dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa di seluruh Indonesia dalam rangka memaksimalkan potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berbasis desa. tujuan utama dana desa adalah sebagai pembangun infrastruktur desa serta untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa
dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa di seluruh Indonesia dalam rangka memaksimalkan potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berbasis desa. tujuan utama dana desa adalah sebagai pembangun infrastruktur desa serta untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa
Desa Menahan Kemerosotan Ekonomi
Rekan-rekan wartawan yang baik,
Refleksi 2020 mencatat ketahanan desa meringankan kemerosotan ekonomi. Jaring pengaman sosial seperti BLT Dana Desa bagi 8 juta keluarga didominasi 88% petani dan buruh tani, 4% nelayan dan buruh nelayan, dan 5% pelaku UMKM. Sebanyak 3.068.660 penganggur berkesempatan turut padat karya tunai desa.
Alhasil, 42.520.748 warga desa lapisan terbawah alias 36,03% penduduk desa menikmati Rp 71,19 triliun dana desa. BPS mencatat selama pandemi Covid-19 pengangguran di desa hampir tidak bertambah (hanya bergerak 0,79%), padahal di kota naik 69%. Hanya 1.084 warga desa terpapar Covid-19, padahal di tingkat nasional sampai 629.429 jiwa positif Covid-19. BPS melaporkan komponen sosial dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 tidak terpengaruh Covid-19. Meskipun komponen pendapatan ekonomi menurun, namun pada triwulan ke 3 tercatat daya beli rumah tangga sudah rebound. Desa sendiri berperan 14% dari pengeluaran rumah tangga nasional. Ini ditunjang pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang tetap positif sepanjang 2020, diikuti pendapatan riil petani dan buruh tani yang terus bertambah, tidak pernah turun.
Desa-desa juga berinovasi membentuk pasardesa.id sebagai market place antardesa yang sudah beromset Rp 1,97 miliar dalam 10 bulan terakhir. Ada pula digitalisasi 100 Bumdes pariwisata, produksi unggulan, dan sebagainya.
Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dengan Tema “Menyongsong Kemandirian Desa Melalui Kolaborasi dan Sinergi Multi-Stakeholder”
PKP2A I LAN – Jatinangor, 15 Maret 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Desa Menahan Kemerosotan Ekonomi
Rekan-rekan wartawan yang baik,
Refleksi 2020 mencatat ketahanan desa meringankan kemerosotan ekonomi. Jaring pengaman sosial seperti BLT Dana Desa bagi 8 juta keluarga didominasi 88% petani dan buruh tani, 4% nelayan dan buruh nelayan, dan 5% pelaku UMKM. Sebanyak 3.068.660 penganggur berkesempatan turut padat karya tunai desa.
Alhasil, 42.520.748 warga desa lapisan terbawah alias 36,03% penduduk desa menikmati Rp 71,19 triliun dana desa. BPS mencatat selama pandemi Covid-19 pengangguran di desa hampir tidak bertambah (hanya bergerak 0,79%), padahal di kota naik 69%. Hanya 1.084 warga desa terpapar Covid-19, padahal di tingkat nasional sampai 629.429 jiwa positif Covid-19. BPS melaporkan komponen sosial dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 tidak terpengaruh Covid-19. Meskipun komponen pendapatan ekonomi menurun, namun pada triwulan ke 3 tercatat daya beli rumah tangga sudah rebound. Desa sendiri berperan 14% dari pengeluaran rumah tangga nasional. Ini ditunjang pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang tetap positif sepanjang 2020, diikuti pendapatan riil petani dan buruh tani yang terus bertambah, tidak pernah turun.
Desa-desa juga berinovasi membentuk pasardesa.id sebagai market place antardesa yang sudah beromset Rp 1,97 miliar dalam 10 bulan terakhir. Ada pula digitalisasi 100 Bumdes pariwisata, produksi unggulan, dan sebagainya.
Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dengan Tema “Menyongsong Kemandirian Desa Melalui Kolaborasi dan Sinergi Multi-Stakeholder”
PKP2A I LAN – Jatinangor, 15 Maret 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
Paparan Bappenas dalam Workshop Pengembangan dan Studi Implementasi Penguatan Regional Management dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal
Solo 7 Oktober 2014
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan
pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan
pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier
effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk yang berasal dari kegiatan Perhutanan Sosial.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. DATA UMUM DESA
1
PERANGKAT DESA
Nama kepala Desa Amirsuddin
Masa Jabatan 2020-2026
No. HP 085206218528
ADMINISTRASI
Alamat kantor Desa Jl. Tgk. Datok Gampong Jeulikat Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
No. Telpon Kantor Desa
Email gampongjeulikat@gmail.com
Website Desa www.gampongjeulikat.com
3. DATA UMUM DESA
2
UMUM
Luas Desa 720Ha
Jumlah Dusun 5 Dusun
Batas wilayah Sebelah Utara: Gampong Lhok Mon Puteh/Blang Poroh Kec. Muara Dua
Sebelah Selatan: Gampong Blang Ado/Guha Uleu Kec. Kuta Makmur
Sebelah Barat: Gampong Blang Weu Panjoe/Blang Weu Baroh Kec. Blang
Mangat
Sebelah Timur: Gampong Alue Lim/Cot Girek Kandang Kec.Muara Dua
Jarak dari pusat kecamatan 6 Km
Jarak dari pusat kota 5 Km
Jarak dari pusat provinsi 274 Km
Status Desa (Bedasarkan IDM 2019) Berkembang
4. DATA UMUM DESA
3
PENDUDUK
Jumlah penduduk Laki-laki: 992 Jiwa Perempuan: 1053 Jiwa Total: 2045 Jiwa
Jumlah KK 561 KK
Jumlah RTM (rumah tangga miskin) 400 KK
Mata Pencaharian penduduk Bertani, Bertukang dan Berdagang
SARANA PENUNJANG
PAUD (ada) Puskesmas (tidak ada)
TK (ada) Pustu (ada)
SD/SMP/SMA (ada) Posyandu (ada)
Pesantren/Balai pengajian (ada) Sarana Olahraga (ada)
6. INFORMASI LAINNYA
5
Berisikan informasi lainnya yang belum tertuangkan dalam
data umum desa, seperti: prestasi desa, sejarah desa,
permasalahan, narasi desa, potensi desa, dll
8. ALOKASI DANA DESA
2015 2016 2017 2018 2019
Anggaran:
000.000.000,-
Penggunaaan:
000.000.000,-
TOTAL DANA DESA:
Rp 000.000.000,-
Anggaran:
660.197.000,-
Penggunaaan:
631.534.170,-
Anggaran:
841.634.811,-
Penggunaaan:
780.485.297,-
Anggaran:
856.174.037,-
Penggunaaan:
795.431.944,-
Anggaran:
887.464.401,-
Penggunaaan:
000.000.000,-
Anggaran:
901.981.000,-
Penggunaaan:
000.000.000,-
2020
1
9. DOKUMENTASI KEGIATAN PILIHAN
2
0 %
50 %
100 %
SARANA PRASARANA
Nama Kegiatan/ Tahun : Terbangunnya Sumber Air Bersih Milik
Gampong
Alokasi : DD
Volume : Rp. 40.000.000
10. DOKUMENTASI
3
1 3
NON SARANA PRASARANA
2
Nama Kegiatan : Pelestarian
Lingkungan Hidup
Tahun anggaran : 2018
Alokasi : DD
Volume : Rp. 12.000.000
Nama Kegiatan :Pembinaan
Majelis Ta’lim
Tahun anggaran : 2018
Alokasi : ADG
Volume : Rp. 5.000.000
Nama Kegiatan : Tersedianya
Dukungan Pendidikan Untuk Anak
Yatim
Tahun anggaran : 2019
Alokasi : DD
Volume : Rp. 3.750.000
13. DATA BUMDES
1
PENGURUS
Nama Direktur BUMDes Husnul Hadi
Masa Jabatan 2019-2021
No. HP 085260912315
ADMINISTRASI
Nama BUMDes Aneuk Nanggroe
Alamat Kantor BUMDes Gampong Jeulikat Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
No. Telpon BUMDes -
Email BUMDes -
Website BUMDes -
Registrasi BUMDes Online Belum
14. DATA BUMDES
2
UNIT USAHA
1 Sewa Lahan Parkir Waduk Jeulikat
2
3
4
KEUANGAN
Total Aset
- Penyertaan Modal Rp. 120.000.000
- Penambahan Modal hasil usaha
15. DOKUMENTASI
3
1 3
UNIT USAHA BUMDES
2
Keterangan: Jaga Kendaraan di Parkir
Waduk Jeulikat
Keterangan: Jaga Kendaraan di Parkir
Waduk Jeulikat
Keterangan: Jaga Kendaraan di Parkir
Waduk Jeulikat
