah lembab. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 51
  • 52.
    PALU GADA Tidak adayang istimewa sebenarnya pada hewan-hewan kecil itu. Ukuran fisiknya pun tak lebih besar daripada sebulir beras. Tapi di mana ada keong itu, ada kemungkin orang terkena“Demam Keong”, yang, walau tak secara langsung, cukup membuat masalah bahkan menimbulkan kematian. Keong oncomelania hupensis lindoensis adalah hospes perantara Schistosomiasis—penyakit parasitik akibat cacing genus Schisctosoma yang banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Schistosomiasis merupakan penyakit parasitik purba. Pinardi Hadidjaja, yang telah meneliti schistosomiasis sejak 1971, menulis dalam bukunya, Schistosomiasis di Sulawesi Tengah Indonesia (1985) bahwa Sir Marc Armand Ruffer (1859-1917) menemukan telur cacing Schistosoma haematobium di dalam ginjal mumi dari Dinasti Firaun Ke-20 dari masa sekitar 1250-1000 SM. Setelah hampir 3000 tahun berlalu, schistosomiasis masih merupakan penyakit parasitik yang patut diperhatikan; menempati peringkat kedua setelah malaria dalam jumlah korban dan kerugian sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Menurut data WHO, pada 2010 masih terdapat sekitar 77 negara yang bergelut untuk menurunkan jumlah penderita yang terinfeksi. Di antaranya adalah negara di Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan, Karibia, dan Asia. Indonesia juga tercantum dalam daftar, dan satu-satunya yang masih mencatatkan pasien ini adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Tersebar di dua kabupaten, Sigi dan Poso, prevalensi Schistosomias pada 2010 mencapai 4,51 persen dan turun menjadi sekitar 1 persen setelah pengobatan massal pada 2011 lalu. LENGKAP Sesungguhnya schistosomiasis bukanlah satu-satunya persoalan lama yang berusaha diatasi Sulawesi Tengah. Berada di peringkat ke-22 dalam IPKM, provinsi Sulawesi bukan hanya kaya akan satwa dan fauna, tetapi juga ragam persoalan kesehatan. Seperti tengah menghadapi gempuran beragam palu gada persoalan, sejumlah penyakit tropis yang dianggap terabaikan, termasuk kusta, frambusia, dan filariasis menjadi catatan penting untuk wilayah ini. Malaria tak berbeda jauh; angka API dari tahun ke tahun tidak menuju pada satu titik yang lebih cerah. Menurut SK Menkes yang dikeluarkan pada 2009, Sulawesi Tengah termasuk provinsi yang diharapkan mencapai bebas malaria pada 2020. Masih ada waktu untuk membaik. Namun, upaya lebih kiranya diperlukan, mengingat prestasi penganggulangan penyakit ini sejak 2004 hingga 2011 menunjukkan kecenderungan yang bergejolak, belum menuju ke titik terang Eksisdengan UPT A da empat UPT di bawah Dinkesprov. Dua sudah lama, UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Pelatihan Kesehatan. Tahun 2009, UPT Promkes dan UPT Surdatin (Surveilans, Data dan Informasi) menyusul. SK Menkes nomor 267 tahun 2008 memberikan pedoman bagi pengorganisasian dinas kesehatan di daerah. Di sana disebutkan bahwa tugas-tugas yang tidak dapat ditampung dalam struktur organisai Dinkes, seyogyanya ditampung dalam dalam organisasi UPT Dinas, seperti urusan data dan informasi, urusan promosi kesehatan dan lain-lain. Sepanjang pengetahuan Bambang, ada 2 provinsi yang membentuk 2 UPT ini, Sulteng dan Sulut. Tentu efektivitas dan kiprah UPT ini dalam melayani masyarakat dan mitra kerjanya tergantung terutama dari kreativitas SDM yang ada di sana. Namun setidaknya di SulawesiTengah, tanggapan positif datang dari beberapa orang yang kami temui.“Lebih responsif,”ujar seorang pegawai. Pegawai yang lain menyebut,“Lebih kelihatan sepak terjangnya.”Selain profil kesehatan provinsi, UPT Surdatin juga mengeluarkan profil surveilans epidemiologi (tahunan), dan buletin epidemiologi SulawesiTengah, disingkat BEST, mingguan dan bulanan, yang dapat diakses melalui internet. BEST online inilah yang membawa kami ke UPT Surdatin pada mulanya. Dokter Jane Supardi, MPH, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, menyambut baik keberadaan UPT ini,“Sulteng dan Sulut bentuknya UPT. Punya budget sendiri, jadi bisa lebih mandiri. Di beberapa provinsi lain, pengelola data‘disembunyikan’di tempat yang berbeda-beda.” Sementara dokter Lily Sulistyowati, MM, Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan, menanggapi singkat namun padat,“SulawesiTengah memang kita jadikan contoh.”Semoga tak berhenti di sini. Papan info di UPT EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM52
  • 53.
    Dicari Pasukan PawangMalaria A ktivitas pemberantasan malaria yang hampir seragam di berbagai tempat sepertinya tidak membuahkan hasil yang sama.Tengok saja SulawesiTengah. Menu generik seperti peningkatan keterampilan petugas laboratorium, pemberian kelambu berinsektisida, pembentukan Posmaldes (Pos Malaria Desa) dan yang lain, tak membuat malaria jinak. Kasus malaria di provinsi terbesar di Sulawesi ini bergerak tak teratur. Nampaknya perlu dicari mantra pawang yang tepat. Annual parasite incidence (API), indikator kasus malaria, bergerak tanpa pola. Jika pada 2004 terlacak angkanya 3,4 per mil, di 2011 posisinya malah naik ke 3,69 per mil. Itu pun didahului dengan fluktuasi tak beraturan dari tahun ke tahun. Kondisi terburuk terjadi pada 2010 ketika API mencapai 6,55 per mil (lihat: grafik API Sulteng). Apakah menu intervensi tidak terlalu pas untuk Sulteng, atau pelaksanaannya masih kurang serius, atau masyarakatnya tidak peduli, atau para penguasa tidak paham, atau situasinya sangat rumit? Apapun itu, dari anomali angka API itu saja setidaknya kita tahu ada yang tidak beres, dan pekerjaan dapat dimulai dari situ. “Saya tidak yakin malaria dapat diberantas di Sulteng,” setengah putus asa I Made Suyasna, SKM mengungkap pendapatnya. Lebih dua puluh tahun Made bergelut dengan malaria di Sulteng. Sejak diangkat menjadi pegawai negeri, malaria tak pernah lepas dari hidupnya. Dia saksi mata perkembangan program dan metode penanganan malaria dari waktu ke waktu. Dengan model pendekatan terkini yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Global Fund pun, pria yang murah senyum ini tak terlalu yakin. Tapi Made tak sendiri. Di belahan dunia manapun, gaung eliminasi malaria identik dengan label Global Fund (GF).Tanpa GF, Gebrak Malaria akan sulit bernafas. GF baru masuk Sulteng pada 2010.Tentu perlu waktu untuk menetaskan hasil.Wajar optimisme dan pesimisme bergelayut bergantian. Sementara program nasional memberi harapan, keraguan kelanjutan program pasca GF begitu menciutkan nyali. “Kalau tidak ada GF, (malaria) bisa balik lagi,”gumam dr. Amin Saleh, MM, Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinkesprov Sulteng. Masalah klasik alokasi APBD yang tak cukup sepertinya perlu dicarikan siasat yang inovatif. Bayangkan, dengan alokasi APBD 1,9 milyar (tahun 2012), Bidang PMK harus membagi kue untuk 13 jenis program atau penyakit. Dari total itu, 700 juta khusus dialokasikan untuk program schistosomiasis yang harus membangun kembali laboratorium lapangan yang rusak akibat gempa. Katakan 1,2 milyar untuk 12 penyakit, maka rata-rata setiap penyakit mendapat jatah 100 juta.“Kita paham ajakan sharing.Tapi kita berhadapan dengan realitas,”dokter Amin Saleh menjelaskan. Ketika ditanya berapa dana yang ideal, Made memberanikan diri menyorongkan jumlah. “Perhitungan idealnya 3 milyar per tahun.”GF menggelontorkan 7,2 milyar pada 2010 dan 8,6 milyar pada 2011. Memadai untuk membangun fondasi dan kerangka. Namun sungguh menantang, kalau bukan miris, membayangkan apa yang akan terjadi pada 2014, tahun berakhirnya GF di Sulteng. Mudah-mudahan Peraturan Gubernur, yang baru selesai dibahas, cukup sakti untuk mengangkat perhatian konkret dari sisi anggaran. Ini pun harus dipikul bareng dengan komitmen di tingkat kabupaten/kota yang menurut catatan baru berkontribusi sekitar 62 juta dari 5 kab/ kota pada 2012. Tak dipungkiri, ketersediaan danalah yang memungkinkan semua elemen roda bergerak.Tanpa pelumas ini, provinsi dan kabupaten akan berakrobat dengan gaya masing-masing, atau malah tinggal diam. Metode dan contoh tentu tak sulit dicari. Namun membangun komitmen dan partisipasi semua pihak secara tulus dan memahami, tak dapat digarap melalui pendekatan‘program’.Melakukan intervensi di tingkat struktural dan konsep program tidaklah terlalu sulit dibandingkan menyentuhkannya ke tingkat mind set dan eksekusi di lapangan. Kisah sukses pengendalian malaria diVietnam (LaporanWHOWPRO), menyebut kunci di tingkat akar rumput adalah‘kerja keras, kejujuran, kreativitias dan keberanian’. Secara global, pengendalian malaria menunjukkan hasil yang menggembirakan.Tak masalah kita meminjam optimisme dari sana. Apalagi dogma pengendaliannya juga jelas, malaria is both preventable and treatable. Jelas, bisa dicegah dan diobati. (lihat:“Dicari: Pasukan Pawang Malaria”). Mengandalkan bantuan donor, terutama GF (Global Fund), kurang tepat. LANGKAH STRATEGIS Satu titik cerah yang bila dikelola baik akan memberikan sumbangan besar adalah pembentukan UPT Surdatin dan Promkes. Sesuai bentuk organisainya, kedua UPT ini agaknya mulai bergerak lebih dinamis. UPT Surdatin secara rutin mengeluarkan suatu berkala baik bulanan maupun mingguan yang memberikan beragam informasi, termasuk hasil surveilans bencana, tetanus, ataupun rabies. Suatu media , termasuk juga berkala, akan berdaya guna ketika tiba pada tangan yang tepat di saat tepat dan mengandung informasi akurat. Apakah edaran UPT Surdatin seperti itu tentu banyak pihak yang bisa mengatakan. Namun, keberadaan UPT membuat posisi informasi lebih strategis dan taktis tidak diragukan (lihat:“ Eksis dengan UPT”). Yang tak kalah strategis adalah peran laboratorium schistosomiasis di Lindu. Secara rutin, laboratorium yang dilengkapi sarana diagnosis penyakit itu, melakukan pemeriksaan tinja warga setempat. Saat ini diperkirakan ada sekitar 30.000 jiwa yang berdiam di daerah fokus, sebutan untuk daerah di mana ditemukan keong-keong oncomelania, baik itu di Lindu maupun di Lembah Napu. Laboratorium Lindu saat ini masih di bawah kewenangan Dinkes Provinsi, walaupun sehari-hari kegiatannya lebih banyak berhubungan dengan Balitbang (P2B2) Donggala. Berdiri sejak 1997 dan menjadi balai pada 2008, Balitbang memberi tempat istimewa untuk penelitian mengenai schistosomiasis (lihat:“Dari Donggala untuk Lindoensis”). Banyak penelitian yang dilakukan dan kerja sama dengan peneliti sebidang dari mancanegara sudah mulai terjalin. Kedua langkah strategis di atas bukanlah obat mujarab untuk menghadapi hantaman palu penyakit yang amat beragam. Namun langkah telah diambil, dan dengan arah yang tepat mencapai tujuan bukanlah mustahil. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 53
  • 54.
    Balai Litbang PengendalianPenyakit Bersumber Binatang (P2B2) Donggala menjadikan Schistosomiasis sebagai salah satu penelitian unggulan. Sejak 2008, tahun ditingkatkannya status instansi tersebut dari Loka menjadi Balai, tercatat 12 penelitian tentang Schistosomiasis telah dilakukan. Pinus Maladjuna, pegawai tetap laboratorium Schisto (kependekan dari Schistosomiasis) di Lindu, mengenang kegiatan menyusuri taman nasional Lore Lindu berminggu- minggu ketika mengikuti pemetaan Schisto bersama tim Balai Litbang P2B2 Donggala.“Saya membawa barang- barang dan mendirikan tenda, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain,”tuturnya bangga. D ia menjadi bagian dari penelitian Analisis Spasial Epidemiologi Schistosomiasis Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis yang diketuai Kepala Balai Litbang sendiri, Jastal, SKM, M.Si. Berkat penelitian tersebut, peta sebaran penyakit sekarang terekam dan dapat dimonitor dengan lebih baik. Penelitian lain mengungkap pergerakan keong Oncomelania hupensis lindoensis sejauh 15-30 cm dalam 12 jam. Diketahui pula bahwa keong terkenal ini lebih menyukai tempat tinggal di Dari Schisto untuk Donggala area rembesan dan mata air ketimbang sepanjang keindahan aliran air yang dinamis.“Fokus”, istilah untuk area di mana keong-keong lindoensis bersemayam, maka tidak berada di danau Lindu itu sendiri. Danau sunyi yang indah itu mempunyai tanda di gerbang masuknya “Daerah Bebas Fokus Keong”. Di China dan di habitat Oncomelania hupensis yang lain di dunia, salah satu penanganan keong ini adalah dengan mengeringkan atau, sebaliknya, mengaliri daerah investasi keong. Satu hal yang agak memprihatinkan tercetus dari hasil penelitian tentang pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, baik di Lindu, Napu atau Bada, tiga dataran yang sudah terpetakan endemis Schistosomiasis. Secara umum, pengetahuan masyarakat tentang penyakit Schistosomiasis sangat tidak memadai. Umumnya mereka hanya mengetahui bahwa penyakit ini ada, karena pemerintah melakukan pengumpulan tinja setiap tahun untuk memantau prevalensi Schistosimiasis. Namun mereka tidak tahu apa penyebabnya, penularannya maupun pencegahannya. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM54
  • 55.
    Three musketers: Pinus Maladjuna(depan), Anis dan Yusran EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 55
  • 56.
    EDISI 37 ISEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM56
  • 57.
    Di Lindu, BalaiLitbang P2B2 Donggala pernah melakukan intervensi pelatihan dan penyuluhan kepada kader, tokoh masyarakat, pemuda dan guru. Hasilnya cukup menggembirakan. Terjadi peningkatan pengetahuan dan sikap pada masyarakat dan anak-anak setempat juga. Namun satu hal yang sangat menentukan dalam peran serta pemeriksaan tinja, yaitu peran kader, diketahui mulai menurun. Jumlah kader sulit bertambah. Arwin, SKM, Kepala Puskesmas Lindu, mengeluhkan tidak adanya insentif untuk para kader. Namun dia tak kurang akal,“kader kami beri sepatu boot, payung dan peralatan kerja, serta kami berikan pengobatan gratis termasuk keluarganya.”Seorang kader yang masih aktif, Ibu Lina (61 tahun), membenarkan bahwa itu cukup menyenangkan baginya.“Tapi yang paling penting, saya senang membantu,” tambahnya. Saat ini pemerintah berkonsentrasi untuk mengendalikan prevalensi kurang dari 1%. Sayangnya angka prevalensi ini tidak selalu dapat dikendallikan dengan baik. Data Dinkesprov Sulteng 2011 menunjukkan prevalensi 2,21% pada semester I dan 0,39% semester II. Turunnya prevalensi pada semester II karena adanya pelaksanaan pengobatan massal. Pengobatan Schistosomiasis saat ini dilakukan dengan praziquantel dengan dosis 60 mg/Kg BB setiap enam bulan. Obat diberikan kepada penderita positif telur cacing dan keluarganya. Oleh karena itu, keberhasilan menekan prevalensi juga tergantung dari cakupan pemeriksaan tinja. Cakupan ini belum begitu baik, yaitu 74,5% pada semester I/2011 dan 67,4% pada semester berikutnya. Anis Nurwidayati, S.Si, peneliti di Balai Litbang P2B2 Donggala yang rajin meneliti Schistosomiasis, menyimpulkan bahwa praziquantel masih efektif. Dengan dosis 60 mg/Kg BB, tidak ditemukan lagi telur Schistosoma japonicum pada tinja penduduk yang diperiksa sampai dengan 12 minggu setelah pengobatan. Angka kesembuhannya mencapai 100%. Anis juga mencari alternatif pengendalian keong lindoensis menggunakan ekstrak biji jarak. Dari tiga jenis, Jarak Ulung, Jarak Pagar dan Jarak Kastor, Anis menemukan bahwa ekstrak metanol biji Jarak Ulung lah yang paling ulung membunuh keong. Dengan konsentrasi 32 mg/L, dapat membunuh 100% keong uji selama 24 jam perlakuan. Keong Oncomelania hupensis lindoensis beserta penyakit schitosomiasis selalu menarik peneliti dan pengambil kebijakan NTD (neglected tropical diseases) dari berbagai belahan dunia untuk datang atau mengikuti perkembangannya. Penelitian yang dilakukan oleh para “peneliti Donggala”, peneliti tanah air kita sendiri, pasti akan lebih bertahan dan membuahkan manfaat yang lebih nyata. Tentu jika didukung dengan kecintaan dan komitmen dari seluruh sistem yang menaunginya. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 57
  • 58.
    SIAPA DIA Gaya hidupvegetarian semakin banyak diminati orang belakangan ini. Selain menyehatkan, pola makan seorang vegetarian ternyata juga ramah lingkungan. Makanan vegetarian yang hanya terdiri dari produk sayuran dan buah-buahan amat ramah lingkungan dan tidak meninggalkan jejak karbon seperti pada makanan yang diproduksi dari hewan ternak. Benarkah demikian? Beberapa artis cantik Indonesia yang setia dengan gaya hidup vegetarian dan terbukti tetap sehat dan tampil menawan. Begitulah kira-kira gambaran tentang perempuan cantik blasteran Batak – Australia ini. Sebagai seorang model, desainer perhiasan ekosentris, dan mantan VJ MTV pelopor yang terkenal, Nadya Hutagalung tahu betul bagaimana cara memanfaatkan kepopulerannya untuk hal yang positif. Ia adalah seorang aktivis lingkungan yang menganut gaya hidup vegetarian. Keinginannya untuk menjadi seorang vegetarian berawal dari rasa simpatinya melihat hewan-hewan harus dibunuh demi memuaskan perut manusia. Selain itu, wanita yang terpilih sebagai salah satu Asia’s Leading Trendmakers oleh Asiaweek magazine (bersama Dalai Lama, Michelle Yeoh, dan Chow Yun Fatt) ini juga yakin bahwa gaya hidup vegetarian lebih ramah lingkungan. Ia memperkenalkan menu vegetarian kepada ketiga anaknya, tetapi tidak dengan cara memaksa. Ia membuat sayur-sayuran menjadi makanan yang menarik dan menjelaskan ‘kisah’di balik makanan yang mereka konsumsi. Kini ibu tiga anak yang juga duta Earth Hour WWF ini gencar mengampanyekan gaya hidup hijau lewat situs greenkampong. com yang membahas perbaikan lingkungan baik dari segi bisnis, fashion, teknologi, maupun kegiatan sehari-hari. Nadya Hutagalung EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM58
  • 59.
    Perempuan cantik initerpilih sebagai salah satu duta produk perawatan kulit tentunya bukan tanpa alasan. Dewi Sandra memang memiliki kulit yang sehat dan kencang, walaupun tanpa perawatan yang ribet. Salah satu rahasia kecantikannya tersebut adalah dengan melakoni gaya hidup sehat dan tidak mengkonsumsi daging. Dewi Sandra percaya bahwa asupan makanan sangat memengaruhi kondisi tubuh. Makanan cepat saji tentu saja tidak akan membuat kulit anda mulus, kandungan vitamin dan serat pada buah dan sayuran lah yang dapat mewujudkannya. Sejak Agustus 2008 Ia memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian, dan hasilnya sudah terlihat hanya dalam waktu kurang dari satu bulan. Dewi mengaku kualitas kesehatannya meningkat, terutama kualitas kecantikan kulitnya.(berbagai sumber). Penyanyi ini dulu ngetop lewat trio Rida, Sita, Dewi. Kini Ia lebih dikenal sebagai penulis berbakat yang telah menghasilkan karya-karya hebat seperti Supernova dan Filosofi Kopi. Jika ada hal patut dikagumi dari Dee, selain tulisannya yang jenius, hal itu adalah komitmennya pada kelestarian lingkungan. Sudah sejak lama Dee menjalani gaya hidup hijau mulai dari membuat kompos alami sendiri sampai dengan memilih untuk menjadi seorang vegetarian. Kini sudah lebih dari lima tahun Ia berhenti mengkonsumsi daging. Menurutnya menjadi seorang vegan adalah pangilan hidup. Selain baik untuk kesehatan, gaya hidup vegetarian diakuinya telah membuat Ia dibenci oleh segala macam penyakit yang serius, bahkan kuantitasnya terkena penyakit ringan seperti flu dapat dihitung dengan jari. Alasan lain Ia menjadi seorang vegetarian adalah karena kecintaannya pada alam. Menurut Dee dalam sebuah artikelnya, dengan hanya menjalani satu hari saja menjadi vegetarian dalam seminggu, setahun kita sudah bisa membantu bumi menghemat: 317.520 liter air, 111 kilogram tanaman biji-bijian, 693 meterpersegi lahan, 58 liter bensin dan 183 kg kotoran ternak. Dewi Sandra Dewi ‘Dee’ Lestari EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 59
  • 60.
    Sophia Latjuba belajarmenjadi seorang vegetarian sejak tahun 2008 lalu. Setelah mengurangi konsumsi daging secara bertahap Ia merasakan manfaat yang nyata dalam tubuhnya, misalnya Ia merasa fisiknya lebih sehat dan sangat jarang terkena flu dibanding dengan anggota keluarganya yang lain. Setelah itu gaya hidup barunya segera Ia tularkan kepada anak-anaknya, meskipun sebatas mengurangi konsumsi daging dan menambah banyak sayuran ke dalam menu makanan keluarganya. Selain fisik yang lebih bugar, Sophia mengaku bahwa kini jiwanya lebih bahagia karena tidak lagi menjadi bagian dari mata rantai pembunuhan. Perempuan cantik berwajah bule ini memang menganggap bahwa penjagalan hewan untuk dikonsumsi manusia merupakan sebuah tindakan yang kejam. Sophia Latjuba  Putri Indonesia 2005 ini menjadi vegetarian sejak berumur 16 tahun. Dengan diimbangi pola hidup sehat dan olahraga yang teratur, tidak heran jika Nadine memiliki postur tubuh yang sangat indah. Perempuan yang dikenal sebagai pecinta kehidupan laut ini mengaku bahwa berhenti mengkonsumsi daging membuat tubuhnya lebih sehat dan bugar. Ia jadi merasa mempunyai energi yang cukup untuk kegiatannya yang padat dan terkadang cukup melelahkan. Selain berprofesi sebagai model dan pemain film, Nadine aktif dalam kampanye melestarikan kehidupan laut. Lewat hobi menyelamnya Ia mempunyai kesempatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang cara sederhana menjaga ekosistem di laut, misalnya dengan tidak membuang sampah ke lautan. Nadine Chandrawinata EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM60
  • 61.
    MEDIA KUIS 1. Apayang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi (RB)? 2. Ada 8 area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan, sebutkan ? 3. Ada beberapa upaya yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan RI yaitu penetapan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih, Kompeten dan melayani (WBBKM). Jelaskan yang dimaksud dengan ZI, WBK dan WBBKM ? Kirimkan jawaban kuis dengan mencantumkan biodata lengkap (nama, alamat, kota/kabupaten, provinsi, kode pos dan no telp yang mudah dihubungi). Jawaban dapat dikirim melalui : • Email : kontak@depkes.go.id (Subject : Mediakuis) • Fax : 021 - 52921669 • Pos : Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kemenkes Jl. HR. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9, Jakarta Selatan Jawaban diterima redaksi paling lambat minggu pertama bulan November 2012. Nama pemenang akan diumumkan di Majalah Mediakom edisi XXXIX November 2012. 10 Pemenang MediaKuis masing-masing akan mendapat ......(note : disebutkan jenis hadiah beserta fotonya) dari Mediakom. Hadiah pemenang akan dikirim melalui pos. Kuis ini tidak berlaku bagi Keluarga Besar Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI. PEMENANG MEDIA KUIS EDISI XXXV APRIL 2012 dr.Donda Marion E.Purba Puskesmas Butar,Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara,Sumatera Utara Amalia Kp. Jawa rawasari Rt 11/9 No.8 Jakarta pusat 10570 Ngaderi Jl. RM. Kahfi I Rt. 005/06 No. 39 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan12630 Siti Chodijah Jl. RM. Kahfi I Gg. Pasir Rt. 002/06 Kel. Ciganjur - Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan12630 JUARI, SKM d/a. Puskesmas Batuwarno Jl. Raya Batuwarno – Karang Tengah Kec. Batuwarno Kab. Wonogiri Jawa Tengah 57674 Mediakom beberapa kali menyelenggarakan kuis di majalah tercinta ini. Memang kuis ini belum tersaji setiap terbit. Tapi redaksi selalu berusaha menyajikan Media Kuis ini lebih sering. Bagi pembaca yang terhormat, kuis ini bisa dianggap sebagai alat penguji pengetahuan sekaligus untuk bersenang- senang. Tapi, bagi redaksi, tujuan kuis ini adalah Selamat, 5 Pemenang Media Kuis Telah Terpilih mempererat ikatan antara redaksi dan pembaca Mediakom, sekaligus untuk mengukur penyebaran, keterbacaan, dan manfaat majalah ini bagi kita semua. Karena itu, hadiah bukanlah hal yang diutamakan dalam media kuis. Kendati hadiah bukan hal yang utama, redaksi tetap menyelenggarakan kuis ini secara profesional selayaknya kuis yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga besar untuk publik yang luas. MEDIAKUIS MAJALAH MEDIAKOM EDISI XXXV APRIL 2012 Pertanyaan: 1. Apa yang dimaksud dengan Risfaskes dan apa kepanjangan dari Risfaskes? 2. Apa tujuan dilaksanakannya Risfaskes? 3. Dalam program kesehatan dikenal dengan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), apa yang dimaksud dengan DBK? siapa yang berperan dalam penanggulangan DBK? Jawaban: 1. Apa yang dimaksud dengan Risfaskes dan apa kepanjangan dari Risfaskes? Jawab: Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI. 2. Apa tujuan dilaksanakannya Risfaskes? Jawab: Rifaskes dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkini tentang supply pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda), Puskesmas dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). Supply tersebut termasuk gedung, persediaan air bersih, listrik, kendaraan, peralatan, obat, Sumber Daya Manusia (SDM), pedoman, pelatihan, anggaran dan sebagainya yang dibutuhkan untukpenyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan di RSUPemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. 3. Dalam program kesehatan dikenal dengan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), apa yang dimaksud dengan DBK? siapa yang berperan dalam penanggulangan DBK? Jawab: DBK adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang buruk, masuk dalam kategori daerah terpencil, perbatasan, kepulauan terpencil/terluar, memiliki faktor sosial budaya yang berakibat buruk pada kesehatan, dan mengalami penyakit spesifik serta mempunyai nilai kemiskinan di atas rerata. Yang Berperan dalam penanggulangan DBK adalah institusi kesehatan dan adanya keterlibatan integral dari institusi terkait kesehatan (lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga profesi, lembaga kemasyarakatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat). MEDIAKUIS MAJALAH MEDIAKOM EDISI XXXVII SEPTEMBER 2012 Karena itu, ada upacara penyeleksian para pengirim jawaban dan memilih lima orang pemenang. Di bawah ini, semua proses kuis itu kami sajikan selengkapnya, mulai dari berita acaranya sampai dengan nama para pemenang. Sekali lagi selamat kepada dr.Donda Marion E.Purba,: Amalia, Ngaderi, Siti Chodijah, dan JUARI, SKM. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 61
  • 62.
    RESENSI U paya meningkatkan Umur HarapanHidup (UHH) menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Kementerian Kesehatan berupaya meningkatkan UHH dengan berbagai upaya kesehatan diantaranya dengan memberikan pelayanan gizi pada lansia. Berbagai penelitian telah dilakukan pada lansia menyimpulkan prevalensi 1) kurang energi (KEK), 2) kelebihan berat badan, 3) defisiensi besi, 4) defisiensi vitamin B6, B12 dandDefisiensi asam folat. Dari sumber lain (Jurnal of Nutrition 1999) menyatakan bahwa lanjut usia (60-75 tahun) di Indonesia mempunyai asupan energi rata-rata kurang dari kebutuhan. Data RISKESDAS 2007 menyebutkan prevalensi penyakit pada lanjut usia 55-64 tahun seperti: penyakit sendi, hipertensi, stroke, asma, jantung, diabetes, dan tumor. Dengan beban penyakit ini tentunya akan meningkatkan beban ekonomi keluarga, masyarakat dan negara. Layanan gizi sebagai salah satu bagian dari pelayanan kesehatan lanjut usia dapat dilakukan di semua tempat pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Agar tercapi tujuan E ndang Rahayu Sedianingsih, seorang pemimpin yang cepat, teliti, tepat dalam bekerja dan konsisten serta jujur dalam bersikap. Hal itu merupakan beberapa penilaian terhadap pribadi mantan Menteri Kesehatan yang bertugas dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu selama dua setengah tahun. Buku ini memuat tentang kesan mendalam dan sangat berarti yang dirasakan oleh para staf, teman sejawat, para tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan ibu Endang Rahayu Sedianingsih. Melalui buku ini terlihat keragaman kesan dengan beragam cara sapaan yang ditujukan kepada beliau. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa sederhana ini dilengkapi juga berbagai foto yang menarik hingga pembaca dapat mengenal sosok Endang Rahayu Sedianingsih dalam masa dua setengah tahun pengabdian sebagai Menteri Kesehatan. Informasi lebih lanjut tentang buku ini dapat menghubungi Pustakawanan Perpustakaan Kementerian Kesehatan pada nomor (021) 5223003, email: perpustakaan@kemkes.go.id, perpustakaan.depkes@gmail.com, facebook: Perpustakaan Kementerian Kesehatan, dan twitter: @depkeslib. Buku secara lengkap (full text) dapat dibaca atau diunduh melalui website: http:// perpustakaan.depkes.go.id. Nomor Klasifikasi : 612.3 Judul : Pedoman Pelayanan Gizi Lansia Impresum : Jakarta : Kementerian Kesehatan RI Direktora Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 2012 Kolasi : iv, 54 hlm,; 16 x 21 cm. ISBN : 978-602-235-039-2 Subyek : 1. NUTRITION 2. GERIATRIC – HEALTH SERVICES FORTHE AGED meningikatakan UHH yaitu meningkatkan status kesehatan lanjut usia agar sehat, mandiri dan produktif dengan pelayanan gizi yang bermutu. Untuk itulah diterbitkan buku Pedoman Pelayanan Gizi Lansia agar dapat bermanfaat oleh tenaga kesehatan di tempat pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas) dalam mengoptimalkan pelayanan gizi bagi lanjut usia yang selaras dengan program kesehatan lainnya. Buku ini seyogyanya juga disosialisasikan kepada masyarakat luas agar bisa dipahami dan dilaksanankan per individu. Kita harus sadari mau tidak mau atau suka tidak suka kita (setiap orang) akan mengalami lansia. Informasi lebih lanjut tentang buku ini dapat menghubungi Pustakawanan Perpustakaan Kementerian Kesehatan pada nomor (021) 5223003, email: perpustakaan@kemkes.go.id, perpustakaan.depkes@gmail.com, facebook: Perpustakaan Kementerian Kesehatan, dan twitter: @depkeslib. Buku secara lengkap (full text) dapat dibaca atau diunduh melalui website: http:// perpustakaan.depkes.go.id Nomor Klasifikasi : 610.69 Judul : Dua setengah tahun yang sangat berarti bersama Endang Rahayu Sedyaningsih Impresum : Jakarta, Kementerian Kesehatan RI Pusat Komunikasi Publik, 2012 Kolasi : 170 hlm, 21 x 21 cm ISBN : 978 – 602 -235-117-7 Subyek : 1. BIOGRAPHY 2. PHYSICIAN’S ROLE EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM62
  • 63.
    P encegahan dan penanggulangan kegemukan danobesitas perlu dilakukan sedini mungkin mulai dari usia muda. Kegemukan dan obesitas.. pada masa anak beresiko tinggi menjadi obesitas dimasa dewasa dan berpotensi mengalami penyakit metabolik dan penyakit degeneratif dikemudian hari. Kegemukan dan obesitas terjadi akibat asupan energi lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan. Asupan energi tinggi disebabkan oleh konsumsi makanan sumber energi dan lemak tinggi, sedangkan pengeluaran energi yang rendah disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik dan sedentary life style. Buku tersebut dapat menjadi acuan untuk memperoleh kesamaan pemahaman bagi semua pihak meliputi pemerintah pusat, daerah, institusi sekolah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan M asalah gizi yang dihadapi Indonesia saat ini sebagai negara yang sedang berkembang adalah gizi ganda yaitu gizi kurang termasuk pendek (stunting) dan gizi lebih termasuk obesitas. Kedua masalah ini berkaitan dengan meningkatnya Penyakit Tidak Menular, seperti penyakit jantung, pembuluh darah, kanker dan diabetes dan gangguan penyakit akibat metabolisme. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa penyakit tersebut di atas dapat diatasi dengan pola konsumsi makanan sehat dan aktivitas fisik yang cukup dan teratur, serta tidak merokok. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan Nomor Klasifikasi : 612.3 Judul : Strategi Nasional Penerapan Pola Konsumsi Makanan dan Aktivitas Fisik Untuk Mencegah PenyakitTidak Menular Impresum : Jakarta, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 2012 Kolasi : xvi, 50 hlm, 15 x 21 xm ISBN : 978 – 602 -235-037-8 Subyek : 1. NUTRITION POLICY 2. NON COMMUNICABLE DISEASES 3. NUTRITIONAL REQUIREMENTS para pengelola program terkait di semua sektor, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat , Organisasi Profesi bahkan dunia usaha, untuk memacu gerakan sadar gizi dan budaya beraktivitas fisik menuju manusia Indonesia yang prima. Informasi lebih lanjut tentang buku ini dapat menghubungi Pustakawanan Perpustakaan Kementerian Kesehatan pada nomor (021) 5223003, email: perpustakaan@kemkes.go.id, perpustakaan.depkes@gmail.com, facebook: Perpustakaan Kementerian Kesehatan, dan twitter: @depkeslib. Buku secara lengkap (full text) dapat dibaca atau diunduh melalui website: http:// perpustakaan.depkes.go.id. Nomor Klasifikasi : 612.3 Judul : Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kegemukan dan Obesitas pada Anak Sekolah Impresum : Jakarta, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 2012 Kolasi : vi, 40 hlm,; 15 x 21 cm. ISBN : 978 – 602 -235-038-5 Subyek : 1. OBESITY 2. OBESITY PREVENTION 3. CHILD OBESITY pencegahan dan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada anak sekolah. Dalam buku ini membahas pola hidup sehat mencegah kegemukan, penemuan dan tatalaksana kasus, serta monitoring dan evaluasi. Terdapat lampiran mengenai menu seimbang pada anak usia sekolah umur 6-9 tahun dan cara pencegahan kegemukan melalui aktivitas fisik. Informasi lebih lanjut tentang buku ini dapat menghubungi Pustakawanan Perpustakaan Kementerian Kesehatan pada nomor (021) 5223003, email: perpustakaan@kemkes.go.id, perpustakaan.depkes@gmail. com, facebook: Perpustakaan Kementerian Kesehatan, dan twitter: @depkeslib. Buku secara lengkap (full text) dapat dibaca atau diunduh melalui website: http://perpustakaan.depkes.go.id EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 63
  • 64.
    Kultur Masyarakat PapuaSudah LebihBaik 64 EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
  • 65.
    65EDISI 37 ISEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
  • 66.
    66 EDISI 37I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM
  • 67.
    L ewat Posyandu danbeberapa kegiatan berbasis masyarakat seperti mobile clinic yang dilakukan Hendrik Manggaprow, SKM Nutrisionis Puskesmas Malawei, Kota Sorong, Papua Barat terpilih menjadi Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2012. Keterlibatannya dalam bidang perbaikan gizi, baik promotif dan preventif , membuahkan hasil yang memuaskan sehingga derajat kesehatan khususnya gizi meningkat. “Melalui Posyandu, program perbaikan gizi bisa diterapkan, namun masih banyak yang tidak mau membawa anak balitanya ke Posyandu, itu kendalanya”, ujar Hendrik. Putera daerah Papua ini mengaku sulit untuk merubah perilaku masyarakat Papua yang masih tradisional dan heterogen. Namun, dengan pendekatan secara kultur budaya, Hendrik pelan-pelan merubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Terbukti saat ini tingkat perbaikan gizi di Kota Sorong meningkat dan an- gka kematian Ibu dan Anak berkurang. Pemberian ASI Ekslusif dan pembentukan Desa/Kelurahan Siaga pun menjadi pendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Papua Barat, sehing- ga kultur masyarakat Papua Barat sudah lebih baik.“Kalau budaya kami itu untuk Ibu hamil dilarang makan ikan, nanti anaknya cac- ingan”, jelas Hendrik. Selain kendala budaya, mata pencarian masyarakatnya sebagai petani sehingga mereka cenderung tidak membawa balitanya ke Posyandu, karena anak balita mereka diajak serta untuk bekerja ke ladang/sawah. Hendrik terus berupaya untuk mengaktifkan Posy- andu agar gizi bayi dan balita di Kota Sorong menjadi lebih baik. “Tiap hari Posyandu, kami kesulitan menghubungi mereka karena anaknya dibawa mencari pencarian untuk mencukupi kebutuhan mereka. Upaya peningkatan kesehatan tidak hanya bertumpu pada kewa- jiban pemerintah dan tenaga kesehatan saja, tapi perlu kerjasama lintas sektor dan lintas program, serta masyarakat. Begitu pula kerjasama antar profesi kesehatan dokter, perawat, SKM, bidan, dan lainnya agar program-program kesehatan yang ada dapat berjalan sinergis. Komunikasi yang tidak sinergis antara profesi kesehatan menjadi penyebab beberapa program kesehatan sep- erti BOK, Jampersal, dan Jamkesmas tidak berjalan sebagaimana mestinya.“Sepulanganya dari sini, saya berencana untuk mencoba memprakarsai kerjasama lintas sektor dan lintas program menjadi lebih baik lagi”, rencana Hendrik. Terpilih menjadi Tenaga Kesehatan Teladan, Hendrik merasa ba- hagia luar biasa karena selama ini dia hanya melihat pemilihan Nakes Teladan ini melalui media cetak dan elektronik. Pengabdi- annya selama 16 tahun menjadi Nakes membuahkan hasil yang baik .“Saya merasa luar biasa terpilih jadi nakes teladan ini karena bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan Presiden dan Menkes, ini membanggakan dan memotivasi dalam bekerja nanti”, kesan Hendrik. (Eci) Hendrik Manggaprow EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 67
  • 68.
    S uara gelisah, nadabicara tergesa-gesa dan ngos- ngosan. Ia menjawab pertanyaan lawan bicara diujung hp nya. Mahasiswi pasca sarjana FKM UI ini sedang panik mempersiapkan ujian sidang tesis, dua jam kemudian. Karena masih ada satu penguji yang belum mendapat naskah tesisnya. Hanya ucapan maaf, maaf dan maaf. Walau ucapan itu telah berulang kali sejak satu minggu sebelumnya. Penguji itu termenung di halte UI kurang lebih dua jam menunggu kehadiran tesis yang dijanjikan mahasiswi tersebut, “kami sedang memfoto copy pak”, ucap mahasiswi yang bernama lengkap Sarma Eko Natalia Sinaga itu, melalui hp-nya. Halte UI, waktu itu penuh mahasiswa yang sedang menunggu bus kampus antara jemput. Satu persatu, mahasiswa habis, tinggalah seorang penguji sendiri menunggu tesis. Satu jam, dua jam, dua setengah jam, mahasiswi tersebut selalu rajin mengirim sms, mohon sabar pak, saya sedang menyiapkan foto copynya.“Oke, saya masih menunggu di halte UI”, begitu jawab penguji tersebut melalui sms. Waktu telah menujukan pukul 14.30, tiga puluh menit lagi waktu sidang tesis dimulai. Pengujipun mulai gelisah. Melihat-lihat setiap ada wanita yang mendekat, mungkin dia yang bernama Sarma, mahasiswi yang dinanti. Ternyata mendekat berulangkali, bukan Sarma juga. Maklum, penguji dan mahasiswi belum saling mengenal wajah. Tiba-tiba hp penguji itu berdering, maaf pak, kata Sarma diujung telepon.“ Bapak masih di halte UI ?, masih jawab penguji itu. Maaf pak, batery hp saya habis, khawatir susah komunikasi, kata Sarma penuh cemas.“ Saya segera temui bapak, menyerahkan tesis”kata Sarma lagi. Tiga puluh menit berlalu, tak ada berita, smspun tidak. Penguji itu mulai gelisah dengan perasaannya sendiri. Jadi ujian apa enggak, pertanyaan itu bergejolak dalam dada. Kapan bacanya ? Bagaimana mau menguji dengan baik, bila bacapun belum sempat, karena tesis belum diterima. Penguji itu berdiri, melongok, duduk, begitu seterusnya, menunggu kepastian di halte UI. Lima belas menit, sebelum pukul 15.00 yang dijanjikan pelaksanaan ujian, sms dari Sarma masuk ke penguji itu dengan berita“ Pak, saya sudah sampai diruang ujian gedung FKM UI lantai 2 kamar 202, ditunggu. tanks”. Seperti disambar petir, membaca berita itu. Dalam hati, penguji itu berkata, minta tolong mendampingi sidang tesis kok begini, mengapa tidak meminta menunggu di ruang ujian dari tadi, sehingga tidak saling tunggu dan kucing-kucingan begini ? bisikan hati sang penguji makin kesal. Panas, capek dan seperti dipermainkan si mahasiswi. Tapi, dalam sekejab sang penguji menyadari, bukan mahasiswi saja yang menghadapi ujian, tapi penguji juga sedang di uji. Luluskah dalam ujian di halte UI ini ?, pertanyaan besar penguji itu. “Bila saya kecewa, lalu pulang, maka gagalah saya sebagai penguji. Sudah menyiapkan waktu, tenaga, perasaan dan segalanya, kemudian pulang, tanpa karya nyata yang sungguh mulia“mendampingi ujian tesis seorang mahasiswi. Pada waktu itu, mungkin Sarma ada kendala lain dibalik kejadian ini semua. Sayang, Ia tak sempat menyampaikan. Biarlah waktu yang menjadi saksi atas cerita yang mengharu biru ini”, begitu bisik hati sang penguji. Menunggu ojek, tak ada yang lewat, mobil bus kampus lebih lama lagi, padahal waktu sudah deadline. Dengan langkah gontai, berjalan kaki menuju gedung FKM UI. Lima belas menit kemudian sampai di ruang sidang itu. Ternyata, belum ada siapa- siapa, kecuali si Sarma yang sedang sibuk menyiapkan LCD untuk memaparkan tesisnya. Mohon maaf pak, mohon maaf. Secepat kilat, Sarma menyerahkan tesis itu kepada sang penguji. Sambil berkipas-kipas kepanasan, penguji itu bertanya, dimana penguji yang lain ?, karena ada 5 orang penguji. Sarma menjawab, belum datang pak, sementara pembimbing masih kena mecat dalam perjalanan.“Kalau begini caranya, walau saya belum membaca tesis, saya telah lulus sebagai penguji, minimal lulus menepati waktu”, bisik penguji itu dalam hati. Singkat cerita, penguji satu persatu bergantian bertanya dan klarifikasi. Kebetulan penguji yang belum sempat membeca tesis, mendapat giliran kedua, setelah penguji yang pertama membahas dari A sampai Z. Penguji kedua, hanya mengatakan, berhubung belum sempat membaca tesis, saya hanya meminta penjelasan karena temanya sangat menarik“ perilaku sex pra nikah mahasiswa kesehatan di kampus x”, diantara hasil penelitianya, 60 persen pernah melakukan perilaku sex pra nikah. Sungguh mengagetkan...! Setelah sidang selesai, Sarma mendapat nilai B+. Ternyata, kontribusi terbesar nilai tersebut berasal dari penguji yang belum sempat membaca tesis, mengapa tidak sebaliknya ? Disinilah letak ujiannya. Karena, ujian itu telah selesai saat menunggu di halte UI yang panas dan menjengkelkan, bukan di ruang sidang yang dingin dengan hidangan nasi book, minuman ringan dan buah segar. Bila sidang di halte UI lulus, mengapa tidak memberi nilai yang terbaik untuk orang lain diruang sidang yang menyenangkan ? Toh mereka sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, dengan segenap kemampuan. Adakah sidang tesis di halte UI yang lebih dramatis lagi ? Ujian Tesis di Halte UIOleh: Prawito LENTERA EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM68
  • 69.
    EDISI 37 ISEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 69
  • 70.
    LENTERA EDISI 37 ISEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM70
  • 71.
    Galau Oleh: Prawito S uatuhari, saya pulang dari kantor sudah selepas isya, lebih panjang dari jam kerja normal. Saya naik kereta commuter line dari stasiun Manggarai Jakarta, tujuan stasiun Kranji, Bekasi. Ketika itu seluruh kursi sudah penuh terisi. Lalu, saya pindah ke bagian atau tempat yang banyak orang berdiri, dekat pintu. Sebenarnya, naik kereta berdiri adalah hal biasa. Justru kalau seseorang sampai dapat duduk, itu luar biasa hebat. Sebab, kereta termask moda transportasi favorit bagi masyarakat Jabodetabek. Karena itu, berdiri adalah hal yang lumrah, juga bagi para penumpang lain. Karena penumpang padat, jarak antara penumpang jadi dekat satu sama lain. Dengan begitu, secara tak sengaja, bisa menghasilan perbincangan ringan dengan penumpang lain. Pembicaraan ini mengalir begitu saja. Ngalor-ngilur. Saya bicara dengan seorang laki-laki yang berdiri di samping. Ia bekerja di badan publik milik pemerintah. Teman ngobrol ini awalnya mengomentari hasil pemilukada DKI Jakarta. Berikutnya, tanpa ada angin dan gerimis, tiba-tiba berkata,“Saya galau, bagaimana cara mendapat rezeki yang halal? Rezeki yang haram saja susah!”Kalimat itu meluncur bagitu saja dari bibirnya. Bagaimana rezeki haram itu diperoleh? Tanyaku menelisik.“Terus terang,”kata teman ngohbrol ini,“Saya katakan sejujurnya, saya selalu membohongi orang yang saya layani, untuk mendapatkan sejumlah rupiah. Sebab, mereka lebih menyukai kebohongan dari pada kejujuran. Pernah saya jujur, tapi tak mendapat tambahan rupiah sedikit pun. Mereka tak memberi imbalan atas jasa-jasaku. Kering!!!” Dia melanjutkan lagi: Jujur saja, saya dalam sepekan harus mendapat uang satu juta rupiah untuk operasional kerja. Naik kereta, ojek, dan angkutan kota lainnya. Bila tak terpenuhi dana sebesar itu, praktis tak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sayang, sebelum saya sempat mengomentari kegalauan tersebut, commuter line sampai stasiun Kranji. Saya pamit perpisahan dengan nara sumber tersebut, tanpa tanggapan dan komentar sedikit pun. Saya hanya menjadi pendengar yang baik. Pertanyaanya, menagapa dia galau? Padahal, materi tambahan yang diinginkan sebesar Rp 1 juta per minggu atau Rp 4 juta per bulan itu selalu terpenuhi untuk biaya operasional bekerja setiap hari. Lalu, apa penyebab kegalauan itu? Galau, yakni nuansa batin seseorang yang merasa tidak nyaman, tidak tenang, dan tidak damai. Juga merasa gelisah. Seringkali, orang yang galau tidak itu tidak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba galau. Bahkan sering galau berkepanjangan. Kemudian berusaha mencari pelipur kegalauan, hilang sebentar, lalu galau kambuh kembali, sepanjang kehidupannya. Motivasi bekerja untuk mendapat sejumlah uang. Kemudian, uang itu didapat. Mengapa masih galau?. Apakah kalau tak mendapat sejumlah uang yang diinginkan masih galau? Tambah galau. Atau galaunya hilang? Kalau kita pikir-pikir, sesungguhnya galau itu disebabkan pertengakaran batin, antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah. Fitrah manusia itu suci, baik, lurus, dan benar. Bila manusia memasukkan makanan haram atau melakukan perbuatan buruk, jahat dan maksiat, akan bertentangan dengan nilai fitrah kemanusiannya, kemudian terjadilah kegalauan. Secara fitrah, hak dan batil tak akan mungkin bersahabat dan berkolaborasi. Ia akan terus bertentangan. Untuk itu jauhkan segala macam keburukan bersemayam dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kurangi sedikit-demi sedikit kebiasaan buruk dalam hidup, ganti dengan kebiasaan baik, walau awalnya terasa pahit. Memang, obat itu terkadang terasa pahit. Tetapi, setelah hilang rasa pahitnya, ia akan berubah menjadi manis. Merasakan nikmatnya manis, karena sudah terbiasa dengan yang baik-baik. Bila kebaikan sudah menjadi kebiasaan, secara otomatis akan menyingkirkan hal-hal buruk. Semakin sibuk dengan kebaikan, semakin sempit kesempatan berbuat buruk. Sebab itu, sibukkan dengan banyak kebaikan. Insya Allah tenang, kegalauan hilang. Wallahua’alam. EDISI 37 I SEPTEMBER I 2012 MEDIAKOM 71