Konvensi 6-
•Download as PPT, PDF•
0 likes•986 views
Prosedur perizinan konvensi nasional atau internasional melibatkan permohonan izin kepada Kepala Kepolisian RI melalui Dinas Intelijen dan Pengamanan Kepolisian. Permohonan harus dilampiri dokumen panitia penyelenggara, daftar pembicara, dan peserta. Perizinan peserta asing mengacu pada peraturan tentang visa, sementara barang bawaan memerlukan persetujuan lembaga terkait.
Report
Share
Report
Share
![1. Prosedur Perizinan / Pemberitahuan ,[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Recommended
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salinan perpres nomor 101 tahun 2021
Peraturan Presiden ini menetapkan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun. Industri farmasi ditunjuk untuk memproduksi obat tersebut secara terbatas dan nonkomersial serta memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih kepada pemegang paten.
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatah Hukujm Tetap
Edaran Larangan Masuk WNA
Surat edaran ini mengatur tentang penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19 dan variannya. Surat edaran ini berlaku dari 1-14 Januari 2021 dan menginstruksikan pejabat imigrasi untuk menolak semua permohonan visa dan memantau pelaksanaan kebijakan penutupan sementara tersebut.
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Sk kemenhumham
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengesahkan Akta Pendirian Yayasan Wahid Hasyim Pati berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Nu'man Al Farisi, SH di Kabupaten Pati. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2013.
Konstitusional & inkonstitusional
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang konstitusional dan inkonstitusional yang disampaikan oleh beberapa orang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusional dan inkonstitusional beserta contoh perilakunya, serta beberapa kasus pejabat negara yang melakukan tindakan inkonstitusional seperti Kepala BKPM yang memukul pramugari di pesawat.
Recommended
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salinan perpres nomor 101 tahun 2021
Peraturan Presiden ini menetapkan pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat Favipiravir untuk memenuhi kebutuhan pengobatan COVID-19 selama 3 tahun. Industri farmasi ditunjuk untuk memproduksi obat tersebut secara terbatas dan nonkomersial serta memberikan imbalan 1% dari penjualan bersih kepada pemegang paten.
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatah Hukujm Tetap
Edaran Larangan Masuk WNA
Surat edaran ini mengatur tentang penutupan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia untuk mencegah penularan COVID-19 dan variannya. Surat edaran ini berlaku dari 1-14 Januari 2021 dan menginstruksikan pejabat imigrasi untuk menolak semua permohonan visa dan memantau pelaksanaan kebijakan penutupan sementara tersebut.
Salinan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 34 tahun 2021
PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DALAM MASA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Sk kemenhumham
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengesahkan Akta Pendirian Yayasan Wahid Hasyim Pati berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Nu'man Al Farisi, SH di Kabupaten Pati. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2013.
Konstitusional & inkonstitusional
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang konstitusional dan inkonstitusional yang disampaikan oleh beberapa orang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusional dan inkonstitusional beserta contoh perilakunya, serta beberapa kasus pejabat negara yang melakukan tindakan inkonstitusional seperti Kepala BKPM yang memukul pramugari di pesawat.
Peraturan Dirjen
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mengatur tentang penanganan imigran ilegal di Indonesia. Imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka akan dikoordinasikan dengan UNHCR untuk penentuan statusnya, dan dapat ditempatkan di lokasi tertentu dengan fasilitasi UNHCR asalkan mentaati peraturan. Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya wajib dikenakan tindakan keimigrasian.
Keputusan menteri kehakiman nomor j
Keputusan-keputusan Menteri Kehakiman mengatur tentang pembatasan penggunaan tenaga ahli hukum warga negara asing dalam usaha pemberian jasa hukum di Indonesia, termasuk pembatasan jangka waktu kerja dan penggunaan oleh kantor konsultan hukum.
PP Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terkait pengaturan masa berlaku paspor, penerbitan paspor, pengadaan blangko paspor, pemberian visa tinggal terbatas, dan persyaratan permohonan izin tinggal terbatas.
PPT BAB 4
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber hukum tata negara Indonesia, mulai dari pengertian sumber hukum secara historis, filsafat, dan sosiologi; sumber-sumber hukum tata negara seperti undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan pendapat sarjana hukum; serta hierarki perundang-undangan di Indonesia. Beberapa contoh kasus yurisprudensi dan analisis perbedaan sumber hukum materiil dan formal juga
Pp no-61-tahun-2010
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa poin penting yang diatur meliputi:
1. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik untuk menangani penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik
2. Pengklasifikasian informasi menjadi informasi yang dapat diakses publik dan yang dikecualikan beserta penetapan jangka
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman tentang tata cara pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Dokumen ini menjelaskan empat tingkat pelaksanaan tindakan keimigrasian yaitu di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, kantor wilayah departemen kehakiman, dan direktorat jenderal imigrasi, dengan mengatur wewenang, prosedur pelaporan, dan pertimbangan d
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia, pemberian dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan, serta pengangkatan pegawai negeri sipil keimigrasian. Peraturan ini mengatur secara terintegrasi dan rinci berbagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian untuk memud
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaPT. Helori Grahasarana
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyetujui perubahan anggaran dasar PT. HELORI GRAHASARANA karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2010.SE 12 Tahun 2021
SE 12 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Covid-19
SE 10 Tahun 2021
SE 10 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Covid-19
307 k pdt.sus-hki_2014 knalpot yoshimura jepang asli menangkan kasus lawan yo...
Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa merek antara Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan melawan Sujadi Joandi. Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta atas pendaftaran merek "Yoshimura" oleh Sujadi Joandi karena dianggap melanggar hak merek milik Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan.
Putusan Mahkamah Agung
Dokumen tersebut merupakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka atas tuduhan korupsi secara bersama-sama. Putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan.
5. TPPU SATWA.pptx
1. Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana perlindungan satwa, dengan menjelaskan ketentuan hukum terkait, contoh kasus, dan strategi penyidikan tindak pidana pencucian uang.
10 penyitaan barangbukti
Penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu untuk kepentingan penyidikan, seperti barang bukti, alat untuk melakukan tindak pidana, atau barang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Penyidik harus mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan tertentu.
More Related Content
What's hot
Peraturan Dirjen
Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mengatur tentang penanganan imigran ilegal di Indonesia. Imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka akan dikoordinasikan dengan UNHCR untuk penentuan statusnya, dan dapat ditempatkan di lokasi tertentu dengan fasilitasi UNHCR asalkan mentaati peraturan. Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya wajib dikenakan tindakan keimigrasian.
Keputusan menteri kehakiman nomor j
Keputusan-keputusan Menteri Kehakiman mengatur tentang pembatasan penggunaan tenaga ahli hukum warga negara asing dalam usaha pemberian jasa hukum di Indonesia, termasuk pembatasan jangka waktu kerja dan penggunaan oleh kantor konsultan hukum.
PP Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terkait pengaturan masa berlaku paspor, penerbitan paspor, pengadaan blangko paspor, pemberian visa tinggal terbatas, dan persyaratan permohonan izin tinggal terbatas.
PPT BAB 4
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber hukum tata negara Indonesia, mulai dari pengertian sumber hukum secara historis, filsafat, dan sosiologi; sumber-sumber hukum tata negara seperti undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan pendapat sarjana hukum; serta hierarki perundang-undangan di Indonesia. Beberapa contoh kasus yurisprudensi dan analisis perbedaan sumber hukum materiil dan formal juga
Pp no-61-tahun-2010
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa poin penting yang diatur meliputi:
1. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik untuk menangani penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik
2. Pengklasifikasian informasi menjadi informasi yang dapat diakses publik dan yang dikecualikan beserta penetapan jangka
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan ini memberikan pedoman tentang tata cara pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Dokumen ini menjelaskan empat tingkat pelaksanaan tindakan keimigrasian yaitu di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, kantor wilayah departemen kehakiman, dan direktorat jenderal imigrasi, dengan mengatur wewenang, prosedur pelaporan, dan pertimbangan d
Penjelasan Atas PP RI Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam hal persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia, pemberian dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian, pencegahan dan penangkalan, serta pengangkatan pegawai negeri sipil keimigrasian. Peraturan ini mengatur secara terintegrasi dan rinci berbagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian untuk memud
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaPT. Helori Grahasarana
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyetujui perubahan anggaran dasar PT. HELORI GRAHASARANA karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2010.SE 12 Tahun 2021
SE 12 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Covid-19
SE 10 Tahun 2021
SE 10 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Covid-19
What's hot (12)
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Petunjuk pelaksanaan direktur jenderal imigrasi nomor f 314 il 02 10 tahun 19...
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Similar to Konvensi 6-
307 k pdt.sus-hki_2014 knalpot yoshimura jepang asli menangkan kasus lawan yo...
Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa merek antara Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan melawan Sujadi Joandi. Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta atas pendaftaran merek "Yoshimura" oleh Sujadi Joandi karena dianggap melanggar hak merek milik Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan.
Putusan Mahkamah Agung
Dokumen tersebut merupakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Drs. Maxwell Hermes Halundaka atas tuduhan korupsi secara bersama-sama. Putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan.
5. TPPU SATWA.pptx
1. Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana perlindungan satwa, dengan menjelaskan ketentuan hukum terkait, contoh kasus, dan strategi penyidikan tindak pidana pencucian uang.
10 penyitaan barangbukti
Penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu untuk kepentingan penyidikan, seperti barang bukti, alat untuk melakukan tindak pidana, atau barang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Penyidik harus mendapat izin pengadilan untuk melakukan penyitaan, kecuali dalam keadaan tertentu.
Similar to Konvensi 6- (10)
307 k pdt.sus-hki_2014 knalpot yoshimura jepang asli menangkan kasus lawan yo...
307 k pdt.sus-hki_2014 knalpot yoshimura jepang asli menangkan kasus lawan yo...
juni_prosedur penyampaian bantuan teknis hukum.pdf
juni_prosedur penyampaian bantuan teknis hukum.pdf
More from derinta7
8.mice 2 (sponsorship)
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Tiga klub yaitu Persema Malang, Persibo Bojonegoro dan PSM Makassar mundur dari ISL dan bergabung dengan LPI.
2. Hal ini tidak hanya akan mengubah jadwal dan klasemen ISL tetapi juga akan merugikan sponsor utama ISL, PT Djarum.
3. PT Djarum bisa kehilangan pendapatan karena adanya pertandingan ISL yang dibatalkan akibat mundurnya ketiga klub tersebut
Pengantar Ekonomi_1
Dokumen tersebut membahas pengantar ilmu ekonomi dengan menjelaskan bahwa ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti aturan-aturan dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga bagian yaitu teori ekonomi, ekonomi terapan, dan sejarah pemikiran ekonomi. Dokumen juga menjelaskan ruang lingkup ilmu ekonomi yang meliputi kebutuhan manusia yang terdiri atas makanan, pakaian
Konvensi 10-
Unit ini membahas tentang informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan konvensi. Terdapat dua jenis arus informasi yaitu internal antara peserta dan penyelenggara, dan eksternal untuk umum. Rapat pra-konvensi digunakan untuk pertukaran informasi antar koordinator. Berbagai alat mulai dari sederhana hingga elektronik digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi. Pusat informasi berperan sebagai sarana berbagi informasi dan kom
Konvensi 8-
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai istilah terkait kegiatan pameran seperti trade show, exhibition, exposition, dan conference-exhibition. Juga menjelaskan pelaku-pelaku utama pameran seperti manajer pameran, manajer pameran korporasi, dan pelayanan pameran. Selain itu, dibahas pula aspek-aspek penyelenggaraan pameran seperti lokasi, biaya, dan aturan yang berlaku.
Konvensi 7-
Dokumen ini membahas tentang tour, kunjungan wisata, hiburan dan layanan pendukung lainnya yang dapat ditawarkan untuk kegiatan MICE. Jenis-jenis kunjungan wisata yang disebutkan adalah inclusive tour, optional tour, short tour dan long tour. Program hiburan yang dianjurkan meliputi pertunjukan musik, kesenian tradisional, film, busana dan wisata. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih program termasuk profil peserta, tren populer dan pengalaman sebelumn
Konvensi 4-
Dokumen ini membahas tentang layanan akomodasi untuk kepentingan konvensi dan MICE. Ada beberapa cara penanganan penginapan seperti pemesanan kamar menggunakan hotel reservation form untuk grup besar dan rooming list untuk grup kecil. Untuk grup besar seringkali digunakan jasa housing bureau. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya penyediaan layanan antar jemput dari bandara ke tempat penginapan peserta.
Konvensi 7-
Dokumen tersebut membahas tentang Tour, Excursions, Shopping, Entertainment and Other Service yang merupakan bagian penting dalam manajemen acara MICE. Dokumen tersebut menjelaskan jenis-jenis kunjungan wisata, program hiburan, dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih program tambahan untuk para peserta dan pendampingnya.
More from derinta7 (12)
Konvensi 6-
- 1. PROSEDUR PERIZINAN / PEMBERITAHUAN