Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan masyarakat desa di Indonesia. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara kualitatif melalui peningkatan aspek mental, fisik, intelektual dan kesadaran bermasyarakat. Pembangunan desa meliputi lima dimensi yaitu tata ruang desa, ekonomi desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, dan lingkungan hid
Makalah ini membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat desa, peran masyarakat dalam pembangunan desa, dan pentingnya melestarikan budaya. Perubahan sosial dapat berupa perubahan lambat atau cepat, kecil atau besar, yang direncanakan atau tidak. Perubahan sosial berdampak pada kemajuan dan kemunduran masyarakat. Masyarakat berperan dalam pendidikan, ekonomi informal, dan pengembangan
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan masyarakat desa di Indonesia. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara kualitatif melalui peningkatan aspek mental, fisik, intelektual dan kesadaran bermasyarakat. Pembangunan desa meliputi lima dimensi yaitu tata ruang desa, ekonomi desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, dan lingkungan hid
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatQiu El Fahmi
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Beberapa strategi kunci adalah revitalisasi industri, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan penerapan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin. Tujuannya adalah menurunkan kesenjangan antar wilayah dan kelompok
Makalah ini membahas pentingnya pembangunan desa yang berbasis kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal. Pembangunan desa merupakan faktor penting dalam sistem pembangunan nasional Indonesia karena desa berperan sebagai tulang punggung kehidupan sosial dan politik. Makalah ini juga membahas strategi organisasi pembangunan desa melalui kemitraan multi-pihak dan peranan pr
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian program dan pemberdayaan masyarakat. Program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan dan proyek yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu secara terintegrasi. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Makalah ini membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat desa, peran masyarakat dalam pembangunan desa, dan pentingnya melestarikan budaya. Perubahan sosial dapat berupa perubahan lambat atau cepat, kecil atau besar, yang direncanakan atau tidak. Perubahan sosial berdampak pada kemajuan dan kemunduran masyarakat. Masyarakat berperan dalam pendidikan, ekonomi informal, dan pengembangan
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan masyarakat desa di Indonesia. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara kualitatif melalui peningkatan aspek mental, fisik, intelektual dan kesadaran bermasyarakat. Pembangunan desa meliputi lima dimensi yaitu tata ruang desa, ekonomi desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, dan lingkungan hid
Pembangunan untuk mensejahterakan seluruh rakyatQiu El Fahmi
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Beberapa strategi kunci adalah revitalisasi industri, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan penerapan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin. Tujuannya adalah menurunkan kesenjangan antar wilayah dan kelompok
Makalah ini membahas pentingnya pembangunan desa yang berbasis kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal. Pembangunan desa merupakan faktor penting dalam sistem pembangunan nasional Indonesia karena desa berperan sebagai tulang punggung kehidupan sosial dan politik. Makalah ini juga membahas strategi organisasi pembangunan desa melalui kemitraan multi-pihak dan peranan pr
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian program dan pemberdayaan masyarakat. Program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan dan proyek yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu secara terintegrasi. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Perundang-undangan sosial adalah sistem peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerja sosial harus memahami perundang-undangan karena merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk mematuhi hukum dan dapat berperan sebagai advokat atau perencana kebijakan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang Social Progress Index (SPI) sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan sosial suatu negara. SPI memiliki tiga dimensi yaitu kebutuhan dasar, pondasi kesejahteraan, dan peluang. Dokumen ini menganalisis kondisi SPI Indonesia dan merekomendasikan agar semua pihak sinergi meningkatkan kondisi pada 54 indikator SPI untuk meningkatkan kemajuan sosial Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang (1) latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa, (2) tujuan dan program alokasi dana desa, serta (3) peran pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
Tiga masalah utama penataan ruang perkotaan di Indonesia yaitu:
1) Pertumbuhan kota yang terlalu pesat dan tersentralisasi di pusat kota menyebabkan beban pengelolaan kota yang berat.
2) Perluasan kota secara horizontal (urban sprawl) merusak lingkungan dan tanah pertanian di pinggiran kota.
3) Diperlukan pengendalian ruang kota dan konsolidasi tanah untuk menata ruang secara terpadu antara kota dan ping
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Rusman R. Manik
IKraR atau Indeks Kesejahteraan Rakyat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat, keberhasilan pembangunan yang inklusif, dan ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia dengan mempertimbangkan 3 dimensi yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi dan kepemerintahan yang diukur melalui 22 indikator.
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan infrastruktur pendukung. P2B dilaksanakan melalui beberapa program seperti Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan
Strategi menciptakan pendapatan yang berkelanjutan menekankan pada proses memahami sumber daya masyarakat, membangun konsensus, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya mereka dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Pendekatan ini meliputi pemetaan potensi masyarakat, penguatan kelompok dan kapasitas individu, serta fasilitasi akses kemitraan dan layanan pengembangan bis
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)Windows112
Proposal ini membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penguatan ekonomi desa Patemon. BUMDES diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa serta mengelola potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMDES dalam penguatan ekonomi desa tersebut.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Teks tersebut membahas tentang pembangunan masyarakat desa dan perubahan-perubahan khusus yang terjadi di desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui peningkatan ekonomi, sosial, dan prasarana desa. Perubahan-perubahan khusus yang dibahas meliputi urbanisasi, pergeseran budaya, struktur sosial, penggunaan lahan, dan sistem pertanian di desa
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan masyarakat desa dan perubahan-perubahan yang terjadi di desa. Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Beberapa perubahan penting yang terjadi di desa antara lain urbanisasi, pergeseran budaya, dan transformasi struktur sosial dan ekonomi masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa. Secara ringkas, dibahas tentang tipologi desa berdasarkan tahap pembangunannya, yaitu desa primitif, tradisional, transisional, dan maju. Juga dibahas mengenai tujuan dan kebijakan perencanaan pembangunan desa.
Tinjauan pustaka membahas pengertian program, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, dan pembangunan desa. Program merupakan rencana kegiatan yang mencakup tujuan, kegiatan, aturan, anggaran, dan strategi pelaksanaan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan. Pembangunan sosial adalah proses perubahan terencana unt
Buku ini membahas secara komprehensif permasalahan sistem kenegaraan Indonesia dan mencoba memberikan solusi dengan memanajemeni pembangunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan inti utama sistem kenegaraan Indonesia dan menjadi topik utama dalam buku ini. Buku ini juga membahas konsep, teori, pendekatan, dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia.
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Perundang-undangan sosial adalah sistem peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerja sosial harus memahami perundang-undangan karena merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk mematuhi hukum dan dapat berperan sebagai advokat atau perencana kebijakan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang Social Progress Index (SPI) sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan sosial suatu negara. SPI memiliki tiga dimensi yaitu kebutuhan dasar, pondasi kesejahteraan, dan peluang. Dokumen ini menganalisis kondisi SPI Indonesia dan merekomendasikan agar semua pihak sinergi meningkatkan kondisi pada 54 indikator SPI untuk meningkatkan kemajuan sosial Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang (1) latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan alokasi dana desa, (2) tujuan dan program alokasi dana desa, serta (3) peran pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.
Tiga masalah utama penataan ruang perkotaan di Indonesia yaitu:
1) Pertumbuhan kota yang terlalu pesat dan tersentralisasi di pusat kota menyebabkan beban pengelolaan kota yang berat.
2) Perluasan kota secara horizontal (urban sprawl) merusak lingkungan dan tanah pertanian di pinggiran kota.
3) Diperlukan pengendalian ruang kota dan konsolidasi tanah untuk menata ruang secara terpadu antara kota dan ping
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Rusman R. Manik
IKraR atau Indeks Kesejahteraan Rakyat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat, keberhasilan pembangunan yang inklusif, dan ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia dengan mempertimbangkan 3 dimensi yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi dan kepemerintahan yang diukur melalui 22 indikator.
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan infrastruktur pendukung. P2B dilaksanakan melalui beberapa program seperti Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan
Strategi menciptakan pendapatan yang berkelanjutan menekankan pada proses memahami sumber daya masyarakat, membangun konsensus, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya mereka dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Pendekatan ini meliputi pemetaan potensi masyarakat, penguatan kelompok dan kapasitas individu, serta fasilitasi akses kemitraan dan layanan pengembangan bis
(M.irfani maulana 0484) pemberdayaan badan usaha milik desa (1)Windows112
Proposal ini membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penguatan ekonomi desa Patemon. BUMDES diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa serta mengelola potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMDES dalam penguatan ekonomi desa tersebut.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Teks tersebut membahas tentang pembangunan masyarakat desa dan perubahan-perubahan khusus yang terjadi di desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui peningkatan ekonomi, sosial, dan prasarana desa. Perubahan-perubahan khusus yang dibahas meliputi urbanisasi, pergeseran budaya, struktur sosial, penggunaan lahan, dan sistem pertanian di desa
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan masyarakat desa dan perubahan-perubahan yang terjadi di desa. Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Beberapa perubahan penting yang terjadi di desa antara lain urbanisasi, pergeseran budaya, dan transformasi struktur sosial dan ekonomi masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa. Secara ringkas, dibahas tentang tipologi desa berdasarkan tahap pembangunannya, yaitu desa primitif, tradisional, transisional, dan maju. Juga dibahas mengenai tujuan dan kebijakan perencanaan pembangunan desa.
Tinjauan pustaka membahas pengertian program, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, dan pembangunan desa. Program merupakan rencana kegiatan yang mencakup tujuan, kegiatan, aturan, anggaran, dan strategi pelaksanaan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan. Pembangunan sosial adalah proses perubahan terencana unt
Buku ini membahas secara komprehensif permasalahan sistem kenegaraan Indonesia dan mencoba memberikan solusi dengan memanajemeni pembangunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan inti utama sistem kenegaraan Indonesia dan menjadi topik utama dalam buku ini. Buku ini juga membahas konsep, teori, pendekatan, dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia.
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaRusman R. Manik
Teks tersebut membahas konsep kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial di Indonesia berdasarkan UU 11/2009 dan berbagai teori. Pembangunan sosial didefinisikan sebagai proses perubahan sosial terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu, kelompok, dan kelembagaan serta menciptakan kemandirian. Strateginya meliputi pemberdayaan, pembangunan kelembaga
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan ekonomi daerah, termasuk definisi, tujuan, permasalahan, strategi dan peran pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan peluang kerja di daerah melalui pengembangan sumber daya daerah secara berkelanjutan.
Pembangunan Ekonomi (Bahan Ajar Ekonomi Berdasarkan K-13)Jogo Hera
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan ekonomi dan nasional, termasuk pengertian, indikator keberhasilan, faktor-faktor pengaruh, serta masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai konsep ekonomi penting seperti produk domestik bruto, pendapatan per kapita, dan sektor-sektor ekonomi.
Dokumen tersebut membahas pentingnya tabungan dan investasi dalam perekonomian Indonesia. Indonesia membutuhkan modal baru berupa investasi asing karena kekurangan tabungan domestik untuk pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Pemerintah berupaya meningkatkan iklim investasi dengan kebijakan seperti Inpres Nomor 3/2006 tentang perbaikan iklim investasi dan promosi ke negara investor. Investasi asing sangat dibutuhkan untuk proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekon
Dokumen tersebut membahas tentang indikator pembangunan ekonomi dan kesehatan. Beberapa indikator ekonomi yang disebutkan antara lain pendapatan per kapita, struktur ekonomi, urbanisasi, tingkat tabungan, indeks kualitas hidup, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan untuk indikator kesehatan, dokumen tersebut menyebutkan upaya meningkatkan perilaku hidup sehat dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas sebagai
Dokumen tersebut membahas dampak Dana Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang. Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Dana Desa terhadap tiga aspek tersebut di delapan desa di kecamatan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan masyarakat desa dalam rangka menuju desa yang mandiri dan berkelanjutan. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian pembangunan dan pembangunan ekonomi, peran pemerintah dalam pembangunan perdesaan, serta sasaran dan program pembangunan perdesaan yang dilaksanakan pemerintah.
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai
suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat
peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu
pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga),
intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi
pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan
oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa.
Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama
yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi
bencana, lingkungan hidup.
Tata ruang desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, juga
mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel dan mampu
menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan
(jika diperlukan). Konsep ini sesuai dengan muatan PP no 2 tahun 2005.
2. BAB II
PEMBAHASAN
A. PEMBANGUNAN (MASYARAKAT) DESA
Sebagaimana dikemukakan di atas, pembangunan adalah Merupakan proses perubanan
yang disengaja dan direncanakan lebih Lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang
disengaja atau Direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehandaki ke
arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umum- nya dipadamkan dengan istilah developmen,
sekalipun istilah developmen sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka
pcmbangunan masyarakat desa juga disebut
rurar development. Demikian pula istilah
modemisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai
proses penerapan pungetahnan dan teknologi modem pada berbagai segi atau bidang kchidupan
masyarakat. Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pcm- bnngunan sebagai usaha yang
dilakukan secara sadar untuk menciptakan. perubahan sosial melalui modemisasi.
Di negara-negara berkembang, proses perubahan dan perkem- bangan yang terjadi padu
ntasyarakat --termasuk masyarakat desa-- tidak lepas dari campur tangan Pemerintah. Dengan
demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa prubahan adalah Negara (cq.
pemerintah), Campur tangan Negara ini dilakukan dengan tujuan untnk mempercepat akselerasi
pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal dari dunia Barat. Istilah dan pengertian
pembangunan tersebut di atas tidak lazim bagi negara-negara industri Barat yang telah maju dan
modern. Hal ini dapat dimengerti karena proses modemisasi di Barat merupakan peroses
perkembangan (developmen) intemal dan wajar lewat industri dungan sistem kapitalisasinya.
3. Proses ini bersifat wajar dalam arti tidak ada perencanaan, pengendalian, atau kesengajaan
terhadap jalannya proses tcrsebut. Peran Pemerintah bersifat pasif. Kalaulah ada yang dapat
diperhitungkan sebagai kekuatan pengendali yang aktif, adalah kekuatan pasar.
Modernisasi ini, dengan industri dan system. Kapitalisme yang melandasainya, telah
mengantarkan negara- ncgara. Barat tersebut ke tingkat kemajuan yang telah dicapainya sejauh
ini. Bagaimana dengan dunia Ke tiga, terasuk Indonesia? Mengapa pembangunan diperlukan?
Hal ini mudah dimengerti. Sebab, Negara negara berkembang (dunia ke tiga) semenjak
memperoleh kemerdekaannya; merasa bebas untuk menentukan-nasibnya sendiri. Hal yang
segera dirasakan adalah keterbelakangan dan ketertinggalan- nya dari dunia Barat. Maka untuk
memajukan Negara dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan itu; proses modemisasi (dengan
atau tanpa industrialisasi) yang biasa tidaklah cukup. Moderenisasi itu harus direncanakan,
dipacu, dan diakselerasikan, sedemikian rupa sehingga ibarat kendaraan segcra bisa mengantar
negara-negara berkembang_tersebut menjadi negara yang maju dan sejahtera setara dengan
dunia`Barat. Pembangunan secara umum mengandung penger- tian secaman ini. Bagaimana
kegiatan pembangunan nasional di Indonesia? Scbagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa
pembangunan adalah mcrupakan kegiatan yang direncanakan. Oleh negara atau khususnya
pemerintahu
Di Indonesia kegiatan pernbangunan nasiona1 secara berencana telah dilancarkan
semenjak tahun 1950-an, khususnya lewat pcran Dewan Perancang Nasional (DEPPERNAS)
yang memprioritas- kan pembangunan di bidang ekonomi. Dengan diemikian, pemba~ nggunan
nasional telah dilancarkan semenjak jaman Orda, Orba, hingga sekarang. Bagaimana rumusan
pengertian pembangungm nasional kita? Diawali dengana penugasan Deppernas oleh Presiden
untuk "meran- cangkan pola masyarakat 'adil' dan makmur sebagaimana dfnuaksudkan o1ch
4. Pembukaan_UUD 1945”, maka Undang-undang Nomor ;85,Tabun 1958 menyiratkan pengcrtian
pembangunan nasional kita sebagai usaha untuk mempertinggi tingkat kehidupan bangsa
Indonesia dengan jalan peningkatan produksi dan pengubahm: struktur pereko- nomian yang
ada-menjadi struktur perekonomian nasional. Rurnusan semacam ini ditegaskan kembali dalam
Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Lentang-Garis-garis Besar Pola Pembanggunan
Nasional
Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Rencana ini tidak berjalan seperti yang
diharapkan. karena pecahnya pemberontakan G30S PKI tahun l965. Kemudian, tahun.1966
Badan Perancang Pembangunan Naaional (BAPPENAS) yang dibentuk tahun l967 mulai
mengambil peran dalam rancangan pembangunan nasional. Program-program pembangunan
memperoleh landasannya lewat pelbagai keputusan politik seperti tertera dalam Kepres Nomor
319 Tahun 1968 tentang Repelita I, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973,
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN 1978, dan lainnya. Tap MPR Nomor
II/MPR/1983 menegas- kan hakekat pembnngunan nasional sebagai pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indo- nesia. Bagaimana dengan
pembangunan masyarakat desa? Dalam rumusan pembangunan nasional tersebut ditetapkan
bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral dari pemba- ngangunan
nasional. Secara lebih khusus pembangunan masyarakat dcsa memiliki beberapa pengertian,
antara lain:
1. Pembangunan "masyarakat delsa berarti pembangunan masyarakat tradisional rnenjadi
manusia modern (Horton dan Hunt, 1976, Alex Inkeles, 1765)
2. Pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya
pada diri sendiri (Mukerjee dalam Bhattacharyya, 1972).
5. 3. Pembangunan pcdesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau membangun pertanian
(Mosher, 1974, Bertrand, 1958).
Di samping batasan-batasan tersebut, pembangunan desa di Indonesia memiliki arti:
pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkamn taraf hidup masyarakat pedesaan,
menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan
menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya (berdasarkan
GBHN dan Repelita-repelita). * Dalam pada itu, istilah asing untuk pcmbangunan desa bukan
hanya rural development (RD), rnelainkan juga community development (CD).`Dua istilah ini
sering muncul dalam berbagai wacama tentang pembangunan masyarakat desa. Sekalipun ada
yang Cenda- rung tidak memperlihatkan perbedaannya, namun sebcnamya tcrdapat perbedaan
antara dua konsep itu.
CD merupakan pendekatan pemba- ngunan yang mengutamakan panisipasi aktif
masyarakat. CD berlaku baik di desa maupun di perkotaan. RD di lain pihak hanya berlaku di
pedesaan, dan mengutamakan keserasian masyarakat dengan Iing- kungannya. Sejak tahun 1977
Indonesia mengembangkan konsep Integrated Rural Development (IRD). IRD menekankan
keterpaduan program-program pembangunan yang ada di desa, yang kalau tidak dipadukan akan
bersifat fragmentaristik, terikat pada berbagai depanernen yang ada (Penanian, Sosial,
Perindustrian, dan lainnya) Berlandaskan Undang-undang'Nomor 5 'Tahun 1974, pemba- ngunan
desa yang diIaksanakan oleh Pemerintah terutama bertumpu pada Departemen Dalam Negeri.
Pasal 80 Undang-undang itu menyai takan bahwa Kepala Wilayah (Gubernur, Bupatit,.Camat)
adalah pcnguasa tunggal di bidang pemerintahan dan berkewajiban untuk mengkoordinasikan
pembangunan dan membina kehidupan masyara- kat di segala bidang. Departemen Dalam
Negeri rnemiliki program program pembangunan jangka pendek dan panjang.
6. Progranm-program jangka pendek bertujuan untuk mensukses- kan sector-sektor yang
diprioritaskan dalam skala nasional seperti: menggerakkan dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalarn pembangunan, penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, pening- katan
produksi pangan (pertanian); perluasan .kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kegiatan
pembangunan, menggcrakan dan meningkatkan kegiatan perkoperasian, menggalakkan dan
meningkatkan Keluarga Berencana, Serta meningkatkan kesehatan' masyarakat.
Program-program jangka panjang dalam' garis besamya bertujuan untuk memajukan dan
mengembangkan selumh dcsa di Indonesia. Ukuran kemajuan didasarkan atas tipologi desa yang
dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri; khususnya Ditjen Pembangunan Desa
(BANGDES), yakni tipe desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Péngembangan ini tidak
terlepas dari kerangka Pembangunan Regional dan Nasional.
Langkah-langkah yang ditempuh Departemen Dalam Negeri dalam kaitannya dengan
program-program jangka pendek dan panjang tersebut rantara lain adalah memperluas dan
menyernpurnakan jaringan prasarana desa, meningkatkan pengetahuan dan kcterampilan
masyarakat desa, memper1uas fasilitas serta pelayanan keehatan dan perbaikan sanitasi,
pengembangan dan perbaikan pernukiman, perlu- asan lapamgan kerja, pengembangan dan
pcningkatan perkoperasian, perbaikan dalam penggunaan dan peruntukan tanah, dam lainnya.
B. PERUBAHAN-PERUBAHAN KHUSUS
Yang dimaksud dengan perubahan-perubahan khusus adalah perubahan-perubahan yang
menyangkut aspek-aspek tenentu yang diperkirakan sangat penting dalam memahami kehidupan
masyarakat desa. Dengan demikian, analisa terhadap perubahan tentang atau yang berkait
dengan aspek-aspek ini akan dapat memperdalam pemahaman kita tentang dinamika kehidupan
7. masyarakat desa. Aspek-aspek yang akan dibahas dalam bab ini adalah: urbanisasi, kultur,
struktur,1ern- baga, dan pertanian. ‘
I. Urhanisasi dan perkembangan masyarakat desa
Urbanisasi, terlebih dalam artinya sebagi proses pengkotaan, adalah suatu bentuk khusus
proses modemisasi. Dengan kata lain, konsep modemisasi yang sangat Iuas cakupan
pengeniannya itu men- dapatkan bentuknya yang khusus di pedesaan dalam konsep urbami- sasi.
Sebagaimana diketahui, urbanisasi kecuali berarti (1) 'proses péngkotaan (proscs mengkotanya
suatu daerah/desa) juga berarti: (2) proporsi penduduk yang tinggal di kota dibanding dengan
yang tinggal di desa, dan (3) perpindahan utau pergeseran penduduk dari desa ke Kota
(urbanward migration). " Pengertian pertama dan ke dua umunya dinilai sebagai bersifat posltip,
karena proses' ini menunjukkan perkernbangan dan kemajuan desa. Dengan demikian, proses ini
sesuai dengan perspektif evolusioner. Dalam beberapa model khusus teori evolusi diwacanakan
bahwa desa yang masih terbelakang dan bersifat tradisional menjadi berkcmbang dan maju
setelah mendapatkan pengaruh kota. Model teori ini lazim disebut teori dfusi kultural, '
Urbanisasi dalam arti proses pengkotaan hakekatnya menggam- barkan proses perubahan
dan suatu wilayah dengan masyarakatnya yang semula adalah desa atau bersifat pedesaan
kemudian berubah dan berkembang menjadi kota atau bersifat kekotaan. Dalam kenyataannya
secara urnum desa memang se1a1u mengalami perubahan dan perkembangan. Cepat-1ambatnya
atau besar-kecilnya perubahan dan perkembangan yang terjadi tergantung pada banyak; faktor,
antara-lain tergantung kepada potensi wilayah yang bersangkutatan.) Perubahan itu secara umum
cenderung mengarah ke sifat-sifai perkotaa namun, tidak semua pembahan dan perkernbangan
yang terjadi di desa itu dapat disimpulkan sebagai proses pengkotaan (proses perubahan desa
8. menjadi kota). Proses perubahan itu seringkali hanya merupakan proses perubahan. biasa-saja,
yang hakekatnya secara umum, terjadi-di semua kelompok masyarakat.
Mcnurut Ro1and L Warren, proses perubahan yang menunjukkan terjadinya
rnetamorpose, dari; desa rnenjadi kota hanya dapat disimak lewat adanya gejala yang Olehnya
disebut great change. Indikator dan adanya great change ini adalah:
(1) division of labor, yakni bila desa itu telah menunjukkan tumbuh dan.berkernbangnya
kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda tetapi saling ada ketergantungan atau jalinan;
(2) munculnya diferensiasi kepentingan dan asosiasi;
(3) semakin bertambahnya hubungana yang sistemik déngan masyarakat yang lebih luas;
(4) muncul dan berkembangnya fenomena birokratisasi dan impersonali- sasi dalam kegiatan
usaha;
(5) pengalihan fungsi-fungsi ke lembaga pémerintahan dan ke bidang-bidang usaha yang
menguntungkan;
(6) adanya proses penyerapan gaya hidup perkotaan dan
(7) adanya proses perubahan nilai-ni1ai.(RoIand L Warren, 1963: 54).
Yang sering, diu1as, da1am berbagai; pembahasan adalah konsep urbanasasi dalam artian
pergeseran penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dalam artian ini banyak diulas berkaitan
dengan kerugian- Kerugian yang dialarni desa. Dari sekian banyak penelitian yang ada' di
Amerika Serikat misalnya, kebanyakan mengungkapkan betapa besar kerugian yang diderita
desa; akibat adanya urbanisasi ini. Beberapa penelitian itu berkesimpulamsani, yakni bahwa
urbanisasi meng- akibatkan desa-desa kehilangan tenaga-tenaga terbaik' (kaum muda) dan
terpandainyaa.
9. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan
ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage)
pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat
sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.
Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu
keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih
bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi
perkembangan aspek mental (jiwa),
Fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan
tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh
mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa.
Pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan
pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatankegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup
masyarakatnya.
B. Saran
Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan.
10. DAFTAR PUSTAKA
harmawan. A. H. 2002, Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan.
Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB
Eko, Sutoyo. 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. APMD Press Yogyakarta,
Yogyakarta
Hetifah, Sj Sumarto, 2003. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Yayasan
Obor Indonesia. Jakarta
Kamaluddin, Rustian. 1992. Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan
Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta
Lugiarti, Eppy. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti.
Tesis. Pascasarjana, IPB
Moeljarto, T. 1987. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Arah dan Strategi. PT
Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta. Jakarta
Rahardjo, M. Dawan. 2006. Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret
Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia
11. KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil ‘Alamin segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT
yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah ini, Namun penulis menyadari makalah ini belum dapat dikatakan
sempurna karena mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Shalawat serta salam semoga
selalu dilimpahkan kepada junjunan kita semua habibana wanabiana Muhammad SAW,
kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku
umatnya.
Makalah
ini
penulis
membahas
mengenai
“PELAYANAN
MASYARAKAT
PENERIMAAN BERAS RASKIN”, dengan makalah ini penulis mengharapkan agar dapat
membantu sistem pembelajaran. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatiannya.
Raha,
Januari 2014
Penyusun
12. DAFTAR ISI
Kata Pengantar............................................................................................ i
Daftar Isi..............................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................
1
A. Latar Belakang.................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN.... .....................................................................
3
A. Kemiskinan dan kebodohan.........................................................
3
B. Strategi pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan................. 4
C. Beras makanan pokok masyarakat indonesia...............................
6
D. Program beras miskin (raskin) .....................................................
7
E. Sumber dana program raskin............................................................. 8
F. Pendistribusian raskin....................................................................... 9
G. Efektifitas program raskin................................................................9
H. Hambatan pelaksanaan program raskin............................................11
BAB III PENUTUP...................................................................................... 12
A. Kesimpulan....................................................................................... 12
B. Saran.................................................................................................. 12
C. Berita Acara..................................................................................... 12
DAFTAR PUSTAKA............................................................................13
13. TUGAS : MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN DESA KELURAHAN
MAKALAH
PEMBANGUNAN DESA
DISUSUN OLEH :
NAMA
: MUSTAMIN
STAMBUK
: 2120877
JURUSAN
:ILMU PEMERINTAHAN
SEMESTER
: III
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2014
14. TUGAS :
MATA KULIAH
PENDIDIKAN AGAMA II
DISUSUN OLEH :
NAMA
: LA MAEMUDI
STAMBUK
: 21208261
JURUSAN
:ILMU PEMERINTAHAN
SEMESTER
: III