Dokumen tersebut menjelaskan tentang gratifikasi dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam menerima dan melaporkan gratifikasi. Ada batasan nilai gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, seperti hadiah pernikahan atau acara adat. Jika melewati batasan nilai, wajib dilaporkan ke KPK dalam 30 hari.
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasialiyudhi_h
1. Peraturan Badan POM No. 4 Tahun 2015 mengatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk apapun yang diterima pegawai. 2. Dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, kecuali yang terkait tugas resmi. Gratifikasi wajib dilaporkan ke tim pengendalian gratifikasi (TPG) Badan POM. 3. TPG bertugas menerima, menelaah dan
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep dasar pajak penghasilan di Indonesia, termasuk subjek, objek, dan tarif pajak penghasilan. Subjek pajak terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan luar negeri, sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang diterima wajib pajak. Tarif pajak penghasilan berkisar antara 5%-30% tergantung besarnya penghasilan kena pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan (PPh) di Indonesia, termasuk definisi PPh, subjek pajak (wajib pajak dalam negeri dan luar negeri), objek pajak (penghasilan yang dikenakan PPh), pengecualian objek pajak, tarif PPh, dan cara menghitung PPh.
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasialiyudhi_h
1. Peraturan Badan POM No. 4 Tahun 2015 mengatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk apapun yang diterima pegawai. 2. Dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, kecuali yang terkait tugas resmi. Gratifikasi wajib dilaporkan ke tim pengendalian gratifikasi (TPG) Badan POM. 3. TPG bertugas menerima, menelaah dan
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep dasar pajak penghasilan di Indonesia, termasuk subjek, objek, dan tarif pajak penghasilan. Subjek pajak terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan luar negeri, sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang diterima wajib pajak. Tarif pajak penghasilan berkisar antara 5%-30% tergantung besarnya penghasilan kena pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan (PPh) di Indonesia, termasuk definisi PPh, subjek pajak (wajib pajak dalam negeri dan luar negeri), objek pajak (penghasilan yang dikenakan PPh), pengecualian objek pajak, tarif PPh, dan cara menghitung PPh.
Formulir Penarikan Dana Asuransi PrudentialDony Rahman
Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda pada kotak jawaban yang sesuai
Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keada an kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuh kan telah dipenuhi sebelum menandatanganinya.
Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan form spesimen tanda tangan.
Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap menandatangani dan melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada formulir ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengatur penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, termasuk mengatur objek pajak penghasilan, pengecualian dari objek pajak, dan ketentuan lain terkait pajak penghasilan.
Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Dokumen ini menjelaskan pengertian, subjek, objek, dan sejarah pajak penghasilan di Indonesia dimulai dari zaman kolonial hingga saat ini.
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Indra Sofian
Dokumen tersebut membahas apakah uang saku yang diterima anak dari orang tuanya dikenakan pajak penghasilan atau tidak. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya dan tidak termasuk dalam objek pajak. Oleh karena itu, uang saku anak dari orang tua tidak dikenakan pajak penghasilan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai produk asuransi jiwa PRUmy child yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi janin, ibu hamil, dan anak sejak masa kehamilan hingga anak dewasa. PRUmy child memiliki manfaat utama berupa pertanggungan jiwa untuk janin, ibu, dan anak serta manfaat tambahan seperti perawatan di inkubator dan kelainan bawaan pada anak.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai pembelajaran anti korupsi bagi peserta. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep korupsi, bentuk-bentuk korupsi, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta ketentuan pelaporan gratifikasi.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Formulir Penarikan Dana Asuransi PrudentialDony Rahman
Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda pada kotak jawaban yang sesuai
Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keada an kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuh kan telah dipenuhi sebelum menandatanganinya.
Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan form spesimen tanda tangan.
Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap menandatangani dan melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada formulir ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengatur penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, termasuk mengatur objek pajak penghasilan, pengecualian dari objek pajak, dan ketentuan lain terkait pajak penghasilan.
Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Dokumen ini menjelaskan pengertian, subjek, objek, dan sejarah pajak penghasilan di Indonesia dimulai dari zaman kolonial hingga saat ini.
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Indra Sofian
Dokumen tersebut membahas apakah uang saku yang diterima anak dari orang tuanya dikenakan pajak penghasilan atau tidak. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya dan tidak termasuk dalam objek pajak. Oleh karena itu, uang saku anak dari orang tua tidak dikenakan pajak penghasilan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai produk asuransi jiwa PRUmy child yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi janin, ibu hamil, dan anak sejak masa kehamilan hingga anak dewasa. PRUmy child memiliki manfaat utama berupa pertanggungan jiwa untuk janin, ibu, dan anak serta manfaat tambahan seperti perawatan di inkubator dan kelainan bawaan pada anak.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai pembelajaran anti korupsi bagi peserta. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep korupsi, bentuk-bentuk korupsi, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta ketentuan pelaporan gratifikasi.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN). Oleh karena itu gratifikasi
memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal
yang dilarang atau sesuatu yang salah. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti
luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di
luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.
Penjelasan Pasal 12B UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999.
Tindakan yang harus dilakukan pegawai negeri dan
penyelenggara negara adalah MENOLAK PEMBERIAN
tersebut. Jika pada kondisi tertentu pegawai negeri dan
penyelenggara negara tidak dapat menolaknya, misalnya
gratifikasi disampaikan melalui perantara istri/suami/
anak, identitas pemberi tidak diketahui, atau demi
menjaga hubungan baik dengan pemberi, maka pegawai negeri dan
penyelenggara negara wajib MELAPORKAN penerimaan gratifikasi
tersebut kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak
tanggal penerimaan. Penolakan terhadap gratifikasi akan
membangun kebiasaan dan budaya anti gratifikasi.
Hai Grato, jelasin dong apa
itu gratifikasi?
Grato, bagaimana sikap pegawai
negeri atau penyelenggara negara jika
menerima gratifikasi?
3. Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai
Negeri hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun Undang-Undang mengatur
lebih luas bahwa Pegawai Negeri meliputi :
Mengingat Anda adalah pegawai
honorer yang mendapat gaji atau
upah dari keuangan daerah maka
Anda dapat dikategorikan
sebagai pegawai negeri.
Sehingga Anda wajib
melaporkan penerimaan
gratifikasi kepada KPK.
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pejabat publik (pemangku jabatan/ambtenaar);
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
Halo Grato, saya pegawai honorer di
kantor kabupaten, bukan pegawai
negeri sipil. Apakah saya juga harus
tunduk dengan ketentuan gratifikasi?
1
2
3
4
5
4. Tentu saja bisa.
Barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara
dapat dimiliki oleh Pelapor dengan cara menggantinya dengan
uang senilai barang tersebut.
Pada saat melaporkan penerimaan gratifikasi, Anda
wajib mengisi formulir pelaporan gratifikasi dengan
lengkap. Namun, barang gratifikasi yang diterima
tidak harus diserahkan pada saat menyampaikan
laporan ke KPK.
Jika telah ditetapkan menjadi milik negara,
Anda akan menerima Surat Keputusan
Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
Kewajiban penyerahan uang atau barang gratifikasi adalah
7 hari kerja sejak tanggal SK, biaya pengiriman dapat
diganti oleh KPK.
Saya sudah melaporkan penerimaan
gratifikasi berupa kain tenun dari
rekanan. Jika telah ditetapkan menjadi
milik negara, apakah saya dapat
menggantinya dengan uang?
Grato, saya terima laptop dari vendor yang
dikirimkan ke rumah. Saya sudah melaporkannya
ke KPK, tetapi laptopnya masih saya simpan.
Bagaimana dong solusinya?
5. Seringkali ada persinggungan antara gratifikasi dengan aspek budaya,
adat istiadat, agama dan hubungan baik sehari-hari yang sama sekali
tidak berhubungan dengan jabatan. Sehingga dalam batasan nilai tertentu,
dan dalam kondisi khusus terdapat batasan nilai wajar gratifikasi yang dapat
diterima sehingga tidak wajib dilaporkan kepada KPK.
Simak 4 bentuk gratifikasi tambahan yang tidak wajib dilaporkan di bawah ini:
Batasan nilai tersebut tidak berlaku untuk kondisi selain 4 bentuk
gratifikasi di atas. Misalnya jika Anda menerima pemberian dengan
jumlah diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian
per orang pada saat penyelenggaraan pesta perkawinan, maka
yang wajib dilaporkan ke KPK adalah hanya penerimaan di
atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut.
Grato, apakah ada batasan nilai
gratifikasi yang boleh diterima?
1. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual
dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan,
dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per
pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh
penerima, bapak/ibu/ mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi
jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak
berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
4. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk
setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain)
paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang
dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam
1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
1
2
3
4
6. Tentu saja tidak. Penerimaan yang tidak ada hubungan sama sekali
dengan jabatan atau pekerjaan tentu diluar maksud gratifikasi yang
diatur di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun
Undang Undang KPK. Berikut adalah bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib
dilaporkan:
Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima
gratifikasi yang termasuk pada 8 jenis di atas, maka silahkan
diterima dan tidak wajib dilaporkan pada KPK.
Grato, Apakah semua penerimaan
gratifikasi oleh pegawai negeri
atau penyelenggara negara wajib
dilaporkan?
1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,
suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan
keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
3. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya
sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
4. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
5. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan
keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
6. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta
sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat,
seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis
yang berlaku umum;
7. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan
tugas pokok dan fungsi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik
kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.
1
2
3
5
6
7
8
4
7. GRATIFIKASI
SOLUSI MEMAHAMI
*Gratifikasi, Informasi dan Sosialisasi
http://kpk.go.id/gratifikasi
Kenali lebih jauh tentang Gratifikasi
dengan mengunduh aplikasi GRATis*
atau mengakses e-learning Gratifikasi
di PC, Laptop atau Gadget Anda.
8. Direktorat Gratifikasi KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 2557 8440 / 8448,
0855 8845 678
www.kpk.go.id/gratifikasi
Keyword : GRATis,KPK,Gratifikasi
Dapat di download di :
http://www.kpk.go.id/gratifikasi
Pelaporan online
https://gol.kpk.go.id