Dokumen tersebut membahas dasar hukum dan teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan, mulai dari peraturan yang mengatur tunjangan kinerja, ketentuan pemotongan tunjangan untuk berbagai hal seperti cuti dan hukuman disiplin, serta prosedur pengajuan tunjangan kinerja susulan atau kekurangan. Dokumen juga membahas rencana pengembangan aplikasi

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja
Berdasarkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2020
Juwan Alfauz, SE, MM
Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Dasar Hukum Pembayaran
Tunjangan Kinerja

3. Dasar Hukum Pembayaran Tunjangan Kinerja
● Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya
● Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

4. Dasar Hukum Pembayaran Tunjangan Kinerja
● SK KMA Nomor 209 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya;
● SK KMA Nomor 210 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja
Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
● Surat Keputusan Sekretaris MA Nomor 578 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

5. Dasar Hukum Pembayaran Tunjangan Kinerja
● Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

6. Pemotongan Tunjangan Kinerja

7. Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2020
● Tukin diberikan setiap bulan, berdasarkan
kelas jabatan pada SK KMA Nomor 210
Tahun 2020
● Tidak diberikan kepada
○ pegawai yang tidak mempunyai jabatan
○ diberhentikan sementara
○ Non-aktif
○ diberhentikan dari jabatan
○ Cuti di luar tanggungan negara
○ Diperbantukan pada instansi lain
● Dihitung dari
○ kehadiran kerja : Kehadiran kantor, dan
rekap terlambat/pulang awal bukan karena
alasan dinas
○ capaian kinerja
● Kehadiran kerja oleh mesin fingerprint,
atau manual bila fingerprint rusak, belum
terdaftar, bencana alam, tidak
memungkinkan memasang mesin
fingerprint

8. Pemotongan pada Perma Nomor 3 Tahun 2020
● Tidak masuk kerja tanpa alasan sah
(alasan sah adalah cuti)
● Terlambat/pulang awal bukan karena
alasan kedinasan
● Hukuman disiplin
● Tidak absen masuk/pulang
● Diberhentikan sementara
● Tugas Belajar/Izin Belajar masih
menggunakan KMA 71/69 / Peraturan
BKN no 4 tahun 2013
● Tidak ada presensi upacara
Hukuman Disiplin
● Peringatan Tertulis pertama, kedua, ketiga
dihilangkan (1 bulan)
● Disiplin Ringan
● Disiplin Sedang, berubah menjadi 6, 9, 12
bulan
● Disiplin Berat, berubah menjadi 12, 15, 18
bulan

9. Pemotongan pada Perma Nomor 3 Tahun 2020
Cuti :
● Cuti sakit (berubah)
● Cuti Melahirkan (berubah)
● Cuti alasan penting (berubah)
● Cuti Besar (berubah)
Capaian Kinerja :
● Cukup 25%
● Kurang 50%
● Buruk 75%
● Terlambat (25%) (SK Sekma 578 2020)

10. Pemotongan pada Perma Nomor 3 Tahun 2020
● Perma 3 memungkinkan pegawai yang cuti besar dan cuti melahirkan tetap mendapatkan
tunjangan kinerja
● Cuti Besar dan Cuti Melahirkan dipotong sebesar 40%,60%,80%, sehingga ada sisa tunjangan
kinerja

11. Teknis Lainnya pada Perma Nomor 3 Tahun 2020
● Perubahan jabatan diajukan bulan berikutnya
● CPNS mendapat 80% per TMT CPNS, 100% per TMT PNS
● Struktural dari Hakim dapat memilih Jabatan

12. Teknis PerhitunganTunjangan Kinerja

13. Surat Edaran Sekretaris MA nomor 9 2020
● Tidak absen masuk dan tidak absen pulang dianggap tidak masuk kerja
(5%)
● Cuti melahirkan anak pertama s.d anak ketiga adalah Cuti melahirkan dari
mulai menjadi CPNS
● Cuti melahirkan dan Cuti besar dihitung :
○ 2% perhari untuk bulan pertama
○ 3% perhari untuk bulan kedua
○ 4% perhari untuk bulan ketiga

14. Pembayaran tukin reguler
● Dimulai bulan Oktober 2020
● Setiap pegawai disesuaikan dengan jabatan baru di SK KMA 210 2020 mulai akhir
spetember 2020
● Mulai mengisi menu laporan kinerja terhitung September 2020
● Surat Edaran Sekretaris MA nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Work From Home dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Hakim dan Aparatur di
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.pada Masa
Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19).
● WFH diberlakukan apabila ada peraturan daerah bahwa wilayah satker termasuk
zona merah;

15. Analisis Pengajuan Tukin LS Pegawai

16. Kendala
● Nomor rekening, nama rekening, dan kode bank span rekening tukin tidak
sesuai dengan rekening gaji;
● Pendaftaran supplier tidak terkoneksi antara KPPN;
● Penolakan supplier karena nama pegawai berbeda dengan nama di
rekening;
● Update manual di aplikasi Komdanas
● Data pegawai ganda

17. Solusi
● Pastikan bahwa rekening tukin sama dengan rekening gaji;
● Apabila ada perubahan rekening, pastikan rekening tersebut sukses
menerima rekening gaji;
● Ketika download berkas tukin, periksa :
○ Lembar rekening pegawai apakah sudah sesuai
○ Jumlah pegawai pada tanda terima tukin;
○ Lembar perubahan rekening pegawai (apabila rekening diupdate, akan
masuk lembar ini, meskipun tidak ada perubahan)
○ Kesamaan jumlah netto bruto tanda terima dan kwitansi;
○ Kwitansi tidak dibuat lagi karena tukin langsung ke pegawai, tidak ke
bendahara;

18. Pengajuan tukin susulan/kekurangan

19. Syarat susulan/kekurangan
● Susulan merupakan tukin pegawai yang berhak diterima namun tidak bisa dibayarkan secara penuh pada
tepat waktu;
● Kekurangan merupakan tukin pegawai yang berhak diterima namun baru dibayarkan sebagian;
● Hak atas tukin pegawai sama dengan hak yang diterima pada pengajuan reguler;
● Perbedaan antara susulan/kekurangan dengan reguler adalah perbedaan nominal disebabkan oleh :
○ Keterlambatan input SK, SPMT, SPMJ;
○ Kesalahan penginputan absen;
○ Kesalahan lainnya yang tidak disengaja;
● Susulan/kekurangan hanya bisa diajukan satu kali untuk setiap bulan yang diajukan;
● Melampirkan Absensi dan tanda terima bulan yang diajukan kekurangannya;
● Melampirkan dokumen lain yang menyatakan adanya kekurangan atas hak pegawai :
○ SK
○ SPMT
○ SPMJ
○ Koreksi Absensi

20. pengembangan aplikasi Komdanas

21. Kondisi Komdanas saat ini
● Telah berjalan selama 12 tahun;
● Tidak sesuai dengan tuntutan kerja saat ini;
● Belum memanfaatkan teknologi terbaru;
● Keamanan data ;
● Manajemen pengguna;

22. Pengembangan Komdanas
● Akan dirubah menjadi Integrated Databank For Efficient Workflow, Analysis,
And Reporting Of Budget And Financial Spending
● Disingkat iDewaruci;
● Menggunakan artificial Intellegence untuk memeriksa berkas dan dokumen;
● Manajemen pengguna yang lebih efisien;
● Integrasi dengan aplikasi lain;
● Pengembangan dari awal menggunakan framework dan teknologi terbaru;

23. Terima Kasih
Juwan Alfauz
0818 0909 5151