SlideShare a Scribd company logo
imedianews.com ~ Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) akhir-akhir ini masih
menjadi polemik hangat di tengah masyarakat luas. Tentu saja kita tidak menginginkan
polemik ini menyebabkan kegaduhan, ketidaknyamanan, dan rasa saling curiga satu sama
lain. Pergolakan pemikiran antara yang pro dan kontra pun terjadi seputar isu tersebut.
Mereka yang pro menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan
prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, trangender, pecinta lawan jenis
(heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual). Sebaliknya, mereka yang kontra
menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk
melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa
depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi stategis pemerintah dalam hal ini sangat
diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi
bangsa.
Identifikasi LGBT
Pertama-tama, mari kita lihat bahwa LGBT adalah problem psikologis (sakit jiwa) sekaligus
problem sosial. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan, anggapan bahwa homoseksualitas
dan sejenisnya adalah penyakit mulai dikritik pada dekade 50-an. Setelah melalui berbagai
upaya yang cukup panjang, akhirnya Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 1973
memutuskan untuk menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit mental. Terlepas dari
perbedaan pendapat itu, terhadap hal yang seperti ini, hukum umum tidak bisa diperlakukan
dan harus menggunakan hukum khusus. Oleh sebab itu, LGBT dan segala penyimpangan
seksualitas adalah sesuatu yang tidak wajar, alias keluar dari kodrat aslinya. Yang mana fitrah
manusia adalah diciptakan untuk bereproduksi. Dalam pengertian terang seperti ini kita bisa
memahami bahwa LGBT bukanlah gejala yang dibuat-buat secara sengaja, melainkan
problem kejiwaan. Dalam konteks ini, tidaklah dibenarkan jika LGBT yang dianggap sebagai
problem malah diberikan hukuman. Kalaupun mereka menuntut hak-hanya, namun
sebenarnya hak itu bukanlah sesuatu yang kodrati sebagai kemanusiaan.
Perspektif HAM
Mungkin bagi sebagian orang yang pro dengan LGBT menuntut agar pemerintah melegalkan
perbuatan tersebut. Mereka sering berdalih dengan landasan hak asasi manusia (HAM)
sebagai tameng utamanya. Bahkan Indonesia sebagai salah satu negara hukum memberikan
jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 amandemen II, yaitu pasal 28 E ayat
(2) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Penulis tidak ingin menyatakan pandangan
ini benar. Yang jelas ini adalah masalah kita bersama. Entah problem kejiwaan/problem
sosial atau bukan, kita semua dituntut agar memahaminya dengan baik dan segera dicari
solusinya.
Sekalipun mereka masih tetap teguh kepada pendirianya untuk melegalkan perbuatan ini.
Maka hal yang harus dijadikan basis fundamental dan harus selalu diingat dalam kaitanya
penegakkan hak asasi manusia adalah bahwa HAM berbanding lurus dengan kewajiban-
kewajiban yang harus dilakukan. Dengan demikian, setiap individu bebas dan berhak atas
haknya masing-masing, namun pada saat yang sama ia harus memperhatikan hak-hak orang
lain yang berada di lingkungannya. Sejauh pengamatan penulis sampai saat ini, pandangan
kelompok ini baru sampai pada taraf menuntut hak-haknya saja.
Dalam hal ini, Peran pemerintah benar-benar sangat diperlukan untuk merumuskan kerangka
kode etik sosial. Kita tidak ingin masalah LGBT ini diselesaikan dengan cara-cara yang tidak
manusiawi seperti apa yang pernah dialami oleh Alan Turing (homoseksual)
Perspektif Hukum Islam
Secara ideal, Islam dan juga agama-agama lain, selalu hadir dalam gagasan-gagasan besar
tentang kemanusiaan: Humanisme Universal (insaniyyah). Agama memang dihadirkan tuhan
untuk sebuah pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan
perbudakan manusia. Bahkan penulis bisa katakan bahwa awal pintu masuk kenabian adalah
revolusi mental, bukan hukum. Inilah yang disebut dengan “imajinatif kenabian.”
Secara historis, fenomena LGBT dapat kita temukan dalam sejarah peradaban umat manusia,
khususnya merujuk kepada kisah-kisah kaumnya Nabi Luth yang dijelaskan langsung oleh
Al-Qur’an.
Islam secara terang mengecam tindakan yang tidak wajar tersebut. Tak hanya itu, bahkan
pelaku sodom harus rela dibinasakan dari permukaan bumi ini (Qs.Al-‘Ankabut, 29: 31-32),
sebab mereka tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak sosial
yang buruk terhadap lingkunganya. Memang pro dan kontra Ulama Tafsir dalam memahami
ayat ini pun muncul ke permukaan, sejumlah pertanyaan misalnya, jika memang LGBT
adalah murni problem kejiwaan atau alamiyah, mengapa Tuhan mengadzab mereka? Ada
juga yang berpendapat liberal dan radikal dengan pendekatan “analisis Historis” yang
menyatakan, kita tidak tahu cerita itu historis atau ahistoris, yang jelas Allah ingin
memberikan pesan-pesan moral universalnya agar tak merugikan diri sendiri dan orang lain.
Hemat penulis, faktor yang paling penting mengapa mereka diadzab adalah dampak sosial
yang buruk, alias problem kejiwaan sekaligus sosial. Bahkan LGBT seperti sudah menjadi
sebuah gerakan massif.
Kalau kita merujuk kepada Al-Qur’an, setidaknya ada dua ayat yang menunjukkan bahwa
manusia mempunyai tugas reproduksi. Pertama, Qs. An-nisa’: (1). Kedua, Qs. Ar-rum, (21).
Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Fungsi reproduksi kemanusiaan ini sudah mutlak
dalam diri setiap individu. Jika ada orang menikah, lalu tidak mengharapkan memiliki
keturunan, apakah ini kodrati? Tentu saja jawabannya tidak. Dan juga dari awalnya saja
Allah sudah menurunkan wawaddah dan rahmah dalam konteks sosial hubungan pria dan
wanita.
Dengan sudut pandang demikian, bagaimanapun kita sudah berusaha meletakkan sesuatu
secara proposional hingga dapat memberikan kesimpulan bahwa Lesbian, gay, biseksual, dan
transgender (LGBT) berarti menyalahi kodrat kemanusiaan universal. Pandangan ini tidak
dimaksudkan untuk menghukum LGBT. Terus terang saja kita tidak menginginkan diantara
saudara-saudara kita yang berbeda dengan fitrah kemanusiaan seperti LGBT itu
didiskriminasikan, dimarah-marahi, apalagi diancam dengan siksaan agama atau neraka
sekalipun. Cara seperti ini tak akan menyelesaikan pokok permasalahan sedikitpun. Dan jalan
keluar untuk pemecahan masalah ini harus dilakukan dengan cara dialogis, konsultatif, dan
terlebih penting lagi secara bertahap (gradual).
Penulis : Muhammad Syuhada’
Santri Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
Kunjungi www.facebook.com/muslimedianews Sumber MMN:
http://www.muslimedianews.com/2016/02/lgbt-dalam-perspektif-ham-dan-
hukum.html#ixzz42eLaV2VG

More Related Content

What's hot

(Sindonews.com) Opini sosial budaya 15 februari 2016 25 maret 2016
(Sindonews.com) Opini sosial budaya 15 februari 2016 25 maret 2016(Sindonews.com) Opini sosial budaya 15 februari 2016 25 maret 2016
(Sindonews.com) Opini sosial budaya 15 februari 2016 25 maret 2016
ekho109
 
Transgender
Transgender Transgender
Transgender
Veronika Wilyanto
 
Intro To Sociology, Interview Content
Intro To Sociology, Interview ContentIntro To Sociology, Interview Content
Intro To Sociology, Interview Contentnixfairy
 
Artikel keberagaman gender
Artikel keberagaman genderArtikel keberagaman gender
Artikel keberagaman gender
HILDEGARDIS NAI ULU
 
Konflik sosial dari penutupan lokalisasi dolly
Konflik sosial dari penutupan lokalisasi dollyKonflik sosial dari penutupan lokalisasi dolly
Konflik sosial dari penutupan lokalisasi dollydodysopril
 
‘Pengantin anak anak’ , narasi islamofobia dan tanggapan kesepakatan
‘Pengantin anak anak’ , narasi islamofobia dan tanggapan kesepakatan‘Pengantin anak anak’ , narasi islamofobia dan tanggapan kesepakatan
‘Pengantin anak anak’ , narasi islamofobia dan tanggapan kesepakatanRizky Faisal
 
Penyimpangan dan pengendalian sosial
Penyimpangan dan pengendalian sosialPenyimpangan dan pengendalian sosial
Penyimpangan dan pengendalian sosial
Khairun Najmi
 
Gender perspektif sosial, budaya dan agama
Gender perspektif sosial, budaya dan agamaGender perspektif sosial, budaya dan agama
Gender perspektif sosial, budaya dan agamaNailiamani Aman
 
Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakat
Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakatPerilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakat
Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakat
elnestl
 
Contoh penyimpangan sosial
Contoh penyimpangan sosialContoh penyimpangan sosial
Contoh penyimpangan sosial
Khairunnisa Nazhifah
 
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
ieffaa
 
Memahami Gender
Memahami GenderMemahami Gender
Memahami Gender
Lestari Moerdijat
 

What's hot (12)

(Sindonews.com) Opini sosial budaya 15 februari 2016 25 maret 2016
(Sindonews.com) Opini sosial budaya 15 februari 2016 25 maret 2016(Sindonews.com) Opini sosial budaya 15 februari 2016 25 maret 2016
(Sindonews.com) Opini sosial budaya 15 februari 2016 25 maret 2016
 
Transgender
Transgender Transgender
Transgender
 
Intro To Sociology, Interview Content
Intro To Sociology, Interview ContentIntro To Sociology, Interview Content
Intro To Sociology, Interview Content
 
Artikel keberagaman gender
Artikel keberagaman genderArtikel keberagaman gender
Artikel keberagaman gender
 
Konflik sosial dari penutupan lokalisasi dolly
Konflik sosial dari penutupan lokalisasi dollyKonflik sosial dari penutupan lokalisasi dolly
Konflik sosial dari penutupan lokalisasi dolly
 
‘Pengantin anak anak’ , narasi islamofobia dan tanggapan kesepakatan
‘Pengantin anak anak’ , narasi islamofobia dan tanggapan kesepakatan‘Pengantin anak anak’ , narasi islamofobia dan tanggapan kesepakatan
‘Pengantin anak anak’ , narasi islamofobia dan tanggapan kesepakatan
 
Penyimpangan dan pengendalian sosial
Penyimpangan dan pengendalian sosialPenyimpangan dan pengendalian sosial
Penyimpangan dan pengendalian sosial
 
Gender perspektif sosial, budaya dan agama
Gender perspektif sosial, budaya dan agamaGender perspektif sosial, budaya dan agama
Gender perspektif sosial, budaya dan agama
 
Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakat
Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakatPerilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakat
Perilaku menyimpang dan pengendalian sosial dalam masyarakat
 
Contoh penyimpangan sosial
Contoh penyimpangan sosialContoh penyimpangan sosial
Contoh penyimpangan sosial
 
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
Sosiologi (Perilaku Menyimpang)
 
Memahami Gender
Memahami GenderMemahami Gender
Memahami Gender
 

Similar to Lgbt

Dilema LGBT dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilema LGBT dalam Konteks Administrasi Publik KontemporerDilema LGBT dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilema LGBT dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
BrianKurniawan6
 
RUBRIK FIGUR MAJALAH HIDAYATULLAH
RUBRIK FIGUR MAJALAH HIDAYATULLAHRUBRIK FIGUR MAJALAH HIDAYATULLAH
RUBRIK FIGUR MAJALAH HIDAYATULLAH
MAJALAH HIDAYATULLAH
 
Draft psikologi perkotaan
Draft psikologi perkotaanDraft psikologi perkotaan
Draft psikologi perkotaan
Yanos Ta
 
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik KontemporerDilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
IanAtmaja
 
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik KontemporerDilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
IanAtmaja
 
Labelling Theory
Labelling TheoryLabelling Theory
Labelling Theorymankoma2013
 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga -Psikologi Sosial.pptx
Kekerasan Dalam Rumah Tangga -Psikologi Sosial.pptxKekerasan Dalam Rumah Tangga -Psikologi Sosial.pptx
Kekerasan Dalam Rumah Tangga -Psikologi Sosial.pptx
graciatapasi
 
4.ham dian 127855 copy
4.ham dian 127855   copy4.ham dian 127855   copy
4.ham dian 127855 copyDian Indriani
 
Filsafat ilmu aturan dan hukum berperilaku
Filsafat ilmu aturan dan hukum berperilakuFilsafat ilmu aturan dan hukum berperilaku
Filsafat ilmu aturan dan hukum berperilaku
DonnyHari
 
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
eli priyatna laidan
 
ppt ulumul quran.pptxewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ppt ulumul quran.pptxewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrppt ulumul quran.pptxewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ppt ulumul quran.pptxewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
IsyaFaruqi
 
Kapsel hukis-tinjauan-medik-psikiatri
Kapsel hukis-tinjauan-medik-psikiatriKapsel hukis-tinjauan-medik-psikiatri
Kapsel hukis-tinjauan-medik-psikiatri
LP3i Kampus Bisnis Banyuwangi
 
lesbian gay biseksual transgender lgbt seminar.pptx
lesbian gay biseksual transgender lgbt seminar.pptxlesbian gay biseksual transgender lgbt seminar.pptx
lesbian gay biseksual transgender lgbt seminar.pptx
HayatiSyafri2
 
Makalah Hukum Internasional
Makalah Hukum InternasionalMakalah Hukum Internasional
Makalah Hukum Internasional
Totok Priyo Husodo
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121
MujiKuswanto
 
Bab 1. c.sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Bab 1. c.sosiologi sbg ilmu pengetahuanBab 1. c.sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Bab 1. c.sosiologi sbg ilmu pengetahuan
BudionoDrs
 

Similar to Lgbt (20)

Dilema LGBT dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilema LGBT dalam Konteks Administrasi Publik KontemporerDilema LGBT dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilema LGBT dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
 
RUBRIK FIGUR MAJALAH HIDAYATULLAH
RUBRIK FIGUR MAJALAH HIDAYATULLAHRUBRIK FIGUR MAJALAH HIDAYATULLAH
RUBRIK FIGUR MAJALAH HIDAYATULLAH
 
Draft psikologi perkotaan
Draft psikologi perkotaanDraft psikologi perkotaan
Draft psikologi perkotaan
 
Wawancara iii
Wawancara iiiWawancara iii
Wawancara iii
 
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik KontemporerDilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
 
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik KontemporerDilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
Dilemma LGBT Dalam Konteks Administrasi Publik Kontemporer
 
Labelling Theory
Labelling TheoryLabelling Theory
Labelling Theory
 
Tata TIK
Tata TIKTata TIK
Tata TIK
 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga -Psikologi Sosial.pptx
Kekerasan Dalam Rumah Tangga -Psikologi Sosial.pptxKekerasan Dalam Rumah Tangga -Psikologi Sosial.pptx
Kekerasan Dalam Rumah Tangga -Psikologi Sosial.pptx
 
4.ham dian 127855 copy
4.ham dian 127855   copy4.ham dian 127855   copy
4.ham dian 127855 copy
 
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
1 kekerasan-dalam-rumah-tangga
 
Filsafat ilmu aturan dan hukum berperilaku
Filsafat ilmu aturan dan hukum berperilakuFilsafat ilmu aturan dan hukum berperilaku
Filsafat ilmu aturan dan hukum berperilaku
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
 
ppt ulumul quran.pptxewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ppt ulumul quran.pptxewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrppt ulumul quran.pptxewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ppt ulumul quran.pptxewrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 
Kapsel hukis-tinjauan-medik-psikiatri
Kapsel hukis-tinjauan-medik-psikiatriKapsel hukis-tinjauan-medik-psikiatri
Kapsel hukis-tinjauan-medik-psikiatri
 
lesbian gay biseksual transgender lgbt seminar.pptx
lesbian gay biseksual transgender lgbt seminar.pptxlesbian gay biseksual transgender lgbt seminar.pptx
lesbian gay biseksual transgender lgbt seminar.pptx
 
Makalah Hukum Internasional
Makalah Hukum InternasionalMakalah Hukum Internasional
Makalah Hukum Internasional
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121
 
Bab 1. c.sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Bab 1. c.sosiologi sbg ilmu pengetahuanBab 1. c.sosiologi sbg ilmu pengetahuan
Bab 1. c.sosiologi sbg ilmu pengetahuan
 

More from Aceng Rosadi

Surai ijin tidak kerja
Surai ijin tidak kerjaSurai ijin tidak kerja
Surai ijin tidak kerja
Aceng Rosadi
 
Cover promes
Cover promesCover promes
Cover promes
Aceng Rosadi
 
Surat tugas gerai bareng
Surat tugas gerai barengSurat tugas gerai bareng
Surat tugas gerai bareng
Aceng Rosadi
 
Program pengajaran bina diri
Program pengajaran bina diriProgram pengajaran bina diri
Program pengajaran bina diri
Aceng Rosadi
 
8.1 terbaru
8.1 terbaru8.1 terbaru
8.1 terbaru
Aceng Rosadi
 
Lampiran kisi-kisi-usm-2015
Lampiran kisi-kisi-usm-2015Lampiran kisi-kisi-usm-2015
Lampiran kisi-kisi-usm-2015
Aceng Rosadi
 

More from Aceng Rosadi (6)

Surai ijin tidak kerja
Surai ijin tidak kerjaSurai ijin tidak kerja
Surai ijin tidak kerja
 
Cover promes
Cover promesCover promes
Cover promes
 
Surat tugas gerai bareng
Surat tugas gerai barengSurat tugas gerai bareng
Surat tugas gerai bareng
 
Program pengajaran bina diri
Program pengajaran bina diriProgram pengajaran bina diri
Program pengajaran bina diri
 
8.1 terbaru
8.1 terbaru8.1 terbaru
8.1 terbaru
 
Lampiran kisi-kisi-usm-2015
Lampiran kisi-kisi-usm-2015Lampiran kisi-kisi-usm-2015
Lampiran kisi-kisi-usm-2015
 

Recently uploaded

Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 

Recently uploaded (16)

Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 

Lgbt

  • 1. imedianews.com ~ Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) akhir-akhir ini masih menjadi polemik hangat di tengah masyarakat luas. Tentu saja kita tidak menginginkan polemik ini menyebabkan kegaduhan, ketidaknyamanan, dan rasa saling curiga satu sama lain. Pergolakan pemikiran antara yang pro dan kontra pun terjadi seputar isu tersebut. Mereka yang pro menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, trangender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual). Sebaliknya, mereka yang kontra menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi stategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa. Identifikasi LGBT Pertama-tama, mari kita lihat bahwa LGBT adalah problem psikologis (sakit jiwa) sekaligus problem sosial. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan, anggapan bahwa homoseksualitas dan sejenisnya adalah penyakit mulai dikritik pada dekade 50-an. Setelah melalui berbagai upaya yang cukup panjang, akhirnya Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 1973 memutuskan untuk menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit mental. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, terhadap hal yang seperti ini, hukum umum tidak bisa diperlakukan dan harus menggunakan hukum khusus. Oleh sebab itu, LGBT dan segala penyimpangan seksualitas adalah sesuatu yang tidak wajar, alias keluar dari kodrat aslinya. Yang mana fitrah manusia adalah diciptakan untuk bereproduksi. Dalam pengertian terang seperti ini kita bisa memahami bahwa LGBT bukanlah gejala yang dibuat-buat secara sengaja, melainkan problem kejiwaan. Dalam konteks ini, tidaklah dibenarkan jika LGBT yang dianggap sebagai problem malah diberikan hukuman. Kalaupun mereka menuntut hak-hanya, namun sebenarnya hak itu bukanlah sesuatu yang kodrati sebagai kemanusiaan. Perspektif HAM Mungkin bagi sebagian orang yang pro dengan LGBT menuntut agar pemerintah melegalkan perbuatan tersebut. Mereka sering berdalih dengan landasan hak asasi manusia (HAM) sebagai tameng utamanya. Bahkan Indonesia sebagai salah satu negara hukum memberikan jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 amandemen II, yaitu pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Penulis tidak ingin menyatakan pandangan ini benar. Yang jelas ini adalah masalah kita bersama. Entah problem kejiwaan/problem sosial atau bukan, kita semua dituntut agar memahaminya dengan baik dan segera dicari solusinya. Sekalipun mereka masih tetap teguh kepada pendirianya untuk melegalkan perbuatan ini. Maka hal yang harus dijadikan basis fundamental dan harus selalu diingat dalam kaitanya penegakkan hak asasi manusia adalah bahwa HAM berbanding lurus dengan kewajiban- kewajiban yang harus dilakukan. Dengan demikian, setiap individu bebas dan berhak atas haknya masing-masing, namun pada saat yang sama ia harus memperhatikan hak-hak orang lain yang berada di lingkungannya. Sejauh pengamatan penulis sampai saat ini, pandangan kelompok ini baru sampai pada taraf menuntut hak-haknya saja. Dalam hal ini, Peran pemerintah benar-benar sangat diperlukan untuk merumuskan kerangka kode etik sosial. Kita tidak ingin masalah LGBT ini diselesaikan dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti apa yang pernah dialami oleh Alan Turing (homoseksual)
  • 2. Perspektif Hukum Islam Secara ideal, Islam dan juga agama-agama lain, selalu hadir dalam gagasan-gagasan besar tentang kemanusiaan: Humanisme Universal (insaniyyah). Agama memang dihadirkan tuhan untuk sebuah pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan manusia. Bahkan penulis bisa katakan bahwa awal pintu masuk kenabian adalah revolusi mental, bukan hukum. Inilah yang disebut dengan “imajinatif kenabian.” Secara historis, fenomena LGBT dapat kita temukan dalam sejarah peradaban umat manusia, khususnya merujuk kepada kisah-kisah kaumnya Nabi Luth yang dijelaskan langsung oleh Al-Qur’an. Islam secara terang mengecam tindakan yang tidak wajar tersebut. Tak hanya itu, bahkan pelaku sodom harus rela dibinasakan dari permukaan bumi ini (Qs.Al-‘Ankabut, 29: 31-32), sebab mereka tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak sosial yang buruk terhadap lingkunganya. Memang pro dan kontra Ulama Tafsir dalam memahami ayat ini pun muncul ke permukaan, sejumlah pertanyaan misalnya, jika memang LGBT adalah murni problem kejiwaan atau alamiyah, mengapa Tuhan mengadzab mereka? Ada juga yang berpendapat liberal dan radikal dengan pendekatan “analisis Historis” yang menyatakan, kita tidak tahu cerita itu historis atau ahistoris, yang jelas Allah ingin memberikan pesan-pesan moral universalnya agar tak merugikan diri sendiri dan orang lain. Hemat penulis, faktor yang paling penting mengapa mereka diadzab adalah dampak sosial yang buruk, alias problem kejiwaan sekaligus sosial. Bahkan LGBT seperti sudah menjadi sebuah gerakan massif. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur’an, setidaknya ada dua ayat yang menunjukkan bahwa manusia mempunyai tugas reproduksi. Pertama, Qs. An-nisa’: (1). Kedua, Qs. Ar-rum, (21). Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Fungsi reproduksi kemanusiaan ini sudah mutlak dalam diri setiap individu. Jika ada orang menikah, lalu tidak mengharapkan memiliki keturunan, apakah ini kodrati? Tentu saja jawabannya tidak. Dan juga dari awalnya saja Allah sudah menurunkan wawaddah dan rahmah dalam konteks sosial hubungan pria dan wanita. Dengan sudut pandang demikian, bagaimanapun kita sudah berusaha meletakkan sesuatu secara proposional hingga dapat memberikan kesimpulan bahwa Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) berarti menyalahi kodrat kemanusiaan universal. Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum LGBT. Terus terang saja kita tidak menginginkan diantara saudara-saudara kita yang berbeda dengan fitrah kemanusiaan seperti LGBT itu didiskriminasikan, dimarah-marahi, apalagi diancam dengan siksaan agama atau neraka sekalipun. Cara seperti ini tak akan menyelesaikan pokok permasalahan sedikitpun. Dan jalan keluar untuk pemecahan masalah ini harus dilakukan dengan cara dialogis, konsultatif, dan terlebih penting lagi secara bertahap (gradual). Penulis : Muhammad Syuhada’ Santri Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Kunjungi www.facebook.com/muslimedianews Sumber MMN: http://www.muslimedianews.com/2016/02/lgbt-dalam-perspektif-ham-dan- hukum.html#ixzz42eLaV2VG