Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari kumpulan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia yang diterbitkan oleh PortalK3.com, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, dan surat edaran terkait K3.
Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari kumpulan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia yang diterbitkan oleh PortalK3.com, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, dan surat edaran terkait K3.
Presentasi Kelompok 2 - Training Ahli K3 Umum.pptxssuser7bd8d1
1. Laporan tersebut merangkum hasil pengamatan dan analisis terhadap penerapan K3 di PT Pertamina Lubricants, mencakup bidang K3 Mekanik, Pesawat Uap, dan Bejana Tekan.
2. Secara umum penerapan K3 sudah sesuai peraturan, namun masih ditemukan beberapa temuan negatif yang perlu diperbaiki seperti kadaluarsa SIO operator dan pengujian genset.
3. Kesimpulan ringkasan menyarank
Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan menteri, dan ketentuan tentang penunjukan ahli keselamatan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Indonesia. UU ini mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta penggunaan sumber daya produksi secara aman dan efisien melalui penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. UU ini juga menjelaskan berbagai peraturan pelaksanaannya baik secara sektoral maup
Dokumen tersebut merangkum peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, hingga surat edaran dan keputusan direktur jenderal terkait K3.
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptxHSEHasscoLP
Dokumen tersebut membahas tentang pembekalan untuk sertifikasi kompetensi BNSP untuk Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang persiapan peserta, metode pembekalan secara online, unit kompetensi yang diujikan, peraturan keselamatan pertambangan, dan fungsi inspektur pertambangan dalam pembinaan dan pengawasan keselamatan pertambangan.
Kebijakan pemerintah di bidang K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran melalui regulasi dan penerapan standar K3 di perusahaan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait K3 sejak era 1910an hingga saat ini untuk mencapai tujuan tersebut.
Peraturan dan Perundangan K3 menjelaskan pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai upaya untuk menjamin keutuhan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja. Dokumen ini juga menjelaskan pola pencegahan kecelakaan melalui peraturan, standarisasi, pengawasan, pendidikan, pelatihan, dan penerapan. Selanjutnya dijelaskan dasar hukum UU K3 No. 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaann
Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerjaTito Riyanto
Dokumen tersebut membahas dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Ia menjelaskan undang-undang terkait seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur pokok-pokok pembentukan dan pengawasan K3. Dokumen ini juga menjelaskan struktur hukum K3, produk hukum seperti UU, PP, dan peraturan menteri serta fungsi pengawas ketenagakerjaan dalam implementasi
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan dan perundang-undangan K3 di Indonesia. Secara garis besar mencakup pengertian K3, dasar hukum K3, UU K3 No. 1 Tahun 1970 beserta ruang lingkup dan isinya, serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur berbagai aspek teknis K3 seperti SDM, peralatan, sistem manajemen K3, dan kelembagaan seperti P2K3.
Dokumen tersebut merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan K3 umum di TBBM Boyolali yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, instruksi menteri, dan keputusan dirjen yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan kesehatan kerja di Indonesia, termasuk UU, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran yang mengatur persyaratan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja seperti fasilitas, lingkungan kerja, dan makanan.
Norma keselamatan dan kesehatan kerja harus disesuaikan dengan risiko di perusahaan, mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan memenuhi peraturan, didokumentasikan, dikomunikasikan, dan ditinjau secara berkala untuk menjamin relevansi."
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
More Related Content
Similar to Laporan PKL.pptx sebagai contoh untuk unum
Presentasi Kelompok 2 - Training Ahli K3 Umum.pptxssuser7bd8d1
1. Laporan tersebut merangkum hasil pengamatan dan analisis terhadap penerapan K3 di PT Pertamina Lubricants, mencakup bidang K3 Mekanik, Pesawat Uap, dan Bejana Tekan.
2. Secara umum penerapan K3 sudah sesuai peraturan, namun masih ditemukan beberapa temuan negatif yang perlu diperbaiki seperti kadaluarsa SIO operator dan pengujian genset.
3. Kesimpulan ringkasan menyarank
Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan menteri, dan ketentuan tentang penunjukan ahli keselamatan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Indonesia. UU ini mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta penggunaan sumber daya produksi secara aman dan efisien melalui penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. UU ini juga menjelaskan berbagai peraturan pelaksanaannya baik secara sektoral maup
Dokumen tersebut merangkum peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, hingga surat edaran dan keputusan direktur jenderal terkait K3.
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptxHSEHasscoLP
Dokumen tersebut membahas tentang pembekalan untuk sertifikasi kompetensi BNSP untuk Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang persiapan peserta, metode pembekalan secara online, unit kompetensi yang diujikan, peraturan keselamatan pertambangan, dan fungsi inspektur pertambangan dalam pembinaan dan pengawasan keselamatan pertambangan.
Kebijakan pemerintah di bidang K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran melalui regulasi dan penerapan standar K3 di perusahaan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait K3 sejak era 1910an hingga saat ini untuk mencapai tujuan tersebut.
Peraturan dan Perundangan K3 menjelaskan pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai upaya untuk menjamin keutuhan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja. Dokumen ini juga menjelaskan pola pencegahan kecelakaan melalui peraturan, standarisasi, pengawasan, pendidikan, pelatihan, dan penerapan. Selanjutnya dijelaskan dasar hukum UU K3 No. 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaann
Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerjaTito Riyanto
Dokumen tersebut membahas dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Ia menjelaskan undang-undang terkait seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur pokok-pokok pembentukan dan pengawasan K3. Dokumen ini juga menjelaskan struktur hukum K3, produk hukum seperti UU, PP, dan peraturan menteri serta fungsi pengawas ketenagakerjaan dalam implementasi
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan dan perundang-undangan K3 di Indonesia. Secara garis besar mencakup pengertian K3, dasar hukum K3, UU K3 No. 1 Tahun 1970 beserta ruang lingkup dan isinya, serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur berbagai aspek teknis K3 seperti SDM, peralatan, sistem manajemen K3, dan kelembagaan seperti P2K3.
Dokumen tersebut merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan K3 umum di TBBM Boyolali yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, instruksi menteri, dan keputusan dirjen yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan kesehatan kerja di Indonesia, termasuk UU, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran yang mengatur persyaratan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja seperti fasilitas, lingkungan kerja, dan makanan.
Norma keselamatan dan kesehatan kerja harus disesuaikan dengan risiko di perusahaan, mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan memenuhi peraturan, didokumentasikan, dikomunikasikan, dan ditinjau secara berkala untuk menjamin relevansi."
Similar to Laporan PKL.pptx sebagai contoh untuk unum (20)
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
2. SISTEMATIKA
• BAB I. Pendahuluan
• BAB II. Kondisi perush
• BAB III. Analisa temuan
• BAB IV. Kesimpulan saran
• BAB V. Daftar pustaka
3. DASAR HUKUM
Tidak disingkat, penulisan sesuai aturan tsb. No…….. Tentang …..
Perhatikan peraturan yang sudah tidak berlaku
Lengkap sesuai pokok bahasan
UU No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 13 Tahun 2003 selalu dicantumkan sebagai
dasar hukum
4. KELEMBAGAAN K3 DAN SMK3
• Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang ?
• Permenaker RI No. Per-04/MEN/1987 tentang ?
• Permenakertrans RI No. Per-02/MEN/1992 tentang ?
• Permenaker RI No. Per-04/MEN/1995 tentang ?
• Permenakertrans RI No. Per-01/MEN/I/2007 tentang ?
• Permenaker RI No. Per-26/MEN/2014 tentang ?
5. KELEMBAGAAN K3 DAN SMK3 (LANJUTAN)
• Permenaker RI No. Per-18/MEN/2016 tentang ?
• Kepmenaker RI No. Kep-1135/MEN/1987 tentang ?
• Kepmenaker RI No. Kep-245/MEN/1990 tentang ?
• Kepmenakertrans RI No. Per-239/MEN/2003 tentang ?
• Kepmenakertrans RI No. Per-372/MEN/XI/2009 tentang ?
• SE Menakertrans RI No. SE.02/MEN/DJPPK/I/2011 tentang ?
• SE Menakertrans RI No. SE.03/MEN/DJPPK/I/2011 tentang ?
• Kepdirjenbinwasker No. Kep-37/DJPPK/XI/2004 tentang ?
• Kepdirjenbinwasker & K3 No. Kep.69/PPK&K3/XII/2015 tentang ?
6. KESJA
• PP 88 Tahun 2019 Tentang ?
• Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2019 Tentang ?
• PMP No. 7 Th 1964. Tentang Syarat Kersehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja (TIDAK
BERLAKU)
• Permenaker No. 1/Men/1976 Tentang ?
• Permenaker No. 1/Men/1979 Tentang ?
• Kepmenaker No. 333/Men/1989 Tentang ?
• Permenakertrans No. Per. 02/MEN/1980 Tentang ?
• Permenaker No. 1/Men/1981 Tentang ?
• Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
• Kepmenaker No. 312 Tahun 2020 Tentang ?
• Kepmenaker No. 317 Tahun 2020 Tentang ?
7. KESJA
• Kepmennakertrans No. KEP. 68/MEN/IV/2004 Tentang ?
• Permenaker No. 11/Men/VI/2005 Tentang ?
• Permenaker No. 15/Men/VIII/2008 Tentang ?
• Instruksi Mennaker No. Ins.03/M/Bw/1999 Tentang ?
• SE. Mennakertrans No. Se. 01/Men/1979 Tentang ?
• Kepdirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 20 Tahun 2005 Tentang ?
• Kepdirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2008 Tentang ?
• Kepdirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 53 Tahun 2009 Tentang ?
• SE. Dirjen Binawas No. Se. 86/Bw/1989 Tetang ?
8. KESJA
• SE Menaker No. M/9/HK.04/VII/2021 Tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di
Tempat Kerja Dan Penyediaan Perlengkapan Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh
Perusahaan selama Pandemi Covid-19
• SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 Tentang ?
• SE Menaker No. M/7/AS.02.02/V/2020 Tentang ?
• SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 Tentang ?
• Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/36/HM.01/IV/2020 Tentang ?
• Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/76/HM.01/VII/2020 Tentang ?
• Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/77/HM.01/VII/2020 Tentang ?
• Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/151/AS.02/XI/2020 Tentang ?
9. LINGKUNGAN KERJA & BB
• Permenaker No. 187/Men/1999 Tentang ?
• Permanakertrans No. 8 tahun 2010 Tentang ?
• Permenaker No. 5 tahun 2018 Tentang ?
• Permenaker No. 9 Tahun 2016 Tentang ?
• SK Dirjen pembinaan pengawasan ketenagakerjaan No. 113/DJPPK/IX/2006 Tentang ?
• SK Dirjen pembinaan pengawasan ketenagakerjaan RI No. 045/DJPPK/IX2008
(DICABUT)
• Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 84 Tahun 2012
Tentang ?
10. PTP & PAA
• Permenker No. Per.04/Men/1985, tentang Pesawat Tenaga dan Produksi (TIDAK
BERLAKU)
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 38 Tahun 2016 tentang ?
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang ?
• SKB Dirjen HUBLA dan Dirjen BINAWAS No. PP.72/3/9-99 & KEP.507/BW/1999
tentang ?
11. PESAWAT UAP
• Undang-Undang Uap 1930 (Stoom Ordonnantie 1930).
• Peraturan Uap 1930 (Stoom Verordening 1930).
• Permenaker No. Per.01/Men/1988 tentang ?
• SE.Dirjen BINAWAS Ketenagakerjaan No.01/DJPPK/VI/2009 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisesnsi K3 bagi Petugas dan
Operator Pesawat Uap, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Angkat dan
Angkut. (TULISAN MERAH DICABUT)
12. BEJANA TEKANAN & TANGKI TIMBUN
• UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja.
• Permenaker No. Per 01/Men/1982 tentang Bejana Tekan (TIDAK BERLAKU)
• Permenaker No. 37 tahun 2016 tentang ?
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. Per.02/Men/1982 tentang ?
13. KBLPK
• Undang-Undang No.28/2002 tentang “Bangunan Gedung”
• Undang-Undang No.30/2009 tentang “Ketenagalistrikan”
• Permenaker nomor 6 tahun 2017 tentang ?
• Permenakertrans No.Per.01/MEN/1980 tentang ?
• Permenakertrans No.04/MEN/1980 tentang ?
• Permenaker RI No.Per.03/MEN/1999 tentang “Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk
Pengangkutan Orang dan Barang” (TIDAK BERLAKU)
• Permenaker RI No.12/2015 tentang ?
• Permenaker RI No.02/MEN/1989 DAN Permenaker RI No.31/2015 tentang ?
14. KBLPK (LANJUTAN)
• Kepmenaker RI No.186/MEN/1999 tentang ?
• Kep. Dirjen Panwasnaker No.KEP.20/DJPPK/VI/2004 tentang ?
• Kep. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
No.KEP.407/BW/1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift
• Kep. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 No.Kep.48/PPK&K3/VIII/2015
tentang ?
• Kep. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 No.Kep.47/PPK & K3/VIII/2015
tentang ?
• Kep. Dirjen Panwasnaker No.KEP.89/PPK/XII/2012 tentang ?
15. RUANG LINGKUP
Sesuai dengan tugas yang diberikan
Lengkap, sesuai materi yang telah diberikan oleh narasumber
Contoh:
Ruang lingkup bidang penanggulangan kebakaran dan listrik meliputi:
• K3 penanggulangan kebakaran:
Personil K3 penanggulangan kebakaran
Sistem proteksi kebakaran (automatic, APAR, Hydran, dll)
Dst.
• K3 Listrik:
K3 Instalasi penyalur petir
K3 Elevator dan eskalator
Personil K3 listrik
Dst.
16. CONTOH TABEL
TEMUAN POSITIF
No. Foto Lokasi Temuan Analisis Saran/
Rekomendasi
Dasar
Hukum
Klausul
dalam SMK3
(bila perlu)
Menunjukan
bentuk
temuan
secara jelas
(bila perlu
diberikan
tanda panah)
Menunju
k area
temuan
Detil
temuan
dimaksu
d
• Analisis
Manfaat
(temuan
positif)
Upaya untuk
mempertahanka
n atau
meningkatkan
pengendalian
yang dilakukan
Menunjuk
pasal/
ayat/
huruf
Kriteria yang
sesuai
1.
2.
17. CONTOH TABEL
TEMUAN NEGATIF
No. Foto Lokasi Temuan Analisis Saran/
Rekomendasi
Dasar
Hukum
Klausul
dalam SMK3
(Bila Perlu)
Menunjukan
bentuk
temuan
secara jelas
(bila perlu
diberikan
tanda panah)
Menunju
k area
temuan
Detil
temuan
dimaksu
d
• Analisis
Dampak
(temuan
negatif)
Upaya Perbaikan
atau
pengendalian
yang harus
dilakukan
Menunjuk
pasal/
ayat/
huruf
Kriteria yang
sesuai
1.
2.
