PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
PENGUSULAN DAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS,DAN
PEGAWAI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202Arif Efendi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
PENGUSULAN DAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS,DAN
PEGAWAI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/202Arif Efendi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
ANDA MAU TAHU BERAPA GAJI PPPK???
Intip ini daftar gaji dan tunjangan PPPK 2023. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan 111.485 NIP CPNS 2021, 164.794 NI PPPK Guru Tahap I, 102.996 NI PPPK Guru Tahap II, dan 11.734 NI PPPK Non Guru pada periode 20 Mei 2022.
Setelah proses penetapan NIP di BKN selesai, maka selanjutnya akan diterbitkan Surat Keterangan (SK) untuk CPNS dan PPPK Guru serta PPPK Non Guru. Banyak masyarakat yang penasaran soal gaji yang diterima oleh PPPK.
Lantas berapa gaji dan tunjangan PPPK?. Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (5/1/2023) berikut daftar gaji dan tunjangan PPPK.
Daftar gaji dan tunjangan PPPK:
Gaji dan tunjangan PPPK sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 98 tahub 2020. Dalam PP tersebut disebutkan rincian besaran gaji yang akan diperoleh PPPK berdasarkan masa kerja golongan (MKG) sebagai berikut.
1. Golongan I PPPK
Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp1.794.900.
Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.686.200.
2. Golongan II PPPK
Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp1.960.200.
Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.843.900.
3. Golongan III PPPK
Golongan III PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.043.200.
Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.964.200.
4. Golongan IV PPPK
Golongan IV PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.129.500.
Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp3.089.600.
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 546 Tahun 2023, tanggal 20 Juli 2023, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Indramayu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1.780 formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
FORMASI YANG DIBUTUHKAN
1. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru sebanyak 1.673 formasi.
2. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sebanyak 100 formasi;
3. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis sebanyak 7 formasi;
PERSYARATAN UMUM
Persyaratan Pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 (Lampiran V) adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK/PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai PNS/CPNS/PPPK/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Masa hubungan perjanjian kerja formasi PPPK untuk jabatan fungsional guru antara 1 (satu) s.d 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi dan apabila usianya kurang dari 5 (lima) tahun Batas Usia tertentu, masa hubungan perjanjian kerjanya menyesuaikan dengan Batas Usia Tertentu.
TATA CARA PENDAFTARAN
Tata cara pendaftaran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
2. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
3. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
4. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudu
Tax Digest Edisi Desember 2023 Diterbitkan Oleh EnforceA Real Solution. EnforceA Jasa Konsultan Pajak Yang memberikan solusi nyata permasalahan pajak bisnis anda. Temukan di http://enforcea.com/
- Mundur! Implementasi NIK Jadi NPWP Pajak Jadi 1 Juli 2024
- Penyumbang di IKN Akan Dapat Potongan Pajak Hingga 200
Persen
- Daftar UMK 2024 di Atas Rp4,5 Juta, Siap-siap Kena Pajak!
Implementasi penuh Nomor Induk
Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) orang pribadi mundur, dari yang semula 1 Januari
2024 menjadi 1 Juli 2024.
Begitu juga dengan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP)
orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor
112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak
Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon
Arsal menyebut ada insentif perpajakan bagi mereka yang
bersedia menyumbang ke IKN. Ia mengatakan perusahaan
yang menyumbang fasilitas umum atau sosial di IKN bakal
mendapat super deduction tax sebesar 200 persen.
Yon menyebut ketentuan awal potongan pajak ini sudah
termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan
Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN.
Kendati, ketentuan lebih lanjut akan dibuat dalam peraturan
kepala (perka) Otorita IKN.
Berikut Da!ar Kab/Kota dengan UMK 2024 yang kena PPh
atau lebih dari Rp4,5 Juta
1. DKI Jakarta Rp5.067.381
2. Kota Bekasi Rp5.343.430
3. Kabupaten Karawang Rp5.257.834
4. Kabupaten Bekasi Rp5.219.263
5. Kota Depok Rp4.878.612
6. Kota Bogor Rp4.812.988
7. Kabupaten Bogor Rp4.579.541
8. Kota Surabaya Rp4.725.479
9. Kabupaten Gresik Rp4.642.031
10. Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582
11. Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133
12. Kabupaten Mojokerto Rp4.624.787
13. Kota Cilegon Rp4.815.102,80
14. Kota Tangerang Rp4.760.289,54
15. Kota Tangerang Selatan Rp4.670.791
16. Kabupaten Tangerang Rp4.601.988
17. Kabupaten Serang Rp4.560.894,85
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG JUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN NO.1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3500842 SITUS www.kemenkeu.go.id
KETERANGAN PERS
PEMBERIAN GAJI KETIGABELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2018
1. Untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka efisiensi
dan efektivitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka pada tahun 2018
akan dibayarkan THR dan Gaji/Pensiun/Tunjangan Ke-13 untuk aparatur pemerintah.
2. Pemberian Gaji Ke-13 dan THR tahun 2018 akan ditetapkan oleh Presiden dalam 4 (empat)
Peraturan Pemerintah yang ditargetkan akan disahkan pada bulan Mei 2018 dan secara
simultan Menteri Keuangan akan menerbitkan 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan
sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran Gaji ke-13 dan THR.
3. Beberapa pengaturan penting dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ke-13 dan THR tahun
2018 adalah:
a. Pembayaran THR direncanakan pada bulan Juni 2018.
b. Pembayaran Gaji Ke-13 dan Pensiun Ke-13 direncanakan pada bulan Juli 2018.
c. THR untuk aparatur pemerintah akan dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, sedangkan THR untuk
Pensiun dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan
tambahan penghasilan;
d. Gaji Ke-13 untuk aparatur pemerintah dibayarkan sebesar gaji pokok, tunjangan umum,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, sedangkan untuk Pensiun
Ke-13 dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan
tambahan penghasilan.
e. THR untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPNS) pada Lembaga Non Struktural
(LNS) sebesar penghasilan bulan Mei 2018 dengan maksimal sesuai lampiran PP.
f. Penghasilan Ke-13 untuk PNPNS pada LNS akan dibayarkan sebesar penghasilan bulan
Juni 2018 dengan maksimal sesuai lampiran PP.
4. Pengajuan permintaan pembayaran THR oleh satuan kerja, direncanakan sudah dapat
dimulai pada akhir bulan Mei 2018, dan diharapkan seluruh pembayaran THR dapat selesai
dilaksanakan pada awal Juni sebelum Hari Raya Idul Fitri.
5. Untuk Gaji/Pensiun Ke-13 direncanakan pengajuan permintaan pembayaran oleh satuan
kerja dapat diajukan mulai akhir bulan Juni 2018 agar dapat dibayarkan pada awal bulan Juli
2018 secara bersamaan untuk aparat pemerintah maupun para penerima Pensiun.
6. Kecepatan pelaksanaan pembayaran Gaji Ke-13 dan THR tahun 2018 sangat tergantung
dengan kecepatan dan ketepatan satuan kerja dalam pengajuan permintaan pembayaran
kepada KPPN.
7. Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan waktu
pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan di atas.
Informasi lebih lanjut:
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Telepon: (021) 3449230 ext.5704, 5683
Faksimile: (021) 3813039