Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut memberikan pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang sanitasi tahun 2019. 2. Terdapat beberapa kebijakan DAK bidang sanitasi seperti reguler, afirmasi, dan penetapan. 3. Dokumen tersebut juga menjelaskan kriteria lokasi, menu kegiatan, dan metode penyelengaraan DAK bidang sanitasi.

1. Arahan Pedoman Teknis
Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi
1
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP
Disampaikan
Pada :
KEGIATAN PELATIHAN TFL DAK TA. 2019

2. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN DAK
Undang-Undang
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara
keuangan pusat dan daerah
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah
Pasal 1 ayat 48 tentang pengertian DAK
Pasal 1 ayat 17 tentang SPM
Pasal 19 pelayanan dasar menjadi
urusan konkuren dengan pemerintah
pusat
Pasal 298 tentang belanja daerah wajib
untuk mendanai pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan SPM
Pasal 12 ayat 1 tentang macam-macam
pelayanan dasar (pekerjaan umum dan
penataan ruang)
Peraturan
Pemerintah
Pasal 12 ayat 1 tentang macam-macam pelayanan
dasar (pekerjaan umum dan penataan ruang)
No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan (SPM)
Peraturan
Presiden
No. 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi
No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peraturan
Menteri PUPR
No. 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur
Kementerian PUPR
Peraturan
Menteri
Keuangan
No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa
No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK
No. 50/PMK.07/2017
No. 141 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis DAK
Fisik
2

3. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
TUJUAN
Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur serta
meningkatan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat dalam rangka menuju 100% akses sanitasi tahun 2019.
RUANG LINGKUP
1.Sub Bidang Air Limbah; SPALD-T dan SPALD-S
2.Sub Bidang Persampahan
3. Sub Bidang Drainase Lingkungan
3

4. KEBIJAKAN DAK BID. SANITASI TA. 2019
01
REGULER
02
AFIRMASI
03
PENUGASAN
Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 dan pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam
peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah
Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019
melalui: peningkatan akses pengelolaan air limbah,
sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/ kota
prioritas penanganan kumuh; peningkatan akses air
limbah di lokasi penanganan prioritas stunting,
PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan
lumpur tinja; serta pengelolaan sampah pada lokasi
DAS prioritas nasional
Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 serta
percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan
perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan
Papua Barat melalui dukungan pemda dalam peningkatan
cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah

5. MENU KEGIATAN DAK BID. SANITASI TA. 2019
A
REGULER
SUBBIDANG AIR LIMBAH
B
AFIRMASI
SUBBIDANG AIR LIMBAH
C
PENUGASAN
SUBBIDANG AIR LIMBAH
SPALD-T
1. Pembangunan IPAL Komunal
2. Pembangunan IPAL Komunal
Kombinasi MCK
3. Penambahan Pipa pengumpul
dan SR
SPALD-S
1. Pembangunan Tangki Septik
Komunal
2. Pembangunan Tangki Septik
Individual
SPALD-T
1. Pembangunan IPAL Komunal
Kombinasi MCK
SPALD-S
1. Pembangunan Tangki Septik
Komunal
2. Pembangunan Tangki Septik
Individual
SPALD-T
1. Pembangunan IPAL Komunal
2. Pembangunan IPAL Komunal
Kombinasi MCK
3. Penambahan Pipa
pengumpul dan SR
SPALD-S
1. Pembangunan Tangki Septik
Komunal
2. Pembangunan Tangki Septik
Individual Perkotaan
3. Pembangunan Tangki Septik
Individual Pedesaan
4. Pengadaan Truck Tinja
5. Pembangunan MCK ++
Lembaga Pendidikan agama
SUBBIDANG PERSAMPAHAN
SUBBIDANG DRAINASE
LINGKUNGAN
Pembangunan TPS 3R
Pembangunan Drainase
Lingkungan

6. KRITERIA LOKASI DAK BID. SANITASI TA. 2019
A
REGULER
B
AFIRMASI C
PENUGASAN
Sudah atau sedang menyusun
dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK).
Sub Menu pembangunan tangki
septik skala individual perdesaan
diprioritaskan di desa/kelurahan
yang sudah ODF selama minimal 1
tahun (paling akhir 1 Januari 2018)
Lokasi juga memenuhi salah satu
prioritas daerah tertinggal,
perbatasan, dan transmigrasi:
• 122 Kabupaten tertinggal
sesuai Perpres No. 131 tahun
2015 yang akan di fokuskan di
KTI
• 7 PLBN, 10 PKSN, dan 187
Kecamatan lokasi prioritas di 43
Kabupaten/Kota perbatasan
negara sesuai Perka BNPP No.
1 tahun 2015
• 111 pulau-pulau kecil terluar
sesuai Kepres No. 6 tahun
2017 tentang Penetapan PKT,
yang berpenghuni dan berada
di kabupaten di luar Pulau
Jawa, dan akan difokuskan di
12 PPKT sesuai target RPJMN
2015-2019
• 52 dari 144 kawasan
transmigrasi target RPJMN
2015 – 2019 dengan RKT yang
telah ditetapkan melalui
Kepmendes sampai dengan
akhir 2017
• Seluruh kabupaten di Provinsi
Papua dan Papua Barat dalam
rangka percepatan
pembangunan Papua dan
Sudah atau sedang menyusun
dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK).
1 1
2 2
Sudah atau sedang menyusun
dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK).
1
31 Kota prioritas percepatan
penanganan permukiman kumuh
Kementerian PUPR, yang juga
merupakan lokasi
KOTAKU/National Slum Upgrading
Project (NSUP).
untuk menu penambahan pipa
pengumpul dan SR, penyediaan
tangki septik komunal, pengadaan
truk tinja, dan pembangunan
drainase lingkungan
15 DAS prioritas nasional, untuk
menu kegiatan penyediaan sarana
sampah
Desa-desa pelaksana PAMSIMAS
dan 1000 Desa Stunting, untuk
menu pengembangan tangki septik
komunal, dan tangki septik skala
individual perdesaan
Kabupaten/kota yang sudah
memiliki IPLT yang berfungsi atau
sedang/sudah menyusun sistem
pengelolaan lumpur tinja
(reguler/on-call basis), untuk menu
tangki septik individu perkotaan
dan pengadaan truk tinja
2
3
4
5

7. 1 Kota Banda Aceh
Aceh
2 Kota Medan
Sumatera Utara
3 Kota Padang
Sumatera Barat
4 Kota Pekanbaru
Riau
5 Kota Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
6 Kota Bogor
Jawa Barat
7 Kota Cirebon
Jawa Barat
8 Kota Surakarta
Jawa Tengah
9 Kota Semarang
Jawa Tengah
10 Kota Pekalongan
Jawa Tengah
11 Kota Tegal
Jawa Tengah
12 Kota Yogyakarta
DI Yogyakarta
13 Kota Malang
Jawa Timur
14 Kota Surabaya
Jawa Timur
15 Tangerang
Banten
16 Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
17 Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur
18 Kota Pontianak
Kalimantan Barat
19 Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah
20 Kota Banjarmasin
Kalimatan Selatan
21 Kota Balikpapan
Kalimantan Timur
22 Nunukan
Kalimantan Utara
23 Kota Tarakan
Kalimantan Utara
24 Kota Manado
Sulawesi Utara
25 Kota Palu
Sulawesi Tengah
26 Kota Makassar
Sulawesi Selatan
27 Kota Kendari
Sulawesi Tengggara
28 Kota Ambon
Maluku
29 Kota Ternate
Maluku Utara
30 Kota Sorong
Papua Barat
31 Kota Jayapura
Papua
Kab/Kota yang dilalui
15 DAS Prioritas
31 Kab/Kota Lokasi Prioritas
Penanganan Kumuh
KRITERIA LOKASI DAK BID. SANITASI TA. 2019

8. A
REGULER
B
AFIRMASI C
PENUGAS
AN
1. Pembangunan IPAL Komunal
• Layanan minimal 50 KK
2. Pembangunan IPAL Komunal
Kombinasi MCK
• Layanan minimal 50 KK
3. Penambahan Pipa pengumpul
dan SR
• Layanan minimal 25 SR
• Untuk SPALD Terpusat
(skala kota, kawasan,
dan/atau permukiman) yang
memiliki idle capacity
4. Pembangunan Tangki Septik
Komunal
• Layanan 5-10 KK, dengan
jumlah minimal 5 unit tiap
desa
5. Pembangunan Tangki Septik
Individual Pedesaan
• Layanan minimal 50 KK
• ODF selama minimal 1 tahun
(paling akhir 1 Januari 2018)
daridata STBM
KRITERIA TEKNIS DAK BID. SANITASI TA. 2019
Menu pembangunan SPALD Terpusat
skala permukiman dan tangki septik
komunal dilaksanakan pada kab/kota
yang mempunyai kawasan/kluster
permukiman dengan kepadatan >150
jiwa/Ha
Menu pembangunan SPALD Terpusat
skala permukiman dan tangki septik
komunal dilaksanakan pada kab/kota
yang mempunyai kawasan/kluster
permukiman dengan kepadatan >150
jiwa/Ha
1. Pembangunan IPAL Komunal
Kombinasi MCK
• Layanan minimal 25 KK
2. Pembangunan Tangki Septik
Komunal
• Layanan 5-10 KK, dengan
jumlah minimal 5 unit tiap
desa
3. Pembangunan Tangki Septik
Individual Pedesaan
• Layanan minimal 50 KK
Menu pembangunan SPALD Terpusat
skala permukiman dan tangki septik
komunal dilaksanakan pada kab/kota
yang mempunyai kawasan/kluster
permukiman dengan kepadatan >150
jiwa/Ha
1. Pembangunan IPAL Komunal
• Layanan minimal 50 KK
2. Pembangunan IPAL Komunal
Kombinasi MCK
• Layanan minimal 50 KK
3. Penambahan Pipa pengumpul
dan SR
• Layanan minimal 25 SR
• Untuk SPALD Terpusat
(skala kota, kawasan,
dan/atau permukiman) yang
memiliki idle capacity
4. Pembangunan Tangki Septik
Komunal
• Layanan 5-10 KK, dengan
jumlah minimal 5 unit tiap
desa
5. Pembangunan Tangki Septik
Individual Perkotaan
• Memiliki IPLT yang berfungsi
atau sedang/sudah
menyusun sistem
pengelolaan lumpur tinja
(reguler/on-call basis).
6. Pembangunan Tangki Septik
Individual Pedesaan
• Layanan minimal 50 KK
• ODF selama minimal 1 tahun
(paling akhir 1 Januari 2018)

9. METODE PENYELENGGARAAN
Kegiatan DAK Bidang sanitasi dapat dilaksanakan dengan
cara:
1. Kontraktual
Kegiatan Kontraktual dilakukan oleh kontraktor dan dilakukan
pengawasan oleh konsultan supervisi
• Pengadaan truk tinja
• Penambahan jaringan perpipaan dan SR untuk IPAL skala
perkotaan yang sudah mempunyai UPTD
• Kegiatan pada DAK Afirmasi, Dilaksanakan dengan
Kontraktual Pola Padat Karya. Memaksimalkan
pemanfaatan tenaga kerja setempat. Penyedia jasa dengan
mandor, kepala tukang dan tukang, Penyedia jasa
mengumumkan pendaftaran calon pekerja dari masyarakat.
Hanya jika masyarakat tidak berminat bekerja, maka
penyedia jasa dapat merekrut tenaga kerja.
2. Swakelola
Kegiatan Swakelola dilaksanakan oleh masyarakat melalui
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat
pendampingan dari Tenaga Fasilitator (TFL)
• Semua menu kegiatan selain yang dikerjakan secara
kontraktual

10. TAHAP PERSIAPAN TINGKAT PUSAT (1)
Rapat Konsultasi Teknis Regional
Dilaksanakan oleh Kementerian PUPR termasuk konsultasi teknis untuk
sanitasi
Sosialisasi Kegiatan DAK
Kegiatan sosialisasi bertujuan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
memahami lingkup kegiatan dan dapat mempersiapkan lokasi yang
memenuhi syarat dan kriteria.
Pengorganisasian Pelaksanaan
Kegiatan DAK
Diperlukan Penggorganisasian di berbagai tingkatan, agar dapat
mempercepat proses pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sanitasi
10

11. TAHAP PERSIAPAN TINGKAT PUSAT (2)
Pengisian Aplikasi Emon dan Krisna
Pengisian aplikasi e-Monitoring dan Krisna dapat dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan dan tanda tangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Pemerintah Kabupate/Kota.
Pengesahan Usulan Rencana Kegiatan
Usulan Rencana Kegiatan yang telah diisi dan dilengkapi kemudian disahkan
dengan ditandatangani Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Usulan Rencana Kegiatan
Pengisian dan penyampaian format usulan rencana kegiatan sesuai dengan
kondisi eksisting sanitasi di Kabupaten/Kota (hardcopy dan softcopy untuk
sistem aplikasi elektronik.
11

12. TAHAP PERSIAPAN TINGKAT KAB./KOTA(3)
Rencana Pembiayaan Kegiatan Kontraktual
Pemerintah Daerah Melalui PA Menyusun dan Menetapkan Rencana Penganggaran
Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari DAK, Terdiri atas Biaya Barang/Jasa,
Biaya Pendukung dan Biaya Administrasi
R encana Pembiayaan K egiat an Sw akelola
Pemerintah Pusat (APBN dan DAK), Pemerintah Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat,
Swasta dan LSM. Peruntukan DAK Maksimal 5 % dapat Dialokasikan untuk Penunjang
Non Fisik dari Total Perolehan Pagu Anggaran
Penyusunan dan Penetapan URK
Penyusunan dan Penetapan URK Kegiatan Swakelola dan Kontraktual Berdasarkan
Penetapan Alokasi DAK dari Pemerintah
12

13. TAHAP PERSIAPAN KAB./KOTA (4)
Perubahan Atas Penetapan RK
Perubahan Terhadap RK yang Telah Ditetapkan Oleh Menteri PUPR Dapat Dilakukan
Setelah Kepala Daerah Mengajukan Usulan Perubahan RK dan Mendapatkan
Persetujuan dari UNOR Paling Lambat M-1 Maret TA. Berkenaan
Penet apan Melalui K eput usan Ment eri PU PR
Menteri PUPR Menetapkan Hasil Rekapitulasi RK Untuk Disampaikan Kepada Menteri
Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Bappenas Paling Lambat M-3 Bulan Maret TA.
Berkenaan
Penetapan RK oleh Kepala Daerah
Hasil Pembahasan URK dengan UNOR Ditetapkan oleh Kepala Daerah Menjadi Rencana
Kegiatan (RK) yang Berupa Rincian Kegiatan, Lokasi Kegiatan dan Target Output
Kegiatan dan Disampaikan ke UNOR Paling Lambat M-4 Januari TA. Berkenaan
13

14. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
DAK BIDANG SANITASI TA. 2019
14

15. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CE - 1)
15
Masyarakat peduli
sanitasi
Prasarana sanitasi dapat
Berfungsi degan baik
Saluran drainase bersih dari
sampah, Limbah dan tertata
dengan baik

16. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CE - 2)
16
Cara: Swakelola
Proses
Pemberdayaan
• Persiapan
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengelolaan
PEMDA
(OPD)
TFL
Tim
Pelaksana
Swakelola
(KSM)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PERAN PARA PELAKU
DALAM PENYELENGGARAAN DAK
BIDANG SANITASI

17. PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR
LAPANGAN (TFL) - 1
PEREKRUTAN TENAGA FASILITATOR
LAPANGAN (TFL)
 Pemerintah Kabupaten/Kota Melalui OPD Dinas Terkait
Mengumumkan secara terbuka Tentang Lowongan TFL,
Baik Melalui Media Massa/Cetak, Elektronik maupun
Papan Pengumuman di Kantor;
 OPD Dinas Terkait Melakukan Seleksi ADM Sesuai
dengan Kriteria Persyaratan yang Telah Ditetapkan, dan
Mengumumkan Hasil Seleksi;
 OPD Dinas terkait Mengundang calon TFL yang Lulus
Seleksi ADM Untuk Mengikuti Ujian Tulis dan Wawancara;
 OPD Dinas Terkait Mengumumkan Hasil Ujian Tulis dan
Wawancara serta Melakukan Pemanggilan calon TFL
untuk Dilakukan Penguatan Kapasitas Terkait
Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi pada TA. Berjalan
17

18. PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR
LAPANGAN (TFL) - 2
KRITERIA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
(TFL)
 Pendidikan minimal D3/sederajat;
 Penduduk asli/setempat atau mampu berkomunikasi dan
menguasai bahasa serta adat setempat;
 Sehat jasmani dan rohani;
 Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi;
 Bukan anggota BKM/LKM, KSM dan calon anggota legeslatif;
 Memiliki pengetahuan/pengalaman dasar tentang air limbah dan
persampahan (Sanitasi);
 Bukan anggota partai politik;
 Bersedia bekerja penuh waktu sebagai TFL;
 Bersedia tinggal di lokasi dampingan/mampu melakukan
pendampingan dengan mobilitas yang tinggi sesuai dengan
tahapan kegiatan program DAK Fisik Bidang Sanitasi;
 TFL bukan PNS/ Swasta, dan bukan pegawai honorer Kabupaten/
Kota (Tidak Memiliki Ikatan Perjanjian Kerja di Tempat Lain).
18

19. SELEKSI LOKASI (Kriteria Pembobotan Pemilihan
Titik Lokasi Untuk Prasarana Sanitasi)
SELOTIP
(seleksi lokasi
partisipatif)
Kepadatan
Penduduk
(30%)
Tingkat
Partisipasi
dan
Kontribusi
Warmas
(50%)
Kondisi
Rawan
Sanitasi (20%)
19

20. SELEKSI LOKASI (Kriteria Lokasi Prasarana Air
Limbah)
Kepadatan Penduduk diatas 150 jiwa/ ha
(pemakai tetap)
Tersedia sumber air
Kawasan rawan sanitasi mengacu kepada data
BPS, Buku Putih Sanitasi-SSK dan kawasan
permukiman yang masuk kedalam RPI2JM
Fasum Fasos utama daerah yang belum
terlayani prasarana sanitasi
Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak
untuk segera ditangani
Masyarakat menyatakan tertarik dan bersedia
untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik
dalam bentuk uang, barang maupun tenaga
20

21. a. Beberapa Calon Lokasi Menyampaikan Surat Minat Melalui
Pejabat Setingkat RW Kepada OPD Dinas Terkait dengan
Tembusan Kades/Lurah dan Camat. Kumpulan surat minat
yang memenuhi kriteria minimal calon lokasi sesuai
Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Dapat Diajukan
Sebagai Lokasi Shortlist;
a. Penetapan Lokasi Dilaksanakan Melalui Tahap Sosialisasi
Berdasarkan Shortlist yang Dilaksanakan oleh OPD
Kabupaten/Kota pelaksana DAK Bidang Sanitasi bersama
dengan TFL.
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN OLEH OPD
21

22. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SWAKELOLA (KSM)
DIBENTUK MELALUI PROSES
PEMILIHAN LANSUNG OLEH
MASYARAKAT DENGAN BERBASIS
KRITERIA ORANG BAIK
MERUPAKAN WAKIL MASYARAKAT
CALON PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN DAK BIDANG SANITASI
SUSUNAN PENGURUS
TIM PELAKSANA SWAKELOLA
(KSM) MINIMAL :
• KETUA
• SEKRETARIS
• BENDAHARA
• TIM PERENCANA
• TIM PELAKSANA
• TIM PENGAWAS
• PANITIA PANGADAAN
WARGA
PENERIMA
MANFAAT
22

23. STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
SWAKELOLA (KSM)
23

24. PENETAPAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA
(KSM) MENGACU PADA :
24
1. Surat Minat Keikutsertaan Program Pelayanan Dasar
Bidang Sanitasi Dari Pemerintah Desa/Kelurahan
Setempat;
2. Dokumen Berita Acara Hasil Rembug Warga Dalam
Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola (Ksm);
3. Surat Permohonan Kepala Desa/Lurah Kepada Kepala
SKPD/PA/KPA Tentang Penetapan Pelaksana Swakelola
(KSM);
4. Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Selotip;
5. Tim Pelaksana Swakelola (KSM) Menyampaikan
Dokumen RKM Beserta DED dan RAB Kepada Kepala
SKPD/PA/KPA Yang Sudah Diverifikasi Oleh TFL.

25. SYARAT PENERIMA HIBAH PELAKSANAA
SWAKELOLA :
25
1. Memiliki Kepengurusan Tim Pelaksana Swakelola (KSM)
Berdasarkan Hasil Pemilihan Warga;
2. Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi
Pemdes/Kelurahan Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah
Tentang Lokasi Rencana Kegiatan;
3. Memiliki Dokumen RKM;
4. SK Kepala SKPD/PA/KPA Tentang Penetapan Tim Pelaksana
Swakelola (KSM);
5. Foto Copy Buku Rekening Bank Atas Nama Lembaga Tim
Pelaksana Swakelola (KSM), Dengan Pemegang Specimen
Berjumlah 3 Orang Yaitu; Ketua, Bendahara Dan Tim
Pelaksana;
6. Surat Perjanjian Kerjasama Antara PPK Dinas Terkait Dengan
Ketua Tim Pelaksana Swakelola (KSM).

26. PENYUSUNAN RANCANA KERJA
MASYARAKAT (RKM)
DOKUMEN
PERENCANAAN DAK
Diusulkan dan disahkan
dalam Forum
Musyawarah di Lokasi
Pelaksanaan
DOKUMEN PERENCANAAN
HARUS DISETUJUI OLEH OPD
(UNSUR PEMDA TERKAIT)
WAKIL MASYARAKAT/WARGA DIDAMPINGI TFL
MENYUSUN RKM DAK BIDANG SANITASI
MELIPUTI :
1. Pendahuluan
1.1 Latar belakang
1.2 Maksud, tujuan dan sasaran;
1.3 Rincian kegiatan
2. Profil Lokasi
3. Ketersediaan lahan dan bahan
4. Penentuan Calon Pengguna
5. Rencana Kerja Masyarakat
6. Detailed Engineering Design (DED),
7 Rencana Anggaran Biaya (RAB);
8. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi;
9. Mekanisme Pencairan Dana
10. Rencana Pengelolaan Dana dan
Pelaporan
11. Rencana Pengoperasian dan
Pemeliharaan Fasilitas Sanitasi
Lingkungan yang dibangun;
12. Lampiran-lampiran. 26

27. PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Pelaksanaan Konstruksi dilaksanakan secara Swakelola oleh Kelompok
Masyarakat sesuai Perpres RI No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
(Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakan
dengan pendampingan oleh TFL (Tenaga Fasilitator
Lapangan)
Pelaksanaan Konstruksi dilakukan setelah Rencana
Kerja Masyarakat (RKM) selesai disusun & disahkan
oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM & TFL)
27

28. RENCANA PEMBIAYAAN
Biaya Pelaksanaan Konstruksi
• Dana DAK Bidang Sanitasi 2019
• Swadaya/Kontribusi dari Masyarakat
dapat Berupa Dana Tunai dan Kontribusi
Dalam Bentuk Barang Seperti Hibah
Lahan, Tenaga Kerja, Alat, Material dan
lain-lain
• Dana Pihak Swasta Lainnya Sejauh Hal
Tersebut Saling Menguntungkan dan
Tidak Mengikat
28

29. BIAYA PENUNJANG
Biaya Penunjang dapat diambil sebesar
5% dari Alokasi total masing-masing jenis
DAK, biaya Penunjang dapat digunakan
sebagai berikut:
• Gaji TFL
• Honor Petugas E-Mon
• Pelatihan TFL
• Perjalanan Dalam Daerah;
• Rapat-rapat Koordinasi
• Review APIP
29

30. PROPORSI PENGGUNAAN DANA OLEH KSM
Minimal 60 % Untuk
Pengadaan Bahan dan
Sewa Alat
Maksimal 35 % Untuk Upah
Pekerja
Maksimal 5 % Untuk
Kegiatan Non Fisik Selama
Masa Pembangunan
Maksimal 10 % Dapat Digunakan Untuk Pembangunan
Prasarana Penunjang Agar Menjamin Keberlanjutan dan
Pengembangan Pelayanan
30

31. MEKANISME PENCAIRAN DANA KE KSM YG
PAGU ANGGARAN DIATAS 1 MILLIAR
Tahap I 40 % Dari Pagu
Anggaran (Dokumen
RKM)
30 % Dari Pagu Anggaran
(Laporan Progres Fisik
30%)
30 % Dari Pagu Anggaran
(Laporan Progres Fisik
60%)
BERDASARKAN PERPRES 54 TAHUN 2010 DAN
PERUBAHANNYA
31

32. MEKANISME PENCAIRAN DANA KE KSM YG
PAGU ANGGARANNYA 1 MILLIAR KEBAWAH
Tahap I 25 % Dari Pagu
Anggaran (Dokumen
RKM)
45 % Dari Pagu Anggaran
(Laporan Progres Fisik
20%)
30 % Dari Pagu Anggaran
(Laporan Progres Fisik
60%)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 112 TAHUN 2017
32

33. MEKANISME PELAPORAN
KSM DAN
TFL
Kepala OPD Kab/Kota
SubBidang
Kepala Balai/Satker
Terkait
Kepala OPD Provinsi
SubBidang
Bupati/Walikota
Cq Kepala Bappeda
Bupati/Walikota
Cq Kepala Bappeda
Direktorat Jenderal
Terkait
MENTERI
Cq. Sekretaris Jenderal
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
10 Hari Kerja 10 Hari Kerja
Tembusan
10 Hari Kerja
Tembusan
5 Hari Kerja
Laporan Progress Mingguan dan
Triwulan
33

34. OPERASI DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR
34
Optimalisasi pemanfaatan hasil pelaksanaan prasana konstruksi bidang
sanitasi dapat dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama – sama
dengan menggalang kekuatan partisipasi masyarakat pemanfaat.
Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan
(KPP)
KPP dibentuk pada saat rembug warga dalam rangka menjelaskan
kontrak yang sudah dilakukan antara KSM dengan PPK Teknis OPD
terkait. Adapun tugas KPP adalah :
1. Mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi yang telah
dibangun;
2. Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis;
3. Mengumpulkan iuran warga;
4. Melestarikan sarana sanitasi yang telah dibangun;
5. Membuat rencana pengembangan pelayanan sarana sanitasi.

35. KEGIATAN KONTRAKTUAL - 1
35
Sebelum menetapkan hasil pelaksana terpilih untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa diperlukan proses persiapan dan
perencanaan agar proses pelaksanaan konstruksi secara
kontraktual dapat berjalan sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

36. KEGIATAN KONTRAKTUAL - 2
36

37. KEGIATAN KONTRAKTUAL - 3
37
PPK menyusun rancangan kontrak antara lain meliputi; Syarat – Syarat
Umum Kontrak (SSUK), pelaksanaan Kontrak, penyelesaian kontrak,
addendum kontrak, pemutusan kontrak, hak dan kewajiban pra pihak,
personil dan/atau peralatan penyedia, pembayaran kepada penyedia,
pengawasan mutu, serta Syarat Syarat Khusus kontrak. Pelaksanaan
kontrak kerja tersebut melalui tahapan sebagai berikut:
 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 Penyusunan Program Mutu;
 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
 Mobilisasi;
 Pemeriksaan Bersama;
 Pembayaran Uang Muka:
 Perubahan kegiatan pekerjaan;
 Laporan hasil pekerjaan antara lain
sebagai berikut:
 Pembayaran Prestasi Kerja;
 Denda dan ganti rugi;
 Penyesuaian harga;
 Keadaan kahar;
 Perpanjangan waktu
pelaksanaan pekerjaan;
 Kerjasama antara penyedia
dan sub penyedia.

38. LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL - 4
38
Laporan Hasil Pekerjaan Antara Lain Bebagai Berikut:
1. Pemeriksaan Pekerjaan Dilakukan Selama Pelaksanaan Kontrak Untuk
Menetapkan Volume Pekerjaan Atau Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan
Guna Pembayaran Hasil Pekerjaan;
2. Untuk Kepentingan Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan
Pekerjaan, Seluruh Aktivitas Kegiatan Pekerjaan Dilokasi Pekerjaan
Dicatat Dalam Buku Harian Sebagai Bahan Laporan Harian Pekerjaan
Yang Berisi Rencana Dan Realisasi Pekerjaan Harian;
3. Laporan Harian Berisi Antara Lain:
a. Jenis Dan Kuantitas Bahan Yang Berada Dilokasi Pekerjaan;
b. Penempatan Tenaga Kerja Untuk Tiap Macam Tugasnya;
c. Jenis, Jumlah Dan Kondisi Peralatan;
d. Jenis Dan Kuantitas Pekerjaan Yang Dilaksanakan;
e. Keadaan Cuaca Termasuk Hujan, Banjir Dan Peristiwa Alam
Lainnya Yang Berpengaruh Terhadap Kelancaran Pekerjaan.

39. LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL - 5
39
3. Laporan Harian Dibuat Oleh Penyedia Diperiksa Oleh Konsultan
Individual Pengawas Dan Disetujui Oleh PPK;
4. Laporan Mingguan Terdiri Dari Rangkuman Laporan Harian Dan
Berisi Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan Dalam Periode Satu Minggu;
5. Laporan Bulanan Terdiri Dari Rangkuman Laporan Mingguan Dan
Berisi Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan Dalam Periode Satu Bulan;
6. Untuk Merekam Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang
Sanitasi PPK Membuat Foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan
Pekerjaan.
NOTE :
Lebih Detail dan Jelas Referensi Dapat dilihat Dalam Perpres No.
54 Tahun 2010 dan Perubahannya.

40. LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL - 6
40
Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Padat Karya
Pelaksanaan Kegiatan Dak Bidang Sanitasi Pada Jenis Dak Afirmasi, Dilakukan
Melalui Pengadaan Barang/Jasa, Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
1. Penyedia Barang/Jasa Yang Menjadi Pemenang Dalam Lelang Ulp, Dalam
Pelaksanaan Kegiatan Diharuskan Untuk Menetapkan Penerima Upah HOK,
Dengan Tatacara Sebagai Berikut:
a. Penyedia Barang/Jasa Dapat Menyediakan Tenaga Ahli Bidang
Infrastruktur Seperti; Tukang, Kepala Tukang Dan Mandor Bukan Dari
Warga Calon Pemanfaat;
b. Memberikan Pengumuman Terkait Perekrutan Tenaga Kerja Dari
Masyarakat Calon Penerima Manfaat;
c. Memberikan Kesempatan Selama Dua Minggu Kepada Warga Masyarakat
Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Tenaga Kerja Harian;
d. Jika Setelah Dua Minggu Tidak Ada Yang Mendaftar, Diijinkan Pada
Penyedia Barang/Jasa Untuk Membawa Tenaga Kerja Dari Luar Lokasi
Kegiatan.

41. LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL - 6
41
Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Padat Karya
Pelaksanaan Kegiatan Dak Bidang Sanitasi Pada Jenis Dak Afirmasi,
Dilakukan Melalui Pengadaan Barang/Jasa, Dengan Ketentuan Sebagai
Berikut (Lanjutan) :
2. Penyedia Barang/Jasa Melakukan Sosialisasi Awal Kepada
Masyarakat Calon Pemanfaat Di Titik Lokasi Kegiatan Sebelum
Konstruksi Dimulai;
3. Penyedia Barang/Jasa Diharuskan Melakukan Pemicuan/Promosi
Kesehatan Terlebih Dahulu Dan Melakukan Pendataan Jumlah Calon
Pemanfaat Yang Akan Melakukan Sambungan Rumah (SR)

42. -TERIMA KASIH-
42