Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan praktik perawat di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan termasuk perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan izin praktik untuk menjalankan praktiknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penerbitan Surat Tanda Registrasi dan izin praktik perawat di Indonesia.

1. PENYELENGGARAN
PRAKTIK PERAWAT
Hasan Rahim, S.Kep.,Ns.,MARS.
(Sekretaris PPNI Pengkab Maros)

2.  Ketentuan umum Psl 1 Poin 6 UU 36/2009, Psl
1 poin 1 Permenkes 46/2013 :
“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan”

3. Psl 22 UU 36/2009
1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi
minimum.
2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

4. Psl 23 UU 36/2009
1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan.
2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga
kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan
kepentingan yang bernilai materi.
5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

5. Psl 24 UU 36/2009
1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan
kode etik, standar profesi, hak pengguna
pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional.
2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar
profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh organisasi profesi.
3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan
kesehatan, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

6. UU 44/2009
 Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi,
bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian,
dan peralatan. (Psl 7 (1) UU 44/2009)
 Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki
tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang
medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga
manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan. (Psl
12 (1) UU 44/2009)
 Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit
wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. (Psl 13 (2) UU 44/2009)

7. Kenapa Harus Memiliki STR?
Permenkes No. 161/2010 ttg
RegistrasiTenaga Kesehatan
Permenkes No.
1796/Menkes/Per/VIII/2011 ttg
RegistrasiTenkes
Permenkes No. 46Tahun 2013 ttg
RegistrasiTenkes

8. • (1) Setiap tenkes yg akan menjalankan praktik
dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib
memiliki izin dari Pemerintah
• (2) Untuk memperoleh izin dari Pemerintah
sebagaiman dimaksud pd ayat (1) diperlukan STR
• (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara
nasional
Psl 2
Permenkes
46/2013
• (4) Untuk memperoleh STR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),Tenaga
Kesehatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi.
Psl 2
Permenkes
46/2013

9. Bagaimana Memperoleh STR
Psl 3 Permenkes
46/2013
•(1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada peserta didik setelah
dinyatakan lulus Uji Kompetensi oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
•(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan
MTKI
Psl 4 Permenkes
46/2013
•(1) STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir Tenaga Kesehatan yang bersangkutan di
tahun kelima.
•(2) STR dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan.
Psl 4 Permenkes
46/2013
•(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
•a. pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang kesehatan; dan
•b. pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
•(4) Jumlah satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh
MTKI atas usulan dari organisasi profesi

10. Psl 5 PMK 46/2013
1) Pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang
kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a
dibuktikan dengan:
a. keterangan kinerja dari institusi tempat bekerja, atau
keterangan praktik dari kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota;
b. Surat izin Praktik atau Surat Izin Kerja; dan
c. rekomendasi dari organisasi profesi.
2) Pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan,
pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dibuktikan dengan
pemenuhan syarat satuan kredit profesi yang diperoleh selama
5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh organisasi profesi

11. Lulusan
Sebelum 2012
fotokopi Sertifikat
Kompetensi yang
dilegalisasi
pas foto 4x6 dengan latar
belakang merah
Lulusan 2012
Ke atas
daftar lulusan Uji
Kompetensi dari perguruan
tinggi yang bersangkutan;
pas foto 4x6 dengan latar
belakang merah;
surat keterangan dari
perguruan tinggi tentang
kebenaran seluruh data
yang diusulkan.

12. ALUR PENGURUSAN STR
START
Kelengkapan
Berkas
· FC Ijazah (D3/Ners)
legalisir 3 lbr
· Pas Photo berwarna
uk.4x6 = 5 lbr
· Bukti lunas iuran PPNI
dari Bendahara/
kolektor komisariat
masing-masing
Pemeriksaan
Kelengkapan
berkas
Lengkap?
Bayar biaya
administrasi
Lengkapi Berkas
Proses
pengiriman
berkas ke PPNI
Propinsi
MTKP
FINISH
STR
TIDAK
YA
Proses registrasi
dan penerbitan
STR
Pengambilan
STR di PPNI
Kab. Maros

13. Psl 30 (4) PMK 46/2013
 Permohonan STR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ini dapat dilakukan secara
kolektif melalui organisasi profesi, institusi
pendidikan dan/atau Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dimanaTenaga Kesehatan
melakukan pekerjaan/praktiknya kepada
MTKI melalui MTKP.

14. STR tidak berlaku apabila:
(Psl 9 PMK 46/2013)
a. masa berlaku habis;
b. dicabut atas dasar peraturan perundang-
undangan;
c. atas permintaan yang bersangkutan; atau
d. yang bersangkutan meninggal dunia.

15. Dasar Penyelenggaraan Praktek
Perawat
Permenkes
No.1239/Menkes/SK/XI/2001 ttg
Registrasi dan Praktik Perawat
Permenkes
No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010
ttg Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat

16. Perawat adalah seseorang yg telah lulus
pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar
negeri sesuai peraturan perundang-undangan
(Psl 1 angka 1 PMK 148/2010)
Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) adalah bukti
tertulis yang diberikan kepada perawat untuk
melakukan praktik keperawatan secara
perorangan dan/atau berkelompok (Psl 1 angka 3
PMK 148/2010)
Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga
kesehatan yang telah memiliki sertifikat
kompetensi sesuai peraturan perundang-
undangan (Psl 1 angka 5 PMK 148/2010)

17. • Dikeluarkan oleh PEMDA KABUPATEN/KOTA (Psl 4 (1) PMK
148/2010)
SIAPAYG
KELUARKAN
• BERLAKU SELAMA STR BERLAKU (Psl 4 (2) PMK 148/2010MASA BERLAKU
• Setiap perawat yg menjalankan praktik wajib memiliki SIPP
• Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yg
menjalankan praktik pada fasyankes diluar praktik mandiri
SIAPAYG WAJIB SIPP
(Psl 3 PMK 148/2010)
SIPP

18. Apa Persyaratan SIPP
 Fc STR yg masih berlaku dan
dilegalisir;
 Surat Keterangan sehat fisik
dari dokter yg memiliki SIP;
 Surat pernyataan memiliki
tempat praktik;
 Pas foto berwarna terbaru
ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lbr;
 Rekomendasi dari organisasi
profesi .
SIPP
Hanya diberikan
untuk 1 tempat
praktik

19. Kapan SIPP Tidak Berlaku
 Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP;
 Masa berlaku habis dan tidak diperpanjang;
 Dicabut atas perintah pengadilan;
 Dicabut atas rekomendasi organisasi profesi;
 YBS meninggal dunia.

20. TERIMA KASIH