Dokumen tersebut merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan K3 umum di TBBM Boyolali yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, instruksi menteri, dan keputusan dirjen yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari kumpulan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia yang diterbitkan oleh PortalK3.com, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, dan surat edaran terkait K3.
Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan menteri, dan ketentuan tentang penunjukan ahli keselamatan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pengertian kesehatan kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 serta hak-hak pekerja/buruh terkait kesel
Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari kumpulan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia yang diterbitkan oleh PortalK3.com, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, dan surat edaran terkait K3.
Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan menteri, dan ketentuan tentang penunjukan ahli keselamatan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pengertian kesehatan kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 serta hak-hak pekerja/buruh terkait kesel
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja menurut UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Sejarah peraturan tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dimulai sejak masa purbakala hingga berkembang menjadi peraturan modern di berbagai negara.
3. Beberapa UU yang mengatur tentang K3 antara l
PP no. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3djidanbp
Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja - SMK3 pada tahun 2012 kemarin pemerintah mengeluarkan Peraturan yang tertuang dalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja - SMK3.
Untuk Konsultasi hubungi :
SIEN Consultants
YOYO SUBAGYO / 08159767636, 021-70619908
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Yuni
Surat edaran ini memberikan petunjuk teknis tentang biaya penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan konstruksi, mencakup perincian kegiatan seperti penyiapan rencana keselamatan, pelatihan, peralatan pelindung, asuransi, dan personel keselamatan serta format isiannya dalam daftar kuantitas dan harga. Surat edaran ini dicabut dan diganti untuk mengatur perincian biaya penyelenggaraan sistem keselamatan konstruksi secara lebih
BAB II membahas peraturan perundang-undangan yang meliputi UU Kesehatan, PP tentang Tenaga Kesehatan, PP tentang Ketenagakerjaan, dan PP/UU tentang aborsi, bayi tabung dan adopsi yang mengatur pelayanan kesehatan, tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan termasuk bidan, serta isu-isu etis dalam kebidanan seperti aborsi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja, mencakup tata cara pengawasan K3, peraturan terkait, dan tanggung jawab berbagai pihak seperti pengusaha dan pegawai dalam penerapan K3.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Indonesia. UU ini mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta penggunaan sumber daya produksi secara aman dan efisien melalui penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. UU ini juga menjelaskan berbagai peraturan pelaksanaannya baik secara sektoral maup
Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan kesehatan kerja yang mencakup pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang upaya jaminan dan perlindungan kesehatan bagi pekerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Dokumen tersebut merangkum peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, hingga surat edaran dan keputusan direktur jenderal terkait K3.
Dokumen tersebut membahas tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja menurut peraturan pemerintah Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan 18 syarat penerapan K3 di tempat kerja, program Zero Accident untuk mencegah kecelakaan, dan kewajiban pekerja dalam penerapan K3.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan menunjuk Rolando Lumban Tobing sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk untuk membantu pengawasan norma K3 dan memberikan saran perbaikan. Penunjukan berlaku 3 tahun sejak 19 Juni 2015.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait kesehatan kerja di rumah sakit, mulai dari UU, PP, Keppres, hingga peraturan menteri kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan ketentuan kesehatan kerja menurut UU Kesehatan dan UU K3.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja menurut UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. Sejarah peraturan tentang kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dimulai sejak masa purbakala hingga berkembang menjadi peraturan modern di berbagai negara.
3. Beberapa UU yang mengatur tentang K3 antara l
PP no. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3djidanbp
Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja - SMK3 pada tahun 2012 kemarin pemerintah mengeluarkan Peraturan yang tertuang dalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja - SMK3.
Untuk Konsultasi hubungi :
SIEN Consultants
YOYO SUBAGYO / 08159767636, 021-70619908
Se 11 2019 SURAT EDARAN MENTERI PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 TENTANG PETUNJUK TEK...Yuni
Surat edaran ini memberikan petunjuk teknis tentang biaya penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan konstruksi, mencakup perincian kegiatan seperti penyiapan rencana keselamatan, pelatihan, peralatan pelindung, asuransi, dan personel keselamatan serta format isiannya dalam daftar kuantitas dan harga. Surat edaran ini dicabut dan diganti untuk mengatur perincian biaya penyelenggaraan sistem keselamatan konstruksi secara lebih
BAB II membahas peraturan perundang-undangan yang meliputi UU Kesehatan, PP tentang Tenaga Kesehatan, PP tentang Ketenagakerjaan, dan PP/UU tentang aborsi, bayi tabung dan adopsi yang mengatur pelayanan kesehatan, tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan termasuk bidan, serta isu-isu etis dalam kebidanan seperti aborsi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja, mencakup tata cara pengawasan K3, peraturan terkait, dan tanggung jawab berbagai pihak seperti pengusaha dan pegawai dalam penerapan K3.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Indonesia. UU ini mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta penggunaan sumber daya produksi secara aman dan efisien melalui penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. UU ini juga menjelaskan berbagai peraturan pelaksanaannya baik secara sektoral maup
Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan kesehatan kerja yang mencakup pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang upaya jaminan dan perlindungan kesehatan bagi pekerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Dokumen tersebut merangkum peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, hingga surat edaran dan keputusan direktur jenderal terkait K3.
Dokumen tersebut membahas tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja menurut peraturan pemerintah Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan 18 syarat penerapan K3 di tempat kerja, program Zero Accident untuk mencegah kecelakaan, dan kewajiban pekerja dalam penerapan K3.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan menunjuk Rolando Lumban Tobing sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk untuk membantu pengawasan norma K3 dan memberikan saran perbaikan. Penunjukan berlaku 3 tahun sejak 19 Juni 2015.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait kesehatan kerja di rumah sakit, mulai dari UU, PP, Keppres, hingga peraturan menteri kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan ketentuan kesehatan kerja menurut UU Kesehatan dan UU K3.
Norma keselamatan dan kesehatan kerja harus disesuaikan dengan risiko di perusahaan, mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan memenuhi peraturan, didokumentasikan, dikomunikasikan, dan ditinjau secara berkala untuk menjamin relevansi."
PKL bidang K3 Ergonomi Lingkungan Kerja Bahan Berbahaya & Kesehatan Kerja dilaksanakan di PT. Riauandalan Pulp & Paper (Aprilgroup). Laporan mengidentifikasi beberapa temuan positif dan negatif. Temuan positif meliputi pengelolaan bahan kimia berbahaya dan sertifikasi SMK3. Temuan negatif yakni ketiadaan label MSDS pada bahan kimia, kebocoran pipa yang menyebabkan ceceran oli, dan ketiadaan penopang
Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerjaTito Riyanto
Dokumen tersebut membahas dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Ia menjelaskan undang-undang terkait seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur pokok-pokok pembentukan dan pengawasan K3. Dokumen ini juga menjelaskan struktur hukum K3, produk hukum seperti UU, PP, dan peraturan menteri serta fungsi pengawas ketenagakerjaan dalam implementasi
Presentasi Kelompok 2 - Training Ahli K3 Umum.pptxssuser7bd8d1
1. Laporan tersebut merangkum hasil pengamatan dan analisis terhadap penerapan K3 di PT Pertamina Lubricants, mencakup bidang K3 Mekanik, Pesawat Uap, dan Bejana Tekan.
2. Secara umum penerapan K3 sudah sesuai peraturan, namun masih ditemukan beberapa temuan negatif yang perlu diperbaiki seperti kadaluarsa SIO operator dan pengujian genset.
3. Kesimpulan ringkasan menyarank
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia, mulai dari UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Jaminan Sosial, sampai peraturan menteri terkait K3. Dokumen ini menjelaskan hak dan kewajiban pengusaha serta pekerja dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan kerja.
PENGENALAN INDUSTRIAL HYGIENE - Rio Karsontani.pdfAhmadKharis7
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian higiene industri sebagai ilmu dan seni untuk mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor lingkungan kerja yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit, serta menjelaskan berbagai faktor bahaya kesehatan kerja dan metode pengenalan bahaya. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang evaluasi dan pengendalian bahaya kesehatan kerja.
PENGENALAN INDUSTRIAL HYGIENE - Rio Karsontani.pdf
Kumpulan regulasi k3
1. KUMPUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 UMUM DI TBBM
BOYOLALI
A. UNDANG-UNDANG
1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
5. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah
7. Undang – Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO
Convention No 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce
(Konvensi ILO No 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan
Perdagangan)
8. Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
9. Undang – Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
10. Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang
Penanggulangan Bencana
B. PERATURAN PEMERINTAH
1. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang SMK3
2. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian ( JKKK dan JKM )
3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
C. PERATURAN PRESIDEN
1. Peraturan Presiden RI No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
D. KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Keputusan Presiden RI No 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena
Hubungan Kerja
E. KEPUTUSAN MENTERI
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No 174 Tahun
1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 1135 Tahun 1987 Tentang Bendera K3
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 333 Tahun 1989 Tentang Diagnosis dan
Pelaporan PAK
2. 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 245 Tahun 1990 Tentang Hari K3Nasional
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 51 Tahun 1999 Tentang NAB faktor Fisika
di Tempat Kerja
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 186 Tahun 1999 Tentang Unit
Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 187 Tahun 1999 Tentang Pengendalian
bahan Kimia Berbahaya
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep-79/MEN/2003
Tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit
Akibat Kerja
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep-239/MEN/2003
Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli K3 Umum
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 609
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit
Akibat Kerja
F. PERATURAN MENTERI
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 3 Tahun 1978 Tentang
Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas K3 dan Ahli
Keselamatan Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 2 Tahun 1980 Tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 4 Tahun 1980 Tentang
Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 37 tahun 2016 Tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 1 Tahun 1981 Tentang
Kewajiban Melapor PAK
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 3 Tahun 1982 Tentang
Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 2 Tahun 1983 Tentang Instalasi Alarm
Kebakaran Automatic
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1979
Tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan
Kerja Bagi Para Medis Perusahaan
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1982
Tentang Bejana Tekanan
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-31/MEN/2015 Tentang Pengawasan
Instalasi Penyalur Petir
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-02/MEN/1992
Tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
3. 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-04/MEN/1993
Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-03/MEN/1998
Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1998
Tentang Penyelenggaraan, Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan
Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-11/MEN/2005
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/I/2007
Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-15/MEN/VIII/2008
Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Tempat Kerja
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-18/MEN/XI/2008
Tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-08/MEN/VII/2010
Tentang Tentang Alat Pelindung Diri
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-05/MEN/2018 Tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-09/MEN/2016 Tentang Keselamatan ,
Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 Tentang
Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015
Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 Tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian
26. Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2016 Tentang Tatacara
Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan
Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 04
Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli K3
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2016 Tentang
Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Per-05/MEN/1985 tentang
Pesawat Angkat dan Angkut
4. 31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Per-04/MEN/1985 tentang
Pesawat Tenaga dan Produksi
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 03 Tahun
2014 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Pada Alat
dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video
Broadcasting Terrestrial- Second Generation
G. INSTRUKSI MENTERI
1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.Ins 11/M/BW/1997 Tentang pengawasan
Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
H. KEPUTUSAN DIRJEN
1. Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No.Kep-84/BW/1998 Tentang Cara
Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan Kerja
2. Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No.Kep-37/DJPPK/XI/2004
Tentang Kelengkapan dan Identitas Ahli K3
3. Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No.Kep-53/DJPPK/VIII/2009
Tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama
pada Kecelakaan dan Tempat Kerja