Keputusan-keputusan Menteri Kehakiman mengatur tentang pembatasan penggunaan tenaga ahli hukum warga negara asing dalam usaha pemberian jasa hukum di Indonesia, termasuk pembatasan jangka waktu kerja dan penggunaan oleh kantor konsultan hukum.
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingEnjang Muhaemin
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingEnjang Muhaemin
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka menggerakkan dunia usaha di Jawa Timur sehingga dapat bersaing di negara sendiri maupun dunia internasional serta menjadikan perusahaan lokal yang bisa mendunia, maka sudah saatnya perusahaan lokal bisa bertransaksi internasional. Mampu lakukan importasi dan eksportasi dengan mudah murah dan cepat.
Kami membantu usahanya anda mewujudkan impian mulia tersebut. Jasa pengurusan ijin impor mapun eksport, mulai dari pengurusan API – Angka Pengenal Import, IT maupun IP, NPIK , NIK – Nomor Identitas Kepabeanan dan ijin lainnya sehubungan dengan kegiatan import mapun eksport.
CV. Sarana Andalan
Ibu Husnawati
HP/WA 081230273484
BB 7DB254D4
Email : husnawatijatim@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepada Yth. :
Bapak / Ibu Pimpinan PT MAXIMA DAYA INDONESIA
Di Mojokerto
No : 26/HS/III/2015
Perihal : Penawaran Mengurus API Umum dan NIK
Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya permintaan penawaran jasa pengurusan API UMUM dan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) untuk perusahaan dengan alamat mojokerto, berikut kami sampaikan penawaran pengurusan API Umum dan NIK atas nama PT. MAXIMA DAYA INDONESIA.
1. Persyaratan lihat di halaman berikutnya.
2. Biaya : Rp 1,-
(terbilang : se rupiah)
3. Lama Proses : 5 - 6 Minggu dari berkas persyaratan diterima lengkap
4. Syarat pembayaran : Pembayaran pertama DP Rp. 1,-
Pembayaran kedua Setelah API selesai Rp. 1,-
Pembayaran ketiga/pelunasan Setelah NIK selesai Rp. 1,-
Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.
Sidoarjo, 16 Maret 2015
ttd
Husnawati SE,Ak.
HP/WA 081 230 273 484
API Umum ( ANGKA PENGENAL IMPOR UMUM ) kelengkapan berkas :
1. Akta pendirian dan perubahan-perubahannya + pengesahaan dari menteri hukum dan ham
2. Surat keterangan domisili ASLI atau yang dilegalisir kelurahan (2 lembar)
3. Kartu NPWP – dari kantor pajak
4. Surat Keterangan Terdaftar – dari kantor pajak
5. Surat pengukuhan PKP – dari kantor pajak
6. IUI/ijin industri / SIUP
7. TDP
8. NPWP direksi dan komisaris
9. KTP direksi dan komisaris
10. Surat Referensi Bank Asli (surat keterangan bahwa PT xxxx adalah nasabah dari Bank ABC dgn no rek xxxxxxx)
11. Pas photo warna 3x4 penandatangan API dengan bacgroun merah (masing masing 2 lembar)
12. Sertifikat bukti kepemilikan tempat (bila milik sendiri) dan surat pernyataan tidak berkeberatan bahwa tempat tersebut digunakan untuk kegiatan usaha PT. atau akta sewa bila menyewa temapat untuk kegiatan usaha.
13. Struktur organisasi. kalo tidak ada bisa dibantu
14. Yang akan diimport apa......HS code berapa......komoditi yang akan diimport (untuk menentukan bagian / section nya). kalo belum tahu kode hs nya bisa dibantu.
15. Kantor alamat usaha yg siap disurvei (ada papan nama).
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/a...infosanitasi
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Keputusan Mentr Perindustrian dan Perdagangan no 30 tahun 1996Recommended Media
PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING
DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI DAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Dalam rangka menggerakkan dunia usaha di Jawa Timur sehingga dapat bersaing di negara sendiri maupun dunia internasional serta menjadikan perusahaan lokal yang bisa mendunia, maka sudah saatnya perusahaan lokal bisa bertransaksi internasional. Mampu lakukan importasi dan eksportasi dengan mudah murah dan cepat.
Kami membantu usahanya anda mewujudkan impian mulia tersebut. Jasa pengurusan ijin impor mapun eksport, mulai dari pengurusan API – Angka Pengenal Import, IT maupun IP, NPIK , NIK – Nomor Identitas Kepabeanan dan ijin lainnya sehubungan dengan kegiatan import mapun eksport.
CV. Sarana Andalan
Ibu Husnawati
HP/WA 081230273484
BB 7DB254D4
Email : husnawatijatim@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepada Yth. :
Bapak / Ibu Pimpinan PT MAXIMA DAYA INDONESIA
Di Mojokerto
No : 26/HS/III/2015
Perihal : Penawaran Mengurus API Umum dan NIK
Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya permintaan penawaran jasa pengurusan API UMUM dan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan) untuk perusahaan dengan alamat mojokerto, berikut kami sampaikan penawaran pengurusan API Umum dan NIK atas nama PT. MAXIMA DAYA INDONESIA.
1. Persyaratan lihat di halaman berikutnya.
2. Biaya : Rp 1,-
(terbilang : se rupiah)
3. Lama Proses : 5 - 6 Minggu dari berkas persyaratan diterima lengkap
4. Syarat pembayaran : Pembayaran pertama DP Rp. 1,-
Pembayaran kedua Setelah API selesai Rp. 1,-
Pembayaran ketiga/pelunasan Setelah NIK selesai Rp. 1,-
Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.
Sidoarjo, 16 Maret 2015
ttd
Husnawati SE,Ak.
HP/WA 081 230 273 484
API Umum ( ANGKA PENGENAL IMPOR UMUM ) kelengkapan berkas :
1. Akta pendirian dan perubahan-perubahannya + pengesahaan dari menteri hukum dan ham
2. Surat keterangan domisili ASLI atau yang dilegalisir kelurahan (2 lembar)
3. Kartu NPWP – dari kantor pajak
4. Surat Keterangan Terdaftar – dari kantor pajak
5. Surat pengukuhan PKP – dari kantor pajak
6. IUI/ijin industri / SIUP
7. TDP
8. NPWP direksi dan komisaris
9. KTP direksi dan komisaris
10. Surat Referensi Bank Asli (surat keterangan bahwa PT xxxx adalah nasabah dari Bank ABC dgn no rek xxxxxxx)
11. Pas photo warna 3x4 penandatangan API dengan bacgroun merah (masing masing 2 lembar)
12. Sertifikat bukti kepemilikan tempat (bila milik sendiri) dan surat pernyataan tidak berkeberatan bahwa tempat tersebut digunakan untuk kegiatan usaha PT. atau akta sewa bila menyewa temapat untuk kegiatan usaha.
13. Struktur organisasi. kalo tidak ada bisa dibantu
14. Yang akan diimport apa......HS code berapa......komoditi yang akan diimport (untuk menentukan bagian / section nya). kalo belum tahu kode hs nya bisa dibantu.
15. Kantor alamat usaha yg siap disurvei (ada papan nama).
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/a...infosanitasi
Kepmeneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Keputusan Mentr Perindustrian dan Perdagangan no 30 tahun 1996Recommended Media
PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING
DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI DAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1. 1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.15/24/7 tanggal 6 Juli 1974 tentang
Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Ahli Hukum Warga Negara
Asing Pendatang pada Usaha Pemberian Jasa Dalam Bidang Hukum
2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HT.04.02 tahun 1985 tentang
Pembatasan Jangka Waktu Bekerja Ahli Hukum Warga Negara Asing pada
Usaha Pemberian Jasa Dalam Bidang Hukum.
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HT.04.02 Tahun 1991 tanggal 23
Desember 1991 tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing oleh
Kantor Konsultan Hukum Indonesia.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HT.04.02 Tahun 1997
