Dokumen tersebut menjelaskan tahapan internalisasi program keuangan berkelanjutan yang terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, implementasi awal, dan implementasi lanjutan. Tahap persiapan meliputi edukasi, penyesuaian visi misi dan kebijakan, serta penyusunan rencana aksi. Tahap implementasi awal membangun sistem keberlanjutan melalui pengembangan SDM, produk hijau, dan sistem pelaporan. Tah
Sistem pengendalian internal memainkan peran penting dalam manajemen risiko kepatuhan bank syariah dengan:
1. Memastikan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang ditetapkan manajemen telah dilaksanakan dengan baik. Ini membantu mengendalikan risiko kepatuhan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan operasional bank untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat menimbulkan risiko ke
Dokumen tersebut merupakan agenda pelatihan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 yang mencakup proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko, dan studi kasus. Pelatihan ini membahas tentang kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko seperti matriks risiko dan pohon kejadian, serta tugas kelompok untuk latihan identifikasi, analisis, dan penanganan risiko.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko, termasuk definisi, manfaat, jenis, dan proses manajemen risiko.
2. Ada beberapa definisi manajemen risiko menurut para ahli, seperti proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
3. Manfaat manajemen risiko antara lain mencegah kegagalan perusahaan, men
Sistem pengendalian internal memainkan peran penting dalam manajemen risiko kepatuhan bank syariah dengan:
1. Memastikan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang ditetapkan manajemen telah dilaksanakan dengan baik. Ini membantu mengendalikan risiko kepatuhan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan operasional bank untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat menimbulkan risiko ke
Dokumen tersebut merupakan agenda pelatihan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000:2018 yang mencakup proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko, dan studi kasus. Pelatihan ini membahas tentang kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, teknik penilaian risiko seperti matriks risiko dan pohon kejadian, serta tugas kelompok untuk latihan identifikasi, analisis, dan penanganan risiko.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko, termasuk definisi, manfaat, jenis, dan proses manajemen risiko.
2. Ada beberapa definisi manajemen risiko menurut para ahli, seperti proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
3. Manfaat manajemen risiko antara lain mencegah kegagalan perusahaan, men
Penilaian risiko bank mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap 8 jenis risiko yang dihadapi bank, termasuk risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategis, reputasi, dan kepatuhan. Penilaian ini menghasilkan profil risiko bank yang menilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, sedangkan pen
Konservasi perairan di Indonesia dimulai pada 1978 melalui lokakarya yang merekomendasikan pembentukan kawasan konservasi perairan seperti taman laut, cagar alam laut, dan taman wisata laut. Rekomendasi tersebut diimplementasikan pada buku rencana konservasi laut Indonesia tahun 1978 yang menjadi dasar pemilihan lokasi kawasan konservasi laut.
Tahap-tahap Penerapan GCG _ Materi TrainingKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tahapan penerapan GCG di perusahaan, yaitu tahap persiapan, implementasi, dan evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari sosialisasi, assessment, dan penyusunan manual. Tahap implementasi terdiri dari sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Tahap evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan GCG.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko kecurangan pada organisasi pemerintahan berdasarkan kerangka COSO. Terdapat lima prinsip manajemen risiko kecurangan menurut COSO yaitu penetapan kebijakan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Program manajemen risiko kecurangan diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan di organisasi pemerintahan dengan mengikuti pedoman COSO.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi koperasi, termasuk definisi koperasi, akuntansi, dan laporan keuangan koperasi seperti laporan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, dan laporan promosi ekonomi anggota. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa akun dalam koperasi dan bentuk-bentuk manfaat ekonomi yang dapat diberikan koperasi kepada anggotanya.
Dokumen ini membahas tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang dirancang untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan ikan di Indonesia. SLIN dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan, memperluas konektivitas antara sentra produksi dan pemasaran, serta meningkatkan efisiensi rantai pasokan ikan. Dokumen ini menganalisis komponen, strategi, aktor, dan isu-isu terkait
a. Dokumen tersebut membahas strategi dan program pengendalian fraud yang perlu diterapkan perusahaan pembiayaan untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018. Termasuk pembentukan unit pengendalian fraud, pelaksanaan identifikasi risiko fraud, pelatihan kesadaran anti-fraud, dan sistem pelaporan fraud.
PT Kereta Api mengelola industri kereta api nasional sejak 1998. Beberapa risiko utama yang dihadapi antara lain kehilangan tanah milik PT KAI, masuknya operator swasta yang dapat mengurangi pangsa pasar, dan kecelakaan kereta api yang dapat menyebabkan kerugian materiil dan nonmateriil. Mitigasi risiko yang dilakukan meliputi penertiban kepemilikan tanah, pengaturan kerja sama dengan operator swasta, serta peningkatan keselamatan operasi.
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikrorisaraihan
Dokumen tersebut membahas peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan mikro serta memberikan izin usaha kepada lembaga-lembaga baru. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perizinan dan pengukuhan lembaga keuangan mikro oleh OJK."
Manajemen belanja daerah membahas kebijakan belanja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan manajemen pelaksanaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Manajemen belanja mencakup perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan audit untuk memastikan kesesuaian belanja dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang benar.
Bank Mandiri didirikan pada 1998 sebagai hasil restrukturisasi empat bank pemerintah untuk menanggulangi krisis ekonomi. Bank Mandiri menerapkan fungsi manajemen meliputi perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan untuk mengelola bisnisnya. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh berbagai divisi seperti SDM, pemasaran, keuangan, operasional, dan sistem informasi manajemen.
Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang harus disusun bank sesuai peraturan, mencakup ringkasan eksekutif, proses penyusunan, faktor penentu, prioritas, dan tindak lanjut RAKB."
Penilaian risiko bank mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap 8 jenis risiko yang dihadapi bank, termasuk risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategis, reputasi, dan kepatuhan. Penilaian ini menghasilkan profil risiko bank yang menilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, sedangkan pen
Konservasi perairan di Indonesia dimulai pada 1978 melalui lokakarya yang merekomendasikan pembentukan kawasan konservasi perairan seperti taman laut, cagar alam laut, dan taman wisata laut. Rekomendasi tersebut diimplementasikan pada buku rencana konservasi laut Indonesia tahun 1978 yang menjadi dasar pemilihan lokasi kawasan konservasi laut.
Tahap-tahap Penerapan GCG _ Materi TrainingKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tahapan penerapan GCG di perusahaan, yaitu tahap persiapan, implementasi, dan evaluasi. Tahap persiapan terdiri dari sosialisasi, assessment, dan penyusunan manual. Tahap implementasi terdiri dari sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Tahap evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan GCG.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko kecurangan pada organisasi pemerintahan berdasarkan kerangka COSO. Terdapat lima prinsip manajemen risiko kecurangan menurut COSO yaitu penetapan kebijakan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Program manajemen risiko kecurangan diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan di organisasi pemerintahan dengan mengikuti pedoman COSO.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi koperasi, termasuk definisi koperasi, akuntansi, dan laporan keuangan koperasi seperti laporan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, dan laporan promosi ekonomi anggota. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa akun dalam koperasi dan bentuk-bentuk manfaat ekonomi yang dapat diberikan koperasi kepada anggotanya.
Dokumen ini membahas tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang dirancang untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan ikan di Indonesia. SLIN dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanan, memperluas konektivitas antara sentra produksi dan pemasaran, serta meningkatkan efisiensi rantai pasokan ikan. Dokumen ini menganalisis komponen, strategi, aktor, dan isu-isu terkait
a. Dokumen tersebut membahas strategi dan program pengendalian fraud yang perlu diterapkan perusahaan pembiayaan untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018. Termasuk pembentukan unit pengendalian fraud, pelaksanaan identifikasi risiko fraud, pelatihan kesadaran anti-fraud, dan sistem pelaporan fraud.
PT Kereta Api mengelola industri kereta api nasional sejak 1998. Beberapa risiko utama yang dihadapi antara lain kehilangan tanah milik PT KAI, masuknya operator swasta yang dapat mengurangi pangsa pasar, dan kecelakaan kereta api yang dapat menyebabkan kerugian materiil dan nonmateriil. Mitigasi risiko yang dilakukan meliputi penertiban kepemilikan tanah, pengaturan kerja sama dengan operator swasta, serta peningkatan keselamatan operasi.
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikrorisaraihan
Dokumen tersebut membahas peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan mikro serta memberikan izin usaha kepada lembaga-lembaga baru. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perizinan dan pengukuhan lembaga keuangan mikro oleh OJK."
Manajemen belanja daerah membahas kebijakan belanja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan manajemen pelaksanaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Manajemen belanja mencakup perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, dan audit untuk memastikan kesesuaian belanja dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang benar.
Bank Mandiri didirikan pada 1998 sebagai hasil restrukturisasi empat bank pemerintah untuk menanggulangi krisis ekonomi. Bank Mandiri menerapkan fungsi manajemen meliputi perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan untuk mengelola bisnisnya. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh berbagai divisi seperti SDM, pemasaran, keuangan, operasional, dan sistem informasi manajemen.
Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang harus disusun bank sesuai peraturan, mencakup ringkasan eksekutif, proses penyusunan, faktor penentu, prioritas, dan tindak lanjut RAKB."
Modul ini membahas tentang perencanaan dan penganggaran daerah. Terdapat 6 kegiatan belajar yang membahas tentang perkembangan hukum pengelolaan keuangan daerah, proses penyusunan dan penetapan APBD, struktur APBD, penyusunan RKA SKPD dan PPKD, serta penyusunan RAPBD.
Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting)Kanaidi ken
[Ringkasan]
Laporan berkelanjutan merupakan laporan yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja bank jangka pendek dan panjang sesuai prinsip keuangan berkelanjutan beserta strategi untuk merealisasikannya dengan memperhatikan ketentuan kehati-hatian dan manajemen risiko. Laporan ini disusun oleh direksi dan disetujui dewan komisaris serta dapat disajikan secara terpisah maupun dalam laporan tahunan.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Direktorat SMI Kementerian Keuangan dalam pengelolaan investasi pemerintah yang optimal. Dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil, perkembangan skema pembiayaan infrastruktur, evaluasi skema penerusan pinjaman, serta langkah-langkah untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi program kredit pemerintah.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar pelaporan keuangan yang terdapat dalam rerangka konseptual FASB. Termasuk tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif informasi, elemen-elemen laporan keuangan, dan kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) meringkas 4 proses penyusunan MPS, dimulai dari persiapan
melalui pengecekan status Pokja dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, pelatihan untuk Pokja, dan
penyusunan strategi serta jadwal kerja penyusunan MPS.
Makalah ini membahas tentang kerangka konseptual penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan agar konsisten dan dapat diperbandingkan."
Modul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka MenengahJoy Irman
Modul MP-04 Pemrograman dan Penganggaran Sanitasi Jangka Menengah, yang mencakup pembangunan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, drainase, dan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat, kerjasama pemerintah-swasta, pengembangan kapasitas kelembagaan dan keuangan, penyusunan peraturan perundangan dan NSPK, dll. Pembahasan anggaran mencakup APBN Pusat, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.Kota maupun Bantuan Luar Negeri (hibah dan hutang), investasi swasta maupun kontribusi masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. Tahapan Internalisasi Program
Langkah strategis dalam upaya internalisasi
prinsip Keuangan Berkelanjutan terdiri dari
beberapa tahap, yaitu:
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Implementasi Awal
3. Tahap Implementasi Lanjutan
3. 1. Tahap Persiapan
• Tahap persiapan adalah periode bank dalam melakukan
kegiatan-kegiatan persiapan internal untuk menjalankan
implementasi penuh Keuangan Berkelanjutan. Kegiatan
persiapan tersebut, antara lain:
a) Edukasi intern;
b) Penyesuaian SPO;
c) Penyusunan RAKB jangka panjang dan jangka pendek.
• Sebagai bagian dari upaya bank menyusun RAKB, bank yang
diwajibkan melaksanakan TJSL harus menetapkan alokasi
dana dan kegiatan TJSL yang mendukung Keuangan
Berkelanjutan.
• Selain itu, bank dapat memulai menetapkan/menyesuaikan
visi, misi, strategi kebijakan dan program implementasi prinsip
Keuangan Berkelanjutan, serta menetapkan target
implementasi Keuangan Berkelanjutan dalam perencanaan
strategis bank.
• Penyesuaian ini dilakukan dengan melihat kondisi keuangan,
struktur, dan kompleksitas masing-masing bank.
4. Tahap Persiapan …
a. Edukasi intern
• Edukasi intern ditujukan kepada pengurus,
para pegawai di tingkat manajerial/pengambil
keputusan, dan pegawai dengan penambahan
tupoksi Keuangan Berkelanjutan pada unit
yang sudah ada atau unit khusus yang
menjalankan program-program Keuangan
Berkelanjutan.
• Dalam menjalankan edukasi intern ini, bank
dapat bekerja sama dengan berbagai pihak,
antara lain regulator, lembaga internasional,
dan praktisi sebagai upaya sosialisasi dan
peningkatan pemahaman tentang penerapan
POJK Keuangan Berkelanjutan.
5. b. Penyesuaian SPO
• Bank harus menyesuaikan SPO, seperti:
perubahan tanggung jawab,
kewenangan dan tugas untuk unit yang
sudah ada, atau
• Bank harus menyusun SPO baru bagi
unit khusus yang menjalankan program-
program Keuangan Berkelanjutan
Tahap Persiapan …
6. c. Penyusunan RAKB Jangka Panjang dan Jangka
Pendek
• Pada tahap ini bank harus menyusun RAKB jangka
panjang dan jangka pendek.
• RAKB merupakan bagian dari rencana bisnis atau
perencanaan strategis bank dan dilaporkan kepada
OJK bersamaan dengan waktu penyampaian RBB
untuk mendapat penilaian dan persetujuan.
• Setelah mendapat persetujuan dari OJK, RAKB
jangka panjang dan jangka pendek tersebut wajib
dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan
bank.
Tahap Persiapan …
7. c.1. Penetapan visi, misi, strategi, tata kelola, SPO, dan
program yang mendukung Keuangan Berkelanjutan
• Dalam tahap ini, bank menetapkan visi dan misi dalam
mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan dimana visi
dan misi tersebut sejalan dengan visi dan misi utama bank.
• Selain itu, bank dapat membuat strategi kebijakan, tata kelola,
SPO, dan program yang sesuai dan sejalan dengan 8 (delapan)
prinsip Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap
sesuai kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-
masing bank.
• Penetapan visi misi, strategi, tata kelola, SPO, dan program yang
mendukung Keuangan Berkelanjutan harus mendapat
persetujuan dari pengurus bank melalui reviu dan penilaian
pengurus atas penyesuaian-penyesuaian tersebut.
• Hasil dari penetapan tersebut dapat disampaikan pada Rapat
Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota bank untuk mendapat
persetujuan dari para pemegang saham/anggota/pemangku
kepentingan bank.
• Setelah persetujuan tersebut, penyesuaian harus ditulis di dalam
RAKB jangka panjang dan jangka pendek, serta menjadi bagian
dari isi Laporan Keberlanjutan.
8. c.2. Penetapan Target dan Alokasi Dana TJSL untuk
Kegiatan yang Mendukung Implementasi
Keuangan Berkelanjutan ke Dalam Perencanaan
Strategis Bank
• Dalam tahap ini, penetapan target implementasi
keuangan berkelanjutan dalam perencanaan strategis
bank disesuaikan dengan kondisi keuangan, struktur,
dan kompleksitas masing-masing bank.
• Target implementasi merupakan target yang dapat
diukur menggunakan indikator kinerja, dan
disampaikan dalam RAKB, kemudian dilaporkan
pencapaiannya pada Laporan Keberlanjutan.
• Selanjutnya, sebagai bagian dari isi RAKB jangka
pendek, bank yang diwajibkan melaksanakan TJSL
harus menetapkan alokasi dana dan jenis kegiatan
yang mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan.
• Penyusunan dan penetapan TJSL ini dilakukan setiap
tahun pada tahap persiapan implementasi RAKB
9. 2. Tahap Implementasi Awal
• Dalam tahap ini bank membangun sistem Keuangan Berkelanjutan
dalam organisasi perusahaannya.
• Tahap ini dimulai dari tahun pertama periode implementasi penuh yang
dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan
kompleksitas masing-masing bank.
• Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:
a. pengembangan SDM
b. penyesuaian SPO pada unit yang sudah ada atau unit khusus
terkait keuangan berkelanjutan;
c. penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan;
d. pengelolaan lingkungan internal yang ramah lingkungan hidup;
e. penyesuaian klasifikasi kegiatau usaha bank dengan kriteria dan
kategori kegiatan usaha berkelanjutan;
f. desain, pengembangan, dan inovasi produk dan/atau jasa
Keuangan Berkelanjutan bank sesuai dengan permintaan pasar;
g. inisiasi portofolio; dan/atau
h. edukasi eksternal.
10. a. Pengembangan SDM
• Hal pertama yang dilakukan oleh bank adalah menyiapkan SDM
yang dimiliki untuk menjalankan program-program Keuangan
Berkelanjutan.
• Penyiapan SDM dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses
rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayakan,
penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.
• Penyiapan SDM tersebut bertujuan untuk mengembangkan
kapasitas karyawan sehingga dapat memahami hal-hal antara
lain sebagai berikut:
1. Penetapan proyek/nasabah berdasarkan kategori kegiatan
usaha berkelanjutan sampai pada metode penyeleksian dan
due diligence;
2. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan
berkelanjutan;
3. Penyesuaian prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam sistem
yang berlaku saat ini; dan/atau
4. Penetapan sistem baru yang memenuhi prinsip Keuangan
Berkelanjutan.
Tahap Implementasi Awal …
11. b. Penyesuaian SPO pada unit yang sudah ada
atau unit khusus terkait Keuangan
Berkelanjutan
• Penyesuaian SPO bank dapat mulai dilakukan
pada unit khusus terkait Keuangan
Berkelanjutan yang kemudian diperluas pada
unit-unit lainnya.
• Kegiatan ini dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kondisi keuangan, struktur, dan
kompleksitas masing-masing bank.
Tahap Implementasi Awal …
12. c. Penyesuaian Sistem Teknologi Informasi Dan
Pelaporan
• Penyesuaian sistem teknologi informasi dan
pelaporan dibutuhkan untuk membantu bank
dalam:
Mendukung penyaluran produk/jasa terkait
Keuangan Berkelanjutan,
Penyusunan laporan terkait Keuangan
Berkelanjutan, serta
Keperluan sosialisasi informasi yang
dibutuhkan oleh internal dan eksternal bank.
Tahap Implementasi Awal …
13. d. Pengelolaan Lingkungan Internal Yang Ramah
Lingkungan Hidup
• Bank mengeluarkan pedoman internal yang
mendukung praktek-praktek ramah lingkungan
hidup dalam operasional keseharian bank,
antara lain praktek ‘green office’, termasuk:
Penghematan konsumsi air, listrik,
penggunaan kertas, dan
Pengelolaan limbah baik di kantor pusat
maupun setiap kantor cabang (lama atau
baru).
Tahap Implementasi Awal …
14. e. Penyesuaian Klasifikasi Kegiatan Usaha Bank
dengan Kriteria dan Kategori Kegiatan Usaha
Berkelanjutan
• Untuk kepentingan penyusunan RAKB maupun
Laporan Keberlanjutan, bank menyesuaikan
klasifikasi kegiatan usaha bank dengan kriteria
dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang
telah ditetapkan oleh OJK sebagaimana Bab V
butir A dan B pedoman ini.
Tahap Implementasi Awal …
15. e. Desain, Pengembangan, dan Inovasi Produk
dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Bank
Sesuai Dengan Permintaan Pasar
• Bank dapat mulai mendesain,
mengembangkan, dan melakukan inovasi
produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan
sesuai dengan permintaan pasar.
19. c. Pengawasan dan Pelaporan
• Dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan,
bank memiliki kewajiban dan tanggung jawab
baru untuk secara efektif melakukan
pengawasan dan pelaporan terkait penerapan
tersebut.
• Dalam hal diperlukan, bank dapat melakukan
penyesuaian/menyiapkan sistem pengawasan
dan pelaporannya.
• Tindak lanjut pengawasan dan pelaporan
dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan.
Tahap Implementasi Lanjutan …
21. e. Edukasi Nasabah
• Kebijakan bank maupun produk dan/atau jasa
keuangan berkelanjutan merupakan hal relatif
baru bagi nasabah bank.
• Agar hal tersebut dapat diterima baik oleh
nasabah maupun calon nasabah, bank perlu
menyusun program edukasi nasabah.
• Dalam program edukasi nasabah juga
diharapkan terjadi proses komunikasi dua arah,
sehingga bank juga mendapat manfaat untuk
menyempurnakan program keuangan
berkelanjutannya.
Tahap Implementasi Lanjutan …