(2020 08 25) memori kasasi 129 tahun 2020 onlineTampanDeh
Memori kasasi ini menanggapi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang memutus perkara PHK antara Alexander Poltak Ronggur Lumbantobing (Pemohon Kasasi) dan Perkumpulan SwissCham Indonesia beserta Luthfi Mardiansyah (Termohon Kasasi). Pemohon Kasasi menyatakan bahwa proses pencapaian putusan tidak melalui tatanan sebab akibat yang logis dan masuk akal sesuai UU Ketenagakerjaan. Pemohon Kasasi
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. Landline dengan PT. PCS Suite untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer selama dua bulan dengan biaya Rp. 15.000.000 per bulan. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, sistem kerja, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Dokumen tersebut membahas sejarah hukum perburuhan di Indonesia sejak masa kemerdekaan, termasuk mendefinisikan konsep hukum perburuhan, hubungan kerja, pengusaha, pekerja, dan unsur-unsur perjanjian kerja. Selain itu, dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai pola hubungan antara pemberi kerja dan pekerja di masyarakat."
MK membatalkan sistem outsourcing karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Pekerja outsourcing selama ini kehilangan perlindungan dan hak-hak. Kemennakertrans menerbitkan surat edaran untuk mengatur pekerja outsourcing sesuai putusan MK agar hak-hak mereka terlindungi. Surat edaran mengatur bahwa kontrak kerja pekerja outsourcing harus berupa kontrak kerja waktu tidak tertentu kecuali ada jaminan perlindungan h
(2020 08 25) memori kasasi 129 tahun 2020 onlineTampanDeh
Memori kasasi ini menanggapi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang memutus perkara PHK antara Alexander Poltak Ronggur Lumbantobing (Pemohon Kasasi) dan Perkumpulan SwissCham Indonesia beserta Luthfi Mardiansyah (Termohon Kasasi). Pemohon Kasasi menyatakan bahwa proses pencapaian putusan tidak melalui tatanan sebab akibat yang logis dan masuk akal sesuai UU Ketenagakerjaan. Pemohon Kasasi
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT. Landline dengan PT. PCS Suite untuk jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer selama dua bulan dengan biaya Rp. 15.000.000 per bulan. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, sistem kerja, biaya, dan hak serta kewajiban para pihak.
Dokumen tersebut membahas sejarah hukum perburuhan di Indonesia sejak masa kemerdekaan, termasuk mendefinisikan konsep hukum perburuhan, hubungan kerja, pengusaha, pekerja, dan unsur-unsur perjanjian kerja. Selain itu, dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai pola hubungan antara pemberi kerja dan pekerja di masyarakat."
MK membatalkan sistem outsourcing karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Pekerja outsourcing selama ini kehilangan perlindungan dan hak-hak. Kemennakertrans menerbitkan surat edaran untuk mengatur pekerja outsourcing sesuai putusan MK agar hak-hak mereka terlindungi. Surat edaran mengatur bahwa kontrak kerja pekerja outsourcing harus berupa kontrak kerja waktu tidak tertentu kecuali ada jaminan perlindungan h
Surat perjanjian kerja waktu tertentu ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Dokumen ini menjelaskan tentang masa kerja, tugas, hak dan kewajiban para pihak, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan.
Dokumen ini merupakan surat pembatalan perjanjian kerja sama antara dua pihak. Surat ini menyatakan bahwa perjanjian sebelumnya ditandatangani pada tanggal tertentu untuk kerja sama selama beberapa tahun. Namun, karena alasan tertentu perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan karenanya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut sejak tanggal penandatanganan surat pembatalan ini.
Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas sumber hukum ketenagakerjaan Indonesia dan konsep hubungan kerja serta perjanjian kerja, termasuk definisi penting seperti pekerja, pemberi kerja, pengusaha, perjanjian kerja, serta isi minimal yang harus dimuat dalam perjanjian kerja.
hukum ketenagakerjaan dari bentuk bentuk perjanjian yang ada di hukum ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja bersama,perjanjian kerja dan peraturan perusahaan
Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa hubungan industrial antara PT Multi Structure dengan Sahat Pardamean Hutauruk. Sahat menggugat PT Multi karena pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dan hak lainnya. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Sahat dan menetapkan hubungan kerjanya beralih menjadi kontrak waktu tidak tertentu.
Dokumen tersebut merangkum hak dan kewajiban pengusaha berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam 39 poin, meliputi pemberian perlakuan yang sama kepada pekerja, penyediaan pelatihan kerja, pembuatan perjanjian kerja, pengaturan outsourcing, pelindungan pekerja cacat, dan larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengaturan upah dan komponen-komponen upah menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ia menjelaskan definisi upah, penetapan upah minimum provinsi, komponen-komponen upah seperti upah pokok dan tunjangan, serta pemotongan-pemotongan yang dapat dilakukan perusahaan terhadap gaji pekerja. Dokumen ini juga membahas mengenai peraturan mengenai tunjangan seperti
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh mengenai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Surat ini membahas tentang pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Surat ini menjelaskan tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari pengumuman, evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang dan penerbitan SPPBJ. Namun demikian, sering terjadi pembatalan SPPBJ di lapangan dengan berbagai alasan yang dapat merugikan peny
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih, sedangkan perjanjian kerja dibuat untuk setiap pekerja secara individu. Perjanjian kerja bersama dinegosiasikan antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan.
Perjanjian kerjasama antara Hendi Hendratman sebagai pemateri dan Bambang Susila sebagai ketua workshop untuk menyelenggarakan workshop pada 28 Februari 2020 di Laboratorium Komputer STTB Jakarta. Perjanjian mencakup jangka waktu, biaya sebesar Rp1 juta untuk Hendi, kewajiban para pihak, dan penyelesaian perselisihannya melalui musyawarah.
Surat perjanjian kerja waktu tertentu ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Dokumen ini menjelaskan tentang masa kerja, tugas, hak dan kewajiban para pihak, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan.
Dokumen ini merupakan surat pembatalan perjanjian kerja sama antara dua pihak. Surat ini menyatakan bahwa perjanjian sebelumnya ditandatangani pada tanggal tertentu untuk kerja sama selama beberapa tahun. Namun, karena alasan tertentu perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan karenanya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut sejak tanggal penandatanganan surat pembatalan ini.
Hukum Ketenagakerjaan - Sumber Hukum Ketenagakerjaan, Konsep Hubungan Kerja d...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas sumber hukum ketenagakerjaan Indonesia dan konsep hubungan kerja serta perjanjian kerja, termasuk definisi penting seperti pekerja, pemberi kerja, pengusaha, perjanjian kerja, serta isi minimal yang harus dimuat dalam perjanjian kerja.
hukum ketenagakerjaan dari bentuk bentuk perjanjian yang ada di hukum ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja bersama,perjanjian kerja dan peraturan perusahaan
Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa hubungan industrial antara PT Multi Structure dengan Sahat Pardamean Hutauruk. Sahat menggugat PT Multi karena pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dan hak lainnya. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Sahat dan menetapkan hubungan kerjanya beralih menjadi kontrak waktu tidak tertentu.
Dokumen tersebut merangkum hak dan kewajiban pengusaha berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam 39 poin, meliputi pemberian perlakuan yang sama kepada pekerja, penyediaan pelatihan kerja, pembuatan perjanjian kerja, pengaturan outsourcing, pelindungan pekerja cacat, dan larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengaturan upah dan komponen-komponen upah menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ia menjelaskan definisi upah, penetapan upah minimum provinsi, komponen-komponen upah seperti upah pokok dan tunjangan, serta pemotongan-pemotongan yang dapat dilakukan perusahaan terhadap gaji pekerja. Dokumen ini juga membahas mengenai peraturan mengenai tunjangan seperti
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh mengenai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Surat ini membahas tentang pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Surat ini menjelaskan tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari pengumuman, evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang dan penerbitan SPPBJ. Namun demikian, sering terjadi pembatalan SPPBJ di lapangan dengan berbagai alasan yang dapat merugikan peny
1. Gugatan diajukan oleh para penggugat terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang dan pembelian kayu kepada almarhum Sugiharto Widjaja.
2. Tergugat mengakui hutang sebesar Rp1,36 miliar berdasarkan surat pengakuan hutang namun tergugat tidak juga melakukan pembayaran meskipun telah disomasi.
3. Para penggugat meminta pen
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih, sedangkan perjanjian kerja dibuat untuk setiap pekerja secara individu. Perjanjian kerja bersama dinegosiasikan antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan.
Perjanjian kerjasama antara Hendi Hendratman sebagai pemateri dan Bambang Susila sebagai ketua workshop untuk menyelenggarakan workshop pada 28 Februari 2020 di Laboratorium Komputer STTB Jakarta. Perjanjian mencakup jangka waktu, biaya sebesar Rp1 juta untuk Hendi, kewajiban para pihak, dan penyelesaian perselisihannya melalui musyawarah.
Dokumen tersebut membahas strategi penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB), mulai dari memahami peraturan perundangan ketenagakerjaan, melakukan perundingan, menyusun isi PKB, hingga menghadapi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Strategi yang dibahas antara lain mengambil nilai dan kebijakan yang ada, mengisi kevakuman peraturan, serta menyatukan serikat pekerja untuk kelompok
Dokumen tersebut membahas tentang analisis muatan hukum formil dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dokumen ini menganalisis berbagai pasal dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa
Pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial sering menemui kendala karena minimnya anggaran untuk eksekusi yang menyebabkan proses eksekusi hanya dapat dilakukan sampai tahap aanmaning saja. UU Cipta Kerja diharapkan dapat mengatur secara khusus tentang penganggaran pelaksanaan putusan dan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak pekerja dapat terpenuhi.
Dokumen tersebut membahas tentang Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan PT Geo Given Visi Mandiri. Perjanjian Kerja mengatur hubungan antara perusahaan dengan pekerja dan memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sedangkan Peraturan Perusahaan wajib dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih dan berisi tata tertib serta syarat kerja. Kedua dokumen tersebut berdasarkan
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruhcutzurnali
Dokumen tersebut membahas tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hak-hak pekerja/buruh. Secara singkat, dibahas mengenai pengertian PHK, jenis-jenis PHK, prosedur PHK, dan penetapan hak PHK menurut undang-undang ketenagakerjaan."
Similar to Putusan Mahkamah Konstitusi - Berdampak Pada Pengusaha (20)
Cut Zurnali - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penerapan Hak-Hak Pekerja/Buruh
Putusan Mahkamah Konstitusi - Berdampak Pada Pengusaha
1. 1
SEJUMLAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
BERDAMPAK BERKURANGNYA
KENYAMANAN PENGUSAHA
SCHINDER LAW FIRM
Noble House, 27th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav.E4.2, No 2,
Mega Kuningan
Jakarta 12950 – Indonesia
email: bambang@schinderlawfirm.com
0811 9930 762
Dr. Bambang Supriyanto
1
2. 2
Mahkamah Konstitusi
• UUD 1945, Pasal 24, (2); Pasal 24
C, (1), (2), (3), (4), (5), (6)
• UU No 24 Tahun 2003
• UU No 8 Tahun 2011
• PERPPU No 1 Tahun 2013
3. Kekuasaan kehakiman indonesia
MAHKAMAH AGUNG
MAHKAMAH
PELAYARAN
PENGADILAN
PAJAK
PENGADILAN
ANAK
PENGADILAN
TP KORUPSI
PENGADILAN
HAM
PENGADILAN
NIAGA
MAHKAMAH KONSTITUSI
MENTERI
PERHUBUNGAN
MAHKAMAH
SYARIAH
PERADILAN
MILITER
PERADILAN
AGAMA
PERADILAN
TUN
PERADILAN
UMUM
PENGADILAN
HUBUNGAN
INDUSTRIAL
PENGADILAN
PERIKANAN
4. 4
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
5. Memutus atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. 5
Para Hakim Mahkamah Konstitusi
• 3 orang dari Pemerintah
• 3 orang dari Mahkamah Agung
• 3 orang dari DPR
6. 6
Legal standing (kedudukan hukum)
1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu:
– perorangan warga negara Indonesia;
– kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
– badan hukum publik atau privat, atau
– lembaga negara
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam
permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya
7. 7
Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam dua format :
1. Suatu frasa, Pasal atau Undang-Undang
a. Bertentangan dengan UUD 1945
b. Oleh karena itu, frasa, Pasal, atau Undang-Undang dinyatakan
tidak “mempunyai kekuatan hukum mengikat”, atau
2. Suatu frasa atau Pasal dalam Undang-Undang
bertentangan dengan UUD 1945. Putusan bersifat
kondisional. Agar frasa atau Pasal dalam Undang-
Undang tidak bertentangan, frasa atau Pasal tersebut
harus dimaknai sesuatu atau dipenuhi syarat tertentu
(dirumuskan dalam putusan MK).
8. 8
Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi
2. Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan
frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2)
huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek
kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang
melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
9. 9
Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi
3. Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan
frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat
(2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap
ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan
sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;
11. 11
Putusan Nomor 012/PUU-I/2003
• Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, diucapkan Majelis
Hakim MK dalam sidang pleno tanggal 28 Oktober 2004.
• Dampak: dapat berupa dalam hal pekerja melakukan
perbuatan pidana, pengusaha tidak dapat lagi langsung
melakukan PHK, kecuali bila sudah ada putusan
pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (perlu waktu sekitar 1-3 tahun).
• Sebelum putusan MK, pengusaha dapat langsung
melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan
perbuatan pidana, dengan syarat-syarat tertentu.
1
12. 12
Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011
• Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011, diucapkan Majelis Hakim MK
dalam sidang pleno tanggal 22 Juni 2012.
• Dampak: sebelum adanya putusan MK tersebut, pengusaha
dapat melakukan PHK karena alasan efisiensi. Setelah adanya
putusan MK, PHK karena alasan efisiensi hanya dapat dilakukan
bila perusahaan tutup permanen secara keseluruhan.
• Secara logika, bila perusahaan tutup, tentu tidak lagi diperlukan
alasan efisiensi. PHK yang dilakukan tersebut, adalah dengan
alasan karena perusahaan tutup.
• Seharusnya, perusahaan yang terlebih dahulu mengajukan uji
materi undang-undang
2
13. 13
Putusan Nomor: 58/PUU-IX/2011
• Putusan Nomor: 58/PUU-IX/2011, diucapkan Majelis Hakim
MK dalam sidang pleno tanggal 16 Juli 2012.
• Dampak: pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan
hubungan kerja (dengan pembayaran Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak) kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam
hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan, meskipun setelah itu
pengusaha selalu membayar upah secara tepat waktu.
3
14. 14
Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011
• Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011, diucapkan Majelis Hakim
MK dalam sidang pleno tanggal 19 September 2011.
• Dampak: pengusaha membayar upah proses, sampai
adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (sekitar 6-12 bulan, bila sampai pada
Putusan Kasasi, Peninjauan Kembali oleh Mahkamah
Agung).
• Sebelum adanya putusan MK, pada umumnya pengusaha
membayar upah upah proses sebatas sampai keluarnya
putusan Pengadilan Hubungan Industrial (sekitar 3-6
bulan).
4
15. 15
Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011
• Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, diucapkan Majelis Hakim
MK dalam sidang pleno tanggal 17 Januari 2012.
• Dampak: Berdasarkan putusan MK yang mendasarkan pada
TUPE (Transfer of Undertaking of the Protection for
Employment), perusahaan pemberi kerja, terpaksa turut
bertanggung jawab atas semua biaya untuk terjaminnya dan
terpenuhinya hak-hak pekerja outsourcing sebagai akibat dari
kesinambungan masa kerja pekerja outsourcing bila pekerja
outsourcing melakukan pekerjaan yang terus menerus ada
dari perusahaan pemberi kerja.
• Sebelum putusan MK, perusahaan pemberi kerja tidak perlu
turut bertanggung jawab atas hal tersebut.
5
16. 16
Putusan Nomor 100/PUU-X/2012
• Putusan Nomor 100/PUU-X/2012, diucapkan Majelis Hakim MK
dalam sidang pleno tanggal 19 September 2013.
• Dampak: batas daluwarsa 2 (dua) tahun untuk menuntut
pembayaran pekerja yang diberikan secara kurang tidak ada lagi.
Setelah putusan MK, kekurangan pembayaran oleh pengusaha
kepada pekerja, dapat tetap dituntut kapan saja, tanpa batas
waktu. Pengusaha “terancam” harus tetap bertanggung jawab
membayar kekurangan pembayaran, tanpa batas waktu, bila
terjadi. Kekurangan bayar oleh pengusaha yang dituntut misalnya
20 (dua puluh) tahun kemudian, akan mencakup bunga yang tidak
sedikit jumlahnya.
• Sebelumnya ada batas waktu daluwarsa tuntutan pekerja untuk
hal tersebut
6
17. 17
Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014
• Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014, diucapkan Majelis Hakim MK dalam sidang
pleno tanggal 14 November 2015. (frasa “demi hukum”, pada pasal 59, 65, dan
66 UU 13/2003)
• Dampak: Pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai
pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan
syarat:
1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit
tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak
untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang
sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri, Pekerja dapat meminta Perusahaan
untuk melaksanakan sanksi yaitu bahwa sejak terjadinya pelanggaran, status
pekerja adalah menjadi sesuai ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas.
7
18. 18
Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015
• Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015, diucapkan Majelis Hakim
MK dalam sidang pleno tanggal 29 September 2016.
• Dampak: Perusahaan yang melakukan penangguhan
(penundaan) kenaikan upah minimum harus tetap membayar
kekurangan upah yang belum terbayarkan sesuai dengan
ketentuan upah minimum yang berlaku. Upah yang tidak
dibayar secara penuh selama masa penangguhan tetap
menjadi kewajiban Pengusaha. Penangguhan hanya
penundaan, kewajiban Pengusaha tetap harus membayar
upah minimum 12 X Upah Minimum dalam setahun, plus 1X
Upah Minimum untuk THR.
8