PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, sedangkan PPnBM merupakan pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Dokumen ini menjelaskan objek, tarif, dan cara perhitungan PPN dan PPnBM serta pengusaha kena pajak yang
Kebijakan fiskal bertujuan mencapai stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mewujudkan keadilan serta pemerataan pendapatan melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara serta perpajakan.
Materi Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MAmasqiqu340
Direktur pajak republik indonesia menerapkan sistem perpajakan untuk lembaga yang berada dibawah naungan kemenag dalam proses pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) sejak tahun 2024 yang akan diisi melalui aplikasi e-RKAM baik dari segi pembelian maupun dari segi pembayan setiap akumulasi pembelanjaan pada madrasah yang menjadi acuan kementerian perpajakan untuk menerapkan perbelanjaan yang menambah daya dukung terhadap keuangan pemerintah.
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, sedangkan PPnBM merupakan pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Dokumen ini menjelaskan objek, tarif, dan cara perhitungan PPN dan PPnBM serta pengusaha kena pajak yang
Kebijakan fiskal bertujuan mencapai stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mewujudkan keadilan serta pemerataan pendapatan melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara serta perpajakan.
Materi Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MAmasqiqu340
Direktur pajak republik indonesia menerapkan sistem perpajakan untuk lembaga yang berada dibawah naungan kemenag dalam proses pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) sejak tahun 2024 yang akan diisi melalui aplikasi e-RKAM baik dari segi pembelian maupun dari segi pembayan setiap akumulasi pembelanjaan pada madrasah yang menjadi acuan kementerian perpajakan untuk menerapkan perbelanjaan yang menambah daya dukung terhadap keuangan pemerintah.
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasarcindypatricia55
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan di Indonesia, termasuk pengertian pajak, unsur-unsur pajak, jenis-jenis pajak seperti PBB dan PPH, serta undang-undang yang mengatur sistem perpajakan."
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN dikenakan pada barang dan jasa, sedangkan PPnBM hanya pada barang-barang mewah tertentu. Keduanya menggunakan sistem kredit pajak di mana pajak masukan dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), termasuk pengertian, objek, tarif, dan mekanisme pemungutannya. "
Pendapatan negara dan hibah berasal dari berbagai sumber seperti pajak, sumber daya alam, dan hibah dari pihak lain. Penerimaan negara terdiri atas penerimaan perpajakan dan non-perpajakan, dengan pajak menjadi kontributor terbesar. Penerimaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro dan kebijakan pemerintah.
Modul ini membahas tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia. PPN dikenakan untuk barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri dengan tarif 10%. Barang dan jasa yang dikenakan PPN meliputi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam negeri oleh subjek pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak. Terdapat pengecualian untuk beberapa barang dan jasa seperti bahan pokok, kesehat
Dokumen tersebut membahas tentang pajak di Indonesia, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Secara garis besar dibahas definisi pajak, objek yang dikenai ketiga jenis pajak tersebut, serta masalah-masalah yang muncul akibat penerapan ketiga jenis pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia khususnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai, mulai dari UU PPn 1951 hingga reformasi sistem perpajakan nasional 1983 yang mengganti PPn dengan PPN. Juga dibahas karakteristik, prinsip-prinsip dasar, dan metode perhitungan PPN.
Dokumen tersebut membahas kewajiban perpajakan bendahara desa terkait pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, yaitu pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan PPN. Juga membahas pengecualian pajak untuk pembelian barang dan jasa tertentu serta perbedaan kewajiban pajak antara swakelola tipe 1 dan 2.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, prinsip, jenis, dan fungsi pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung. Ada beberapa prinsip pemungutan pajak seperti keadilan, kepastian, dan kelayakan. Jenis pajak meliputi pajak langsung, tidak langsung, pusat, daerah, subjektif, dan objektif.
Kelompok 3 membahas pengertian pajak penghasilan secara umum dan PPH pasal 25. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. PPH pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh WP selama tahun berjalan sebagai angsuran dari pajak terutang untuk satu tahun pajak, yang besarnya ditentukan berdasarkan p
Dokumen tersebut membahas tentang bab pajak penghasilan yang mencakup subjek dan objek pajak, pengertian pajak subjektif dan objek pajak, penghitungan penghasilan neto, pengurangan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan, kompensasi kerugian, penghasilan tidak kena pajak, depresiasi dan amortisasi, kredit pajak, serta pajak penghasilan pasal 21/26 beserta objeknya.
IPS tentang Perpajakan, Permintaan,Penawaran dan Harga Pasarcindypatricia55
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan di Indonesia, termasuk pengertian pajak, unsur-unsur pajak, jenis-jenis pajak seperti PBB dan PPH, serta undang-undang yang mengatur sistem perpajakan."
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN dikenakan pada barang dan jasa, sedangkan PPnBM hanya pada barang-barang mewah tertentu. Keduanya menggunakan sistem kredit pajak di mana pajak masukan dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), termasuk pengertian, objek, tarif, dan mekanisme pemungutannya. "
Pendapatan negara dan hibah berasal dari berbagai sumber seperti pajak, sumber daya alam, dan hibah dari pihak lain. Penerimaan negara terdiri atas penerimaan perpajakan dan non-perpajakan, dengan pajak menjadi kontributor terbesar. Penerimaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro dan kebijakan pemerintah.
Modul ini membahas tentang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia. PPN dikenakan untuk barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri dengan tarif 10%. Barang dan jasa yang dikenakan PPN meliputi penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam negeri oleh subjek pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak. Terdapat pengecualian untuk beberapa barang dan jasa seperti bahan pokok, kesehat
Dokumen tersebut membahas tentang pajak di Indonesia, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Secara garis besar dibahas definisi pajak, objek yang dikenai ketiga jenis pajak tersebut, serta masalah-masalah yang muncul akibat penerapan ketiga jenis pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia khususnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai, mulai dari UU PPn 1951 hingga reformasi sistem perpajakan nasional 1983 yang mengganti PPn dengan PPN. Juga dibahas karakteristik, prinsip-prinsip dasar, dan metode perhitungan PPN.
Dokumen tersebut membahas kewajiban perpajakan bendahara desa terkait pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, yaitu pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan PPN. Juga membahas pengecualian pajak untuk pembelian barang dan jasa tertentu serta perbedaan kewajiban pajak antara swakelola tipe 1 dan 2.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, prinsip, jenis, dan fungsi pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung. Ada beberapa prinsip pemungutan pajak seperti keadilan, kepastian, dan kelayakan. Jenis pajak meliputi pajak langsung, tidak langsung, pusat, daerah, subjektif, dan objektif.
Kelompok 3 membahas pengertian pajak penghasilan secara umum dan PPH pasal 25. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. PPH pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh WP selama tahun berjalan sebagai angsuran dari pajak terutang untuk satu tahun pajak, yang besarnya ditentukan berdasarkan p
Dokumen tersebut membahas tentang bab pajak penghasilan yang mencakup subjek dan objek pajak, pengertian pajak subjektif dan objek pajak, penghitungan penghasilan neto, pengurangan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan, kompensasi kerugian, penghasilan tidak kena pajak, depresiasi dan amortisasi, kredit pajak, serta pajak penghasilan pasal 21/26 beserta objeknya.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
2. Pengertian PAJAK
• Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
3. Karakteristik Pajak
yang Diatur Pemerintah
• Merupakan Kontribusi Wajib pada Negara
• Tidak Mendapatkan Imbalan Langsung
• Bersifat Memaksa
• Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang
4. Jenis-jenis Pajak
yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak
• PPh (Pajak Penghasilan)
• PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
• PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
• PBB (Pajak Bumi Bangunan)
• Bea Meterai
5. Pengertian Pajak keluaran
• Pajak Keluaran sebagai PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
yang harus dikenakan atas penyerahan barang atau
jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha
Kena Pajak). Umumnya pajak keluaran dihitung dengan
menerapkan tarif PPN pada harga jual yang belum
termasuk pajak. (Kath Nithingale, 2002).
• Berdasarkan UU PPN, secara sederhana Pajak keluaran
atau PPN keluaran dapat diartikan sebagai PPN yang
dipungut oleh PKP dari customer/ pembeli pada saat
melakukan penjualan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP
(Jasa Kena Pajak).
6. Pengertian Pajak keluaran ...
19. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut
oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang
Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud, ekspor Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa
Kena Pajak.
Psl 1 Kepmen ESDM No. 15 Tahun 2013
7. Dalam perhitungan capaian TKDN (Self-
Assessment) dari setiap barang /jasa /gabungan
barang/gabungan barang dan jasa tidak
termasuk:
• Keuntungan,
• Biaya Tidak Langsung Perusahaan (Company
overhead), dan
• Pajak Keluaran dalam rangka penyerahan
barang.
Psl 11 (2) & 13 (2) Kepmen ESDM No. 15 Thn 2013
8. Contoh Perhitungan/Pengkreditan
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Saat ini tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang
berlaku adalah 11%, maka dalam perhitungan pajak
masukan dan pajak keluaran menggunakan tarif
tersebut.
1. Pak Jaka adalah seorang PKP (Pengusaha Kena
Pajak). Pada Agustus 2021, ia membeli 25 unit
komputer dari PT XYZ yang juga merupakan PKP
dengan harga per unit Rp5.000.000 (tanpa PPN).
• Maka Pak Jaka kena pajak masuk atas
pembelian tersebut.
• Berapa PPN yang harus dibayar Pak Jaka dan
bagaimana perkreditannya?
9. Contoh Perhitungan ...
2. Kemudian pada bulan yang sama Pak jaka berhasil
menjual 20 unit komputer dengan harga per unit
Rp5.100.000 (tanpa PPN).
• Maka atas penjualan tersebut dikenakan pajak
keluaran.
• Berapa PPN yang harus dipungut Pak Jaka dari
pembeli dan bagaimana perkreditannya?.
3. Kemudian pada September 2021, PPN Masukan yang
tercatat dari pembelian 20 komputer sebagai
persediaan yang dilakukan oleh Pak Jaka sebesar
Rp11.000.000 sedangkan PPN Keluaran yang tercatat
dari penjualan 25 komputer yang dilakukan oleh Pak
Jaka sebesar Rp14.025.000.
• Bagaimana perkreditannya yang harus dilakukan
oleh Pak Jaka?.
J
•
•
•
•
10. 4. Kemudian pada Oktober 2021 Pak jaka
membeli printer sebagai persediaan barang
jual pelengkap dari komputer. Atas pembelian
tersebut PPN Masukan yang tercatat sebesar
Rp2.200.000 dan PPN Keluaran yang tercatat
dari penjualan printer yang dilakukan oleh
Pak Jaka sebesar Rp2.200.000.
• Bagaimana perkreditannya yang harus
dilakukan oleh Pak Jaka?.
Contoh Perhitungan ...
11. • Pengkreditan pajak masukan dengan pajak
keluaran hanya bisa digunakan oleh wajib
pajak yang sudah menjadi PKP.
• Dalam perhitungan Nilai TKDN, yang
diperhitungkan hanyalah pajak masukan,
sedangkan pajak keluaran tidak
diperhitungkan.
MAKNA Perhitungan ...