Uploaded byDiane Christina
Manajemen Risiko berbasis Good Governance bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia
Dokumen tersebut membahas pedoman manajemen risiko untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia berdasarkan ISSA dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pedoman tersebut mencakup tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi BPJS dalam mengelola risiko, model proses manajemen risiko operasional, serta koordinasi antar unit dalam menangani perubahan lingkungan dan risiko.
More Related Content
Similar to Manajemen Risiko berbasis Good Governance bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia
Manajemen Risiko berbasis Good Governance bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia
- 1. Manajemen Risiko untuk BadanPenyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia Intepretasi penerapan praktis berdasarkan ISSA, 2013 dan kesesuaian dengan UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS Diane Christina diane.christina@apb-group.com
- 2. ISSA International Social Security Association 21 Pedomanuntuk Dewan Pengawas dan Direksi 23 Pedoman untuk Unit Kerja 40 Pedoman untuk Area Spesifik dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 3. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program PenetapanKebijakan Tata Kelola (Governing) Kerangka Tata Kelola Jaminan Sosial Dewan Pengawas Direksi Unit Kerja UU No 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa Dewan Pengawas dan Direksi adalah Organ BPJS
- 4. Kerangka Tata Kelola JaminanSosial 1.Dewan Pengawas bersama-sama dengan Direksi sebagai organ BPJS menerapkan tata kelola yang baik 2.Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja BPJS, DJS, dan Direksi 3.Direksi melakukan fungsi penyelenggaraan Jaminan Sosial dengan cara menetapkan kebijakan, melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan regulasi, dan menerapkan kebijakan yang efektif
- 5. Panduan #8  Manajemen Risiko bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan Unit Kerja Manajemen Risiko
- 6. Panduan #8 Manajemen Risikobagi Dewan Pengawas dan Direksi Dewan Pengawas dan Direksi memastikan bahwa semua risiko yang mempengaruhi penyelenggaraan jaminan sosial telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat. Kategori risiko yang mempengaruhi penyelenggaraan jaminan sosial minimum, namun tidak terbatas pada risiko strategis, operasional, politik, ekonomi, regulasi, geografi, dan demografi
- 7. Panduan #8 Tata KelolaRisiko bagi Dewan Pengawas dan Direksi 1. Dewan Pengawas meminta Direksi untuk melakukan kajian dan identifikasi risiko yang dihadapi organisasi yang akan dipergunakan sebagai basis usulan penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko oleh Direksi 2 Dewan Pengawas, melalui komite dan sub-grup, melakukan pemantauan mengenai hasil kajian dan identifikasi risiko yang dihadapi organisasi yang dipergunakan sebagai basis penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko oleh Direksi 3 Dewan Pengawas memastikan bahwa Direksi beserta Unit Kerja terkait memiliki kapasitas untuk mengantisipasi dan mengevaluasi seluruh risiko yang dihadapi organisasi
- 8. Panduan #8 Mekanisme Praktis ManajemenRisiko bagi Dewan Pengawas dan Direksi 1 Unit Kerja Menyediakan kajian dan laporan manajemen risiko secara periodik Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan manajemen risiko dan bentuk pengelolaan risiko yang sesuai dengan kapabilitas organisasi 2 Direksi Menetapkan kebijakan atas pengelolaan risiko guna meminimalisasi dampak jangka panjang dan jangka pendek risiko organisasi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 3 Dewan Pengawas Mengawasi pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan risiko terhadap 1) skema keberlangsungan keuangan DJS, 2) dana investasi, 3) iuran dan manfaat peserta jaminan sosial, dan 4) SDM dan infrastruktur TIK
- 9. Panduan #29 Manajemen Risikobagi Direksi dan Unit Kerja Manajemen Risiko Direksi memastikan ketepatan dan kelengkapan register risiko yang disusun oleh seluruh unit kerja dalam organisasi. Register risiko mancakup, namun tidak tebatas pada risiko strategis, operasional, politik, ekonomi, regulasi, geografi, dan demografi Unit Kerja Manajemen Risiko menyampaikan usulan kebijakan dan usulan bentuk pengelolaan risiko organisasi Unit Kerja Manajemen Risiko memastikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dalam organisasi
- 10. Panduan #29 Tata KelolaRisiko bagi Direksi dan Unit Kerja Manajemen Risiko 1. Manajemen risiko harus melekat pada struktur organisasi pada institusi jaminan sosial 2. Direksi memastikan seluruh Unit Kerja memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan identifikasi dan evaluasi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan program jaminan sosial 3. Unit Kerja harus dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang kebijakan dan bentuk pengelolaan risiko yang diperlukan guna melindungi keberadaan institusi 4. Direksi melakukan penilaian terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang profil risiko organisasi terhadap 1) skema keberlangsungan keuangan DJS, 2) dana investasi, 3) iuran dan manfaat peserta jaminan sosial, dan 4) SDM dan infrastruktur TIK
- 11. Panduan #29 Mekanisme Praktis ManajemenRisiko bagi Unit Kerja Manajemen Risiko Direksi meminta Kepala Grup/Divisi untuk memberikan hasil analisis risiko yang dihadapi institusi, strategi pengelolaan risiko, dan laporan penerapan manajemen risiko secara berkala
- 12. Panduan #50 -#53 Manajemen Risiko Operasional bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 13. Panduan #50 Model ProsesManajemen Risiko Operasional Model proses dibangun untuk setiap area penyelenggaraan jaminan sosial guna membantu proses identifikasi potensi titik kegagalan yang bersumber dari kejadian internal atau eksternal dan memicu terjadinya risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan program jaminan sosial. Model proses ini memastikan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap potensi titik kegagalan sehingga memudahkan Direksi untuk mengelola risikonya.
- 14. Panduan #50 Struktur ModelProses Manajemen Risiko Operasional 1. Unit Kerja secara konsisten melakukan identifikasi dan asesmen potensi risiko yang dihadapi institusi menggunakan model proses yang sama untuk setiap area penyelenggaraan. 2. Unit kerja Manajemen Risiko bersinergi dengan unit kerja Pengawasan Internal untuk memastikan efektivitas asesmen risiko 3. Direksi memberikan persetujuan atas usulan dari unit kerja Manajemen Risiko tentang rencana penanganan risiko organisasi, termasuk rekomendasi terkait efektivitas dan efisiensi biaya.
- 15. Panduan #50 Mekanisme Praktis ModelProses Manajemen Risiko Operasional 1. Direksi melakukan reviu atas model proses di seluruh area penyelenggaraan jaminan sosial secara berkala Model proses manajemen risiko operasional ini harus dapat mengidentifikasi potensi titik kegagalan yang berpengaruh pada keberlangsungan operasi organisasi Model proses manajemen risiko operasional ini harus diuji berkala melalui berbagai analisis dan informasi terkini
- 16. Panduan #50 Mekanisme Praktis ModelProses Manajemen Risiko Operasional 2. Direksi melakukan supervisi atas pengembangan rencana penanganan setiap jenis risiko 3. Direksi melakukan kaliberasi penanganan risiko terhadap dampak yang dapat diperhitungkan atas setiap rencana penanganan risiko organisasi 4. Direksi membangun sistem peringatan dini (early warning system, EWS) melalui pengembangan model proses manajemen risiko yang diotomisasi 5. Direksi melakukan pemantauan melalui unit kerja manajemen risiko dan melakukan reviu efektifivitas dan efisiensi pengelolaan risiko melalui unit kerja pengawasan internal
- 17. Panduan #51 Pemindaian atasperubahan lingkungan Perubahan lingkungan internal dan eksternal harus dipantau terus menerus agar risiko dapat dikelola tepat waktu. Analisis risiko menggunakan skenario dilakukan agar institusi tetap sadar dan siap bila terjadi risiko yang dapat menghambat penyelenggaraan jaminan sosial.
- 18. Panduan #51 Struktur pengelolaan risikoatas perubahan lingkungan 1. Direksi memastikan pemindaian atas perubahan lingkungan dipantau terus menerus dan setiap perubahan dianalisis agar profil risiko institusi selalu akurat 2. Dewan Pengawas mengawasi hasil pemindaian atas perubahan lingkungan dan memberikan saran, nasihat, serta pertimbangan dalam pengelolaan risiko institusi
- 19. Panduan #51 Mekanisme Praktis Manajemenrisiko atas perubahan lingkungan 1. Direksi membangun kumpulan indikator risiko untuk memantau secara terus menerus eksposur risiko yang dihadapi institusi 2. Direksi dapat membangun sistem peringatan dini (EWS ) menggunakan indikator risiko yang diotomisasi agar penanganan risiko dapat dilakukan tepat waktu Direksi dapat menetapkan tim teknis yang bertanggung jawab terhadap efektivitas sistem peringatan dini Tim teknis ini bertugas untuk membuat daftar kejadian dan ancaman yang relevan dengan keberlangsungan institusi, serta melakukan asesmen atas potensi keterjadian risiko. Daftar indikator ini harus dikinikan secara berkala 3. Model proses dan skenario pengelolaan risiko harus selalu diuji dan direviu berkala untuk memastikan strategi pengelolaan risiko tepat sasaran 4. Analisis skenario pengelolaan risiko dan pemindaian lingkungan harus berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki fungsi perencanaan dan penerapan rencana strategis institusi
- 20. Panduan #52 Kejelasan responsibilitasdan tindakan bila ada intervensi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial Kejelasan lini otoritas dan pengambilan keputusan, serta peran dan tanggung jawab staff dalam berkoordinasi, menangani insiden dan/atau risiko secara memadai dan tepat waktu. Pemahaman yang memadai diperlukan untuk menangani risiko bila ada intervensi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial
- 21. Panduan #52 Kejelasan responsibilitasdan tindakan bila ada intervensi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial Kejelasan lini otoritas dan pengambilan keputusan, serta peran dan tanggung jawab staff dalam berkoordinasi, menangani insiden dan/atau risiko secara memadai dan tepat waktu. Pemahaman yang memadai diperlukan untuk menangani risiko bila ada intervensi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial
- 22. Panduan #52 Struktur kejelasanresponsibilitas dan tindakan bila ada intervensi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial 1. Direksi menetapkan Pedoman Manajemen Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Management, BCM) yang memaparkan lini otoritas dan kewenangan pengambilan keputusan, serta peran dan tanggung jawab staff dalam berkoordinasi, menangani insiden dan/atau risiko secara memadai dan tepat waktu. 2. Direksi memberikan informasi kepada Dewan Pengawas bila ada intervensi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial 3. Dewan Pengawas mengawasi implementasi rencana penanganan risiko bila terjadi insiden dan/atau risiko krena adanya intervensi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial
- 23. Panduan #52 Mekanisme Praktiskejelasan responsibilitas dan tindakan bila ada gangguan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial 1. Pada setiap area penyelenggaraan program jaminan sosial harus tersedia daftar centang risiko yang direviu secara periodik oleh Unit Kerja Manajemen Risiok dan disetujui oleh Direksi. 2. Daftar centang risiko harus mendefinisikan secara jelas mengenai akuntabilitas penerapan dan pemantauan rencana kontijensi penanganan risiko 3. Masing-masing unit kerja harus memahami dan bertanggung jawab terhadap penerapan dan pemantauan rencana kontijensi penanganan risiko 4. Direksi menetapkan rencana keberlangsungan bisnis (BCM) dan rencana teknologi informasi (Disaster recovery plan, DRP) bila ada kondisi abnormal
- 24. Panduan #53 Penyelarasan dankoordinasi aktivitas manajemen risiko Direksi memastikan sinergi maksimal antar unit kerja dalam institusi dalam penerapan manajemen risiko melalui penyelarasan alur proses dan alur laporan, serta koordinasi guna menghindari proses yang duplikasi
- 25. Panduan #53 Struktur penyelarasan dankoordinasi aktivitas manajemen risiko 1. Direksi memastikan formulasi dan implementasi strategi manajemen risiko selaras dengan visi, misi, dan sasaran strategis organisasi. 2. Direksi memastikan koordinasi lintas fungsi pada proses penerapan manajemen risiko 3. Direksi mempertimbangkan untuk membentuk tim teknis bila ada rencana penanganan risiko yang harus mengubah proses dan/atau sistem agar gangguan pada kegiatan operasi dapat diminimalisasi 4. Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasannya terhadap Direksi atas penerapan dan efektivitas penanganan risiko
- 26. Coretan Kerikil it’s thelittle things that make life big
- 27. Coretan Kerikil sharing somethingwith someone that sometimes is forgotten BPJS sebagai badan publik harus mematuhi UU No 24 Tahun 2011 dalam menyusun kerangka pengelolaan organisasi ISSA Good Governance merupakan rujukan praktis yang penerapannya harus disesuaikan dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Salindia berikut ini merupakan coretan praktis bagi penerapan manajemen risiko pada badan penyelenggara jaminan sosial Indonesia...
- 28. Coretan Kerikil “Board”diatur oleh UU No 24 Tahun 2011 dalam pernyataan organ BPJS adalah Direksi dan Dewan Pengawas. Fungsi, tugas pokok, wewenang, dan tugas juga diatur dalam batang tubuh UU No 24 Tahun 2011. “Board” oleh ISSA didefinisikan sebagai “governing” (penata kelola) dan “policy making” (pembuat kebijakan) Praktiknya... “Governing” dalam konteks BPJS adalah organ BPJS yaitu Direksi dan Dewan Pengawas “Policy Making” dalam konteks BPJS adalah Direksi organ BPJS sebagai pembuat kebijakan
- 29. Coretan Kerikil Penetapan rencanastrategis dan rencana kerja anggaran tahunan BPJS bukan bagian dari “policy making” namun sebagai alat ukur kinerja pada organisasi publik yang disepakati bersama oleh Dewan Pengawas dan Direksi
- 30. Coretan Kerikil “Management”tidak diatur oleh UU No 24 Tahun 2011 “Management” oleh ISSA didefinisikan sebagai “administers” (penyelenggara) dan “implements” (pelaksana) Praktiknya.... “Administer” dalam konteks BPJS adalah yang yang memiliki fungsi penyelenggara yaitu Direksi “Implement” dalam konteks BPJS adalah yang yang memiliki fungsi pelaksana yaitu Kepala Grup atau Kepala Divisi
- 31. Coretan Kerikil Roadmap penerapanmanajemen risiko publik berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan ISSA Good Governance Kebijakan Pengelolaan Risiko Tata Kelola Risiko Model Proses Manajemen Risiko Budaya Proaktif Pengelolaan Risiko Infrastruktur Pengelola Risiko
- 32. Semoga bermanfaat - SiKerikil -
Editor's Notes
- #28 Bila BPJS ingin mengambil ISSA sebagai rujukan penerapan tata kelola yang baik, maka penerapannya harus disesuaikan dengan UU No 24 Tahun 2011 sbb
- #29 Bila BPJS ingin mengambil ISSA sebagai rujukan penerapan tata kelola yang baik, maka penerapannya harus disesuaikan dengan UU No 24 Tahun 2011 sbb
- #30 Bila BPJS ingin mengambil ISSA sebagai rujukan penerapan tata kelola yang baik, maka penerapannya harus disesuaikan dengan UU No 24 Tahun 2011 sbb