SlideShare a Scribd company logo
1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG JUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN NO.1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3500842 SITUS www.kemenkeu.go.id
KETERANGAN PERS
PEMBERIAN GAJI KETIGABELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2018
1. Untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka efisiensi
dan efektivitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka pada tahun 2018
akan dibayarkan THR dan Gaji/Pensiun/Tunjangan Ke-13 untuk aparatur pemerintah.
2. Pemberian Gaji Ke-13 dan THR tahun 2018 akan ditetapkan oleh Presiden dalam 4 (empat)
Peraturan Pemerintah yang ditargetkan akan disahkan pada bulan Mei 2018 dan secara
simultan Menteri Keuangan akan menerbitkan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan
sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran Gaji ke-13 dan THR.
3. Beberapa pengaturan penting dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ke-13 dan THR tahun
2018 adalah:
a. Pembayaran THR direncanakan pada bulan Juni 2018.
b. Pembayaran Gaji Ke-13 dan Pensiun Ke-13 direncanakan pada bulan Juli 2018.
c. THR untuk aparatur pemerintah akan dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, sedangkan THR untuk
Pensiun dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan
tambahan penghasilan;
d. Gaji Ke-13 untuk aparatur pemerintah dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, sedangkan untuk Pensiun
Ke-13 dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan
tambahan penghasilan.
e. THR untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPNS) pada Lembaga Non Struktural
(LNS) sebesar penghasilan bulan Mei 2018 dengan maksimal sesuai lampiran PP.
f. Penghasilan Ke-13 untuk PNPNS pada LNS akan dibayarkan sebesar penghasilan bulan
Juni 2018 dengan maksimal sesuai lampiran PP.
4. Pengajuan permintaan pembayaran THR oleh satuan kerja, direncanakan sudah dapat
dimulai pada akhir bulan Mei 2018, dan diharapkan seluruh pembayaran THR dapat selesai
dilaksanakan pada awal Juni sebelum Hari Raya Idul Fitri.
5. Untuk Gaji/Pensiun Ke-13 direncanakan pengajuan permintaan pembayaran oleh satuan
kerja dapat diajukan mulai akhir bulan Juni 2018 agar dapat dibayarkan pada awal bulan Juli
2018 secara bersamaan untuk aparat pemerintah maupun para penerima Pensiun.
6. Kecepatan pelaksanaan pembayaran Gaji Ke-13 dan THR tahun 2018 sangat tergantung
dengan kecepatan dan ketepatan satuan kerja dalam pengajuan permintaan pembayaran
kepada KPPN.
7. Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan waktu
pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan di atas.
Informasi lebih lanjut:
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Telepon: (021) 3449230 ext.5704, 5683
Faksimile: (021) 3813039

More Related Content

What's hot

Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Agaton Kenshanahan
 
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalPp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalWinarto Winartoap
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriWinarto Winartoap
 
Pma nomor 6 tahun 2016
Pma nomor 6 tahun 2016Pma nomor 6 tahun 2016
Pma nomor 6 tahun 2016
fskd jatim
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
Arif Efendi
 
Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021
pandirambo900
 
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2weni chris
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniWinarto Winartoap
 
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
Hebron Dayax
 
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
Advisory Specialist for P2KP
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
KutsiyatinMSi
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pns
Pey Bae
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
KutsiyatinMSi
 
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
rafasya
 
Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015 Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015
Kacung Abdullah
 
Hak & kewajiban asn
Hak & kewajiban asnHak & kewajiban asn
Hak & kewajiban asn
Titis Setya Wulandari
 
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
rafasya
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007sujiman ae
 
Kebijakan SDMA Latsar
Kebijakan SDMA LatsarKebijakan SDMA Latsar
Kebijakan SDMA Latsar
rickygunawan84
 

What's hot (20)

Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019
 
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsionalPp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
 
Pma nomor 6 tahun 2016
Pma nomor 6 tahun 2016Pma nomor 6 tahun 2016
Pma nomor 6 tahun 2016
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202
 
Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021Renstra distan ppb 2016 2021
Renstra distan ppb 2016 2021
 
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
 
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
Lampiran permendagri nomor 37 tahun 2014 264 2
 
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pns
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
 
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
 
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
Permendagri nomor 33 tahun 2017 389 1
 
Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015 Inpres nomor 1 tahun 2015
Inpres nomor 1 tahun 2015
 
Hak & kewajiban asn
Hak & kewajiban asnHak & kewajiban asn
Hak & kewajiban asn
 
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
Lampiran permendagri nomor 33 tahun 2017 389 2
 
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
Www.pendis.kemenag.go.id file dokumen_pp_no43th2007
 
Kebijakan SDMA Latsar
Kebijakan SDMA LatsarKebijakan SDMA Latsar
Kebijakan SDMA Latsar
 

Similar to Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14

Petunjuk thr 2020 ppnpn sas
Petunjuk thr 2020 ppnpn   sasPetunjuk thr 2020 ppnpn   sas
Petunjuk thr 2020 ppnpn sas
Fida Fida
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
pandirambo900
 
INFO GAJI PPPK 2023
INFO GAJI PPPK 2023INFO GAJI PPPK 2023
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Joseph Sitepu
 
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPANPPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
Muhammad Sirajuddin
 
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...Winarto Winartoap
 
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
Aaz M Hafidz Azis
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
AdhityaSukma1
 
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpkBpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
RepublikaDigital
 
Memahami tax amnesty
Memahami tax amnestyMemahami tax amnesty
Memahami tax amnesty
Siti Sahati
 
Implementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena Pajak
Implementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena PajakImplementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena Pajak
Implementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena Pajak
EnforceA Real Solution
 
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
vie akbar
 
PPPK guru IRA.pdf
PPPK guru IRA.pdfPPPK guru IRA.pdf
PPPK guru IRA.pdf
ssuser50bce7
 
PPPK guru IRA.pdf
PPPK guru IRA.pdfPPPK guru IRA.pdf
PPPK guru IRA.pdf
ssuser50bce7
 
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdfPermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
hengky212
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiran
Abdul Hadi
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 

Similar to Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14 (20)

Petunjuk thr 2020 ppnpn sas
Petunjuk thr 2020 ppnpn   sasPetunjuk thr 2020 ppnpn   sas
Petunjuk thr 2020 ppnpn sas
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
 
INFO GAJI PPPK 2023
INFO GAJI PPPK 2023INFO GAJI PPPK 2023
INFO GAJI PPPK 2023
 
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
 
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPANPPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
 
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga hon...
 
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
 
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpkBpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
 
Memahami tax amnesty
Memahami tax amnestyMemahami tax amnesty
Memahami tax amnesty
 
Implementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena Pajak
Implementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena PajakImplementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena Pajak
Implementasi NIK Jadi NPWP . Siap-siap UMK Kena Pajak
 
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
SK TUNJANGAN PROFESI TAHUN 2016
 
Spk mi sudah di edit
Spk mi sudah di editSpk mi sudah di edit
Spk mi sudah di edit
 
PPPK guru IRA.pdf
PPPK guru IRA.pdfPPPK guru IRA.pdf
PPPK guru IRA.pdf
 
PPPK guru IRA.pdf
PPPK guru IRA.pdfPPPK guru IRA.pdf
PPPK guru IRA.pdf
 
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdfPermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiran
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 

More from Mikhail Rasyid

P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
Mikhail Rasyid
 
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdP mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
Mikhail Rasyid
 
Oss & reformasi perizinan berusaha
Oss & reformasi perizinan berusahaOss & reformasi perizinan berusaha
Oss & reformasi perizinan berusaha
Mikhail Rasyid
 
Asistensi percepatan pelaks rb pemda tahun 2018
Asistensi percepatan pelaks rb pemda tahun 2018Asistensi percepatan pelaks rb pemda tahun 2018
Asistensi percepatan pelaks rb pemda tahun 2018
Mikhail Rasyid
 
Materi 7 pbj melalui swakelola
Materi 7 pbj melalui swakelolaMateri 7 pbj melalui swakelola
Materi 7 pbj melalui swakelola
Mikhail Rasyid
 
Materi 6 persiapan pbj
Materi 6 persiapan pbjMateri 6 persiapan pbj
Materi 6 persiapan pbj
Mikhail Rasyid
 
Materi 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaanMateri 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaan
Mikhail Rasyid
 
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduanMateri 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Mikhail Rasyid
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Mikhail Rasyid
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khusus
Mikhail Rasyid
 
Materi 1. ketentuan umum
Materi 1. ketentuan umumMateri 1. ketentuan umum
Materi 1. ketentuan umum
Mikhail Rasyid
 
Materi 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbjMateri 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbj
Mikhail Rasyid
 
Materi 8 pbj melalui penyedia
Materi 8 pbj melalui penyediaMateri 8 pbj melalui penyedia
Materi 8 pbj melalui penyedia
Mikhail Rasyid
 
Pp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol ppPp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol pp
Mikhail Rasyid
 
Enam aktivitas-ujaran-kebencian-berkategori-pelanggaran-disiplin-asn
Enam aktivitas-ujaran-kebencian-berkategori-pelanggaran-disiplin-asnEnam aktivitas-ujaran-kebencian-berkategori-pelanggaran-disiplin-asn
Enam aktivitas-ujaran-kebencian-berkategori-pelanggaran-disiplin-asn
Mikhail Rasyid
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
Mikhail Rasyid
 
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
Mikhail Rasyid
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
Mikhail Rasyid
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
Mikhail Rasyid
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang
Mikhail Rasyid
 

More from Mikhail Rasyid (20)

P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
 
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdP mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
 
Oss & reformasi perizinan berusaha
Oss & reformasi perizinan berusahaOss & reformasi perizinan berusaha
Oss & reformasi perizinan berusaha
 
Asistensi percepatan pelaks rb pemda tahun 2018
Asistensi percepatan pelaks rb pemda tahun 2018Asistensi percepatan pelaks rb pemda tahun 2018
Asistensi percepatan pelaks rb pemda tahun 2018
 
Materi 7 pbj melalui swakelola
Materi 7 pbj melalui swakelolaMateri 7 pbj melalui swakelola
Materi 7 pbj melalui swakelola
 
Materi 6 persiapan pbj
Materi 6 persiapan pbjMateri 6 persiapan pbj
Materi 6 persiapan pbj
 
Materi 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaanMateri 5. perencanaan pengadaan
Materi 5. perencanaan pengadaan
 
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduanMateri 4 pengadaan scr elektronik, sdm   kelembagaan, pengaduan
Materi 4 pengadaan scr elektronik, sdm kelembagaan, pengaduan
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khusus
 
Materi 1. ketentuan umum
Materi 1. ketentuan umumMateri 1. ketentuan umum
Materi 1. ketentuan umum
 
Materi 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbjMateri 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbj
 
Materi 8 pbj melalui penyedia
Materi 8 pbj melalui penyediaMateri 8 pbj melalui penyedia
Materi 8 pbj melalui penyedia
 
Pp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol ppPp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol pp
 
Enam aktivitas-ujaran-kebencian-berkategori-pelanggaran-disiplin-asn
Enam aktivitas-ujaran-kebencian-berkategori-pelanggaran-disiplin-asnEnam aktivitas-ujaran-kebencian-berkategori-pelanggaran-disiplin-asn
Enam aktivitas-ujaran-kebencian-berkategori-pelanggaran-disiplin-asn
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
 
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
 
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
1.07 perwujudan peran-apip-yang-efektif
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
 
1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang1.05 pendelegasian wewenang
1.05 pendelegasian wewenang
 

Recently uploaded

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 

Recently uploaded (17)

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 

Ket pers gaji tukin 13, thr tukin 14

  • 1. 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA GEDUNG JUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN NO.1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3500842 SITUS www.kemenkeu.go.id KETERANGAN PERS PEMBERIAN GAJI KETIGABELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2018 1. Untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka pada tahun 2018 akan dibayarkan THR dan Gaji/Pensiun/Tunjangan Ke-13 untuk aparatur pemerintah. 2. Pemberian Gaji Ke-13 dan THR tahun 2018 akan ditetapkan oleh Presiden dalam 4 (empat) Peraturan Pemerintah yang ditargetkan akan disahkan pada bulan Mei 2018 dan secara simultan Menteri Keuangan akan menerbitkan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran Gaji ke-13 dan THR. 3. Beberapa pengaturan penting dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ke-13 dan THR tahun 2018 adalah: a. Pembayaran THR direncanakan pada bulan Juni 2018. b. Pembayaran Gaji Ke-13 dan Pensiun Ke-13 direncanakan pada bulan Juli 2018. c. THR untuk aparatur pemerintah akan dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, sedangkan THR untuk Pensiun dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; d. Gaji Ke-13 untuk aparatur pemerintah dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, sedangkan untuk Pensiun Ke-13 dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. e. THR untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPNS) pada Lembaga Non Struktural (LNS) sebesar penghasilan bulan Mei 2018 dengan maksimal sesuai lampiran PP. f. Penghasilan Ke-13 untuk PNPNS pada LNS akan dibayarkan sebesar penghasilan bulan Juni 2018 dengan maksimal sesuai lampiran PP. 4. Pengajuan permintaan pembayaran THR oleh satuan kerja, direncanakan sudah dapat dimulai pada akhir bulan Mei 2018, dan diharapkan seluruh pembayaran THR dapat selesai dilaksanakan pada awal Juni sebelum Hari Raya Idul Fitri. 5. Untuk Gaji/Pensiun Ke-13 direncanakan pengajuan permintaan pembayaran oleh satuan kerja dapat diajukan mulai akhir bulan Juni 2018 agar dapat dibayarkan pada awal bulan Juli 2018 secara bersamaan untuk aparat pemerintah maupun para penerima Pensiun. 6. Kecepatan pelaksanaan pembayaran Gaji Ke-13 dan THR tahun 2018 sangat tergantung dengan kecepatan dan ketepatan satuan kerja dalam pengajuan permintaan pembayaran kepada KPPN. 7. Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan waktu pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan di atas. Informasi lebih lanjut: Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Telepon: (021) 3449230 ext.5704, 5683 Faksimile: (021) 3813039