Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa merek antara Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan melawan Sujadi Joandi. Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta atas pendaftaran merek "Yoshimura" oleh Sujadi Joandi karena dianggap melanggar hak merek milik Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan.

1. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat
kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:
SUJADI JOANDI, bertempat tinggal di Jalan Vikamas I Utr 6, H2/12,
RT.012/05, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Robert Parada Napitupulu,S.H., Advokat,
berkantor di Taman Surya 3, Blok K3, Nomor 6, Cengkareng, Jakarta
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014, sebagai
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
m e l a w a n
KABUSHIKI KAISHA YOSHIMURA JAPAN, berkedudukan di 6748
Nakatsu Aikawa Cho, Aiko-gun, Kanagawa-ken, Japan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf,S.H.,M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat, beralamat di Pacific Patent, Graha CIMB Niaga, Lantai
11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu
Penggugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:
1 Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan yang bergerak dalam kegiatan usaha
produksi dan perdagangan suku cadang dan aksesoris untuk modifikasi sepeda
motor balap, serta penelitian dan pengembangan sepeda motor yang didirikan
oleh Hideo Yoshimura, ayah dari Presiden Direktur Penggugat pada tahun 1954
dengan nama “Yoshimura Motors”, yang kemudian dijadikan nama badan
hukum Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan pada tahun 1984, sebagaimana
tercantum dalam Pendaftaran Perusahaan (Company Register) Nomor
0210-01-020878 milik Penggugat (Bukti P – 1);
Hal. 1 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

2. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
2 Bahwa kata Yoshimura adalah sebuah nama keluarga dari pendiri Perusahaan
Penggugat yaitu Hideo Yoshimura, sesuai dengan Akta keluarga Nomor
0539078-8 (Bukti P-2) dan nama keluarga dari Presiden Direktur Penggugat,
yaitu Fujio Yoshimura, sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Keluarga
Nomor 11-05892 (Bukti P-3);
3 Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama di dunia internasional atas merek
Yoshimura dan karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek
dagang Yoshimura tersebut di dunia termasuk di Indonesia, guna untuk
membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
4 Bahwa nama badan hukum Penggugat adalah “Kabushiki Kaisha Yoshimura
Japan” yang berarti “Perseroan Terbuka Yoshimura Jepang”, sengaja dijadikan
merek dagang “Yoshimura” untuk menegaskan bahwa produksi barang-barang
dengan merek “Yoshimura” berasal dari Negara Jepang dan lebih khusus lagi
berasal dari keluarga Yoshimura yang merupakan nama orang terkenal dalam
dunia balap motor internasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6
ayat 3 huruf (a) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
5 Bahwa dalam perkembangannya Penggugat dengan merek Yoshimura menjalin
kerjasama dengan pabrik – pabrik motor terkenal diantaranya Kawasaki,
Suzuki, Yamaha, dalam hal tuning sepeda motor dan penyedia knalpot kinerja
sportbike pada arena balap motor internasional, yang menjadikan merek
Yoshimura terkenal diseluruh dunia (wellknown mark), sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek;
6 Bahwa selain terkenal melalui balap motor internasional Penggugat juga
mendaftarkan merek Yoshimura di berbagai negara di dunia, antara lain:
1 Negara Jepang daftar Nomor 2526979 tanggal 28 April 1993 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-4);
2 Negara Jepang daftar Nomor 2526980 tanggal 28 April 1993 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-5);
3 Negara Perancis daftar Nomor 98753884 tanggal 08 Oktober 1998 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 07, 12, 25 dan 38 (Bukti
P-6);
4 Negara Jerman daftar Nomor 39872486 tanggal 11 Mei 1999 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 12, 16 dan 25 (Bukti P-7);
Hal. 2 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

3. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
5 Negara Thailand daftar Nomor TM 151334 tanggal 07 November 2000
untuk melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-8);
6 Negara Malaysia daftar Nomor 00016482 tanggal 20 November 2000
untuk melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-9);
7 Negara Australia daftar Nomor 1109834 tanggal 20 April 2006 untuk
melindungi kelas barang 12 dan 25 (Bukti P-10);
8 Negara Korea daftar Nomor 715804 tanggal 04 Oktober 2006 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-11);
9 Negara Korea daftar Nomor 527263 tanggal 13 Februari 2001 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-12);
10 Negara India daftar Nomor 1943818 tanggal 30 Maret 2010 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 07 dan 25 (Bukti P-13);
11 Negara Singapura daftar Nomor T1006725 J tanggal 27 Mei 2010 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 07, 12 dan 25 (Bukti P-14);
12 Negara Taiwan daftar Nomor 1223154 tanggal 16 Agustus 2006 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 12 (Bukti P-15);
13 Negara Cina daftar Nomor 1621760 tanggal 21 Agustus 2011 untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 07 (Bukti P-16);
14 Negara Republik Indonesia dengan daftar Nomor IDM000310008 tanggal
17 Juni 2011 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 (Bukti P-17);
6 Bahwa dengan terkenal dan terdaftarnya merek Yoshimura di beberapa negara
seperti tersebut di atas, dan untuk memenuhi Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang
Merek Nomor 15 Tahun 2001, Penggugat telah mengajukan permintaan
pendaftaran merek Yoshimura di Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., dengan Nomor Agenda D00 2013
017472 tanggal 17 April 2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 07 (Bukti
P-18);
7 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 94/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 1 Februari 2012 yang telah
berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan merek Yoshimura daftar Nomor
522420 dan logo daftar Nomor IDM000195636, Penggugat telah dinyatakan sebagai
pemilik merek dagang Yoshimura yang terkenal di Indonesia maupun di dunia
internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek dagang
Yoshimura (Bukti P-19);
Hal. 3 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

4. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
8 Bahwa diketahui oleh Penggugat, ternyata Tergugat tanpa seijin Penggugat telah
mendaftarkan merek dagang Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 pada tanggal
22 September 2006 (Bukti P-20) untuk melindungi kelas barang 07 yang telah
terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum &
HAM R.I., tanggal 30 Mei 2008, sehingga terdapat persamaan pada pokoknya dan
keseluruhannya untuk merek dan barang yang sejenis dengan merek dagang
Penggugat yang telah terkenal (wellknown mark);
9 Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat Yoshimura
daftar Nomor IDM000162796 (vide Bukti P-20) karena merek dagang Tergugat
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, berupa: bunyi dan
ucapan yang sama dengan merek Penggugat, dan juga merupakan jiplakan belaka dari
merek Penggugat yang sudah terkenal di dunia internasional, sehingga
pendaftaran merek Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pendaftar yang
beritikad tidak baik dan karenanya tidak patut untuk dilindungi, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 huruf (a) Undang-
Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
10 Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Merek Nomor 15 tahun 2001:
”Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan
mereknya secara layak dan jujur, tanpa ada niat apapun untuk membonceng,
meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya
yang berakibat kerugian pada pihak lain untuk menimbulkan kondisi
persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”;
Karena merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 didaftarkan berdasarkan
itikad tidak baik (melanggar Pasal 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek), dan meniru nama orang terkenal (Hideo Yoshimura dan Fujio
Yoshimura) serta menggunakan nama badan hukum/ perusahaan Penggugat
(melanggar Pasal 6 ayat 3 huruf (a) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek) dan juga membonceng ketenaran merek Penggugat {melanggar
Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek},
maka merek Yoshimura atas nama Tergugat tidak patut untuk dilindungi;
11 Bahwa Tergugat mempunyai usaha yang bergerak di bidang onderdil mobil/
kendaraan bermotor, suatu jenis bidang usaha yang sama dengan bidang usaha
Penggugat, sehingga dapat dipastikan Tergugat mengetahui keterkenalan merek
Hal. 4 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

5. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Yoshimura milik Penggugat dan dengan demikian, sulit untuk dapat dibayangkan
maksud lain dari Tergugat dengan mendaftarkan merek Yoshimura yang merupakan
sebuah kata berasal dari bahasa Jepang, yang merupakan nama keluarga dari Pendiri
dan Presiden Direktur Penggugat, dan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
merek Yoshimura milik Penggugat, kecuali hanya niat untuk membonceng, meniru,
menjiplak, dan mengambil keuntungan secara sepihak dari ketenaran merek
Yoshimura milik Penggugat yang telah dengan susah payah dibangun oleh Penggugat
selama bertahun – tahun dengan biaya yang besar, termasuk diantaranya biaya untuk
memperoleh perlindungan hukum diberbagai negara dan biaya untuk promosi/iklan
dalam rangka memperkenalkan produk – produknya di seluruh dunia (Bukti P-21);
12 Bahwa mengingat merek Yoshimura atas nama Tergugat dengan merek Yoshimura
atas nama Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya,
sehingga apabila dipakai secara bersamaan atau dipasarkan, kedua merek tersebut
pasti akan membingungkan khalayak ramai, tentang asal usul produksi Tergugat,
yang disangka berasal dari Penggugat, yang sangat – sangat merugikan Penggugat;
13 Bahwa Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang –
barang buatan Indonesia, wajib menggunakan nama merek yang jelas menampakkan
identitas Nasional Indonesia, dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama
merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing, dalam hal ini merek
Penggugat Yoshimura, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor
220 PK/Perd/1986 tanggal 30 Oktober 1986 dalam perkara merek NIKE dan hal ini
sejalan dengan amanah dari Pasal 36 ayat 3 Undang – Undang R.I., Nomor 24 Tahun
2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang
berbunyi:
”Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung,
jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan,
merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang
didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia”;
14 Bahwa mengingat Penggugat sebagai pendaftar yang sesungguhnya atas merek
Yoshimura, maka Penggugat beralasan menuntut pembatalan merek Yoshimura
daftar Nomor IDM000162796 atas nama Tergugat, sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 68 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
15 Bahwa karena merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 terdaftar pada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM RI,
Hal. 5 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

6. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk membatalkan dan
mencoret merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 atas nama Tergugat dari
Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan merek tersebut
dalam Berita Resmi Merek, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) jo.
Pasal 71 Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai
berikut:
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek dagang Yoshimura yang terkenal di
Indonesia maupun di dunia internasional, oleh karenanya mempunyai hak tunggal
untuk memakai merek dagang Yoshimura;
3 Menyatakan merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 atas nama Tergugat
didaftarkan dengan itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan merek Yoshimura milik Penggugat;
4 Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Yoshimura daftar Nomor
IDM000162796, dengan segala akibat hukumnya;
5 Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., untuk mencoret
pendaftaran merek Yoshimura daftar Nomor IDM000162796 atas nama Tergugat
dari Daftar Umum Merek, dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran
merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau:
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan
gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:
• Dalam Eksepsi:
Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).
• Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat Yoshimura
daftar Nomor IDMOOO162796 (vide Bukti P - 20), namun dalam perkara ini
gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Sujadi Joandi/ Tergugat dan tidak
Hal. 6 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

7. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
ditujukan terhadap Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian
Hukum & HAM R.I. Seharusnya Penggugat turut menggugat Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I. atau setidaknya
menjadikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum
& HAM R.I., sebagai Turut Tergugat. Oleh karenanya gugatan yang demikian
merupakan gugatan yang kurang pihak sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima (niet onvantkelijke verklaard) vide Putusan M.A.R.I., Nomor 195K/
Sip/1955, tanggal 28 November 1956;
• Dalam Rekonvensi:
1.13 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam konvensi dianggap juga
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permintaan pendaftaran merek di
Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kementerian
Hukum & HAM RI, dengan Nomor Agenda D00 2013 017472 tanggal 17 April
2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 07, adalah jelas merupakan
perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga merugikan Penggugat
Rekonvensi dan sangat menggangu ketenangan Penggugat Rekonvensi dalam
menjalankan usaha. Padahal Penggugat Rekonvensi telah memenuhi seluruh
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang R.I. Nomor15
Tahun 2001 tentang Merek dan dalam hal ini lebih dulu mendaftar dan
mendapatkan hak tunggal Sertifikat Merek Yoshimura atas nama Sujadi Joandi
tertanggal 13 Maret 2009 dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum & HAM R.I., (bukti T-1), yang sampai bergulirnya perkara
ini belum terbit hak nya berupa sertifikat merek;
1.14 Bahwa oleh karena itu untuk menjaga dan menjamin kepastian hukum terhadap
sertifikat merek yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum & HAM R.I., tanggal 22 September 2006 dan terbit
sertifikat mereknya tertanggal 13 Maret 2009 atas nama Sujadi Joandi dan
gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka Penggugat
Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual, kementerian Hukum & HAM R.I., terkait permintaan
pendaftaran merek di Indonesia yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kementerian Hukum & HAM RI,
dengan Nomor Agenda D00 2013 017472 tanggal 17 April 2013 untuk
Hal. 7 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

8. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
melindungi jenis barang dalam kelas 07 agar ditolak karena tidak berdasarkan
hukum;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi
mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi
putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:
1 Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2 memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian
Hukum & HAM R.I., terkait permintaan pendaftaran merek di Indonesia yang
dilakukan Tergugat Rekonvensi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum & HAM R.I., dengan Nomor Agenda DOO
2013 017472 tanggal 17 April 2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas
07 agar ditolak dan dicoret dari daftar permohonan merek;
3 Menyatakan permintaan pendaftaran merek di Indonesia yang dilakukan
Tergugat Rekonvensi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
kementerian Hukum & HAM R.I., dengan Nomor Agenda DOO 2013 017472
tanggal 17 April 2013 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 07 tidak
berdasarkan hukum;
Atau:
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 53/Pdt.SUS.Merek/2013/
PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
• Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
• Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
• Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek Dagang Yoshimura yang
terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional, oleh karenanya
mempunyai hak tunggal untuk memakai Merek Dagang Yoshimura;
• Menyatakan Merek Yoshimura Daftar Nomor IDM 000162796 atas nama
Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik dan mempunyai kesamaan
pada pokoknya dengan Merek Yoshimura milik Penggugat;
• Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek Yoshimura daftar
Nomor IDM000162796 dengan segala akibat hukumnya;
Hal. 8 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

9. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Putusan ini kepada Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I.,
untuk mencoret pendaftaran Merek Yoshimura daftar Nomor IDM
000162796 atas nama Tergugat dari daftar umum merek dan selanjutnya
menggunakan pembatalan pendaftaran merek dalam berita resmi merek;
Dalam Rekonvensi:
• Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
Dalam Konvensi/Rekonvensi:
Mengukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara
sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 10 Januari
2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 24 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27
Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/K/Pdt.Sus-
HaKI/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 53/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.,
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2014;
Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat
pada tanggal 10 Februari 2014, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat mengajukan
kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2014;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan
kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:
1 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dan tidak menerima Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon
pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Putusan
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/SALKEP/2014 tertanggal 10
Januari 2014 dalam Perkara Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2013/ PN.Niaga.JKT.PST.,
Hal. 9 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

10. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Akta Permohonan Kasasi tertanggal 27 Januari 2014, dengan
demikian Permohonan Kasasi dan Pengajuan Memori Kasasi masih dalam
tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001,
sehingga Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi patut untuk
diterima;
2 Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan tidak
melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau salah melaksanakan hukum
acara tersebut, dikarenakan:
3 Judex Facti mengenyampingkan begitu saja dan tidak memberikan pertimbangan-
pertimbangan dan alasan-alasan hukum terhadap bukti-bukti surat dan keterangan
ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu bukti surat-surat T-l, T-2, T-3,
T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-ll, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18,
T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25 bahwa T-3 sampai dengan bukti T-23
merupakan bukti elektronik yang keabsahannya diakui oleh undang-undang dan
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang R.I., Nomor 11 Tahun 2008
disebutkan sebagai berikut:
1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah;
2 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan;
3 Dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
Namun bukti elektronik tersebut dikesampingkan begitu saja oleh Judex Facti
tanpa alasan sama sekali, mohon Judex Juris untuk memperhatikan bukti
surat-surat T-l, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-ll, T-12, T-13,
T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T--19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25;
dan keterangan seorang ahli bernama Ahmad Rifadi,S.H.,M.Si., yang dalam
keterangannya sebagai berikut:
• Syarat-syarat suatu merek bisa dikatakan terkenal selain ada promosi harus ada
investasi dan pengetahuan umum masyarakat. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua
dan bersifat kumulatif, tidak bisa hanya salah satu saja;
• Saksi ahli menerangkan promosi dilakukan dalam media cetak, media elektronik,
tabloid, dan buletin dalam waktu lama;
Hal. 10 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

11. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
• Investasi dengan penunjukkan pemegang lisensi disuatu negara, bangunan pabrik
yang memproduksi barang-barang merek tersebut;
• Suatu perusahaan asing yang melakukan promosi melalui media-media di
Negara-negara yang didaftar namun di suatu negara lain belum melakukan promosi
tidak bisa dikatakan merek terkenal;
• Suatu merek yang didaftar di lebih dari tiga negara tidak cukup membuktikan
sebagai merek terkenal;
• Tanda pendaftaran merek di beberapa negara belumlah cukup untuk
membuktikan suatu merek adalah terkenal oleh karena itu indikatornya harus dipenuhi
secara kumulatif: selain ada promosi harus ada investasi dan pengetahuan umum;
• Masyarakat ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua dan bersifat kumulatif,
tidak bisa hanya salah satu saja;
• Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan merek terkenal belum ada;
• Dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada pengertian
merek terkenal;
• Kualifikasi sebagai suatu merek terkenal berbicara masalah penerapan hukum
yang tunduk pada pemeriksaan tertulis dan sepanjang itu suatu merek terkenal
dinyatakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi;
• Namun keterangan ahli dikesampingkan begitu saja oleh Judex Facti tanpa
alasan sama sekali. Sebagaimana kita ketahui Hukum Acara Pembuktian Perkara
Perdata Khusus Merek tunduk pada ketentuan-ketentuan HIR/RBG dengan demikian
saksi ahli yang diajukan Tergugat adalah sudah tepat tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan HIR/RBG.;
• Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/
SAL.KEP/2014 tertanggal 10 Januari 2014 dalam Perkara Nomor 53/
Pdt.Sus.Merek/2013/PN.Niaga.JKT.PST., adalah tidak tepat dan terhadap bukti surat-
surat dan ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak dipertimbangkan
(onvoldoende gemotiveerd);
• Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusannya banyak terdapat kekurangan
yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat sangat dirugikan;
• Bahwa Judex Facti dengan begitu saja mengenyampingkan bukti surat-surat dan
ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, jelas menunjukkan Judex Facti tidak
saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan sehubungan dengan bukti surat-
surat dan ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat (onvoldoende gemotiveerd);
Hal. 11 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

12. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
• (Insufficient judgement), dan putusan yang dihasilkan adalah putusan yang
mengandung kesalahan penerapan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan;
• Bahwa Judex Facti telah mengabaikan azas audi et alteram partem, tidak
memperhatikan dan mempertimbangkan bukti surat-surat dan ahli yang diajukan
Pemohon Kasasi/Tergugat, tanpa alasan-alasan hukum yang jelas;
• Bahwa sebagaimana disampaikan oleh M.Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya
Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan peninjauan kembali perkara
perdata pada Poin 6 (enam) halaman 343 disebutkan:
• Dalam praktek peradilan, putusan yang tidak saksama mempertimbangkan
semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan (onvoldoende gemotiveerd,
insufficient judgement), dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan
hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai
(gebrekkig, inadequate) karena dibawah standar (below standard) sehingga putusan itu
tidak memuaskan (onbevridingend, unasisfactory);
• Bahwa M.Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya halaman 328 menyatakan:
Putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan
yang bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan itu
dianggap tidak menurut hukum (waderrechtelijk, unlawful);
Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut:
Keberatan Pertama:
Dalam Eksepsi:
Pemohon Kasasi menilai/Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
telah melakukan kekhilafan yang nyata karena pertimbangannya sangat singkat, tidak
cermat dan tanpa alasan hukum terkait, khususnya mengenai hukum acara yang
berkaitan demgan eksepsi Pemohon Kasasi karena:
Perttimbangan Judex Facti menyebutkan sebagai berikut:
1 Menimbang, bahwa dalam pendapat Majelis Hakim dalam
gugatan pembatalan merek tidaklah menjadi keharusan
mengikutsertakan Direktorat Merek sebagai pihak karena
berpedoman pada ketentuan Pasal 70 ayat (1), (2), (3),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
Direktorat Merek secara langsung akan menjalankan
fungsi pencatatan adanya pembatalan merek yang diputus
Pengadilan Niaga;
Hal. 12 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

13. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut cukup alasan untuk menolak
eksepsi Tergugat, pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan
kenyataan karena menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek berbunyi "Direktorat Jendral menerbitkan dan memberikan sertifikat
merek kepada Pemohon atau kuasanya", dengan demikian pihak Direktorat Merek
wajib dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena sertifikat yang
dikeluarkannya sebagai dasar gugatan Penggugat perkara sengketa merek a quo
juga mengakibatkan kerugian Tergugat, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/
Penggugat Konvensi merupakan gugatan yang kurang pihak sehingga harus ditolak;
2 Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek yang menyatakan "Gugatan pembatalan
merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak pendaftaran merek" dan bahwa dengan
pertimbangan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi
terbukti menurut hukum beritikad baik yang tidak dapat
disangkal lagi;
• Bahwa pendaftaran merek Yoshimura milik Pemohon Kasasi/Tergugat
Konvensi telah didaftar sejak tanggal 22 September 2006 dengan Nomor
Daftar IDM 000132796 sehingga kepemilikan merek Yoshimura atas nama
Pemohon/Tergugat Konvensi sudah 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan
lamanya, sedangkan gugatan pembatalan merek a quo baru diajukan oleh
Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
tanggal 21 Agustus 2013 sehingga melebihi tenggang waktu sebagaimana
yang ditentukan dalam undang-undang yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal pendaftaran merek;
• Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 69 ayat 1 (satu) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut untuk mewujudkan kepastian
hukum bagi pemilik merek/investor, karena apabila/ pembatasan dan
pengaturan waktu tidak ditetapkan dalam undang-undang maka hal tersebut
tidak kondusif dalam upaya pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi
nasional, karena dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik merek/
investor atas upaya untuk mempromosikan suatu merek apabila dapat
dibatalkan sewaktu-waktu begitu saja;
• Bahwa oleh karena gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi saat ini
telah lewat waktu/kadaluarsa maka haruslah gugatan tersebut ditolak karena
sudah kadaluarsa;
Hal. 13 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

14. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
• Dalam Pengajuan Kasasi ini, Pemohon Kasasi menilai bahwa Judex Facti/
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau
melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana dicantumkan didalam Pasal 30
ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung yang berbunyi Pasal 30 ayat 1: "Mahkamah Agung dalam tingkat
kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari
semua lingkungan peradilan karena:
a Sebab menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
b Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan";
Keberatan Kedua:
Dalam Pokok Perkara:
Judex Facti telah melakukan kekhilafan nyata karena pertimbangannya sangat singkat
dan tanpa alasan terkait, dan ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang
saksama dipertimbangkan, sehingga patut kiranya putusan Judex Facti batal demi
hukum;
3 Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang
menyatakan sebagai berikut:
• "Menimbang, bahwa dalil Penggugat, merek Yoshimura ini selain telah
terdaftar diberbagai Negara seperti Perancis, Jerman, Thailand, Malaysia,
Italia, Korea, India, Singapura, Taiwan dan China (Bukti P-6, P-7, P-8, P-9,
P-10, P-ll, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16) juga secara terus-menerus dan luas
dipakai dan dipromosikan melalui berbagai media diantaranya katalog, brosur
dan majalah-majalah serta situs web;
• Diberbagai Negara (P-21a sampai dengan P-21.o);
Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang
menyatakan Bahwa: "Merek Yoshimura ini selain telah terdaftar diberbagai
Negara juga secara terus-menerus dan luas dipakai dan dipromosikan melalui
berbagai media diantara katalog, brosur, dan majalah-majalah serta situs web
diberbagai Negara (P-21a sampai dengan P-21o)". Hal ini dapat dijabarkan
sebagai berikut:
• Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan secara rinci merek Yoshimura
di luar negeri sudah terdaftar dan cukup terkenal, tidak disertai suatu surat
keterangan dari bersangkutan yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar
Hal. 14 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

15. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia setempat di Negara Asing yang berkepentingan pada
merek itu, dan inilah yang memuat keterangan mengenai telah
berlangsungnya pendaftaran di negara-negara lain di bawah nomor dan
tanggal, bersangkutan serta diumumkan dalam pengumuman resmi merek-
merek bersangkutan (vide buku Prof.S Gautama, halaman 68, Undang-undang
Merek Baru Tahun 2001). Sehingga patut kiranya putusan Judex Facti
tersebut dinyatakan batal demi hukum;
Keberatan Ketiga.
Pemohon Kasasi (dulu Tergugat I) menilai Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat salah dan keliru serta telah melakukan kekhilafan yang nyata karena
pertimbangannya sangat singkat, tidak cermat, dan tanpa alasan hukum terkait, ada hal-
hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan, sehingga patut
kiranya Putusan Judex Facti batal demi hukum. Pemohon Kasasi keberatan terhadap
pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan sebagai berikut:
4 "Menimbang, bahwa pokok sengketa yang diadilkan Penggugat adalah Pemilik
Merek Dagang Yoshimura yang terkenal di Indonesia maupun didunia
internasional oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai Merek
Dagang Yoshimura sedangkan Tergugat dengan itikad tidak baik telah
mendaftarkan merek Yoshimura yang memiliki persamaan pada pokoknya
dengan merek Yoshimura milik Penggugat;
"Menimbang bahwa akhirnya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat
membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sehingga harus dikabulkan";
Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang
menyatakan bahwa: "Merek Dagang Yoshimura yang terkenal di Indonesia maupun
di dunia internasional" karena Judex Facti salah dan keliru menafsirkan secara
sempit tentang kata merek terkenal, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
5 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil Penggugat
yang menyatakan merek Yoshimura milik Penggugat sebagai merek terkenal,
karena hingga sekarang ini lembaga-lembaga seperti TRIPs, Konvensi Paris,
WIPO belum pernah memberikan defenisi dan kriteria tentang merek terkenal;
6 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan dalil dalil Penggugat
yang menyatakan merek Yoshimura milik Penggugat adalah merek terkenal
karena sudah terdaftar di beberapa Negara, bahwa pendaftaran merek di
beberapa Negara adalah tidak merupakan suatu jaminan hukum karena suatu
merek tersebut langsung terkenal, akan tetapi tidak lebih hanya merupakan suatu
upaya agar merek tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum di Negara
Hal. 15 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

16. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan. Demikian pendaftaran merek Yoshimura atas nama
Penggugat di beberapa Negara tersebut adalah tidak merupakan jaminan suatu
merek tersebut dinyatakan terkenal. Bahwa sesuai letentuan Pasal 6 ayat (1)
huruf b dan ayat (2) jo. penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, suatu merek dapat dikategorikan sebagai
merek terkenal apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
• Promosi yang gencar dan besar-besaran, (tidak ditunjukkan, tidak dapat buktikan
di Indonesia melalui bukti surat-surat);
• Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, (tidak
ditunjukkan, tidak dapat dibuktikan juga investasi di Indonesia melalui bukti surat-
surat);
Vide Penjelasan Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Selain itu
saksi ahli yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat di tingkat pertama Pengadilan
Niaga juga menerangkan sebagai berikut:
Saksi ahli Ahmad Rifadi,S.H.,M.Si. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
• Syarat-syarat suatu merek bisa dikatakan terkenal selain ada promosi harus ada
investasi dan pengetahuan umum masyarakat. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua
dan bersifat kumulatif, tidak bisa hanya salah satu saja;
• Saksi ahli menerangkan promosi dilakukan dalam media cetak, media elektronik,
tabloid, dan bulletin dalam waktu lama;
• Investasi dengan penunjukkan pemegang lisensi di suatu negara, bangunan
pabrik yang memproduksi barang-barang merek tersebut;
• Suatu perusahaan asing yang melakukan promosi melalui media-media di
Negara-negara yang didaftar namun di suatu Negara lain belum melakukan promosi
tidak bisa dikatakan merek terkenal;
• Suatu merek yang didaftar di lebih dari tiga Negara tidak cukup membuktikan
sebagai merek terkenal;
• Tanda pendaftaran merek dibeberapa Negara belumlah cukup untuk
membuktikan suatu merek adalah terkenal oleh karena itu indikatornya harus dipenuhi
secara kumulatif: selain ada promosi harus ada investasi dan pengetahuan umum
masyarakat. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua dan bersifat kumulatif, tidak bisa
hanya salah satu saja;
• Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan merek terkenal belum ada;
• Dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada pengertian
merek terkenal;
Hal. 16 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

17. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Dari hal-hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/
Penggugat selama pembuktian, Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan,
membuktikan promosi yang gencar terus menerus melalui media cetak, elektronik
di Indonesia dalam waktu lama, investasi di Indonesia, pengetahuan umum
masyarakat di Indonesia, dengan demikian darimana Judex Facti bisa
menyimpulkan bahwa merek Termohon Kasasi adalah merek terkenal;
Mohon Judex Juris untuk benar-benar mecermati hal-hal di atas, dan bandingkan
dengan Putusan Nomor 26/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga Jkt.Pst.;
7 Bahwa fakta hukum yang terjadi saat ini Penggugat hanya dapat mendalilkan
keterkenalan mereknya karena terdaftar di beberapa Negara, namun berdasarkan
penjelasan ahli Ahmad Rifadi,S.H.,M.Si., dan dihubungkan dengan penjelasan
Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana
telah Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan di atas menunjukkan merek yang
disampaikan Termohon Kasasi/Penggugat adalah belum memenuhi unsur-unsur
untuk dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal;
8 Bahwa bagaimana merek Penggugat dapat dikatakan terkenal. Sementara
Penggugat sendiri baru mengajukan mereknya tanggal 17 April 2013 dengan
Nomor agenda D002013017472 untuk jenis barang kelas 07 dan merek tersebut
belum mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sesuai Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
9 Pemohon kasasi keberatan terhadp pertimbangan hukum Judex Facti yang
menjelaskan bahwa: "mempunyai hak tunggal untuk memakai Merek dagang
Yoshimura" karena Judex Facti salah dan keliru telah menafsirkan secara sempit
tentang kalimat mempunyai hak tunggal hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut;
Bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) telah mendaftarkan lebih dahulu merek
Yoshimura dan telah mendapatkan sertifikat mereknya tertanggal 13 Maret 2009
untuk jenis barang/jasa kelas 07 atas nama Sujadi Joandi (Pemohon Kasasi), dengan
demikian Tergugatlah pemegang hak tunggal atas merek Yoshimura sehingga
Tergugat I telah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 5 b jo. Pasal
6 ayat 1a yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 b: "Merek tidak dapat didaftarkan apa bila merek tersebut mengandung
salah satu unsur di bawah ini:
a. .....
b. Tidak memiliki daya pembeda;
c. Dan seterusnya;
Hal. 17 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

18. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 6 ayat 1a: "Permohonan harus ditolak oleh direktorat Jenderal apabila merek
tersebut:
a Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan
merek milik lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/
atau yang sejenis;
b .... dan seterusnya ......", sedangkan Termohon Kasasi baru
mendaftarkan Merek Yoshimura pada Direktorat jenderal HAKI,
Kementerian Hukum & HAM R.I. dengan Nomor Agenda
D002013017472 tanggal 17 April 2013, untuk jenis barang dalam
kelas 07, dengan status belum mendapatkan kepastian hukum dan
perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek dan prosesnya masih harus melalui tahapan
pemeriksaan substantif dan diumumkan dalam berita resmi merek
serta didaftarkan dalam daftar umum merek untuk mendapatkan
sertifikat merek. Dan dengan demikian Majelis Hakim tidak
membedakan antara Nomor Pendaftaran dengan Nomor Agenda
Merek;
Pemohon kasasi (Tergugat I) keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex
Facti yang menyatakan bahwa:
“..... Sedangkan Tergugat dengan itikad tidak baik telah mendaftarkan merek
Yoshimura". Karena Judex Facti salah dan keliru telah menafsirkan secara
sempit tentang kalimat Tergugat dengan itikad tidak baik, hal ini dapat
dijabarkan sebagai berikut:
10 Bahwa terdaftarnya merek Pemohon Kasasi/Tergugat telah sesuai dengan
peraturan peraturan undang-undangan dihidang merek tidak bertentangan dengan
kententuan hukum dan dapat dijabarkan sebagai berikut mengenai:
Pasal 4 tentang itikad tidak baik;
Pasal 5 tentang adanya unsur kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya
pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan yang berkaitan
dengan jasa yang dimintakan pendaftarannya; Dan
Pasal 6 tentang adanya persamaan dengan pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek yang sudah terdaftar atas nama orang lain;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
11 Bahwa dengan telah terdaftarnya merek Yoshimura milik Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam Daftar Umum Merek, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-
Hal. 18 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

19. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan "Merek tidak
dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang
beritikad tidak baik", dengan demikian jelas bahwa telah selesai teruji itikad
baiknya dalam proses mekanisme hukum dibidang merek, dengan demikian
Pemohon Kasasi/Tergugat diberikan hak ekslusif oleh Negara Republik
Indonesia untuk menggunakan merek yang dimohonkan untuk didaftar;
Tentang persamaan pada pokoknya.
12 Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil Penggugat
yang menyatakan merek Yoshimura milik Pemohon Kasasi/ Tergugat
mempunyai persamaan dengan pokoknya keseluruhannya dengan merek
Yoshimura atas nama Termohon Kasasi/Penggugat, karena dalil-dalil tersebut
telah bertentangan dengan ketentuan hukum di bidang merek;
Bahwa sesuai ketentuan Pasal (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek menyatakan: kantor merek akan menolak permohonan
permintaan pendaftaran merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan merek orang lain yang sudah lebih dahulu terdaftar di dalam Daftar Umum
Merek untuk barang sejenis;
Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat lebih dulu mendaftarkan mereknya di Direktorat
jenderal HAKI R.I. c.q. melalui Direktorat Merek;
Dengan demikian sesuai asas First To File atau First To Registered artinya merek
yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama/siapa yang
mendaftarkan terlebih dahulu maka dialah yang berhak untuk mendapatkan
perlindungan hukum. Dan sesuai dengan system Konstitutif dalam Pendaftaran
Merek yang dianut di Negara Republik Indonesia yaitu perlindungan merek
diberikan kepada Pendaftar Pertama, maka terbukti dan tidak dapat disangkal
bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat lah yang berhak memiliki Merek Yoshimura;
Bahwa sebagaimana juga disampaikan oleh Titon Slamet Kurnia,S.H.,M.H.
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian
TRIPs Penerbit PT.Alumni Bandung 2011 halaman 9 (bagian catatan kaki angka 9);
asas teritorial di sini ialah bahwa yang melahirkan HKI adalah Negara tertentu dan
tidak dikenal system perolehan HKI yang bersifat internasional (setidaknya sampai
saat ini). Sementara, yang dimaksud dengan system konstitutif dalam pendaftaran
merek ialah suatu merek itu ada, sehingga berhak atas perlindungan hukum karena
pendaftaran;
Hal. 19 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

20. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
13 Bahwa selanjutnya apabila merek-merek sudah terdaftar di dalam Daftar Umum
Merek, secara hukum merek-merek tersebut adalah tidak mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya, dengan
demikian pemilik merek-merek terdaftar lainnya, dengan demikian pemilik
merek-merek terdaftar secara hukum berhak menggunakan merek tersebut dalam
kegiatan produksi dan perdagangan dengan demikian Pemohon Kasasi (dahulu
Tergugat) memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung dalam tingkat
kasasi berkenan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena
tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap dalil-dalil
keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
14 Bahwa dengan demikian kiranya Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada
Judex Juris untuk mencermati dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat:
Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara
saksama memori kasasi tertanggal 5 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tertanggal
17 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan
hukum;
Bahwa merek Yoshimura milik Penggugat selain telah terdaftar diberbagai
Negara, diantaranya Perancis, Jerman, Thailand, Malaysia, Singapura, dan lain-lain,
juga secara terus menerus secara luas dipakai dan dipromosikan di berbagai media,
diantaranya katalog, brosur, majalah-majalah serta situs web;
Dan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 94/Merek/2011/PN.Niaga Jakarta Pusat, tanggal 1 Februari 2012, merek
Yoshimura milik Penggugat telah dinyatakan sebagai merek terkenal;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUJADI JOANDI, tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Hal. 20 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

21. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUJADI JOANDI, tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh H.MAHDI
SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.ABDURRAHMAN, S.H.,M.H., dan I
GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak.
Anggota-Anggota, K e t u a,
TTD/ TTD/
Dr.H.ABDURRAHMAN,S.H.,M.H. H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.
TTD/
I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.
Biaya-biaya:
1 Meterai : Rp 6.000,00
2 Redaksi : Rp 5.000,00
3 Administrasi
Kasasi : Rp 4.989.000,00 +
Jumlah : Rp 5.000.000,00.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus
Hal. 21 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

22. hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.
Hal. 22 dari 22 hal Put. Nomor 307 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22