Uploaded byssusere1a96a
PPTX, PDF101 views

PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptx

Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut memberikan pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang sanitasi tahun 2019. 2. Terdapat beberapa kebijakan DAK bidang sanitasi seperti reguler, afirmasi, dan penetapan. 3. Dokumen tersebut juga menjelaskan kriteria lokasi, menu kegiatan, dan metode penyelengaraan DAK bidang sanitasi.

Embed presentation

Download to read offline
Arahan Pedoman Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP Disampaikan Pada : KEGIATAN PELATIHAN TFL DAK TA. 2019
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN DAK Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara keuangan pusat dan daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Pasal 1 ayat 48 tentang pengertian DAK Pasal 1 ayat 17 tentang SPM Pasal 19 pelayanan dasar menjadi urusan konkuren dengan pemerintah pusat Pasal 298 tentang belanja daerah wajib untuk mendanai pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM Pasal 12 ayat 1 tentang macam-macam pelayanan dasar (pekerjaan umum dan penataan ruang) Peraturan Pemerintah Pasal 12 ayat 1 tentang macam-macam pelayanan dasar (pekerjaan umum dan penataan ruang) No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan (SPM) Peraturan Presiden No. 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Kementerian PUPR Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 50/PMK.07/2017 No. 141 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUJUAN Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur serta meningkatan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menuju 100% akses sanitasi tahun 2019. RUANG LINGKUP 1.Sub Bidang Air Limbah; SPALD-T dan SPALD-S 2.Sub Bidang Persampahan 3. Sub Bidang Drainase Lingkungan 3
KEBIJAKAN DAK BID. SANITASI TA. 2019 01 REGULER 02 AFIRMASI 03 PENUGASAN Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui: peningkatan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/ kota prioritas penanganan kumuh; peningkatan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja; serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 serta percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah
MENU KEGIATAN DAK BID. SANITASI TA. 2019 A REGULER SUBBIDANG AIR LIMBAH B AFIRMASI SUBBIDANG AIR LIMBAH C PENUGASAN SUBBIDANG AIR LIMBAH SPALD-T 1. Pembangunan IPAL Komunal 2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK 3. Penambahan Pipa pengumpul dan SR SPALD-S 1. Pembangunan Tangki Septik Komunal 2. Pembangunan Tangki Septik Individual SPALD-T 1. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK SPALD-S 1. Pembangunan Tangki Septik Komunal 2. Pembangunan Tangki Septik Individual SPALD-T 1. Pembangunan IPAL Komunal 2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK 3. Penambahan Pipa pengumpul dan SR SPALD-S 1. Pembangunan Tangki Septik Komunal 2. Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan 3. Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan 4. Pengadaan Truck Tinja 5. Pembangunan MCK ++ Lembaga Pendidikan agama SUBBIDANG PERSAMPAHAN SUBBIDANG DRAINASE LINGKUNGAN Pembangunan TPS 3R Pembangunan Drainase Lingkungan
KRITERIA LOKASI DAK BID. SANITASI TA. 2019 A REGULER B AFIRMASI C PENUGASAN Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sub Menu pembangunan tangki septik skala individual perdesaan diprioritaskan di desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 1 Januari 2018) Lokasi juga memenuhi salah satu prioritas daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi: • 122 Kabupaten tertinggal sesuai Perpres No. 131 tahun 2015 yang akan di fokuskan di KTI • 7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Kecamatan lokasi prioritas di 43 Kabupaten/Kota perbatasan negara sesuai Perka BNPP No. 1 tahun 2015 • 111 pulau-pulau kecil terluar sesuai Kepres No. 6 tahun 2017 tentang Penetapan PKT, yang berpenghuni dan berada di kabupaten di luar Pulau Jawa, dan akan difokuskan di 12 PPKT sesuai target RPJMN 2015-2019 • 52 dari 144 kawasan transmigrasi target RPJMN 2015 – 2019 dengan RKT yang telah ditetapkan melalui Kepmendes sampai dengan akhir 2017 • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). 1 1 2 2 Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). 1 31 Kota prioritas percepatan penanganan permukiman kumuh Kementerian PUPR, yang juga merupakan lokasi KOTAKU/National Slum Upgrading Project (NSUP). untuk menu penambahan pipa pengumpul dan SR, penyediaan tangki septik komunal, pengadaan truk tinja, dan pembangunan drainase lingkungan 15 DAS prioritas nasional, untuk menu kegiatan penyediaan sarana sampah Desa-desa pelaksana PAMSIMAS dan 1000 Desa Stunting, untuk menu pengembangan tangki septik komunal, dan tangki septik skala individual perdesaan Kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis), untuk menu tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja 2 3 4 5
1 Kota Banda Aceh Aceh 2 Kota Medan Sumatera Utara 3 Kota Padang Sumatera Barat 4 Kota Pekanbaru Riau 5 Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau 6 Kota Bogor Jawa Barat 7 Kota Cirebon Jawa Barat 8 Kota Surakarta Jawa Tengah 9 Kota Semarang Jawa Tengah 10 Kota Pekalongan Jawa Tengah 11 Kota Tegal Jawa Tengah 12 Kota Yogyakarta DI Yogyakarta 13 Kota Malang Jawa Timur 14 Kota Surabaya Jawa Timur 15 Tangerang Banten 16 Sumbawa Nusa Tenggara Barat 17 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 18 Kota Pontianak Kalimantan Barat 19 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 20 Kota Banjarmasin Kalimatan Selatan 21 Kota Balikpapan Kalimantan Timur 22 Nunukan Kalimantan Utara 23 Kota Tarakan Kalimantan Utara 24 Kota Manado Sulawesi Utara 25 Kota Palu Sulawesi Tengah 26 Kota Makassar Sulawesi Selatan 27 Kota Kendari Sulawesi Tengggara 28 Kota Ambon Maluku 29 Kota Ternate Maluku Utara 30 Kota Sorong Papua Barat 31 Kota Jayapura Papua Kab/Kota yang dilalui 15 DAS Prioritas 31 Kab/Kota Lokasi Prioritas Penanganan Kumuh KRITERIA LOKASI DAK BID. SANITASI TA. 2019
A REGULER B AFIRMASI C PENUGAS AN 1. Pembangunan IPAL Komunal • Layanan minimal 50 KK 2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK • Layanan minimal 50 KK 3. Penambahan Pipa pengumpul dan SR • Layanan minimal 25 SR • Untuk SPALD Terpusat (skala kota, kawasan, dan/atau permukiman) yang memiliki idle capacity 4. Pembangunan Tangki Septik Komunal • Layanan 5-10 KK, dengan jumlah minimal 5 unit tiap desa 5. Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan • Layanan minimal 50 KK • ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 1 Januari 2018) daridata STBM KRITERIA TEKNIS DAK BID. SANITASI TA. 2019 Menu pembangunan SPALD Terpusat skala permukiman dan tangki septik komunal dilaksanakan pada kab/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >150 jiwa/Ha Menu pembangunan SPALD Terpusat skala permukiman dan tangki septik komunal dilaksanakan pada kab/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >150 jiwa/Ha 1. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK • Layanan minimal 25 KK 2. Pembangunan Tangki Septik Komunal • Layanan 5-10 KK, dengan jumlah minimal 5 unit tiap desa 3. Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan • Layanan minimal 50 KK Menu pembangunan SPALD Terpusat skala permukiman dan tangki septik komunal dilaksanakan pada kab/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >150 jiwa/Ha 1. Pembangunan IPAL Komunal • Layanan minimal 50 KK 2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK • Layanan minimal 50 KK 3. Penambahan Pipa pengumpul dan SR • Layanan minimal 25 SR • Untuk SPALD Terpusat (skala kota, kawasan, dan/atau permukiman) yang memiliki idle capacity 4. Pembangunan Tangki Septik Komunal • Layanan 5-10 KK, dengan jumlah minimal 5 unit tiap desa 5. Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan • Memiliki IPLT yang berfungsi atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis). 6. Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan • Layanan minimal 50 KK • ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 1 Januari 2018)
METODE PENYELENGGARAAN Kegiatan DAK Bidang sanitasi dapat dilaksanakan dengan cara: 1. Kontraktual Kegiatan Kontraktual dilakukan oleh kontraktor dan dilakukan pengawasan oleh konsultan supervisi • Pengadaan truk tinja • Penambahan jaringan perpipaan dan SR untuk IPAL skala perkotaan yang sudah mempunyai UPTD • Kegiatan pada DAK Afirmasi, Dilaksanakan dengan Kontraktual Pola Padat Karya. Memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat. Penyedia jasa dengan mandor, kepala tukang dan tukang, Penyedia jasa mengumumkan pendaftaran calon pekerja dari masyarakat. Hanya jika masyarakat tidak berminat bekerja, maka penyedia jasa dapat merekrut tenaga kerja. 2. Swakelola Kegiatan Swakelola dilaksanakan oleh masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator (TFL) • Semua menu kegiatan selain yang dikerjakan secara kontraktual
TAHAP PERSIAPAN TINGKAT PUSAT (1) Rapat Konsultasi Teknis Regional Dilaksanakan oleh Kementerian PUPR termasuk konsultasi teknis untuk sanitasi Sosialisasi Kegiatan DAK Kegiatan sosialisasi bertujuan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memahami lingkup kegiatan dan dapat mempersiapkan lokasi yang memenuhi syarat dan kriteria. Pengorganisasian Pelaksanaan Kegiatan DAK Diperlukan Penggorganisasian di berbagai tingkatan, agar dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sanitasi 10
TAHAP PERSIAPAN TINGKAT PUSAT (2) Pengisian Aplikasi Emon dan Krisna Pengisian aplikasi e-Monitoring dan Krisna dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupate/Kota. Pengesahan Usulan Rencana Kegiatan Usulan Rencana Kegiatan yang telah diisi dan dilengkapi kemudian disahkan dengan ditandatangani Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan Rencana Kegiatan Pengisian dan penyampaian format usulan rencana kegiatan sesuai dengan kondisi eksisting sanitasi di Kabupaten/Kota (hardcopy dan softcopy untuk sistem aplikasi elektronik. 11
TAHAP PERSIAPAN TINGKAT KAB./KOTA(3) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kontraktual Pemerintah Daerah Melalui PA Menyusun dan Menetapkan Rencana Penganggaran Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari DAK, Terdiri atas Biaya Barang/Jasa, Biaya Pendukung dan Biaya Administrasi R encana Pembiayaan K egiat an Sw akelola Pemerintah Pusat (APBN dan DAK), Pemerintah Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat, Swasta dan LSM. Peruntukan DAK Maksimal 5 % dapat Dialokasikan untuk Penunjang Non Fisik dari Total Perolehan Pagu Anggaran Penyusunan dan Penetapan URK Penyusunan dan Penetapan URK Kegiatan Swakelola dan Kontraktual Berdasarkan Penetapan Alokasi DAK dari Pemerintah 12
TAHAP PERSIAPAN KAB./KOTA (4) Perubahan Atas Penetapan RK Perubahan Terhadap RK yang Telah Ditetapkan Oleh Menteri PUPR Dapat Dilakukan Setelah Kepala Daerah Mengajukan Usulan Perubahan RK dan Mendapatkan Persetujuan dari UNOR Paling Lambat M-1 Maret TA. Berkenaan Penet apan Melalui K eput usan Ment eri PU PR Menteri PUPR Menetapkan Hasil Rekapitulasi RK Untuk Disampaikan Kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Bappenas Paling Lambat M-3 Bulan Maret TA. Berkenaan Penetapan RK oleh Kepala Daerah Hasil Pembahasan URK dengan UNOR Ditetapkan oleh Kepala Daerah Menjadi Rencana Kegiatan (RK) yang Berupa Rincian Kegiatan, Lokasi Kegiatan dan Target Output Kegiatan dan Disampaikan ke UNOR Paling Lambat M-4 Januari TA. Berkenaan 13
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM DAK BIDANG SANITASI TA. 2019 14
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CE - 1) 15 Masyarakat peduli sanitasi Prasarana sanitasi dapat Berfungsi degan baik Saluran drainase bersih dari sampah, Limbah dan tertata dengan baik
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CE - 2) 16 Cara: Swakelola Proses Pemberdayaan • Persiapan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengelolaan PEMDA (OPD) TFL Tim Pelaksana Swakelola (KSM) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PERAN PARA PELAKU DALAM PENYELENGGARAAN DAK BIDANG SANITASI
PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) - 1 PEREKRUTAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)  Pemerintah Kabupaten/Kota Melalui OPD Dinas Terkait Mengumumkan secara terbuka Tentang Lowongan TFL, Baik Melalui Media Massa/Cetak, Elektronik maupun Papan Pengumuman di Kantor;  OPD Dinas Terkait Melakukan Seleksi ADM Sesuai dengan Kriteria Persyaratan yang Telah Ditetapkan, dan Mengumumkan Hasil Seleksi;  OPD Dinas terkait Mengundang calon TFL yang Lulus Seleksi ADM Untuk Mengikuti Ujian Tulis dan Wawancara;  OPD Dinas Terkait Mengumumkan Hasil Ujian Tulis dan Wawancara serta Melakukan Pemanggilan calon TFL untuk Dilakukan Penguatan Kapasitas Terkait Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi pada TA. Berjalan 17
PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) - 2 KRITERIA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)  Pendidikan minimal D3/sederajat;  Penduduk asli/setempat atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat setempat;  Sehat jasmani dan rohani;  Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi;  Bukan anggota BKM/LKM, KSM dan calon anggota legeslatif;  Memiliki pengetahuan/pengalaman dasar tentang air limbah dan persampahan (Sanitasi);  Bukan anggota partai politik;  Bersedia bekerja penuh waktu sebagai TFL;  Bersedia tinggal di lokasi dampingan/mampu melakukan pendampingan dengan mobilitas yang tinggi sesuai dengan tahapan kegiatan program DAK Fisik Bidang Sanitasi;  TFL bukan PNS/ Swasta, dan bukan pegawai honorer Kabupaten/ Kota (Tidak Memiliki Ikatan Perjanjian Kerja di Tempat Lain). 18
SELEKSI LOKASI (Kriteria Pembobotan Pemilihan Titik Lokasi Untuk Prasarana Sanitasi) SELOTIP (seleksi lokasi partisipatif) Kepadatan Penduduk (30%) Tingkat Partisipasi dan Kontribusi Warmas (50%) Kondisi Rawan Sanitasi (20%) 19
SELEKSI LOKASI (Kriteria Lokasi Prasarana Air Limbah) Kepadatan Penduduk diatas 150 jiwa/ ha (pemakai tetap) Tersedia sumber air Kawasan rawan sanitasi mengacu kepada data BPS, Buku Putih Sanitasi-SSK dan kawasan permukiman yang masuk kedalam RPI2JM Fasum Fasos utama daerah yang belum terlayani prasarana sanitasi Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani Masyarakat menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga 20
a. Beberapa Calon Lokasi Menyampaikan Surat Minat Melalui Pejabat Setingkat RW Kepada OPD Dinas Terkait dengan Tembusan Kades/Lurah dan Camat. Kumpulan surat minat yang memenuhi kriteria minimal calon lokasi sesuai Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Dapat Diajukan Sebagai Lokasi Shortlist; a. Penetapan Lokasi Dilaksanakan Melalui Tahap Sosialisasi Berdasarkan Shortlist yang Dilaksanakan oleh OPD Kabupaten/Kota pelaksana DAK Bidang Sanitasi bersama dengan TFL. PENETAPAN LOKASI KEGIATAN OLEH OPD 21
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA (KSM) DIBENTUK MELALUI PROSES PEMILIHAN LANSUNG OLEH MASYARAKAT DENGAN BERBASIS KRITERIA ORANG BAIK MERUPAKAN WAKIL MASYARAKAT CALON PENERIMA MANFAAT KEGIATAN DAK BIDANG SANITASI SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA (KSM) MINIMAL : • KETUA • SEKRETARIS • BENDAHARA • TIM PERENCANA • TIM PELAKSANA • TIM PENGAWAS • PANITIA PANGADAAN WARGA PENERIMA MANFAAT 22
STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA SWAKELOLA (KSM) 23
PENETAPAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA (KSM) MENGACU PADA : 24 1. Surat Minat Keikutsertaan Program Pelayanan Dasar Bidang Sanitasi Dari Pemerintah Desa/Kelurahan Setempat; 2. Dokumen Berita Acara Hasil Rembug Warga Dalam Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola (Ksm); 3. Surat Permohonan Kepala Desa/Lurah Kepada Kepala SKPD/PA/KPA Tentang Penetapan Pelaksana Swakelola (KSM); 4. Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Selotip; 5. Tim Pelaksana Swakelola (KSM) Menyampaikan Dokumen RKM Beserta DED dan RAB Kepada Kepala SKPD/PA/KPA Yang Sudah Diverifikasi Oleh TFL.
SYARAT PENERIMA HIBAH PELAKSANAA SWAKELOLA : 25 1. Memiliki Kepengurusan Tim Pelaksana Swakelola (KSM) Berdasarkan Hasil Pemilihan Warga; 2. Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi Pemdes/Kelurahan Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah Tentang Lokasi Rencana Kegiatan; 3. Memiliki Dokumen RKM; 4. SK Kepala SKPD/PA/KPA Tentang Penetapan Tim Pelaksana Swakelola (KSM); 5. Foto Copy Buku Rekening Bank Atas Nama Lembaga Tim Pelaksana Swakelola (KSM), Dengan Pemegang Specimen Berjumlah 3 Orang Yaitu; Ketua, Bendahara Dan Tim Pelaksana; 6. Surat Perjanjian Kerjasama Antara PPK Dinas Terkait Dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola (KSM).
PENYUSUNAN RANCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) DOKUMEN PERENCANAAN DAK Diusulkan dan disahkan dalam Forum Musyawarah di Lokasi Pelaksanaan DOKUMEN PERENCANAAN HARUS DISETUJUI OLEH OPD (UNSUR PEMDA TERKAIT) WAKIL MASYARAKAT/WARGA DIDAMPINGI TFL MENYUSUN RKM DAK BIDANG SANITASI MELIPUTI : 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang 1.2 Maksud, tujuan dan sasaran; 1.3 Rincian kegiatan 2. Profil Lokasi 3. Ketersediaan lahan dan bahan 4. Penentuan Calon Pengguna 5. Rencana Kerja Masyarakat 6. Detailed Engineering Design (DED), 7 Rencana Anggaran Biaya (RAB); 8. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi; 9. Mekanisme Pencairan Dana 10. Rencana Pengelolaan Dana dan Pelaporan 11. Rencana Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sanitasi Lingkungan yang dibangun; 12. Lampiran-lampiran. 26
PELAKSANAAN KONSTRUKSI Pelaksanaan Konstruksi dilaksanakan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat sesuai Perpres RI No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakan dengan pendampingan oleh TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) Pelaksanaan Konstruksi dilakukan setelah Rencana Kerja Masyarakat (RKM) selesai disusun & disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM & TFL) 27
RENCANA PEMBIAYAAN Biaya Pelaksanaan Konstruksi • Dana DAK Bidang Sanitasi 2019 • Swadaya/Kontribusi dari Masyarakat dapat Berupa Dana Tunai dan Kontribusi Dalam Bentuk Barang Seperti Hibah Lahan, Tenaga Kerja, Alat, Material dan lain-lain • Dana Pihak Swasta Lainnya Sejauh Hal Tersebut Saling Menguntungkan dan Tidak Mengikat 28
BIAYA PENUNJANG Biaya Penunjang dapat diambil sebesar 5% dari Alokasi total masing-masing jenis DAK, biaya Penunjang dapat digunakan sebagai berikut: • Gaji TFL • Honor Petugas E-Mon • Pelatihan TFL • Perjalanan Dalam Daerah; • Rapat-rapat Koordinasi • Review APIP 29
PROPORSI PENGGUNAAN DANA OLEH KSM Minimal 60 % Untuk Pengadaan Bahan dan Sewa Alat Maksimal 35 % Untuk Upah Pekerja Maksimal 5 % Untuk Kegiatan Non Fisik Selama Masa Pembangunan Maksimal 10 % Dapat Digunakan Untuk Pembangunan Prasarana Penunjang Agar Menjamin Keberlanjutan dan Pengembangan Pelayanan 30
MEKANISME PENCAIRAN DANA KE KSM YG PAGU ANGGARAN DIATAS 1 MILLIAR Tahap I 40 % Dari Pagu Anggaran (Dokumen RKM) 30 % Dari Pagu Anggaran (Laporan Progres Fisik 30%) 30 % Dari Pagu Anggaran (Laporan Progres Fisik 60%) BERDASARKAN PERPRES 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA 31
MEKANISME PENCAIRAN DANA KE KSM YG PAGU ANGGARANNYA 1 MILLIAR KEBAWAH Tahap I 25 % Dari Pagu Anggaran (Dokumen RKM) 45 % Dari Pagu Anggaran (Laporan Progres Fisik 20%) 30 % Dari Pagu Anggaran (Laporan Progres Fisik 60%) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2017 32
MEKANISME PELAPORAN KSM DAN TFL Kepala OPD Kab/Kota SubBidang Kepala Balai/Satker Terkait Kepala OPD Provinsi SubBidang Bupati/Walikota Cq Kepala Bappeda Bupati/Walikota Cq Kepala Bappeda Direktorat Jenderal Terkait MENTERI Cq. Sekretaris Jenderal 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja Tembusan 10 Hari Kerja Tembusan 5 Hari Kerja Laporan Progress Mingguan dan Triwulan 33
OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 34 Optimalisasi pemanfaatan hasil pelaksanaan prasana konstruksi bidang sanitasi dapat dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama – sama dengan menggalang kekuatan partisipasi masyarakat pemanfaat. Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) KPP dibentuk pada saat rembug warga dalam rangka menjelaskan kontrak yang sudah dilakukan antara KSM dengan PPK Teknis OPD terkait. Adapun tugas KPP adalah : 1. Mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi yang telah dibangun; 2. Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis; 3. Mengumpulkan iuran warga; 4. Melestarikan sarana sanitasi yang telah dibangun; 5. Membuat rencana pengembangan pelayanan sarana sanitasi.
KEGIATAN KONTRAKTUAL - 1 35 Sebelum menetapkan hasil pelaksana terpilih untuk kegiatan pengadaan barang/jasa diperlukan proses persiapan dan perencanaan agar proses pelaksanaan konstruksi secara kontraktual dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
KEGIATAN KONTRAKTUAL - 2 36
KEGIATAN KONTRAKTUAL - 3 37 PPK menyusun rancangan kontrak antara lain meliputi; Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK), pelaksanaan Kontrak, penyelesaian kontrak, addendum kontrak, pemutusan kontrak, hak dan kewajiban pra pihak, personil dan/atau peralatan penyedia, pembayaran kepada penyedia, pengawasan mutu, serta Syarat Syarat Khusus kontrak. Pelaksanaan kontrak kerja tersebut melalui tahapan sebagai berikut:  Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);  Penyusunan Program Mutu;  Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;  Mobilisasi;  Pemeriksaan Bersama;  Pembayaran Uang Muka:  Perubahan kegiatan pekerjaan;  Laporan hasil pekerjaan antara lain sebagai berikut:  Pembayaran Prestasi Kerja;  Denda dan ganti rugi;  Penyesuaian harga;  Keadaan kahar;  Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;  Kerjasama antara penyedia dan sub penyedia.
LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL - 4 38 Laporan Hasil Pekerjaan Antara Lain Bebagai Berikut: 1. Pemeriksaan Pekerjaan Dilakukan Selama Pelaksanaan Kontrak Untuk Menetapkan Volume Pekerjaan Atau Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Guna Pembayaran Hasil Pekerjaan; 2. Untuk Kepentingan Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, Seluruh Aktivitas Kegiatan Pekerjaan Dilokasi Pekerjaan Dicatat Dalam Buku Harian Sebagai Bahan Laporan Harian Pekerjaan Yang Berisi Rencana Dan Realisasi Pekerjaan Harian; 3. Laporan Harian Berisi Antara Lain: a. Jenis Dan Kuantitas Bahan Yang Berada Dilokasi Pekerjaan; b. Penempatan Tenaga Kerja Untuk Tiap Macam Tugasnya; c. Jenis, Jumlah Dan Kondisi Peralatan; d. Jenis Dan Kuantitas Pekerjaan Yang Dilaksanakan; e. Keadaan Cuaca Termasuk Hujan, Banjir Dan Peristiwa Alam Lainnya Yang Berpengaruh Terhadap Kelancaran Pekerjaan.
LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL - 5 39 3. Laporan Harian Dibuat Oleh Penyedia Diperiksa Oleh Konsultan Individual Pengawas Dan Disetujui Oleh PPK; 4. Laporan Mingguan Terdiri Dari Rangkuman Laporan Harian Dan Berisi Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan Dalam Periode Satu Minggu; 5. Laporan Bulanan Terdiri Dari Rangkuman Laporan Mingguan Dan Berisi Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan Dalam Periode Satu Bulan; 6. Untuk Merekam Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Sanitasi PPK Membuat Foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan. NOTE : Lebih Detail dan Jelas Referensi Dapat dilihat Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.
LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL - 6 40 Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Padat Karya Pelaksanaan Kegiatan Dak Bidang Sanitasi Pada Jenis Dak Afirmasi, Dilakukan Melalui Pengadaan Barang/Jasa, Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : 1. Penyedia Barang/Jasa Yang Menjadi Pemenang Dalam Lelang Ulp, Dalam Pelaksanaan Kegiatan Diharuskan Untuk Menetapkan Penerima Upah HOK, Dengan Tatacara Sebagai Berikut: a. Penyedia Barang/Jasa Dapat Menyediakan Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur Seperti; Tukang, Kepala Tukang Dan Mandor Bukan Dari Warga Calon Pemanfaat; b. Memberikan Pengumuman Terkait Perekrutan Tenaga Kerja Dari Masyarakat Calon Penerima Manfaat; c. Memberikan Kesempatan Selama Dua Minggu Kepada Warga Masyarakat Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Tenaga Kerja Harian; d. Jika Setelah Dua Minggu Tidak Ada Yang Mendaftar, Diijinkan Pada Penyedia Barang/Jasa Untuk Membawa Tenaga Kerja Dari Luar Lokasi Kegiatan.
LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL - 6 41 Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Padat Karya Pelaksanaan Kegiatan Dak Bidang Sanitasi Pada Jenis Dak Afirmasi, Dilakukan Melalui Pengadaan Barang/Jasa, Dengan Ketentuan Sebagai Berikut (Lanjutan) : 2. Penyedia Barang/Jasa Melakukan Sosialisasi Awal Kepada Masyarakat Calon Pemanfaat Di Titik Lokasi Kegiatan Sebelum Konstruksi Dimulai; 3. Penyedia Barang/Jasa Diharuskan Melakukan Pemicuan/Promosi Kesehatan Terlebih Dahulu Dan Melakukan Pendataan Jumlah Calon Pemanfaat Yang Akan Melakukan Sambungan Rumah (SR)
-TERIMA KASIH- 42

More Related Content

PPTX
1. Paparan Juklak DAK Fisik Tahun Pelaksanaan 2024.pptx
byJAKONWAKATOBI
 
PPTX
20211011 - MATERI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BIDANG SANIITASI.pptx
byprcsanitasi
 
PPT
Pak dodi kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaan
byKreasi Sungai Putat (KSP)
 
PPTX
Pengelolaan Infrastruktur Saluran Air Limbah Domestik.pptx
bydedysyahputra4
 
PPTX
628085716-SPALD-2023628085716-SPALD-2023.pptx.pptx
byreginatambubolon
 
PPTX
Dukungan APBN PU untik pembangunan air minum dan sanitasi.pptx
byNiltaRahmah1
 
PPTX
721685068-101223-Kebijakan-Pengelolaan-ALD.pptx
byreginatambubolon
 
PDF
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
byinfosanitasi
 
1. Paparan Juklak DAK Fisik Tahun Pelaksanaan 2024.pptx
byJAKONWAKATOBI
 
20211011 - MATERI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BIDANG SANIITASI.pptx
byprcsanitasi
 
Pak dodi kebijakan pengelolaan sanitasi perkotaan
byKreasi Sungai Putat (KSP)
 
Pengelolaan Infrastruktur Saluran Air Limbah Domestik.pptx
bydedysyahputra4
 
628085716-SPALD-2023628085716-SPALD-2023.pptx.pptx
byreginatambubolon
 
Dukungan APBN PU untik pembangunan air minum dan sanitasi.pptx
byNiltaRahmah1
 
721685068-101223-Kebijakan-Pengelolaan-ALD.pptx
byreginatambubolon
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
byinfosanitasi
 

More from ssusere1a96a

PPT
kuliah ke dua awan presipitasi.ppt
byssusere1a96a
 
PPTX
PENYUSUNAN RTR DAN RAB.pptx
byssusere1a96a
 
PDF
pdfcoffee.com_sni-7504-2011-pdf-free.pdf
byssusere1a96a
 
PDF
2013IMPACTOFSEPTICTANKSLUDGEONFILTERPERMEABILITY.pdf
byssusere1a96a
 
PDF
debit air limbah per orag.pdf
byssusere1a96a
 
PDF
3314202003-master thesis bagus.pdf
byssusere1a96a
 
PDF
PP Nomor 5 Tahun 2021.pdf
byssusere1a96a
 
PPTX
PB 01b. DAK Tahapan Kegiatan Masyarakat.pptx
byssusere1a96a
 
PPTX
PB 04. PEMETAAN SANITASI.pptx
byssusere1a96a
 
PPTX
PB 03. PROMOSI KESEHATAN.pptx
byssusere1a96a
 
kuliah ke dua awan presipitasi.ppt
byssusere1a96a
 
PENYUSUNAN RTR DAN RAB.pptx
byssusere1a96a
 
pdfcoffee.com_sni-7504-2011-pdf-free.pdf
byssusere1a96a
 
2013IMPACTOFSEPTICTANKSLUDGEONFILTERPERMEABILITY.pdf
byssusere1a96a
 
debit air limbah per orag.pdf
byssusere1a96a
 
3314202003-master thesis bagus.pdf
byssusere1a96a
 
PP Nomor 5 Tahun 2021.pdf
byssusere1a96a
 
PB 01b. DAK Tahapan Kegiatan Masyarakat.pptx
byssusere1a96a
 
PB 04. PEMETAAN SANITASI.pptx
byssusere1a96a
 
PB 03. PROMOSI KESEHATAN.pptx
byssusere1a96a
 

PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptx

  • 1.
    Arahan Pedoman Teknis PelaksanaanDAK Bidang Sanitasi 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP Disampaikan Pada : KEGIATAN PELATIHAN TFL DAK TA. 2019
  • 2.
    DASAR HUKUM PENYELENGGARAANDAK Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara keuangan pusat dan daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Pasal 1 ayat 48 tentang pengertian DAK Pasal 1 ayat 17 tentang SPM Pasal 19 pelayanan dasar menjadi urusan konkuren dengan pemerintah pusat Pasal 298 tentang belanja daerah wajib untuk mendanai pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM Pasal 12 ayat 1 tentang macam-macam pelayanan dasar (pekerjaan umum dan penataan ruang) Peraturan Pemerintah Pasal 12 ayat 1 tentang macam-macam pelayanan dasar (pekerjaan umum dan penataan ruang) No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan (SPM) Peraturan Presiden No. 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Kementerian PUPR Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 50/PMK.07/2017 No. 141 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2
  • 3.
    TUJUAN DAN RUANGLINGKUP TUJUAN Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur serta meningkatan cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menuju 100% akses sanitasi tahun 2019. RUANG LINGKUP 1.Sub Bidang Air Limbah; SPALD-T dan SPALD-S 2.Sub Bidang Persampahan 3. Sub Bidang Drainase Lingkungan 3
  • 4.
    KEBIJAKAN DAK BID.SANITASI TA. 2019 01 REGULER 02 AFIRMASI 03 PENUGASAN Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui: peningkatan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/ kota prioritas penanganan kumuh; peningkatan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja; serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional Mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 serta percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah
  • 5.
    MENU KEGIATAN DAKBID. SANITASI TA. 2019 A REGULER SUBBIDANG AIR LIMBAH B AFIRMASI SUBBIDANG AIR LIMBAH C PENUGASAN SUBBIDANG AIR LIMBAH SPALD-T 1. Pembangunan IPAL Komunal 2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK 3. Penambahan Pipa pengumpul dan SR SPALD-S 1. Pembangunan Tangki Septik Komunal 2. Pembangunan Tangki Septik Individual SPALD-T 1. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK SPALD-S 1. Pembangunan Tangki Septik Komunal 2. Pembangunan Tangki Septik Individual SPALD-T 1. Pembangunan IPAL Komunal 2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK 3. Penambahan Pipa pengumpul dan SR SPALD-S 1. Pembangunan Tangki Septik Komunal 2. Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan 3. Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan 4. Pengadaan Truck Tinja 5. Pembangunan MCK ++ Lembaga Pendidikan agama SUBBIDANG PERSAMPAHAN SUBBIDANG DRAINASE LINGKUNGAN Pembangunan TPS 3R Pembangunan Drainase Lingkungan
  • 6.
    KRITERIA LOKASI DAKBID. SANITASI TA. 2019 A REGULER B AFIRMASI C PENUGASAN Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sub Menu pembangunan tangki septik skala individual perdesaan diprioritaskan di desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 1 Januari 2018) Lokasi juga memenuhi salah satu prioritas daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi: • 122 Kabupaten tertinggal sesuai Perpres No. 131 tahun 2015 yang akan di fokuskan di KTI • 7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Kecamatan lokasi prioritas di 43 Kabupaten/Kota perbatasan negara sesuai Perka BNPP No. 1 tahun 2015 • 111 pulau-pulau kecil terluar sesuai Kepres No. 6 tahun 2017 tentang Penetapan PKT, yang berpenghuni dan berada di kabupaten di luar Pulau Jawa, dan akan difokuskan di 12 PPKT sesuai target RPJMN 2015-2019 • 52 dari 144 kawasan transmigrasi target RPJMN 2015 – 2019 dengan RKT yang telah ditetapkan melalui Kepmendes sampai dengan akhir 2017 • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). 1 1 2 2 Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). 1 31 Kota prioritas percepatan penanganan permukiman kumuh Kementerian PUPR, yang juga merupakan lokasi KOTAKU/National Slum Upgrading Project (NSUP). untuk menu penambahan pipa pengumpul dan SR, penyediaan tangki septik komunal, pengadaan truk tinja, dan pembangunan drainase lingkungan 15 DAS prioritas nasional, untuk menu kegiatan penyediaan sarana sampah Desa-desa pelaksana PAMSIMAS dan 1000 Desa Stunting, untuk menu pengembangan tangki septik komunal, dan tangki septik skala individual perdesaan Kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis), untuk menu tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja 2 3 4 5
  • 7.
    1 Kota BandaAceh Aceh 2 Kota Medan Sumatera Utara 3 Kota Padang Sumatera Barat 4 Kota Pekanbaru Riau 5 Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau 6 Kota Bogor Jawa Barat 7 Kota Cirebon Jawa Barat 8 Kota Surakarta Jawa Tengah 9 Kota Semarang Jawa Tengah 10 Kota Pekalongan Jawa Tengah 11 Kota Tegal Jawa Tengah 12 Kota Yogyakarta DI Yogyakarta 13 Kota Malang Jawa Timur 14 Kota Surabaya Jawa Timur 15 Tangerang Banten 16 Sumbawa Nusa Tenggara Barat 17 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 18 Kota Pontianak Kalimantan Barat 19 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 20 Kota Banjarmasin Kalimatan Selatan 21 Kota Balikpapan Kalimantan Timur 22 Nunukan Kalimantan Utara 23 Kota Tarakan Kalimantan Utara 24 Kota Manado Sulawesi Utara 25 Kota Palu Sulawesi Tengah 26 Kota Makassar Sulawesi Selatan 27 Kota Kendari Sulawesi Tengggara 28 Kota Ambon Maluku 29 Kota Ternate Maluku Utara 30 Kota Sorong Papua Barat 31 Kota Jayapura Papua Kab/Kota yang dilalui 15 DAS Prioritas 31 Kab/Kota Lokasi Prioritas Penanganan Kumuh KRITERIA LOKASI DAK BID. SANITASI TA. 2019
  • 8.
    A REGULER B AFIRMASI C PENUGAS AN 1. PembangunanIPAL Komunal • Layanan minimal 50 KK 2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK • Layanan minimal 50 KK 3. Penambahan Pipa pengumpul dan SR • Layanan minimal 25 SR • Untuk SPALD Terpusat (skala kota, kawasan, dan/atau permukiman) yang memiliki idle capacity 4. Pembangunan Tangki Septik Komunal • Layanan 5-10 KK, dengan jumlah minimal 5 unit tiap desa 5. Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan • Layanan minimal 50 KK • ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 1 Januari 2018) daridata STBM KRITERIA TEKNIS DAK BID. SANITASI TA. 2019 Menu pembangunan SPALD Terpusat skala permukiman dan tangki septik komunal dilaksanakan pada kab/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >150 jiwa/Ha Menu pembangunan SPALD Terpusat skala permukiman dan tangki septik komunal dilaksanakan pada kab/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >150 jiwa/Ha 1. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK • Layanan minimal 25 KK 2. Pembangunan Tangki Septik Komunal • Layanan 5-10 KK, dengan jumlah minimal 5 unit tiap desa 3. Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan • Layanan minimal 50 KK Menu pembangunan SPALD Terpusat skala permukiman dan tangki septik komunal dilaksanakan pada kab/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >150 jiwa/Ha 1. Pembangunan IPAL Komunal • Layanan minimal 50 KK 2. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK • Layanan minimal 50 KK 3. Penambahan Pipa pengumpul dan SR • Layanan minimal 25 SR • Untuk SPALD Terpusat (skala kota, kawasan, dan/atau permukiman) yang memiliki idle capacity 4. Pembangunan Tangki Septik Komunal • Layanan 5-10 KK, dengan jumlah minimal 5 unit tiap desa 5. Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan • Memiliki IPLT yang berfungsi atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis). 6. Pembangunan Tangki Septik Individual Pedesaan • Layanan minimal 50 KK • ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 1 Januari 2018)
  • 9.
    METODE PENYELENGGARAAN Kegiatan DAKBidang sanitasi dapat dilaksanakan dengan cara: 1. Kontraktual Kegiatan Kontraktual dilakukan oleh kontraktor dan dilakukan pengawasan oleh konsultan supervisi • Pengadaan truk tinja • Penambahan jaringan perpipaan dan SR untuk IPAL skala perkotaan yang sudah mempunyai UPTD • Kegiatan pada DAK Afirmasi, Dilaksanakan dengan Kontraktual Pola Padat Karya. Memaksimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat. Penyedia jasa dengan mandor, kepala tukang dan tukang, Penyedia jasa mengumumkan pendaftaran calon pekerja dari masyarakat. Hanya jika masyarakat tidak berminat bekerja, maka penyedia jasa dapat merekrut tenaga kerja. 2. Swakelola Kegiatan Swakelola dilaksanakan oleh masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator (TFL) • Semua menu kegiatan selain yang dikerjakan secara kontraktual
  • 10.
    TAHAP PERSIAPAN TINGKATPUSAT (1) Rapat Konsultasi Teknis Regional Dilaksanakan oleh Kementerian PUPR termasuk konsultasi teknis untuk sanitasi Sosialisasi Kegiatan DAK Kegiatan sosialisasi bertujuan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memahami lingkup kegiatan dan dapat mempersiapkan lokasi yang memenuhi syarat dan kriteria. Pengorganisasian Pelaksanaan Kegiatan DAK Diperlukan Penggorganisasian di berbagai tingkatan, agar dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Sanitasi 10
  • 11.
    TAHAP PERSIAPAN TINGKATPUSAT (2) Pengisian Aplikasi Emon dan Krisna Pengisian aplikasi e-Monitoring dan Krisna dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupate/Kota. Pengesahan Usulan Rencana Kegiatan Usulan Rencana Kegiatan yang telah diisi dan dilengkapi kemudian disahkan dengan ditandatangani Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan Rencana Kegiatan Pengisian dan penyampaian format usulan rencana kegiatan sesuai dengan kondisi eksisting sanitasi di Kabupaten/Kota (hardcopy dan softcopy untuk sistem aplikasi elektronik. 11
  • 12.
    TAHAP PERSIAPAN TINGKATKAB./KOTA(3) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kontraktual Pemerintah Daerah Melalui PA Menyusun dan Menetapkan Rencana Penganggaran Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari DAK, Terdiri atas Biaya Barang/Jasa, Biaya Pendukung dan Biaya Administrasi R encana Pembiayaan K egiat an Sw akelola Pemerintah Pusat (APBN dan DAK), Pemerintah Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat, Swasta dan LSM. Peruntukan DAK Maksimal 5 % dapat Dialokasikan untuk Penunjang Non Fisik dari Total Perolehan Pagu Anggaran Penyusunan dan Penetapan URK Penyusunan dan Penetapan URK Kegiatan Swakelola dan Kontraktual Berdasarkan Penetapan Alokasi DAK dari Pemerintah 12
  • 13.
    TAHAP PERSIAPAN KAB./KOTA(4) Perubahan Atas Penetapan RK Perubahan Terhadap RK yang Telah Ditetapkan Oleh Menteri PUPR Dapat Dilakukan Setelah Kepala Daerah Mengajukan Usulan Perubahan RK dan Mendapatkan Persetujuan dari UNOR Paling Lambat M-1 Maret TA. Berkenaan Penet apan Melalui K eput usan Ment eri PU PR Menteri PUPR Menetapkan Hasil Rekapitulasi RK Untuk Disampaikan Kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Bappenas Paling Lambat M-3 Bulan Maret TA. Berkenaan Penetapan RK oleh Kepala Daerah Hasil Pembahasan URK dengan UNOR Ditetapkan oleh Kepala Daerah Menjadi Rencana Kegiatan (RK) yang Berupa Rincian Kegiatan, Lokasi Kegiatan dan Target Output Kegiatan dan Disampaikan ke UNOR Paling Lambat M-4 Januari TA. Berkenaan 13
  • 14.
    PERENCANAAN DAN PELAKSANAANPROGRAM DAK BIDANG SANITASI TA. 2019 14
  • 15.
    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CE- 1) 15 Masyarakat peduli sanitasi Prasarana sanitasi dapat Berfungsi degan baik Saluran drainase bersih dari sampah, Limbah dan tertata dengan baik
  • 16.
    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CE- 2) 16 Cara: Swakelola Proses Pemberdayaan • Persiapan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengelolaan PEMDA (OPD) TFL Tim Pelaksana Swakelola (KSM) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PERAN PARA PELAKU DALAM PENYELENGGARAAN DAK BIDANG SANITASI
  • 17.
    PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN(TFL) - 1 PEREKRUTAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)  Pemerintah Kabupaten/Kota Melalui OPD Dinas Terkait Mengumumkan secara terbuka Tentang Lowongan TFL, Baik Melalui Media Massa/Cetak, Elektronik maupun Papan Pengumuman di Kantor;  OPD Dinas Terkait Melakukan Seleksi ADM Sesuai dengan Kriteria Persyaratan yang Telah Ditetapkan, dan Mengumumkan Hasil Seleksi;  OPD Dinas terkait Mengundang calon TFL yang Lulus Seleksi ADM Untuk Mengikuti Ujian Tulis dan Wawancara;  OPD Dinas Terkait Mengumumkan Hasil Ujian Tulis dan Wawancara serta Melakukan Pemanggilan calon TFL untuk Dilakukan Penguatan Kapasitas Terkait Pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi pada TA. Berjalan 17
  • 18.
    PENYIAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN(TFL) - 2 KRITERIA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)  Pendidikan minimal D3/sederajat;  Penduduk asli/setempat atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat setempat;  Sehat jasmani dan rohani;  Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi;  Bukan anggota BKM/LKM, KSM dan calon anggota legeslatif;  Memiliki pengetahuan/pengalaman dasar tentang air limbah dan persampahan (Sanitasi);  Bukan anggota partai politik;  Bersedia bekerja penuh waktu sebagai TFL;  Bersedia tinggal di lokasi dampingan/mampu melakukan pendampingan dengan mobilitas yang tinggi sesuai dengan tahapan kegiatan program DAK Fisik Bidang Sanitasi;  TFL bukan PNS/ Swasta, dan bukan pegawai honorer Kabupaten/ Kota (Tidak Memiliki Ikatan Perjanjian Kerja di Tempat Lain). 18
  • 19.
    SELEKSI LOKASI (KriteriaPembobotan Pemilihan Titik Lokasi Untuk Prasarana Sanitasi) SELOTIP (seleksi lokasi partisipatif) Kepadatan Penduduk (30%) Tingkat Partisipasi dan Kontribusi Warmas (50%) Kondisi Rawan Sanitasi (20%) 19
  • 20.
    SELEKSI LOKASI (KriteriaLokasi Prasarana Air Limbah) Kepadatan Penduduk diatas 150 jiwa/ ha (pemakai tetap) Tersedia sumber air Kawasan rawan sanitasi mengacu kepada data BPS, Buku Putih Sanitasi-SSK dan kawasan permukiman yang masuk kedalam RPI2JM Fasum Fasos utama daerah yang belum terlayani prasarana sanitasi Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani Masyarakat menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga 20
  • 21.
    a. Beberapa CalonLokasi Menyampaikan Surat Minat Melalui Pejabat Setingkat RW Kepada OPD Dinas Terkait dengan Tembusan Kades/Lurah dan Camat. Kumpulan surat minat yang memenuhi kriteria minimal calon lokasi sesuai Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi Dapat Diajukan Sebagai Lokasi Shortlist; a. Penetapan Lokasi Dilaksanakan Melalui Tahap Sosialisasi Berdasarkan Shortlist yang Dilaksanakan oleh OPD Kabupaten/Kota pelaksana DAK Bidang Sanitasi bersama dengan TFL. PENETAPAN LOKASI KEGIATAN OLEH OPD 21
  • 22.
    PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA(KSM) DIBENTUK MELALUI PROSES PEMILIHAN LANSUNG OLEH MASYARAKAT DENGAN BERBASIS KRITERIA ORANG BAIK MERUPAKAN WAKIL MASYARAKAT CALON PENERIMA MANFAAT KEGIATAN DAK BIDANG SANITASI SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA (KSM) MINIMAL : • KETUA • SEKRETARIS • BENDAHARA • TIM PERENCANA • TIM PELAKSANA • TIM PENGAWAS • PANITIA PANGADAAN WARGA PENERIMA MANFAAT 22
  • 23.
    STRUKTUR ORGANISASI TIMPELAKSANA SWAKELOLA (KSM) 23
  • 24.
    PENETAPAN TIM PELAKSANASWAKELOLA (KSM) MENGACU PADA : 24 1. Surat Minat Keikutsertaan Program Pelayanan Dasar Bidang Sanitasi Dari Pemerintah Desa/Kelurahan Setempat; 2. Dokumen Berita Acara Hasil Rembug Warga Dalam Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola (Ksm); 3. Surat Permohonan Kepala Desa/Lurah Kepada Kepala SKPD/PA/KPA Tentang Penetapan Pelaksana Swakelola (KSM); 4. Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Selotip; 5. Tim Pelaksana Swakelola (KSM) Menyampaikan Dokumen RKM Beserta DED dan RAB Kepada Kepala SKPD/PA/KPA Yang Sudah Diverifikasi Oleh TFL.
  • 25.
    SYARAT PENERIMA HIBAHPELAKSANAA SWAKELOLA : 25 1. Memiliki Kepengurusan Tim Pelaksana Swakelola (KSM) Berdasarkan Hasil Pemilihan Warga; 2. Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi Pemdes/Kelurahan Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah Tentang Lokasi Rencana Kegiatan; 3. Memiliki Dokumen RKM; 4. SK Kepala SKPD/PA/KPA Tentang Penetapan Tim Pelaksana Swakelola (KSM); 5. Foto Copy Buku Rekening Bank Atas Nama Lembaga Tim Pelaksana Swakelola (KSM), Dengan Pemegang Specimen Berjumlah 3 Orang Yaitu; Ketua, Bendahara Dan Tim Pelaksana; 6. Surat Perjanjian Kerjasama Antara PPK Dinas Terkait Dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola (KSM).
  • 26.
    PENYUSUNAN RANCANA KERJA MASYARAKAT(RKM) DOKUMEN PERENCANAAN DAK Diusulkan dan disahkan dalam Forum Musyawarah di Lokasi Pelaksanaan DOKUMEN PERENCANAAN HARUS DISETUJUI OLEH OPD (UNSUR PEMDA TERKAIT) WAKIL MASYARAKAT/WARGA DIDAMPINGI TFL MENYUSUN RKM DAK BIDANG SANITASI MELIPUTI : 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang 1.2 Maksud, tujuan dan sasaran; 1.3 Rincian kegiatan 2. Profil Lokasi 3. Ketersediaan lahan dan bahan 4. Penentuan Calon Pengguna 5. Rencana Kerja Masyarakat 6. Detailed Engineering Design (DED), 7 Rencana Anggaran Biaya (RAB); 8. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi; 9. Mekanisme Pencairan Dana 10. Rencana Pengelolaan Dana dan Pelaporan 11. Rencana Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sanitasi Lingkungan yang dibangun; 12. Lampiran-lampiran. 26
  • 27.
    PELAKSANAAN KONSTRUKSI Pelaksanaan Konstruksidilaksanakan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat sesuai Perpres RI No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya (Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dilaksanakan dengan pendampingan oleh TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) Pelaksanaan Konstruksi dilakukan setelah Rencana Kerja Masyarakat (RKM) selesai disusun & disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM & TFL) 27
  • 28.
    RENCANA PEMBIAYAAN Biaya PelaksanaanKonstruksi • Dana DAK Bidang Sanitasi 2019 • Swadaya/Kontribusi dari Masyarakat dapat Berupa Dana Tunai dan Kontribusi Dalam Bentuk Barang Seperti Hibah Lahan, Tenaga Kerja, Alat, Material dan lain-lain • Dana Pihak Swasta Lainnya Sejauh Hal Tersebut Saling Menguntungkan dan Tidak Mengikat 28
  • 29.
    BIAYA PENUNJANG Biaya Penunjangdapat diambil sebesar 5% dari Alokasi total masing-masing jenis DAK, biaya Penunjang dapat digunakan sebagai berikut: • Gaji TFL • Honor Petugas E-Mon • Pelatihan TFL • Perjalanan Dalam Daerah; • Rapat-rapat Koordinasi • Review APIP 29
  • 30.
    PROPORSI PENGGUNAAN DANAOLEH KSM Minimal 60 % Untuk Pengadaan Bahan dan Sewa Alat Maksimal 35 % Untuk Upah Pekerja Maksimal 5 % Untuk Kegiatan Non Fisik Selama Masa Pembangunan Maksimal 10 % Dapat Digunakan Untuk Pembangunan Prasarana Penunjang Agar Menjamin Keberlanjutan dan Pengembangan Pelayanan 30
  • 31.
    MEKANISME PENCAIRAN DANAKE KSM YG PAGU ANGGARAN DIATAS 1 MILLIAR Tahap I 40 % Dari Pagu Anggaran (Dokumen RKM) 30 % Dari Pagu Anggaran (Laporan Progres Fisik 30%) 30 % Dari Pagu Anggaran (Laporan Progres Fisik 60%) BERDASARKAN PERPRES 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA 31
  • 32.
    MEKANISME PENCAIRAN DANAKE KSM YG PAGU ANGGARANNYA 1 MILLIAR KEBAWAH Tahap I 25 % Dari Pagu Anggaran (Dokumen RKM) 45 % Dari Pagu Anggaran (Laporan Progres Fisik 20%) 30 % Dari Pagu Anggaran (Laporan Progres Fisik 60%) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2017 32
  • 33.
    MEKANISME PELAPORAN KSM DAN TFL KepalaOPD Kab/Kota SubBidang Kepala Balai/Satker Terkait Kepala OPD Provinsi SubBidang Bupati/Walikota Cq Kepala Bappeda Bupati/Walikota Cq Kepala Bappeda Direktorat Jenderal Terkait MENTERI Cq. Sekretaris Jenderal 14 Hari Kerja 14 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja Tembusan 10 Hari Kerja Tembusan 5 Hari Kerja Laporan Progress Mingguan dan Triwulan 33
  • 34.
    OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 34 Optimalisasipemanfaatan hasil pelaksanaan prasana konstruksi bidang sanitasi dapat dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama – sama dengan menggalang kekuatan partisipasi masyarakat pemanfaat. Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) KPP dibentuk pada saat rembug warga dalam rangka menjelaskan kontrak yang sudah dilakukan antara KSM dengan PPK Teknis OPD terkait. Adapun tugas KPP adalah : 1. Mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi yang telah dibangun; 2. Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis; 3. Mengumpulkan iuran warga; 4. Melestarikan sarana sanitasi yang telah dibangun; 5. Membuat rencana pengembangan pelayanan sarana sanitasi.
  • 35.
    KEGIATAN KONTRAKTUAL -1 35 Sebelum menetapkan hasil pelaksana terpilih untuk kegiatan pengadaan barang/jasa diperlukan proses persiapan dan perencanaan agar proses pelaksanaan konstruksi secara kontraktual dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
  • 36.
  • 37.
    KEGIATAN KONTRAKTUAL -3 37 PPK menyusun rancangan kontrak antara lain meliputi; Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK), pelaksanaan Kontrak, penyelesaian kontrak, addendum kontrak, pemutusan kontrak, hak dan kewajiban pra pihak, personil dan/atau peralatan penyedia, pembayaran kepada penyedia, pengawasan mutu, serta Syarat Syarat Khusus kontrak. Pelaksanaan kontrak kerja tersebut melalui tahapan sebagai berikut:  Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);  Penyusunan Program Mutu;  Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;  Mobilisasi;  Pemeriksaan Bersama;  Pembayaran Uang Muka:  Perubahan kegiatan pekerjaan;  Laporan hasil pekerjaan antara lain sebagai berikut:  Pembayaran Prestasi Kerja;  Denda dan ganti rugi;  Penyesuaian harga;  Keadaan kahar;  Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;  Kerjasama antara penyedia dan sub penyedia.
  • 38.
    LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL- 4 38 Laporan Hasil Pekerjaan Antara Lain Bebagai Berikut: 1. Pemeriksaan Pekerjaan Dilakukan Selama Pelaksanaan Kontrak Untuk Menetapkan Volume Pekerjaan Atau Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Guna Pembayaran Hasil Pekerjaan; 2. Untuk Kepentingan Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, Seluruh Aktivitas Kegiatan Pekerjaan Dilokasi Pekerjaan Dicatat Dalam Buku Harian Sebagai Bahan Laporan Harian Pekerjaan Yang Berisi Rencana Dan Realisasi Pekerjaan Harian; 3. Laporan Harian Berisi Antara Lain: a. Jenis Dan Kuantitas Bahan Yang Berada Dilokasi Pekerjaan; b. Penempatan Tenaga Kerja Untuk Tiap Macam Tugasnya; c. Jenis, Jumlah Dan Kondisi Peralatan; d. Jenis Dan Kuantitas Pekerjaan Yang Dilaksanakan; e. Keadaan Cuaca Termasuk Hujan, Banjir Dan Peristiwa Alam Lainnya Yang Berpengaruh Terhadap Kelancaran Pekerjaan.
  • 39.
    LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL- 5 39 3. Laporan Harian Dibuat Oleh Penyedia Diperiksa Oleh Konsultan Individual Pengawas Dan Disetujui Oleh PPK; 4. Laporan Mingguan Terdiri Dari Rangkuman Laporan Harian Dan Berisi Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan Dalam Periode Satu Minggu; 5. Laporan Bulanan Terdiri Dari Rangkuman Laporan Mingguan Dan Berisi Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan Dalam Periode Satu Bulan; 6. Untuk Merekam Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Sanitasi PPK Membuat Foto-foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan. NOTE : Lebih Detail dan Jelas Referensi Dapat dilihat Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.
  • 40.
    LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL- 6 40 Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Padat Karya Pelaksanaan Kegiatan Dak Bidang Sanitasi Pada Jenis Dak Afirmasi, Dilakukan Melalui Pengadaan Barang/Jasa, Dengan Ketentuan Sebagai Berikut : 1. Penyedia Barang/Jasa Yang Menjadi Pemenang Dalam Lelang Ulp, Dalam Pelaksanaan Kegiatan Diharuskan Untuk Menetapkan Penerima Upah HOK, Dengan Tatacara Sebagai Berikut: a. Penyedia Barang/Jasa Dapat Menyediakan Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur Seperti; Tukang, Kepala Tukang Dan Mandor Bukan Dari Warga Calon Pemanfaat; b. Memberikan Pengumuman Terkait Perekrutan Tenaga Kerja Dari Masyarakat Calon Penerima Manfaat; c. Memberikan Kesempatan Selama Dua Minggu Kepada Warga Masyarakat Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Tenaga Kerja Harian; d. Jika Setelah Dua Minggu Tidak Ada Yang Mendaftar, Diijinkan Pada Penyedia Barang/Jasa Untuk Membawa Tenaga Kerja Dari Luar Lokasi Kegiatan.
  • 41.
    LAPORAN KEGIATAN KONTRAKTUAL- 6 41 Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual Padat Karya Pelaksanaan Kegiatan Dak Bidang Sanitasi Pada Jenis Dak Afirmasi, Dilakukan Melalui Pengadaan Barang/Jasa, Dengan Ketentuan Sebagai Berikut (Lanjutan) : 2. Penyedia Barang/Jasa Melakukan Sosialisasi Awal Kepada Masyarakat Calon Pemanfaat Di Titik Lokasi Kegiatan Sebelum Konstruksi Dimulai; 3. Penyedia Barang/Jasa Diharuskan Melakukan Pemicuan/Promosi Kesehatan Terlebih Dahulu Dan Melakukan Pendataan Jumlah Calon Pemanfaat Yang Akan Melakukan Sambungan Rumah (SR)
  • 42.