Materi Monev Kepatuhan FKTP 24052023 sesi siang.pdf
1. Bekasi, 23-25 Mei 2023
MONITORING EVALUASI
CAPAIAN KEPATUHAN FKTP
Periode Januari s.d. April 2023
Diana Mustikasari S
Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan
B A G I A N M U T U L AYA N A N FA S I L I TA S K E S E H ATA N
2. • Penguatan standarisasi layanan
secara nasional di Fasilitas
Kesehatan yang bekerjasama dan
Optimalisasi layanan digital di
seluruh titik layanan.
2
MUDAH CEPAT SETARA
3. 1
Sebagai alat untuk
monitoring
evaluasi dan
mengetahui tingkat
kepatuhan fasilitas
kesehatan terhadap
kontrak /perjanjian
kerja sama
2
Skoring kepatuhan
fasilitas kesehatan
terhadap perjanjian
kerja sama
digunakan sebagai
penilaian fasilitas
kesehatan yang
berkualitas
3
Sebagai pre
asessmen yang
menjadi bahan
pertimbangan
dalam menetapkan
kelanjutan kerja
sama fasilitas
kesehatan tahun
berikutnya
4
Penilaian kinerja
FKTP dan BPJS
Kesehatan
TUJUAN PENGUKURAN KEPATUHAN FASKES
TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
4. INDIKATOR KEPATUHAN FKTP TERHADAP PKS
Kepatuhan terhadap
ketentuan pengelolaan PRB
sebesar 75% peserta PRB
melakukan kontak
40%
Mengajukan Pakta Integritas
jumlah tenaga medis yang
berpraktik di FKTP melalui
aplikasi HFIS paling lambat
tanggal 4 ( empat ) setiap
bulan
60%
Memastikan tidak
ada iur biaya
30%
Capaian nilai WTA
(KESSAN) ≥ 85
30%
Memberikan pelayanan kesehatan
kontak tidak langsung kepada Peserta
minimal 1 kontak tiap bulannya
20%
Memanfaatkan Sistem Antrean
Online yang dikembangkan oleh
BPJS Kesehatan ≥ 75% dari total
kunjungan langsung di FKTP
20%
75%
ASPEK
MUTU
25%
ASPEK
BIAYA
5. - Iur biaya pada jejaring, contoh: diberlakukannya kelas rawat
inap dan peserta naik kelas pada saat persalinan
- Iur biaya kepada peserta terhadap pelayanan yang menjadi
hak peserta dan sesuai dengan indikasi medis
- Iur biaya yang tidak disertai dengan pemahaman yang
adekuat dari peserta (informed consent)
INDIKATOR 1 : TIDAK ADA IUR BIAYA
Memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta secara kontak
langsung dan kontak tidak langsung sesuai dengan ruang lingkup
dan prosedur pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam
Lampiran I pada Perjanjian ini tanpa iur biaya
Pasal 4 ayat 4 poin a Kewajiban Pihak Kedua 75% x 30% (bobot) x Kriteria Penilaian
Bukti adanya iur biaya di FKTP diperoleh dari:
❖ Laporan Keluhan Peserta: peserta datang langsung ke kantor BPJS
Kesehatan dengan bukti pembayaran
❖ Keluhan yang berasal dari luaran Sistem Informasi dan Penanganan
Pengaduan (SIPP): Care Center dan Mobile JKN
❖ Supervisi ke FKTP
❖ Audit klaim
❖ WTA/KESSAN
❖ Sumber lainnya
KRITERIA PENILAIAN
• FKTP tidak pernah menarik iur biaya =
100
• FKTP terbukti menarik iur biaya ≥ 1 kali
dan belum/tidak dilakukan
pengembalian iur kepada peserta = 0
• Apabila keluhan telah ditindak lanjuti
dan diselesaikan oleh FKTP dengan
mengembalikan iur biaya kepada
Peserta dan tidak terdapat keluhan iur
biaya Kembali = 100
FKTP dinyatakan menarik iur biaya dalam hal:
6. 6
Menyampaikan mekanisme Walk Through Audit/KESSAN kepada Peserta JKN
Pasal 4 ayat 4 poin ee Kewajiban Pihak Kedua
75% x 30% (bobot) x Kriteria Penilaian
Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, PIHAK KESATU secara langsung
dan/atau dengan organisasi profesi, dinas kesehatan, asosiasi faskes, berhak untuk
melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA, evaluasi yang dilakukan antara lain melalui WTA/KESSAN
Pasal 11 ayat (3) dan (4) Monitoring dan Evaluasi
KRITERIA PENILAIAN
• Nilai KESSAN FKTP ≥ 85 = 100
• Nilai KESSAN FKTP < 85 = 0
• Nilai KESSAN di FKTP Non Jarkomdat = 100
INDIKATOR 2 : CAPAIAN NILAI WTA/KESSAN
Pengisian
WTA/KESSAN dapat
melalui aplikasi
Mobile JKN dan link
Google Form
http://bit.ly/kessanb
ekasi, link dibuka
dari tanggal 1 s.d.
10 setiap bulannya
7. Rumus Perhitungan:
Target:
INDIKATOR 3 : CAPAIAN PEMANFAATAN ANTRIAN ONLINE
Memanfaatkan Sistem Antrean pendaftaran pelayanan
kesehatan secara online yang terkoneksi Mobile JKN
dari PIHAK KESATU
Pasal 4 ayat 4 poin dd Kewajiban Pihak Kedua
75% x 20% (bobot) x Kriteria Penilaian
Sumber capaian pemanfaatan antrean online adalah
yang telah tercatat pada aplikasi Pcare yang berasal
dari:
❖ Aplikasi Mobile JKN
❖ Aplikasi antrean BPJS Kesehatan
❖ FKTP dengan Bridging system antrean online
KRITERIA PENILAIAN
• Pemanfaatan Antrean Online ≥ 50% =
100
• Pemanfaatan Antrean Online < 50% = 0
• FKTP yang sudah terinstal Antrean
Online tidak terdapat kunjungan
langsung dalam satu bulan = 100
• FKTP telah terinstal Antrean Online
namun tidak memanfaatkan Antrean
Online = 0
• FKTP belum terinstal Antrean Online = 0
• FKTP Non Jarkomdat = 100
Total Kunjungan Langsung
x 100%
Jumlah Antrian yang Diambil
>75%
*Kunjungan langsung = kunjungan peserta yang datang
langsung ke FKTP (tidak termasuk kunjungan luar gedung)
8. INDIKATOR 4: CAPAIAN KONTAK TIDAK LANGSUNG
Memberikan pelayanan kesehatan kontak tidak
langsung kepada Peserta melalui sistem informasi
PIHAK KESATU atau sistem informasi lainnya yang
digunakan oleh PIHAK KEDUA
Pasal 4 ayat 4 poin d Kewajiban Pihak Kedua
75% x 20% (bobot) x Kriteria Penilaian
Ketentuan capaian Kontak Tidak langsung adalah
sebagai berikut:
❖ Sumber capaian Kontak Tidak Langsung berasal dari
aplikasi yang dimiliki FKTP (WA, telegram, sms, dll)
dan melalui aplikasi Mobile JKN yang tercatat pada
Aplikasi PCare
❖ Kontak tidak langsung dapat berupa kontak sakit
maupun kontak sehat
❖ Wajib didokumentasikan melalui Logbook Kontak
Tidak Langsung atau Rekam Medis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
KRITERIA PENILAIAN
• FKTP melakukan kontak tidak langsung
= 100
• FKTP tidak melakukan kontak tidak
langsung = 0
• FKTP belum memiliki peserta terdaftar =
100
• FKTP NonJarkomdat = 100
9. Format Logbook
Format minimal konten dalam chat
telekonsultasi menggunakan media selain
aplikasi Mobile JKN : WA, SMS, dan lainnya
10. INDIKATOR 5: APPROVAL PAKTA INTEGRITAS
Melakukan persetujuan Pakta Integritas jumlah
tenaga medis yang berpraktik di PIHAK KEDUA
melalui aplikasi HFIS kepada PIHAK KESATU, paling
lambat setiap tanggal 4 bulan berikutnya sebagai
dasar penetapan norma kapitasi.
Pasal 4 ayat 4 poin p Kewajiban Pihak Kedua
25% x 60% (bobot) x Kriteria Mengajukan Pakta Integritas
BPJS Kesehatan
mengingatkan
dan melakukan
Feedback FKTP
setiap tanggal
2-4 untuk
persetujuan
Pakta Integritas
melalui Grup
Whatsapp
KRITERIA PENILAIAN
• FKTP mengajukan Pakta Integritas
sampai dengan tanggal 4 setiap
bulan = 100
• FKTP mengajukan Pakta Integritas
setelah tanggal 4 = 0
• FKTP Non Jarkomdat mengajukan
Pakta Integritas Manual = 100
11. INDIKATOR 6: CAPAIAN PRB AKTIF DI FKTP
Memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta
secara kontak langsung dan kontak tidak langsung
sesuai dengan ruang lingkup dan prosedur
pelayanan kesehatan, salah satunya adalah
pelayanan Program Rujuk Balik (PRB)
Pasal 4 ayat 4 poin p Kewajiban Pihak Kedua
25% x 40% (bobot) x Kriteria penilaian
KRITERIA PENILAIAN
• ≥ 75% peserta PRB melakukan kontak di
FKTP = 100
• < 75% peserta PRB melakukan kontak di
FKTP = 0
• FKTP selain Dokter Gigi yang tidak memiliki
peserta PRB = 100
• FKTP Dokter Gigi = 100
• FKTP Daerah terpencil dan Non Jarkomdat
= 100
• FKTP yang tidak memiliki Dokter Umum =
100
Peserta PRB dinyatakan melakukan kontak ke FKTP
dalam hal:
❖ Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di FKTP sesuai
dengan diagnose PRB
❖ Mengambil obat PRB di Apotik atau
▪ Mengikuti kegiatan prolanis (Edukasi kelompok
dan atau senam)
▪ Melakukan kontak tidak langsung yang tercatat
pada aplikasi PCare
15. HARAPAN KOMITMEN
1. Tidak melakukan iur biaya kepada peserta
2. Menyampaikan kepada peserta agar dapat mengisi WTA/KESSAN
setelah mendapatkan pelayanan di FKTP (melalui aplikasi Mobile
JKN atau link Google form yang telah disediakan)
3. Memaksimalkan pemanfaatan sistem Antrian Online
4. Melakukan pelayanan kontak tidak langsung (konsultasi online)
secara rutin setiap bulannya baik kontak sakit atau kontak sehat
5. Mengajukan Pakta Integritas jumlah tenaga medis yang berpraktik
di FKTP melalui aplikasi HFIS paling lambat tanggal 4 ( empat )
setiap bulan
6. Melakukan kontak kepada peserta PRB yang terdaftar
15