POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Penerapan e government di kemdikbud 280312 rev (4 b)Guru Online
Penerapan E-Government di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Materi Rakor :
Materi Rakor : Rakor Bidang TIK untuk Pendidikan Pustekkom Kemdikbud Surabaya, 26-29 April 2012
Nomor : 015/13.27.01.001/B
Sifat : Penting /biasa
Lampiran : 2
Prihal : Permohoonan Delegasi
Yth. Kepala
..................................................................
Di _
TEMPAT
Salam pramuka
Dalam rangka mengembangkan serta mewujudkan peserta didik berjiwa kepramukaan dan cinta tanah air. Maka DKR (Dewan Kerja Ranting) Sreseh mengadakan latihan gabungan (LatGab) persiapan PRA EATS JAVA SCHOOTH CHALLENGE yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Minggu
Tanggal : 08 Maret 2015
Waktu : 07.00 WIB
Tempat : Lapangan Kepala Desa Labuhan (Utara SDN Labuhan II)
Dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Peserta 11 Orang (anak didik 10 + bindam 1).
2. Konsumsi ditanggung Gudep masing-masing.
3. Memakai costum Gudep masing-masing dan memakai hasduk.
Demikian surat permohonan ini kami buat, dan atas partisipasi serta segala kerendahan hati kakak kami mengucapkan terimakasih.
Victor Silaen: Surat Terbuka Untuk Presiden dan Kapolri TimMediaYasmin
Surat Terbuka untuk Presiden dan Kapolri
Kota Bogor tak boleh menjadi “Negara” di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Bogor tak boleh ada seorang kepala daerah yang dibiarkan saja meski ia sudah melecehkan lembaga-lembaga negara seperti MA dan Ombudsman RI. Untuk itu Presiden Jokowi harus bertindak, karena Mendagri Tjahjo Kumolo dalam masalah ini nampaknya tak punya target kerja dan tak memberi kepastian. Boleh jadi Jokowi akan terhalang oleh UU Otonomi Daerah yang tak memungkinkan seorang kepala daerah diintervensi oleh pemerintah pusat. Namun, harus disadari pula bahwa Jokowi bukan hanya presiden. Pada dirinya juga melekat status sebagai kepala negara. Terkait itulah Jokowi harus tampil untuk menegakkan hukum di Kota Bogor. Dalam rangka mengeksekusi putusan MA, Kapolri harus menjamin pengamanannya dengan cara memerintahkan aparatnya di tingkat Polresta Bogor sampai Polda Jabar.
Praktisi hukum sekaligus Ketua Dewan Pembina YLBHI Todung Mulya Lubis pernah berkirim surat kepada Presiden SBY, tertanggal 17 Oktober 2011. Melalui surat itu ia meminta perhatian Presiden agar bisa membantu menyelesaikan masalah GKI Yasmin demi menegakkan wibawa pemerintah, HAM, serta keutuhan bangsa Indonesia.
Todung juga meminta SBY dapat belajar dari mantan presiden ke-35 AS, John F Kennedy, yang turun langsung saat peristiwa di Universitas Alabama tahun 1963. Kala itu Alabama dipimpin oleh oleh Gubernur George Wallace, seorang pendukung garis keras paham segregasi Kulit Putih dan Afro-Amerika. Meski pengadilan federal sudah memerintahkan Universitas Alabama untuk menerima dua orang kulit hitam itu, namun Wallace bersikeras tidak mau melaksanakan putusan tersebut.
“Bahkan Gubernur Wallace ‘pasang badan’, berdiri di depan pintu masuk universitas tersebut untuk menghalangi kedua calon mahasiswa Afro-Amerika itu masuk mendaftar kuliah,” tulis Todung. Menghadapi situasi seperti itu, Presiden Kennedy turun tangan guna memastikan tegaknya putusan pengadilan federal. Meski sulit, akhirnya kedua mahasiswa tersebut bisa kuliah di Universitas of Alabama hingga selesai.
Dimuat pada Suara Pembaruan, 15 Desember 2014
[Tentang GKI Yamin]
Peduli Yasmin, buletin perjuangan kebebasan beragama dan beribadah dari jemaat GKI Yasmin Bogor, karena tempat ibadah yang sah telah disegel oleh Pemerintah Kota Bogor, dan walaupun MA dan Ombudsman RI telah memerintahkan membuka segel, Pemerintah mengabaikannya.
