Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan menteri, dan ketentuan tentang penunjukan ahli keselamatan kerja.

2. UNDANG - UNDANG
• Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2003
tentang Pengesahan Konvensi ILO No.81 mengenai
Pengawasan Ketenagakerjaan dalamIndustri dan
Perdagangan
• Undang-undang Republik Indonesia No.13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja

3. PERATURAN MENTERI dan KEPUTUSAN MENTERI
 Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No.
Per-03/MEN/1978 tentang persyaratan penunjukan dan
wewenang serta kewajiban pegawai pengawas keselamatan
dan kesehatan kerja dan ahli keselamatan kerja
 Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI. Per-
01/MEN/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja
pada konstruksi bangunan
 Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No.
Per-04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan
pemeliharaan alat pemadam api ringan
 Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI No.
Per-01/MEN/1982 tentang bejana tekanan

4.  Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI
No. Per-02/MEN/1982 tentang kwalifikasi juru las
 Peraturan menteri tenaga kerja RI No. Per-
02/MEN/1983 tentang instalasi alarm kebakaran
automatic
 Perturan menteri tenaga kerja RI No. Per-
02/MEN/1992 tentang tata cara penunjukan,
kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan
kesehatan kerja
 Peraturan pemerintah No. 07 tahun 1973 tentang
pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan
penggunaan pestisida

5.  Peraturan menteri perburuhan No. 07 tahun 1964
tentang syarat kesehatan, kebersihan serta
penerangan ditempat kerja
 Peraturan menteri tenaga kerja dan trasmigrasi RI No.
Per-01/MEN/1976 tentang wajib latihan hyperkes bagi
dokter perusahaan
 Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI
No. Per-01/MEN/1981 tentang kewajiban melaporkan
penyakit akibat kerja
 Peraturan menteri tenaga kerja RI No. Per-
03/MEN/1986 tentang syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan di tempat kerja yang mengelola pestisida

6.  Keputusan menteri tenaga kerja RI No. Kep-
333/MEN/1989 tentang diagnosa dan penyakit akibat
kerja
 Keputusan menteri tenaga kerja Ri No. Kep-
187/MEN/1999 tentang pengendalian bahan kimi
berbahaya
 Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI
No. per-11/MEN/2005 tentang pencegahan dan
penanggulanagn penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya di
tempat kerja
 Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI
No. Per-08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri

7.  Peraturan pemerintah RI nomor 50 tahun 2012 tentang
penerapan sistem managemen keselamatan dan
kesehatan kerja
 Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi
Nomor Per-13/MEN/X/2011 tahun 2011 tentang nilai
ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat
kerja.

8. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi
Nomor Per-04/MEN/1987 tentang panitia
pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta
tatacara penunjukan ahli keselamatan kerja
Pasal 1
Huruf c
Ahli keselamatan kerja ialah tenaga kerja tehnis berkeahlian
khusus dari luar Departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh
menteri tenaga kerja dan berfungsi membantu usaha
keselamatan kerja, higene perusahaaan dan kesehatan kerja,
membantu pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan
peraturan perundangan bidang keselamatan dan kesehatan
kerja

9. Pasal 2
1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu
pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3
2) Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah :
a. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus
memperkerjakan 100 orang atau lebih
b. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus
memperkerjakan kurang dari 100 orang, akan
tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi
yang mempunyai resiko yang besar akan
terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan
penyinaran radio aktif.