Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pariwisata dan kebijakan pariwisata. Secara khusus membahas tentang hubungan antara manajemen, perencanaan, dan kebijakan pariwisata serta studi kasus kebijakan Songadventure dalam mengelola wisata rafting di Sungai Pekalen secara berkelanjutan."
Local government: facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? on Journal of Sustainable Tourism, 2013
Vol. 21, No. 1, 80–98,
Lisa Ruhanen
a School of Tourism, The University of Queensland, St Lucia ,
Brisbane , Queensland , Australia Published online: 02 May 2012.
Local government: facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? on Journal of Sustainable Tourism, 2013
Vol. 21, No. 1, 80–98,
Lisa Ruhanen
a School of Tourism, The University of Queensland, St Lucia ,
Brisbane , Queensland , Australia Published online: 02 May 2012.
Proyek Akhir Pengaruh Kepadatan Pengunjung Terhadap Pengalaman Pengunjung di ...Rumba .
Merupakan tugas proyek akhir untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Diploma IV, Program Studi Manajemen Destinasi Pariwisata. Jurusan Kepariwisataan, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung pada tahun 2014
Pak Dadang dari Direktorat Kemitraan Lingkungan KLHK menyampaikan definisi, peran dan fungsi kader lingkungan. Sebagai kader lingkungan pemula, peserta diberikan contoh-contoh aktivitas kader lingkungan yang telah berjalan untuk menumbuhkan semangat dari para peserta.
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Proyek Akhir Pengaruh Kepadatan Pengunjung Terhadap Pengalaman Pengunjung di ...Rumba .
Merupakan tugas proyek akhir untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Diploma IV, Program Studi Manajemen Destinasi Pariwisata. Jurusan Kepariwisataan, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung pada tahun 2014
Pak Dadang dari Direktorat Kemitraan Lingkungan KLHK menyampaikan definisi, peran dan fungsi kader lingkungan. Sebagai kader lingkungan pemula, peserta diberikan contoh-contoh aktivitas kader lingkungan yang telah berjalan untuk menumbuhkan semangat dari para peserta.
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
5. Manajemen pariwisata
• Penerapan prinsip-prinsip kegiatan
manajemen dalam usaha pariwisata.
• Bertujuan mengendalikan dan
mempengaruhi faktor persediaan
pariwisata dan permintaan pengunjung
untuk mencapai tujuan kebijakan
pariwisata yang sudah ditetapkan.
7. Perencanaan Pariwisata
• Perencanaan merupakan suatu proses.
• Tujuan umum (objektif perencanaan):
• Kepuasan pengunjung.
• Keberhasilan bisnis pariwisata.
• Penggunaan sumberdaya secara lestari.
• Integrasi dengan warga sekitar destinasi.
8. Perencanaan dan Kebijakan
• Kebijakan berisi serangkaian gagasan/ide
dan pernyataan yang dapat diterapkan
melalui sebuah perencanaan.
• Kebijakan merupakan panduan bagi
semua pihak dan bersifat umum,
sedangkan perencanaan lebih spesifik.
9. Riwayat kebijakan pariwisata
• Kebijakan pariwisata baru dikembangkan
setelah Perang Dunia II.
• Fokus kebijakan pariwisata umumnya
masih pada sektor ekonomi.
• Kebijakan satu sektor ini menjumpai
banyak tantangan, misalnya dari sektor
sosial dan lingkungan hidup.
10. Stakeholders penyusun kebijakan
• Pemerintah,
kebijakan publik yang dapat memiliki
kekuatan hukum.
• Sektor swasta,
kebijakan internal untuk menunjang aktivitas
bisnis pariwisata.
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
memantau penerapan kebijakan pariwisata,
khususnya yang bersinggungan dengan
unsur sosial dan lingkungan hidup.
11. Nilai dan ideologi kebijakan publik
• Penyusunan kebijakan publik idealnya
berdasarkan pada data-data faktual
kebutuhan publik.
• Hall & Jenkins (1995) menjumpai bahwa
penyusunan kebijakan lebih dipengaruhi
nilai dan ideologi yang dianut individu-
individu yang menyusunnya.
• Contoh: Amerika dan Kuba; Jerman Timur
dan Barat.
12. Lingkungan hidup versus
pariwisata
Penyebab kerusakan lingkungan hidup
akibat pariwisata:
• Jumlah pengunjung yang terlalu banyak
• Alih fungsi lahan untuk pariwisata
• Kurang perencanaan, kebijakan dan
tindakan untuk mengantisipasi pertumbuhan
ekonomi pariwisata.
15. Lingkungan hidup versus kebijakan
• Kerusakan lingkungan hidup seringkali
disebabkan oleh kebijakan publik dan
pengambilan keputusan yang buruk;
bukan semata-mata oleh pariwisata.
• Kebijakan publik yang berpengaruh
terhadap pariwisata, antara lain: tata
ruang dan wilayah, investasi,
pembangunan infrastruktur.
16. Penyusunan kebijakan publik
• Kejelasan definisi permasalahan dan tujuan yang
dipahami semua pihak.
• Konsensus/kesepakatan visi dan sasaran
pengembangan pariwisata.
• Pelibatan semua pihak yang terpengaruh oleh
kebijakan pariwisata.
• Pemanfaatan hasil penelitian dan informasi teknis
yang terbaik dan terbaru.
• Mengarah pada sasaran yang spesifik, bukan sekedar
kalimat indah tanpa isi.
• Mengadopsi struktur organisasi pariwisata yang baru.
Sumber: Gunn & Var (2002).
17. Kebijakan sektor swasta
• Sangat dipengaruhi faktor-faktor
eksternal, misal: tren pengunjung, kondisi
ekonomi makro, undang-undang dan
peraturan pemerintah.
• Mengalami pergeseran dari hanya
mengumpulkan laba ke arah kepedulian
sosial dan lingkungan hidup (CSR).
• Studi kasus: Songadventure.
19. Songa responsible tourism 2014
Songadventure berupaya
mewujudkan usaha nan lestari
guna memastikan para
pengguna jasa rafting punya
pengalaman berkesan,
sekaligus lingkungan tempat
usaha Songadventure tetap
terpelihara.
20. Kebijakan Songadventure
Songadventure menerapkan tiga pilar
penghargaan :
• Hargai masyarakat sekitar melalui penyerapan
tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
• Hargai Sungai Pekalen dengan mengurangi
sampah secara berkelanjutan dan bebas plastik
pada Januari 2016.
• Hargai kehidupan liar di Sungai Pekalen dengan
tanpa mengganggu satwa lokal selama rafting.
21. Rencana Songadventure
• Pelatihan berkala tentang lingkungan hidup
bagi para staf, rafting guide maupun tim
operasional basecamp.
• Pendidikan ke tamu tentang usaha
pelestarian Sungai Pekalen.
• Kegiatan rutin bersama warga sekitar
basecamp untuk meningkatkan kesadaran
mereka tentang pentingnya sungai bersih.
23. Kata Kunci Perencanaan dan
Kebijakan
• Negosiasi
• Nilai-nilai
• Kompromi
• Pengambilan keputusan
• Politik
• Luwes/fleksibel.
24. Praktikum
• Kerja dalam kelompok.
• 1 kelompok beranggotakan 3 mahasiswa.
• Baca dan pelajari:
• Undang-Undang (UU) no. 9 th. 2010 tentang
Kepariwisataan.
• Peraturan Pemerintah (PP) no. 50 th. 2011
tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025.
25. Praktikum
• Diskusikan dalam kelompok:
• Apa saja yang diatur pemerintah dalam UU
dan PP kepariwisataan?
• Bagaimana kebijakan pembangunan
pariwisata di Indonesia?
• Sebutkan daftar dan karakteristik utama
Destinasi Pariwisata Nasional, sesuai PP
tersebut.
• Tulis dan kumpulkan hasil diskusi.
26. Literatur
• George, E. Wanda et al. Rural Tourism Development.
Bristol: Channel View Publications, 2009.
• Gunn, Clare A. & Var, Turgut. Tourism Planning 4th
edition. London: Routledge, 2002.
• Hadinoto, Kusudianto. Perencanaan Pengembangan
Destinasi Pariwisata. Jakarta: UI Press, 1996.
• Undang-Undang no. 10 th. 2009 tentang
Kepariwisataan.
• Peraturan Pemerintah no. 50 th. 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun
2010 – 2025.