MATERI PAPARAN BANKEU UNTUK PEMBANGUNAN SARPRAS DESA TAHUN 2023.pptx
1. BANKEU PEMDES UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA DESA
TAHUN 2023
TAHAP I
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023
2. DASAR HUKUM
Perbup 23 Tahun 2023 ttg
Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada
Peerintah Desa
SK Bupati No. 412.1/538
Tahun 2023 tentang
Penetapan Lokasi dan
Alokasi Bantuan Keuangan
Kepada Desa untuk
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Desa Tahun 2023
Tahap I
3. SELAYANG PANDANG BANKEUKAB
Tahun 2023
ANGGARAN
• Rp 51.131.150.000,-
JUMLAH
DESA
• 154 DESA
JUMLAH TITIK
KEGIATAN
• 1075 KEGIATAN
ANGGARAN
• Rp 54.236.150.000,-
JUMLAH
DESA
• 154 DESA
JUMLAH TITIK
KEGIATAN
• 1137 KEGIATAN
DPA
SK
BUPATI
5. JUMLAH TITIK KEGIATAN
JATIPURO
50 TITIK
JATIYOSO
50 TITIK
JUMAPOLO
36 TITIK
JUMANTONO
81 TITIK
MATESIH
83 TITIK
TAWANGMANGU
62 TITIK
NGARGOYOSO
37 TITIK
KARANGPANDAN
68 TITIK
6. JUMLAH TITIK KEGIATAN
TASIKMADU
67 TITIK
JATEN
71 TITIK
COLOMADU
34 TITIK
GONDANGREJO
152 TITIK
JENAWI
21 TITIK
KERJO
49 TITIK
MOJOGEDANG
129
KEBAKKARAMAT
85 TITIK
7. REKAPITULASI JUMLAH PER KECAMATAN ANGGARAN BANKEU PEMDES
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA TAHUN 2023 TAHAP I
No. Kecamatan
Jumlah Titik
Kegiatan
Jumlah Alokasi Anggaran
1 Jatipuro 50 2,755,000,000
2 Jatiyoso 50 2,010,000,000
3 Jumapolo 36 1,750,000,000
4 Jumantono 81 2,159,000,000
5 Matesih 83 3,790,000,000
6 Tawangmangu 62 1,915,000,000
7 Ngargoyoso 37 1,215,000,000
8 Karangpandan 68 2,410,000,000
9 Tasikmadu 67 4,295,000,000
10 Jaten 71 4,775,000,000
11 Colomadu 34 2,267,150,000
12 Gondangrejo 152 6,500,000,000
13 Kebakkramat 85 7,485,000,000
14 Mojogedang 129 4,996,000,000
15 Kerjo 49 2,074,000,000
16 Jenawi 21 735,000,000
Jumlah 1075 51,131,150,000
8. DESA-DESA YANG TIDAK
MENDAPAT ALOKASI BANKEU
DESA PLOSO, DESA GIRIWONDO - KEC. JUMAPOLO
DESA SEDAYU, DESA GEMANTAR - KEC. JUMANTONO
DESA MALANGJIWAN, DESA PAULAN, DESA GAJAHAN - KEC.
COLOMADU
DESA ANGGRASMANIS - KEC. JENAWI
9. BERKAS PENCAIRAN
Surat permohonan pencairan
FC. Rekening Kas Desa
FC. KTP Kades & Bendes
FC. NPWP Desa
RPD & Kelengkapannya
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
Surat Pernyataan lokasi kegiatan bankeu ada di
tanah kas desa;
Surat Pernyataan Kades ttg kebenaran dan
kevalidan data yang disampaikan;
Print Out RAB Bankeu dari Siskeudes;
Surat pernyataan Kades diketahui Camat bahwa
SPJ TA sebelumnya telah dibuat & dikirimkan
10. KETENTUAN
VOLUME
KEGIATAN
Mencantumkan Volume Keg. dg detail
(contoh : betonisasi dengan volume
500 m x 3 m x 0,15 m), bukan 225 m3
Apabila di lokasi kegiatan terdiri dari
beberapa ukuran, dapat dibuat ukuran
rata rata.
Apabila kegiatan lebih dari 1(satu)
jenis dan lebih dari 1 (satu) lokasi
sebaiknya semua ditulis.
11. KETENTUAN
PENGGUNAAN
DANA
1. Pembelian material termasuk pajaknya,
2. Upah pekerja,
3. Sewa peralatan kerja yang diperlukan,
4. Penggunaan dana untuk upah pekerja dan peralatan kerja paling
banyak 1/3 (sepertiga) dari anggaran per kegiatan, dan
5. Biaya operasional kegiatan (BOP) untuk mendukung kelancaran
kegiatan.
1. Upah pekerja diperbolehkan untuk membayar tukang dan pekerja;
2. Pekerja padat karya berasal dari Rumah Tangga/KK Miskin,
penganggur, setengah penganggur, dan keluarga yang memiliki
anggota keluarga stunting/gizi buruk dan merupakan warga desa
tersebut;
12. KETENTUAN BESARAN BOP
• Jika satu desa seluruh
kegiatan secara total
mendapat lebih kecil/sama
dengan Rp 400 JT;
Max
5 %
• Jika satu desa seluruh
kegiatan secara total
mendapat lebih besar dari
Rp 400 JT;
Max
3%
• Prosentase
BOP (5%/3%)
dikalikan
besaran dana
per kegiatan.
Ketentuan besaran
prosentase
13. • ATK
• FOTO COPY
• MATERAI
• EKSPEDISI
• RAPAT
• PERJADIN
• PRASASTI
• BIAYA PERENCANAAN
• HONOR PK/TPK (diatur
dengan Perdes)
Penggunaan BOP 1.Biaya perencanaan
jumlahnya wajar mulai Rp.
450.000,- (empat ratus lima
puluh ribu rupiah) s/d Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah).
2.Kecuali untuk konstruksi yang
tidak sederhana. Harus dapat
menunjukkan peraturan
bupati yang mengatur hal
tersebut
14. KETENTUAN RPD
RPD ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan dan disetujui Kepala Desa.
Bantuan Keuangan harus dicatat dan masuk dalam APBDes, jika belum
maka harus dicatat di APBDes Perubahan.
Rincian RPD dimasukan dalam SISKEUDES.
Jika RPD per titik kegiatan yang bernilai sama dengan atau lebih besar
dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) harus mendapatkan
pengesahan/diketahui dari pejabat yang berwenang (organisasi
perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum).
15. URUTAN PENANGGALAN
BERKAS PENCAIRAN
BA Musdes (setelah
29/05/2023)
SK KADES
TENTANG TIM
PELAKSANA
KEGIATAN/ TPK
PBJ
RPD (SETELAH
BULAN MEI 2023)
SURAT
REKOMENDASI
PENCAIRAN DARI
CAMAT
LEMBAR
VERIFIKASI DARI
TIM PENDAMPING
KECAMATAN
SURAT
PERMOHONAN
PENCAIRAN DARI
KADES KE CAMAT
1. RPD
2. SURAT-SURAT
PERNYATAAN
3. SURAT PENGANTAR
RPD
a. Dari desa ke kecamatan maksimal tanggal 18 Juli 2023
b. Dari kecamatan ke Dispermades maksimal tanggal 31 Juli 2023
16. PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
SPJ
setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
paling lama 3 (tiga) bulan setelah dan bantuan
keuangan masuk Rekening Kas Desa;
paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk
bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau
perubahan anggaran;
apabila dalam akhir tahun yang bersangkutan ternyata
kegiatan belum selesai 100% (seratus persen) tetap
diwajibkan melaporkan kegiatan tersebut sesuai
kondisi riil saat itu baik laporan keuangan dan fisik
yang telah dikerjakan;
apabila kegiatan telah selesai 100% (seratus persen),
Pemerintah Desa wajib melaporkan kembali kegiatan
tersebut.
PELAKSANAAN
Setelah transfer masuk
ke rekening kas desa,
paling lambat 15 (lima
belas) hari kegiatan
harus segera
dilaksanakan
17. JUMLAH BERKAS DAN
WARNA COVER
RPD SPJ
Berkas RPD dibuat rangkap 3 :
1 utk Kabupaten
1 utk Kecamatan
1 Utk Desa
Tanda tangan dan cap basah
untuk semua dokumen yang disampaikan
ke Dispermades
20. ARAHAN BAPAK BUPATI PADA SAAT PEMBINAAN DAN PENGARAHAN
SENIN 19 JUNI 2023 DI PENDOPO RUMDIN
Dilaksanakan
sesuai ketentuan
Dikerjakan sesuai
peruntukannya
Kebenaran materiil
Setelah dikerjakan
harus ada buktinya
administrasinya
(SPJ)
Jangan sampai
fiktif
Dikelola dengan
baik, bisa
bermanfaat bagi
masyarakat
Diadakan
sosialisasi per
kecamatan
Kepala Desa
dan Perangkat
Desa agar
kompak