Dokumen tersebut membahas tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Indonesia. Ia menjelaskan sejarah berlakunya hukum pidana di Indonesia sejak zaman Belanda, Jepang, hingga kemerdekaan. Selain itu, dokumen tersebut juga mendefinisikan norma hukum dan membedakannya dengan norma-norma lain seperti norma susila, agama, dan kesopanan. Terakhir, dokumen tersebut menjelask
4. Sejarah KUHP
Zaman Belanda
Zaman Jepang
Zaman
Kemerdekaan
1946
1866
Hukum pidana itu ada setelah
Belanda masuk di Indonesia
dan sebelumnya tidak ada,
yang ada hanya hukum adat
yang sifatnya kedaerahan.
Pada zaman Jepang, semua Undang-Undang dan
peraturan-peraturan dari peninggalan Belanda
masih tetap berlaku terus sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Jepang,
hanya namanya dirubah menjadi “TO INDOO
KEIHO“.
Pada zaman Kemerdekaan,
hukum pidana adalah hukum yang
berlaku pada zaman Belanda,
hanya diganti namanya menjadi
KUHP.
5. Pengertian dan Ciri Norma Hukum
Pengertian Norma Hukum Ciri-Ciri Norma Hukum
Contoh Norma Hukum
aturan sosial yang dibentuk oleh lembaga-
lembaga tertentu, seperti pemerintah,
sehingga sifatnya memaksa, tegas melarang
atau sesuai dengan pembuat peraturan
• Di larang berbuat korupsi;
• Dilarang membunuh orang lain;
• Dilarang melanggar ketertiban umum;
• Dilarang berbuat teror;
• Tidak boleh menipu orang lain;
• Dilarang mengambil hak orang lain;
• Mematuhi peraturan lalu lintas.
Bersumber dari lembaga resmi milik
pemerintah
Bersifat memaksa, tegas melarang.
Terdapat sanksi hukuman yang berupa
denda, hukuman fisik, atau pidana.
6. Macam-Macam Norma Hukum
Norma
Susila
Norma
Kesopanan
Norma Agama
Norma
Hukum
Norma Hukum
Norma Kesopanan
Norma Agama
Norma Susila
peraturan hidup yang berasal dari hati
nurani manusia.
Contoh:
• Jangan mencuri barang milik orang lain;
• Jangan membunuh sesama manusia;
• Hormati sesamamu;
• Bersikap jujur.
ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan
yang maha Esa, yang isinya berupa
larangan, perintah-perintah dan ajaran.
Contoh:
• Tidak boleh membunuh sesama manusia;
• Tidak boleh merampok harta orang lain;
• Tidak boleh berbuat cabul;
• Hormatilah bapak ibumu.
ketentuan hidup yang berasal dari
pergaulan masyarakat.
Contoh:
• Yang muda harus menghormati yang lebih
tua;
• Berangkat kesekolah harus berpamitan
dengan orang tua terlebih dahulu;
ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk
melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan
hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib
kehidupan bermasyarakat.
Contoh:
• Pasal 362 KUHP
• Pasal 1234 BW (KUH perdata)
• Pasal 40 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2002
(undang-undang tindak pidana pencucian uang)
7. NORMA HUKUM
Sanksi kurang tegas
sehingga kurang dapat
dirasakan
Negara tidak ikut campur
karena menyangkut
kepentingan pribadi.
NORMA SUSILA, AGAMA,
DAN KESOPANAN
PERBEDAAN NORMA HUKUM DENGAN NORMA LAINNYA
Sanksi jelas/tegas
sehingga langsung
dapat dirasakan
Negara turut campur
karena menjamin
kepentingan
masyrakat.
9. MAKSUD NORMA
Norma Susila, Agama, Kesopanan
tujuannya adalah individunya sebagai
pelaku.
Norma Hukum tujuannya untuk
kepentingan orang lain tetapi bukan
pelaku melainkan orang lain yang perlu
dilindungi yaitu orang yang dirugikan.
TUJUAN NORMA
MAKSUD DAN TUJUAN NORMA
untuk melindungi
kepentingan orang lain.
10. Tata Urut Perundang-Undangan RI
6. PERATURAN DAERAH/PROVINSI
3. UNDANG-
UNDANG/PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
5. PERATURAN PRESIDEN
1. UUD 1945
4. PERATURAN PEMERINTAH
7. PERATURAN KABUPATEN/KOTA
2. KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Tata Urut
Perundang-
undangan
RI
11. Pembagian Hukum di Indonesia
Hukum Privat
01
Contoh:
Hukum Publik
02
1. Hukum sipil dalam arti luas (Hukum
perdata dan hukum dagang)
2. Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum
perdata saja)
3. Dalam bahasa asing diartikan:
• Hukum sipil: Privatatrecht atau
Civilrecht;
• Hukum perdata: Burgerlijkerecht;
• Hukum dagang: Handelsrecht;
Contoh:
03
1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Administrasi Negara
3. Hukum Pidana
Hukum
Internasional
Contoh:
1. Hukum Perdata Internasional
2. Hukum Publik Internasional
