Dokumen ini membahas tentang prosedur dan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mengatasi masalah lingkungan di Indonesia. KLHS diterapkan sejak 2007 sebagai respons atas keterbatasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menangani isu lingkungan secara komprehensif. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai peraturan dan kebijakan terkait pelaksanaan KLHS oleh pemerintah daerah dan pentingnya partisipasi pemangku kepentingan.

1. Modul
PENGANTAR KLHS

2. 1
10. Tahapan Pelaksanaan KLHS
9. Tipologi KLHS
8. Muatan KLHS
7. Obyek KLHS
6. Ranah KLHS
5. Evolusi Paradigma KLHS
4. Kaidah Pelaksanaan KLHS
3. Definisi KLHS
2. Landasan Hukum KLHS
1. Mengapa KLHS?

3. 1
Telah banyak upaya pencegahan dan
penanggulangan
kerusakan linkungan, namun laju pengrusakan
lingkungan hidup di tingkat global justru
meningkat.AMDAL tidak mampu mengatasi semua
permasalahan
atas.
Masalah lingkungan hidup bersifat lintas batas,
lintas sektor, lintas pemangku kepentingan,
maka diperlukan kejasama antar berbagai pihak.
di
Maka perlu dikembangkan pendekatan baru yang
mampu
mendeteksi permasalahan pada tingkat hulu
(kebijakan,
rencana, program) - KLHS

4. 1
KLHS telah diadopsi oleh banyak negara, diantaranya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uni-Eropa: 27 negara (EU Directive No. 2001/42/CE)
Afrika: Ghana, Kenya, Mesir, Botswana
Amerika Utara: Canada, USA
Amerika Latin: Brazil, Peru
Selandia Baru
Asia: China, Vietnam, Kamboja, Indonesia

5. 1
KLHS telah dilaksanakan dalam penyusunan
berbagai
rencana, dan program
kebijakan
,










Perjanjian internasional
Privatisasi
Program Operasi Terstruktur
(Transportasi)
Anggaran Nasional
Rencana Investasi Jangka Panjang
Proposal Legislasi
Kebijakan Global dan Sektoral
Kebijakan Strategi Pengentasan
Kemiskinan
Penataan Ruang dan Perencanaan Tata
Guna
Perencanaan Sektoral (pertanian,
pariwisata,
Tanah
pertambanga
n,

6. 1

7. 1

8. 1
Sejak 1996, Pemerintah menyadari kelemahan
AMDAL
Di Era Otda, kerusakan & pencemaran lingkungan justru
meningkat.2006, KLH – Bappenas – Kemendgri bersinergi
mengembangkan &
menerapkan KLHS pada Kebijakan, Rencana, Program2007, KLH menyusun Konsepsi Arah Kebijakan KLHS di
Indonesia.2007, Ditjen Bina Bangda melakukan uji-coba penerapan
KLHS di
berbagai Daerah.
2009, UU No.32, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2011, KLH mengeluarkan Permen LH tentang Pedoman Umum
KLHS
2012, Kemendagri mengeluarkan Permendagri tentang
Tahapan &
Tata Cara Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJPD &
RPJMD.

9. 1
o Penyusunan pokok-pokok kebijakan PSDA-LH bidang energi (KLH 2004)
o Penyusunan RTRW Kabupaten dan Kota (Kemendagri)
o Kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning)
Sumber: KLH 2008
BEBERAPA CONTOH KLHS DI INDONESIA
KLHS
Kebijakan
o Penyusunan pokok-pokok kebijakan PSDA-LH bidang air (KLH 2004)
KLHS
Rencana
o Penyusunan RPJPD & RPJMD (Kemendagri)
KLHS
Program
o Penyusunan pokok-pokok kebijakan PSDA-
o National Urban Environmental Strategy (BAPPENAS 2005)
o Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD [CEPP-SENRA] (BAPPENAS 2006)
KLHS
Regional
o Kawasan Andalan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek)
(KLH 2007)
KLHS Sektor
o Pengembangan Sumberdaya Air DAS Citarum
o Pembangunan Jaringan Jalan Sumatera Barat

10. 1
2. RTRW Kabupaten Kubu Raya
3. Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau
4. Pengelolaan DAS Kapuas, Provinsi Kalbar
4. Pengembangan Metro Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
KLHS OLEH DITJEN BINA BANGDA
2007 1. Rencana Reklamasi Padang Bay City
2008
1. RTRW & RPJP Kota Serang
2009
1. RPJM Kota Serang
2. RPJM Kabupaten Kubu Raya
4. 3-Mega Proyek Kota Padang
2010
1. RTRW Provinsi Sumatra Barat
2. Rekonstruksi & Rehabilitasi Kota Padang
3. SD Air Provinsi Bali
5. DAS Amandit Kab Hulu Sungai Selatan
6. RTRW Kota Banjarbaru
2011
1. RTRW Provinsi Jambi
2. Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Provinsi Kalimantan Barat
3. Evaluasi RJPM Provinsi Jawa Tengah
5. RPJM-RTRW Provinsi Sulawesi Tengah
6. RTRW Provinsi Sulawesi Utara

11. 1

12. 2
Pemerintah daerah wajib membuat KLHS
dalam
penyusunan atau evaluasi:• Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta
rencana
rincinya, rencana pembangunan jangka panjang
(RPJP), dan rencana pembangunan jangka
menengah
(RPJM) nasional, provinsi, dan/atau
kabupaten/kota;
dan
Kebijakan, rencana, dan/atau program yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko lingkungan
•
Pasal 15 ayat (1) dan (2), UU 32/2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

13. 2
Rancanga
n perme
n
dagri
(1) Gubernur dan Bupati/Walikota
wajib
dan RPJMD.
Bupati/ Walikota mendelegasikan kepada
SKPD yang membidangi urusan
perencanaan dan pengendalian
pembangunan.
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko
Bupati/Walikota
mendelegasikan
bersangkutan.
(3) Dalam melaksanakan KLHS Renstra
SKPD yang
lingkungan hidup, Gubernur dan
pelaksanaannya kepada kepala SKPD yang
melaksanakan KLHS dalam penyusunan
RPJPD (2) Dalam melaksanakan KLHS,
Gubernur dan

14. 2
Perubahan
iklim;
Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan
keanekaragaman hayati;
Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana
banjir;
Longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan
lahan;
Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya
alam;
Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau
lahan;
Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya
keberlanjutan
Peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan
manusia.
penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau

15. 3
“Rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah
kebijakan, rencana, dan/atau program”
dan/atau
Pasal 1, UU 32/2009 tentang
Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

16. 3
memenuhi kaidah-kaidah
ilmiah
(kerangka logika
dan konsistensi)
Sistematis
menelaah seluruh
aspek
terkaitMenyeluruh
Para pemangku kepentingan
terlibat
sejak pengumpulan data/ informasi

proses pengambilan keputusan
Partisipatif

17. Kese
3
Setidaknya meliputi prinsip:
Interdependency
saling ketergantungan/keterkaitan antar
wilayah, sektor, tingkat pemerintahan,
pemangku kepentingan
Equilibriu
m imbangan antara kepentingan ekonomi,
sosial
budaya, lingkungan
Justic
e Keadilan, anntar
kelompok
masyarakat dan
generasi
Dirangkum dari berbagai sumber

18. 3
1 berkelanjutan telah dimasukkan dalam
proses
upaya meminimalkan potensi pengaruh
negatif
2
Memastikan bahwa prinsip-prinsip
pembangunan
penyusunan RPJPD dan RPJMD
Meningkatkan kualitas RPJPD dan RPJMD
sebagai
dan/atau risiko pelaksanaannya terhadap
kondisi
lingkungan hidup

19. 4
Fokus pada tujuan
Evaluasi diri Decision
relevant
Iteratif Terpadu
Akuntabel Transparan
Partisipatif

20. 5
Dimensi Waktu
terpadu terhadap
keberlanjutan
Plus telaah secara
prospek & jaminan
pembangunan
Plus telaah dampak
akibat kelimpahan
SDA, jasa
lingkungan &
konservasi
Menelaah dampak
lingkungan dari
kebijakan, rencana
atau program dgn
berorientasi analisis
spt AMDAL
KLHS sebagai Kajian
Terpadu untuk
Jaminan
Keberlanjutan
KLHS untuk
Keberlanjutan
Pengelolaan SDA
KLHS Tahap Awal
Pengembangan dan
Penggunaan

21. 6
Perbedaan KLHS vs AMDAL Berdasarkan Ranah
Proyek
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
AMDALKLHS Kebijakan
KLHS Tata Ruang KLHS Sektor
KLHS Regional / Program
Partidario (2000, 2003)
ProyeKebijakan Rencana Program
KAJIAN LINGKUNGAN

22. 6
Kebijakan ● Kebijakan Sumber Daya Air Pulau Bali
● Kebijakan Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau
● RPJP Nasional
● RPJP Daerah
Tata Ruang ● RTRW Nasional
● RTR Pulau (Sumatera, Jawa, dst.)
● RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota
● RDTR Kabupaten/Kota
● RTR Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota
Sektor ● Kebijakan & Program Pembangunan Sistem Transportasi
● Kebijakan & Program Pengelolaan Sumberdaya Air
Regional/Program ● Kebijakan & Program Pengembangan DAS
● Kebijakan Pengembangan Kawasan JABODETABEKJUR
● RPJM Nasional
● RPJM Daerah
RANAH KLHS

23. 6
dan operasi
ATRIBUT KLHS AMDAL
Kebijakan, Rencana & Program ProyekLevel Keputusan
Karakter/Sifat Strategik, visioner, konseptual Segera, operasional
Output Umum/garis besar Rinci/detil
Alternatif
Alternatif regulasi, teknologi, fiskal, atau
kebijakan ekonomi
Alternatif lokasi, disain, konstruksi,
Dimensi Waktu Jangka menengah s/d panjang Jangka pendek s/d menengah
Dampak Makro, kumulatif Mikro, terlokalisir
Sumber Data
Laporan pembangunan berkelanjutan,
Neraca Lingkungan Hidup
Hasil survey lapang, analisis sampel
Kedalaman Kajian Lebar, tidak terlampau dalam Sempit, dalam, dan rinci
Tipe Data Lebih banyak bersifat kualitatif & sekunder Lebih banyak kuantitatif dan primer
Akurasi kajian Ketidakpastian lebih tinggi Lebih akurat
Fokus
Agenda keberlanjutan, berupaya untuk
memitigasi dampak dan/atau risiko
lingkungan
Kajian dampak penting,
pengelolaan & pemantauan dampak
lingkungan

24. c. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi;
d. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi;
d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten/Kota;
e. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten/Kota;
7
sesuai dengan urusan pemerintah
Obyek KLHS Provinsi Objek KLHS Kabupaten/Kota
a. Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi;
b. Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi
e. Kebijakan, rencana, dan/atau
program sesuai dengan urusan
pemerintah provinsi yang
berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau resiko lingkungan hidup.
a. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota;
b. Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota;
c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota;
f. Kebijakan, rencana, dan/atau program
kabupaten/kota yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau resiko
lingkungan hidup.

25. 7
Rencana Pola
KLHS RPJPD RPJMD RTRW
KEBIJAKAN
 Visi dan Misi
 Sasaran Pokok
& Arah
Kebijakan
-
-
• Visi dan Misi
• Tujuan dan Sasaran
• Strategi dan Arah
Kebijakan
-
• Kebijakan Umum dan
Program Pembangunan
Daerah
• Indikasi Rencana
Program Prioritas
Tujuan, Kebijakan
dan Strategi
(Ranperda)
Rencana Struktur
Ruang dan
Ruang (Ranperda)
Indikasi program
(Dokumen Teknis
RTRW)
RENCANAPROGRAM

26. UU No. 25/2004
tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
UU No. 26/2007
tentang
Penataan
Ruang
Rencana
Pembangun
an
Konsultasii
(Musrenban
g)
Rencana Tata Ruang
Nasional
(Permen No.
26/2008)
Rencana Tata Ruang Kepulauan
(Perpres)
Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata
Ruang
ProvinsiPerpres tentang Rencana Tata
Ruang
Kawasan Strategis
Nasional
Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata
Ruang
DaerahProgram-program Sektoral
Zonasi
Peraturan
Kebijakan
Rencana Strategis Rencana Aksi Pemerintahan
Instrumen Pengontrol
Insentif/Disinsentif
Perpajakan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus
Hirarki
Dokumen
Perencanaa
n
Hirarki Penataan Ruang

27. 8
Pasal 16 UU No. 32/2009, muatan KLHS antara lain:
kapasitas daya dukung & daya tampung lingkungan hidup
untuk pembangunan
perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
kinerja layanan/jasa ekosistem;
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
tingkat kerentanan & kapasitas adaptasi thd perubahan
iklim;
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

28. 9
Tipolo
gi
Berdasark
an
Metod
e
 Keterbatasan waktu dan sumberdaya;
cukup;Situasi darurat.
• Tersedia data dan informasi yang cukup;
metode yang canggih/rumit
oleh para ahli
Pilihan
Kajian
Pertimbangan
Cepat/
Quick
Appraisal
Proses penilaian satu isu
berdasarkan pertimbangan
ahli; Umumnya cenderung
kualitatif
 K,R,P membutuhkan penilaian yg cepat;
 Tekanan publik; Tidak tersedia data yang
Semi Detil
Penilaian berdasar data dan
informasi yang lebih akurat,
dapat bersifat kuantitatif
• K, R,P memerlukan masukan segera;
• Tekanan publik tidak besar
Detil
• K,R,P yang kompleks dan cukup waktu
untuk menyusunnya;
• Tersedia data dan sumberdaya melimpah;
• Tersedia ahli yang dapat mengerjakan;
• Tidak ada tekanan publik untuk disusun
secara cepat
Penilaian menggunakan
dan hanya dapat dilakukan
Deskripsi Umum

29. 9
SEB 1. Sumatera Barat
NO. O4/MENLH/12/2010
melaksanaka
n
KLH
S
dala
m
RTR
W
dan
QUICK
APPRAISAL
PERMEN LH
NO. 27/2009
PERMEN LH
NO. 9/2011
Metode QUICK APPRAISAL tidak sesuai untuk KLHS RPJPD, RPJMD, RTRW
29 DESEMBER
2010
Menteri meminta Kepala Daerah untuk
RPJMD
1. RTRW
• RTRW yang sedang dalam
proses penyusunan
• RTRW yang sudah diajukan ke
BKPRN
• RTRW yang sudah diperdakan (pada
wak peninjauan kembali)
• Rencana Rinci Tata Ruang
2. RPJMD yang dalam proses
penyusunan
tu
9 (SEMBILAN) PROVINSI
2. Bengkulu
3. Kalimantan Tengah
4. Kalimantan Selatan
5. Banten
6. DKI Jakarta
7. Gorontalo
8. Jawa Timur
9. Nusa Tenggara Timur
NO. 660/51113/SJ

30. 9
Terpadu
(Integrated
Menyatu
(Embedded)
RPJPD/
RPJMD
RPJPD/
RPJMD
)
KLHS
KLHS
RPJPD/
RPJMD
KLHS
KLHS dilakukan menyatu
dalam penyusunan
RPJPD/JPMD (embedded)
KLHS dilakukan paralel dan
terintegrasi dengan proses
penyusunan RPJPD/RPJMD
KLHS dilakukan saat
penyusunan RPJPD/RPJMD
sudah berjalan

31. 10
PROTOKOL
INTERNASIONAL
Penapisan (screening)
Pelingkupan (scoping)
Seminar Awal
Konsultasi Isu Strategis hasil dari Pelingkupan
Pengumpulan Data dan Obervasi Lapangan
Analisis Data
Laporan Kemajuan dan Lokakarya
Pembuatan Keputusan
Seminar Akhir /Rekomendasi KLHS
Pelaksanaan dan Monitoring oleh Pemangku Kepentingan terkait.

32. 10
(c) Melakukan Pra Pelingkupan .
 Menyusun Baseline Data
1) RPJPD: - Mengkaji keterkaitan, keseimbangan, dan
UU No. 32/2009 Rincian Tahapan KLHS
1 Pengkajian
pengaruh
kebijakan, rencana,
dan/atau program
terhadap kondisi
lingkungan hidup di
suatu wilayah
 Melakukan persiapan dengan:
(a) membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan;
(b) menyusun KAK KLHS ;
 Melakukan Pelingkupan
 Melakukan Pengkajian:
keadilan terhadap Visi & Misi dan Arah Kebijakan;
2) RPJMD:- Mengkaji keterkaitan, keseimbangan, dan
keadilan terhadap Visi dan Misi, Tujuan dan
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan
Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- Mengkaji pengaruh dampak dari Indikasi Rencana
Program Prioritas (RPJMD)
3) Renstra SKPD: Mengkaji pengaruh rancangan Renstra
SKPD

33. per
10
a) langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau
berlangsung dan akumulasi) dan/atau mengusulkan alternatif
 Merekomendasikan mitigasi dan/atau alternatif yang telah
 Mengintegrasikan hasil pengambilan keputusan ke dalam
 Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pelaksanaan
UU No. 32/2009 Rincian Tahapan KLHS
2 Perumusan
alternatif
penyempurnaan
kebijakan, rencana,
dan/atau program
 mengidentifikasi:
b) alternatif.
Tahap ini bertujuan untuk meminimalkan potensi dampak
negatif yang timbul (intensitas, persebaran, lokasi, lamanya
3 Rekomendasi
baikan untuk
pengambilan keputusan
kebijakan, rencana,
dan/atau program yang
mengintegrasikan prinsip
pembangunan
berkelanjutan
 merangkum hasil perumusan alternatif penyempurnaan
kebijakan, rencana, dan/atau program
Tahap ini Pokja PL melakukan langkah-langkah:
disepakati melalui proses pengambilan keputusan
Rancangan Awal RPJPD/RPJMD
KLHS dalam suatu sistematika laporan

34. Persiapan
enyusuna
PD
PD
su-
is
P mbahas
dan
penetapan
PD
PD N 10BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJ
dan
PELAPORA
RPJ
RPJPD
Penelaahan
daerah lainnya
Musrenbang
Analisis i isu
strateg
2.1
2.3dan arah
Perumusan
Konsultasi
rancangan
akhir RPJPD
dengan
MENDAGRI
daerah Daerah
e an
kebijakan RPJPD
Perda RPJ
visi dan misi
sasaran pokok
dan arah
4. Laporan Akhir
Ranc
Awal
Mu
RP
Ranc
Akhir
angan
JPD
angan
RPJPD
3. Laporan Draf Akhir1. Laporan Pra-Pelingkupan
n 0 2. Laporan Pelingkupan
Pengolahan
data dan
informasi
Penelaahan
RTRW Prov/
Kab/Kota &
Daerah Lainnya
0
RPJPN & RPJPD
1
Perumusan
daerah
2:
Perumusan 2.2
0 0 kebijakan
Analisis Gambaran Permasalahan
umum kondisi Pembangunan
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
Masukan dari Penyelarasan visi,
SK misi dan arah 3
Prov

35. 10BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
30
Rancangan
Awal
RPJMD
Penyusunan
Rancangan
Renstra
SKPD
2
VISI, MISI
KDH Rancangan
RPJMD2
Hasil
capaian 0
RPJMD2
Rancangan
Akhir RPJMD
Analisis isu-isu
rancangan akhir
KEMENDAGRI/
penetapan Perda
dan kebutuhan
rogram prioritas
Pembahasan dan
RPJMD
DPRD utk
Pembangunan
Konsultasi
RPJMD dengan
GUBERNUR
Pembahasan dgn0 Analisis
Analisis
keuangan
dikator Kiner
RPJMD Provinsi dan
Musrenbang
Penelaahan
Prov/Kab/Ko
ta lainnya
Indikasi rencana
prioritas yang
pendanaan
Perumusan
visi dan misi
2
Sasaran
Perumusan Kebijakan
pembangunan
data dan
Perumusan StrategiRPJPD
Penelaahan
Prov/Kab/Kota dan arah kebijakan
Pengolahan 0
informasi dan Program umum dan program
Penjelasan daerah
Perumusan
evaluasi RTRW prov.
program
RPJMD Dan RTRW
Penelaahan RPJMN, disertai kebutuhan
kab/kota lainnya
Perumusan In
Penetapan
ja
1 Tujuan dan Daerah
Gambaran strategis SKPD
umum kondisi
Prov/Kab/Kota
daerah
0 Perumusan Pelaksanaan Forum
0 Permasalahan Konsultasi Publik
pengelolaan Daerah Pembahasan dengan
daerah serta memperoleh
kerangka masukan dan saran
Persiapan
Penyusunan
RPJMD

36. 10
0
1
Pelingkupan
• Menapis daftar panjang isu-isu menjadi daftar pendek
• Menyepakati daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-
budaya, dan isu-isu ekonomi
• Menyusun baseline data
Persiapan
• Membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan
• Menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS
• Menyiapkan pembiayaan pelaksanaan KLHS
Pra-Pelingkupan
• Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu
ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL.
• Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu di atas.
• Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun
belum tersedia.

37. 10
2
3
Pengambilan Keputusan dan Pengintegrasian
• Mengintegrasikan mitigasi/alternatif yang direkomendasikan ke
dalam rancangan awal RPJMD
• Memastikan mitigasi/alternatif yang direkomendasikan ke
dalam rancangan akhir RPJMD
•Pengkajian Pengaruh
•Perumusan mitigasi dan alternatif
•Perumusan Rekomendasi
digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD/RPJMD dalam
melaksanakan forum konsultasi publik
Catatan: Setelah langkah 2, Pokja memastikan
mitigasi/alternatif yang direkomendasikan hingga
mendapatkan prioritas

38. MODUL
KLHS DALAM PERSIAPAN
PENYUSUNAN RPJMD/RPJPD