materi bpk daryanto apindo FGD MA 1092021[494].pdfBimtekHI
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. UU Cipta Kerja mengatur pengaturan baru terkait perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, dan perlindungan hak buruh.
2. Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan terkait perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk uang kompensasi berakhirnya perjanjian, serta ketentuan alih daya yang menitikberatkan pada perlindungan h
Materi Sosialisasi Perpu 2_22 9 Jan 23.pdfRintoPutra3
Perppu Cipta Kerja 2/2022 membuat beberapa perubahan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam empat undang-undang terkait. Perubahan tersebut meliputi ketentuan alih daya, penghitungan upah minimum, dan ketentuan lainnya seperti penggunaan istilah disabilitas. Perppu ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menjamin hak-hak pekerja, serta menyesuaikan regulasi terkait koperasi, U
materi bpk daryanto apindo FGD MA 1092021[494].pdfBimtekHI
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. UU Cipta Kerja mengatur pengaturan baru terkait perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, dan perlindungan hak buruh.
2. Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan terkait perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk uang kompensasi berakhirnya perjanjian, serta ketentuan alih daya yang menitikberatkan pada perlindungan h
Materi Sosialisasi Perpu 2_22 9 Jan 23.pdfRintoPutra3
Perppu Cipta Kerja 2/2022 membuat beberapa perubahan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam empat undang-undang terkait. Perubahan tersebut meliputi ketentuan alih daya, penghitungan upah minimum, dan ketentuan lainnya seperti penggunaan istilah disabilitas. Perppu ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menjamin hak-hak pekerja, serta menyesuaikan regulasi terkait koperasi, U
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang, persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu permohonan dapat diajukan, tahapan-tahapan proses pengujian, hak pihak-pihak yang terkait, serta ketentuan pengambilan putusan.
Dokumen tersebut merangkum hak dan kewajiban pengusaha berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam 39 poin, meliputi pemberian perlakuan yang sama kepada pekerja, penyediaan pelatihan kerja, pembuatan perjanjian kerja, pengaturan outsourcing, pelindungan pekerja cacat, dan larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu.
1. Dokumen ini membahas tentang dasar hukum dan tata cara penyusunan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis produk hukum menteri dijelaskan, termasuk penyusunan, perubahan, dan pencabutan peraturan menteri. 3. Tata cara penomoran, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan menteri yang telah ditandatangani juga diuraikan
1. Dokumen ini membahas tentang dasar hukum dan tata cara penyusunan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis produk hukum menteri dijelaskan, termasuk penyusunan, perubahan, dan pencabutan peraturan menteri. 3. Tata cara penomoran, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan menteri yang telah ditandatangani juga diuraikan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 mengatur tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara secara tepat dan akuntabel, dengan mengatur pelaksanaan penghapusan pada pengelola barang dan pengguna barang serta kelengkapan dokumen yang diperlukan.
Usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) pertama kali diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2 Februari 2015 melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Pada perjalanannya dalam kurang lebih 5 (lima) tahun, proses penyusunan RUU Minerba sangat dinamis. Perdebatan RUU ini mengalami fase maju mundur dan tarik ulur, baik antar fraksi-fraksi di DPR dan Pemerintah, maupun lahirnya berbagai pandangan dari pengamat, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan publik secara umum. Sampai akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, revisi UU Minerba merupakan salah satu RUU yang ditunda penyelesaiannya di tengah polemik dan penolakan atas Revisi UU KPK melalui gerakan publik dengan tagar #ReformasiDikorupsi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Dokumen ini menjelaskan tentang wewenang pemberian izin, persyaratan dan tata cara pemohonan izin baru, perpanjangan, perubahan data, dan penutupan izin. Juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemegang izin serta laporan yang harus disampaikan.
Keterlambatan pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi.pptxNadnosWolfrider
Dokumen tersebut membahas kasus keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan kepada Ahli Waris Moara oleh pemerintah meskipun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keterlambatan ini disebabkan belum adanya peraturan mengenai pemberlakuan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran ganti rugi oleh pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ia menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang, persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu permohonan dapat diajukan, tahapan-tahapan proses pengujian, hak pihak-pihak yang terkait, serta ketentuan pengambilan putusan.
Dokumen tersebut merangkum hak dan kewajiban pengusaha berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam 39 poin, meliputi pemberian perlakuan yang sama kepada pekerja, penyediaan pelatihan kerja, pembuatan perjanjian kerja, pengaturan outsourcing, pelindungan pekerja cacat, dan larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu.
1. Dokumen ini membahas tentang dasar hukum dan tata cara penyusunan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis produk hukum menteri dijelaskan, termasuk penyusunan, perubahan, dan pencabutan peraturan menteri. 3. Tata cara penomoran, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan menteri yang telah ditandatangani juga diuraikan
1. Dokumen ini membahas tentang dasar hukum dan tata cara penyusunan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Hierarki peraturan perundang-undangan dan jenis produk hukum menteri dijelaskan, termasuk penyusunan, perubahan, dan pencabutan peraturan menteri. 3. Tata cara penomoran, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan menteri yang telah ditandatangani juga diuraikan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 mengatur tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara secara tepat dan akuntabel, dengan mengatur pelaksanaan penghapusan pada pengelola barang dan pengguna barang serta kelengkapan dokumen yang diperlukan.
Usulan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) pertama kali diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2 Februari 2015 melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Pada perjalanannya dalam kurang lebih 5 (lima) tahun, proses penyusunan RUU Minerba sangat dinamis. Perdebatan RUU ini mengalami fase maju mundur dan tarik ulur, baik antar fraksi-fraksi di DPR dan Pemerintah, maupun lahirnya berbagai pandangan dari pengamat, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan publik secara umum. Sampai akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, revisi UU Minerba merupakan salah satu RUU yang ditunda penyelesaiannya di tengah polemik dan penolakan atas Revisi UU KPK melalui gerakan publik dengan tagar #ReformasiDikorupsi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Dokumen ini menjelaskan tentang wewenang pemberian izin, persyaratan dan tata cara pemohonan izin baru, perpanjangan, perubahan data, dan penutupan izin. Juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemegang izin serta laporan yang harus disampaikan.
Keterlambatan pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi.pptxNadnosWolfrider
Dokumen tersebut membahas kasus keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan kepada Ahli Waris Moara oleh pemerintah meskipun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keterlambatan ini disebabkan belum adanya peraturan mengenai pemberlakuan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran ganti rugi oleh pemerintah.
Bab 13 "Sanksi Administratif dan Finansial Pelanggaran TKDN" _Buku *Teknik P...
WEBINAR PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM TRISAKTI - Revisi UUCK.pdf
1. Revisi UUCK
(Klaster Ketenagakerjaan)
berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi
oleh :
Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.
disampaikan dalam Webinar
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Sabtu, 5 Februari 2022
2. UUCK Kontroversial
• 12 nomor perkara yang akhirnya diputus oleh MK yakni Perkara
Nomor 87, 91, 101, 103, 105, 107, 108/PUU-XVIII/2020, serta Perkara
Nomor 3, 4, 5, 6, 55/PUU-XIX/2021
• Perkara Nomor 87, 101, 103, 105, 107, 108/PUU-XVIII/2020, serta
Perkara Nomor 3, 4, 5, 6, 55/PUU-XIX/2021 dinyatakan tidak dapat
diterima
3. Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020
• Diputus dengan amar sebagai berikut :
Dalam Provisi:
1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak
dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,
dan Pemohon VI.
4. Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020
• Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk
sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak
dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan
tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu
tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak
dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan
undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
6. Putusan MK Nomor : 91/PUU-XVIII/2020
7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang
bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula
menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.”
7. Kontroversi
• MK menyatakan UUCK masih berlaku s/d dilakukan perbaikan dengan
tenggang waktu 2 (dua) tahun
• Menangguhkan penerbitan peraturan pelaksana baru yg berkaitan
dengan UUCK
8. Permasalahan
1. Bagaimana dengan peraturan pelaksana yg telah ada?
2. Ambiguitas - penentuan tindakan/kebijakan yg bersifat strategis &
berdampak luas
3. Inkonsistensi Putusan - MK menghalangi penggunaan hak
konsitusional warga negara yg bermaksud mengajukan uji materi
UUCK
4. Tidak ada kejelasan perbaikan
9. Permasalahan Inkonsistensi Putusan
a. UUCK dinyatakan masih berlaku
b. Seluruh Uji materi UUCK dinyatakan tidak dapat diterima (NO) -
tafsir UUCK sudah tidak berlaku /objek pengujian telah hilang
10. Permasalahan - Tidak ada kejelasan perbaikan
a. Pembuatan Ulang UUCK
b. Revisi UUCK
11. Permasalahan - Perbaikan
• Bagaimana jika tidak diperbaiki ?
• Apakah amar Putusan MK yg menyatakan UUCK Inkonstitusional
bersyarat
a. Otomatis berlaku saat jangka waktu yg ditentukan terlewati
b. Harus dilakukan pengujian kembali
13. Dampak Putusan MK
1. Gangguan iklim investasi - Center of Economic and Law Studies
2. Kebingungan Penentuan UMP/UMK - kasus Keputusan Gubernur
DKI
3. Hambat pemulihan Ekonomi - Reset Center of Reform on Economics
(CORE) Indonesia
15. Perbaikan aspek Formil
a. Kesesuaian dengan teknik perancangan peraturan perundang-
undangan sesuai dengan Lampiran II UU PPP
b. Buka seluas-luasnya partisipasi publik/masyarakat dalam tahap
penyusunan
c. Hindari perubahan substansi yang ‘mendadak’
16. Perbaikan Substansi
a. Sesuaikan materi dalam uji materi UUCK yang lain (11 Putusan MK)
b. Perhatikan pendapat berbeda (DO) hakim MK : Anwar Usman dan
Arief Hidayat
c. Sesuaikan dengan putusan2 MK terdahulu
17. Perbaikan Substansi
Pendapat berbeda dari Hakim Anwar Usman & Arief Hidayat terkait
materi klaster ketenagakerjaan yang merugikan hak konstitusional
buruh terkait :
• penghormatan (to respect),
• perlindungan (to protect), dan
• pemenuhan (to fullfil)
18. Perbaikan Substansi
perkara nomor 103/PUU-XVIII/2020 - Pendapat berbeda dari Hakim
Anwar Usman & Arief Hidayat
Materi muatan yg berpotensi dibatalkan :
1. Pengupahan
2. Pesangon
3. Outsourcing
4. PKWT
19. Perbaikan Substansi - Pengupahan
• Ketiadaan klasifikasi upah minimum berdasarkan provinsi atau
kabupaten/kota
• Ketiadaan upah sektoral
• Absennya Dewan Pengupahan dalam memberikan rekomendasi
• Hapusnya peran Serikat Pekerja/Buruh
20. Perbaikan Substansi - Pesangon
• Penghapusan materi UU & diatur dalam PP - merugikan hak-hak
pekerja & bertentangan dengan UUD 1945
• Dilema konstitusional - pengujian terhadap PP
• Ketentuan nomonal yg lebih rendah dari UU lama
21. Perbaikan Substansi - Outsourcing
• Perubahan politik hukum pembentuk UU harus berorientasi pada
pemberian prioritas perlindungan & kesejahteraan pada pekerja
• Alih daya tidak diperbolehkan untuk pekerjaan pokok atau kegiatan yg
berhubungan langsung dengan proses produksi
22. Perbaikan Substansi - PKWT
• Limitasi waktu merupakan syarat mutlak
• Paling lama 2 tahun 6 bulan & dapat diperpanjang 1 kali
• Apabila pekerjaan belum selesai maka harus merubah kontruksi
PKWT menjadi PKWTT
• Pekerjaan yg bersifat tetap/rutin tidak boleh PKWT
• PKWT harus diatur dalam UU tidak boleh dalam PP