Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014

VVV ooo lll uuu mmm eee 000 777
EEE ddd iii sss iii KKK hhh uuu sss uuu sss HHH aaa lll aaa mmm aaa nnn 111 ––– 111 000 999 DDD eee nnn ppp aaa sss aaa rrr
AAA ppp rrr iii lll 222 000 111 444
III SSS SSS NNN
222 222 555 222 --- 333 888 000 XXX
KKEERRTTHHAA PPEERRTTIIWWII
JJJ UUU RRR NNN AAA LLL III LLL MMM III AAA HHH MMM AAA GGG III SSS TTT EEE RRR KKK EEE NNN OOO TTT AAA RRR III AAA TTT AAA NNN UUU NNN III VVV EEE RRR SSS III TTT AAA SSS UUU DDD AAA YYY AAA NNN AAA
PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM SSS TTT UUU DDD III MMM AAA GGG III SSS TTT EEE RRR KKK EEE NNN OOO TTT AAA RRR III AAA TTT AAA NNN
UUU NNN III VVV EEE RRR SSS III TTT AAA SSS UUU DDD AAA YYY AAA NNN AAA
222 000 111 444

i
KERTHA PERTIWI
Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan
(Scientific Journals of The Master of Notary)
ISSN 2252 – 380 X
Volume 07 (Edisi Khusus) Periode April 2014
Susunan Organisasi Pengelola
Penanggung Jawab
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum.
Pimpinan Redaksi
I Made Tjatrayasa, SH.,MH.
Mitra Bestari
Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH.,MS.,CN.
Dewan Redaksi
Prof. R.A. Retno Murni, SH.,MH.,Ph.D.
Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum.
Dr. I Gede Yusa, SH.,MH.
Dr. Ketut Westra, SH.,MH.
Penyunting Pelaksana
Drs. Yuwono, SH.,M.Si.
Ngakan Ketut Dunia, SH.,MH.
Kadek Sarna.,SH.,M.Kn.
I Made Walesa Putra, SH.,M.Kn.
Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH.,M.Kn.
Petugas Administrasi dan Keuangan
Ni Putu Purwanti, SH.,M.Hum.
Wiwik Priswiyanti, A.Md.
I Putu Artha Kesumajaya
I Gde Chandra Astawa Widhiasa
Luh Komang Srihappy Widyarthini, SH.
I Made Suparsa
I Ketut Wirasa
I Gusti Bagus Mardi Sukmawan, Amd. Kom.
Alamat Redaksi
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah Denpasar
Telp. : (0361)264812. Fax (0361)264812
E-mail : notariat@fl.unud.ac.id
Website : http://www.fl.unud.ac.id/notariat/
Gambar Cover : Keindahan Alam Indonesia
Kertha Pertiwi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali setahun ( April
dan Oktober) yang memuat informasi tentang berbagai aspek hukum Kenotariatan
dari : (1) hasil penelitian, (2) naskah konseptual/opini , (3) resensi buku, dan info
Kenotariatan actual lainnya

ii
PENGANTAR REDAKSI
Om, Swastyastu,
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang
Maha Esa oleh karena atas perkenan dan rahkmat-Nyalah Jurnal Ilmiah Program Studi
Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana periode April Tahun 2014
(Edisi Khusus) dapat diselesaikan. Disusunnya Jurnal Ilmiah Prodi M.Kn. Unud. ini
dimaksudkan untuk dapat sebagai referensi dan informasi terkait dengan berbagai persoalan
dalam bidang Hukum Kenotariatan bagi mahasiswa, dosen serta masyarakat pembaca.
Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari mahasiswa maupun dosen
Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Hibah
Wasiat Yang Dilakukan Masyarakat Adat Bali Dengan Akta Notaris, Tanggung Jawab
Notaris Dalam Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Terhadap Ketidak Sesuaian
Verifikasi Data Diri Pemilik Tanda Tangan Elektronik, Pengaturan Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Usaha Swasta dan artikel lainnya.
Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang sudah diuji dan
dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan penguji dan Guru
Besar.
Dengan diterbitkannya Jurnal Ilmiah periode April Tahun 2014 (Edisi Khusus) ini
diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan didalam mewujudkan
visi dan misi serta tujuan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Udayana. Kami juga memberikan kesempatan kepada semua pihak yang kompeten dan
pemerhati bidang Hukum Kenotariatan baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas
Udayana untuk berpartisipasi dalam menulis artikel ilmiah dengan tetap mentaati semua
aturan atau ketentuan yang tercantum dalam Jurnal Ilmiah ini. Akhirnya, semoga Jurnal
Ilmiah ini bermanfaat untuk semua pihak.
Om, Santih, Santih, Santih, Om.
Denpasar, April 2014
Redaksi

iii
DAFTAR ISI
Hlm
Susunan Organisasi Pengelola ………………………………………………………………….. i
Pengantar Redaksi ………………………………………………………………………………. ii
Daftar isi ………………………………………………………………..................................... iii
Hibah Wasiat Yang Dilakukan Masyarakat Adat Bali Dengan Akta Notaris (Studi Kasus
Di Kota Denpasar)
I Kadek Suardana …………………………………………………………………………… 1
Tanggung Jawab Notaris Dalam Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik Terhadap
Ketidak Sesuaian Verifikasi Data Diri Pemilik Tanda Tangan Elektronik
I Made Putra Manawa …..…………………………………………………………….. 7
Pengaturan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan
Usaha Swasta
Putu Mia Rahmawati ………………………………………………………………………… 17
Penjabaran Prinsip Kemandirian Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Good Corporate
Governancepada Bank
Ignasius Fandy Ferdian ……....………………………………………………………. 28
Penggunaan Surat Keterangan Domisili Dalam Pengaturan Hukum Pemilikan Tanah
Absentee Berkaitan Dengan Praktek Jual-Beli Tanah
Putu Lasmini Ariestya Dewi ..………………………………………………………………
Kedudukan Notaris Yang Menjalankan Jabatannya Dalam Bentuk Perserikatan Perdata
Ida Ayu Agung Wirdaputri Atmadja …………………………………………………
Hubungan Perdata Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Dengan Ayah Dan
Keluarga Ayahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010
Karisha Riandianti Mutiara Ballerina ………………………………………………..
Syarat Batal Dalam Perjanjian Timbal Balik Berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
Munnie Yasmin …………………………………………………………………………
The Effectiveness Of Granting Mortgage Toward Land RightsWhich Is Derived From The
Conversion Of The Old Rights That Have Not Been Registered In The Practice Of
Bankingin The City Of Denpasar
I Putu Darma Aditya Westa ……………………………………………………………
38
47
55
66
75

iv
Kekuatan Mengikat Perjanjian Kredit Dengan AktaFidusia Yang Tidak Didaftarkan
(Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Kota Denpasar)
Putu Helena Evie Oktyavina Sridana ………………………………………………
Implikasi Pengaturan Usaha Pariwisata Tanah Pesisir Pantai Di Desa Adat Kedonganan
Dan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali
I Nyoman Sardana …………………………………………………………………….
Pengawasan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Tanpa
Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada Lembaga Perkreditan Desadi Kota Denpasar
Ni Nyoman Ayu Tri Agustini …………………………………………………………
Petunjuk Penulisan Artikel
83
90
99

Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 1
HIBAH WASIAT YANG DILAKUKAN MASYARAKAT ADAT BALI
DENGAN AKTA NOTARIS
(Studi Kasus Di Kota Denpasar)
Oleh :
I Kadek Suardana*,Tjok Istri Putra Astiti**,I Made Puryatma**
Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Email:
Abstract :
Nowadays more indigenous people of Bali carry out bequeathing by bequest (testament) with
notarial deed wich is product of civil law. That is of course raise separate issue because indigenous
people of Bali shouldn`t comply to inheritance law of civil law but comply to inheritance customly law of
Bali. Inheritance customly law of Bali figured patrilineal where heir is a man that has cognation with
testator. In the mean time in civil law, heir is man or woman that has cognation with testator. Therefore
indigenous people of Bali that is eager ti inherit their property to their daughter than produce bequest
(testamen) with notarial deed. That is to guarantee their daughter have heritage as desire by testator.
Type of this research is empirical legal research that explain implementation of bequest with
notarial deed among member of indigenous people of Bali. The result of this research are the reasons of
member of indigenous people of Bali and bequeathing by bequest with notarial deed is to pas inherit to
their daughter and members of indigenous people of Bali comply to civil law.
Keywords :
* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2011/2012
** Pembimbing I
***PembimbingII
I. Pendahuluan
Dewasa ini mulai banyak anggota
masyarakat adat Bali yang melakukan pewarisan
melalui hibah wasiat dengan akta Notaris yang
merupakan produk hukum perdata. Hal ini tentu
saja menimbulkan tersendiri karena anggota
masyarakat adat Bali seharusnya tidak tunduk
pada hukum waris menurut BW atau Hukum
Perdata melainkan tunduk pada hukum waris adat
Bali.
Hukum adat Bali bercorak patrilineal
dimana kedudukan pria dalam hal pewarisan lebih
menonjol daripada perempuan.1
Karena itulah,
orang tua yang ingin juga mewariskan harta benda
anak perempuannya, lalu menempuh jalan hibah
wasiat berdasarkan akta Notaris. Hal ini dilakukan
untuk menjamin agar anak perempuannya
mendapat warisan sebagaimana yang
dikehendakinya.
Pembahasan mengenai warisan
sesungguhnya tidak semata-mata menyangkut
peralihan harta benda (maupun harta pusaka dari
pewaris kepada ahli waris setelah si pewaris
meninggal dunia). Pewarisan menyangkut
peralihan benda-benda dari generasi sebelumnya
kepada generasi sesudahnya.
Sejauh pengetahuan penulis ada tesis
berjudul ”Pelaksanaan Pemberian Tanah Kepada
Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat
1
Ida Bagus Agung Putra Santika, 2003,
Kendala-Kendala Pendaftaran Tanah Waris Bekas
Milik Adat Bagi Masyarakat Muslim Antiga
Kabupaten Badung, Bali, Dewasa Ini, Program
Studi Magister Kenotariatan Program
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, hal.23
Bali” yang ditulis oleh Ida Ayu Sri Marthini
Astama untuk mendapat Magister Kenotariatan
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang.
Selain itu ada juga tesis yang ditulis
Ferza Ika Mahendra dengan judul “Hak Mewaris
Berdasarkan Hibah Wasiat” untuk mendapat gelar
Magister Kenotariatan pada Universitas
Diponegoro. Pokok permasalahan tesis ini adalah:
Bagaimana proses sahnya pengangkatan anak agar
anak tersebut mempunyai kedudukan hukum dan
Bagaimana pelaksanaan hibah wasiat terhadap
anak angkat dalam memperoleh hak mewaris.
Berdasarkan pendahuluan di atas, maka
rumusan masalah pada tesis ini adalah : Mengapa
anggota masyarakat adat Bali membuat hibah
wasiat berdasarkan akta Notaris dan Apakah
masyarakat adat Bali yang membuat hibah wasiat
berdasarkan akta Notaris menundukkan diri pada
prinsip-prinsip hibah wasiat menurut KUHPerdata
sertaApakah akibat hukum yang timbul pada
masyarakat adat Bali dengan dibuatnya akta
hibah wasiat menurut akta Notaris?
Tujuan penelitian ini dapat
dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum,
yaitu untuk mengetahui secara mendalam hibah
wasiat dapat dilakukan oleh masyarakat adat Bali
dengan akta Notaris dan tujuan khusus dapat
memberi sumbangan pemikiran bagi penegak
hukum dalam mengatasi permasalahan yang
timbul pada pelaksanaan hibah wasiat dalam
masyarakat adat Bali.
II. Landasan Teoritik
1. Teori Sistem Hukum
Teori Sistem Hukum yang digunakan adalah
menurut L.M Friedman yang berpendapat

bahwa dalam setiap sistem hukum terdapat
tiga unsur sistem hukum yaitu: struktur yaitu
keseluruhan instansi-instansi hukum,
substansi adalah keseluruhan aturan hukum,
norma hukum dan asas hukum, dan kultur
hukum adalah opini-opini, kepercayaan-
kepercayaan (keyakinan-keyakinan),
kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara
bertindak baik dari para penegak hukum
maupun dari warga masyarakat tentang
hukum dan berbagai fenomena yang
berkaitan dengan hukum.
2. Teori Kepastian Hukum
Teori Kepastian Hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menurut Budiman
Ginting seperti yang disampaikan dalam
pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas
Sumatera Utara pada tanggal 20 September
2008. Pada intinya Teori Kepastian Hukum
menurut Budiman Ginting adalah kepastian
hukum merupakan salah satu dari tujuan
hukum, di samping kemanfaatan dan keadilan
bagi setiap insan manusia selaku anggota
masyarakat yang plural dalam interaksinya
dengan insan yang lain tanpa membedakan
asal usul dari mana dia berasal.
3. Teori Perlindungan Hukum
Teori Perlindungan Hukum yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menurut Philipus
M. Hadjon. Pada intinya teori ini berpendapat
bahwa usaha untuk memberikan hak-hak bagi
pihak yang dilindungi sesuai kewajiban yang
dilakukan.
4. Konsep Hibah Wasiat
Menurut Pasal 957 KUHPerdata, hibah
wasiat adalah penetapan khusus, dimana
pewaris memberikan kepada satu atau
beberapa orang barang-barang tertentu atau
semua barang-barang dan macam tertentu.
5. Akta Notaris
Akta Notaris berisi uraian atau keterangan,
pernyataan para pihak yang berisi uraian atau
keterangan, pernyataan para pihak yang
diberikan atau diceritakan di hadapan notaris.
Para pihak berkeinginan agar uraian atau
keterangannya dituangkan ke dalam bentuk
akta notaris.2
6. Masyarakat Adat Bali
Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Desa Pakraman : “Krama desa/krama banjar
adalah penduduk beragama Hindu Bali yang
mipil atau tercatat sebagai krama di salah satu
Desa Pakraman.”
7. Menundukkan Diri
Pasal 29 Staatsblad 1971 No. 12 menetapkan
: “Jika seorang bangsa Indonesia Asli
melakukan perbuatan hukum yang tidak
dikenal di dalam wilayah hukumnya sendiri
ia dianggap secara diam-diam menundukkan
diri pada hukum Eropa.”
2
G.H.S Lumban Tobing, 1983, Peraturan
Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta hal.51.
8. Akibat Hukum
Segala akibat yang terjadi dari segala
perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek
hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-
akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-
kejadian tertentu yang oleh hukum itu sendiri
telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat
hukum. Akibat hukum merupakan sumber
lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek
hukum yang bersangkutan.
III. Metode Penelitian.
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian
hukum empiris. Ciri-ciri utama penelitian jenis
ini adalah penelitian yang beranjak dari adanya
kesenjangan antara das solen ( teori ) dan das sein
( praktek ), yaitu kesenjangan antara teori dan
fakta hukum dan atau situasi ketidaktahuan yang
dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik.
3.2 Sumber data
Sumber data primer merupakan kejadian
di lapangan menurut keterangan responden yang
mengalami kejadian itu dan informan yang
mengetahui kejadian tersebut. Sumber data
sekunder adalah bahan-bahan hukum yang
relevan, baik bahan hukum primer, sekunder
maupun tersier.
3.3 Teknik Pengumpulan Data.
Pengumpulan data primer dilakukan
dengan teknik wawancara langsung dan
mendalam. Wawancara dilakukan kepada
informan dan responden dengan menggunakan
pedoman wawancara yang disusun dengan
mempergunakan daftar pertanyaan Pengumpulan
data sekunder (data kepustakaan) dilakukan
dengan teknik pencatatan dengan sistem kartu
(card system).
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.
Pengolahan data merupakan kegiatan
awal sebelum peneliti melakukan analisa terhadap
data yang sudah dikumpulkan. Kegiatan ini
meliputi tahap editing (pemeriksaan data), coding
(pemberian kode) dan penyederhanaan data.
IV. Masyarakat Adat Bali Melakukan Hibah
Wasiat Dengan Akta Notaris
4.1 Alasan Anggota Masyarakat Adat Bali
Melakukan Hibah Wasiat Dengan Akta
Notaris
Dewasa ini, pewarisan melalui akta
hibah wasiat sangat umum dilakukan di kalangan
masyarakat adat Bali di Kota Denpasar. Hakekat
yang mendorong seseorang yang tunduk pada
hukum adat melakukan pewarisan melalui akta
hibah wasiat adalah :”Mengadakan koreksi
dimana perlu terhadap hukum waris abintestato
menurut peraturan-peraturan tradisional atau

agama yang dianggap tidak memuaskan lagi oleh
peninggal warisan.”3
Alasan di atas tersebut merupakan salah
satu sebab utama yang menyebabkan anggota
masyarakat yang tunduk pada hukum adat Bali
melakukan pewarisan melalui hibah wasiat. yang
diuraikan dalam akta hibah wasiat di bawah ini :
a) Akta Hibah Wasiat yang dibuat Notaris Ida
Bagus Putra Deny (selanjutnya disebut Akta
Hibah Wasiat I) menguraikan sebagai
berikut:
Ida Bagus Sumarjaya Pidada4
terlebih dahulu
menerangkan hendak membuat Hibah Wasiat
dan menyuruh menulis dalam perkataan-
perkataan, yaitu untuk mengangkat anak-anak
perempuannya, yaitu Ida Ayu Bika Alice
Pidada5
dan Ida Ayu Amba Mathilde Pidada6
sebagai penerima wasiat dan dihibahkan,
sebagai berikut :
1.Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik di:
Propinsi Bali, Kotamadya Denpasar,
Kecamatan Denpasar Barat Desa:
Padangsambian.
2.Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik
terletak di: Propinsi Bali, Kotamadya
Denpasar, Kecamatan Denpasar
Barat, Kelurahan Padangsambian..
3.Sebidang tanah di Kelurahan
Padangsambian, seluas 800 M2
(delapanratus meter persegi),
b) Hibah Wasiat dibuat oleh Notaris Josef Sunar
Wibisono (selanjutnya disebut Akta Hibah
Wasiat II), menguraikan sebagai berikut :
Pada hari Selasa tanggal 14-02-2006 I
Gusti Wayan Sadnya bertindak telah
mendapat persetujuan dari istrinya I Gusti
Ayu Made Parniti7
mengangkat anak
perempuannya, Gusti Ayu Putu
Kalpikawati8
sebagai penerima wasiat dan
dihibahkan sebidang Tanah Sertipikat Hak
Milik di Desa Sanur Kauh, seluas 342 M2.
c) Hibah Wasiat dibuat oleh Notaris I Gde
Made Semester Winarno I Wayan Kaniaka
terlebih dahulu menerangkan hendak
membuat Hibah Wasiat, yaitu mengangkat Ni
3
Tolib Setiady, 2008, Intisari Hukum
Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, hal. 291
4
Nama samaran, laki-lak 54 tahun, lahir
Di Denpasar, Tinggal di Kelurahan Tegal Harum,
Denpasar
5
Nama samaran. Perempuan 18 tahun,
lahir di Jakarta, tinggal di Kelurahan Tegal
Harum, Denpasar.
6
Nama samaran. Perempuan 21 tahun,
lahir di Jakarta, tinggal di Kelurahan Tegal
Harum, Denpasar.
7
Nama samaran, perempuan usia 52,
lahir di Mataram, NTB, tinggal di Desa Dauh Puri
Kauh, Denpasar.
8
Nama samaran, perempuan 32 tahun,
lahir di Denpasar, tinggal di Desa Dauh Puri
Kauh, Denpasar.
Wayan Neni Aryani9
sebagai penerima
Wasiat dan dihibahkan, sebagi berikut :
Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik
Nomor : 245 terletak di Kelurahan Panjer,
seluas 200 M2
d) Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Notaris
I Made Puryatma, S.H menguraikan sebagai
berikut :
Pada Selasa tanggal 20-02-2011 (duapuluh
bulan Pebruari tahun duaribu sebelas),
menghadap I Gusti Agung Made Guang10
mengangkat anak perempuannya Ni Gusti
Ayu Made Parwatin11
sebagai penerima
hibah dan diwasiatkan:
Sebidang tanah Tanah Sertipikat Hak Milik
terletak di Desa Sanur Kauh, seluas 500
M2 (limaratus meter persegi).
e) Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Notaris
Amir Sjarifudin S.H (selanjutnya disebut
Akta Hibah Wasiat V).
Dalam Akta Hibah Wasiat No 27 tanggal
8 oktober 1974 tersebut dijelaskan Ida Bagus Putu
Pegug asal Banjar Batan Poh, Sanur, mengangkat
anak-anak hasil perkawinannya dengan Ni Kerong
sebagai penerima wasiat dan dihibahkan beberapa
bidang tanah sebagai berikut :
1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di
Desa Sanur, Denpasar ` No. 102 pipil No.
105, persil No. 34 klas I seluas 0,32 hektar.
2. Secutak tanah sawah terletak di Subak
Renon No. 109, pipil No 208, persil No 27
Klas I, Denpasar seluas 0,3 hektar.
3. Secutak tanah sawah terletak di Subak
Sanur, Denpasar No. 122, pipil No. 122,
persil No 157 persil no. 14 klas II seluas
0,16 hektar
Terkait Akta Hibah Wasiat I, Ida Bagus
Oka Sumarjaya Pidada, yang melakukan hibah
wasiat kepada dua orang anak perempuannya,
yaitu Ida Ayu Bika Alice Pidada dan Ida Ayu
Amba Mathilde Pidada, pada wawancara tanggal
28 Juni 2012 mengatakan, alasannya
menghibahkan tiga bidang tanah kepada dua
orang anak perempuannya adalah karena
pewarisan hukum adat Bali tidak mengenal
pemberian warisan kepada anak perempuan.
Sementara itu, dalam pandangannya, kedua anak
perempuannya adalah anak yang berbakti dan
sangat disayanginya sehingga dirasakan wajar
diberikan warisan. Untuk itu maka Ida Bagus
Sumarjaya Pidada memberikan warisan kepada
kedua anak perempuannya melalui akta hibah
wasiat.
9
lahir di Denpasar, tempat tinggal di Kelutahan
Panjer, Denpasar Selatan.
10
Nama samara, laki-laki 58 tahun, lahir
di Denpasar, tinggal di Desa Sanur Kauh,
Denpasar.
11
lahir di Denpasar, tinggal di Desa Sanur Kauh,
Denpasar

Dalam wawancara tanggal 28 Juni 2012
tersebut, Ida Bagus Oka Sumarjaya Pidada juga
mengatakan, bahwa hukum waris adat Bali
memperlakukan anak perempuan sebagai pewaris
terbatas sehingga menjadi hambatan baginya
untuk mewariskan beberapa bidang tanah kepada
anak perempuannya. Ida Bagus Oka Sumarjaya
Pidada menilai bahwa dalam hukum adat Bali,
anak perempuan hanya dapat menikmati harta
benda orang tuanya secara terbatas selama masih
tinggal bersama dengan orang tuanya tersebut.
Hak untuk menikmati harta benda milik orang tua
dari anak perempuan tersebut akan hilang dengan
sendirinya apabila dia menikah dan meninggalkan
rumah orang tuanya.
Dengan alasan tersebut maka Ida Bagus
Oka Sumarjaya Pidada memilih melakukan hibah
wasiat dengan akta Notaris untuk menjamin
bahwa kedua anak perempuannya dapat mewarisi
beberapa bidang tanah seperti yang telah
disebutkan sebelumnyan. Ida Bagus Oka
Sumarjaya Pidada. Dalam wawancara tanggal 28
Juni 2012 tersebut, Ida Bagus Oka Sumarjaya
Pidada mengatakan bahwa tiga bidang tanah yang
dihibahwasiatkan kepada kedua anak
perempuannya, merupakan guna kaya bukan harta
pusaka. Guna kaya adalah harta pencarían
bersama pasangan suami isteri selama menikah.
Ida Bagus Sumarjaya Pidada juga menilai kedua
anak perempuannya adalah anak yang sanggat
berbakti sehingga layak mendapat bagian warisan
dari harta guna kaya miliknya.
Terkait dengan harta guna kaya,
Paruman Agung III MUDP Bali tanggal 13
Oktober 2010, No.1/Kep/Psm-3/MDP
Bali/X/2010 merumuskan bahwa anak kandung
(laki-laki dan perempuan) berhak atas harta guna
kaya orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga
sebagai druwe tengah (harta bersama) yang
dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang
ngawubang melanjutkan swadharma atau
tanggung jawab keluarganya.
Hibah wasiat kepada anak perempuan
sebagai jalan keluar dari sistem pewarisan adat
Bali yang patrilineal juga ditempuh Bapak I Gusti
Wayan Sadnya sebagaimana tercermin dalam
Akta Hibah Wasiat II. Dengan mendapat
persetujuan istrinya I Gusti Ayu Made Parniti,
yang juga ikut hadir di hadapan Notaris, I Gusti
Wayan Sadnya menghibahwasiatkan sebidang
tanah kepada anak perempuannya, Gusti Ayu
Putu Kalpikawati.
Dalam wawancara tanggal 1 Juli 2012, I
Gusti Wayan Sadnya mengatakan alasan membuat
hibah wasiat adalah karena sistem kekerabatan
masyarakatt adat Bali, dimana ahli waris adalah
laki-laki, menyulitkan para orang tua yang ingin
mewariskan harta benda tertentu kepada anak
perempuannya.
V. Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh
Masyarakat Adat Bali Dengan Akta
Notaris
5.1. Proses Pembuatan Hibah Wasiat Oleh
Masyarakat Adat Bali Dengan Akta
Notaris
Pasal 931 KUHPerdata menentukan
bahwa wasiat (testamen) harus dibuat dengan akta
Notaris. Kemudian Pasal 932 KUHPerdata
menetapkan wasiat apabila ditulis dan
ditandatangani sendiri oleh pewasiat maka wasiat
tersebut harus dibuatkan akta penyimpanan oleh
Notaris. Mengingat bahwa hibat wasiat (legaat)
merupakan salah satu jenis wasiat selain
erfstelling (penunjukan) maka pembuatannya pun
harus dilakukan dengan akta Notaris.
Dalam pembuatan surat wasiat harus
dilakukan atau dititipkan kepada Notaris. Dengan
demikian, surat wasiat harus dibuat dengan akta
otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata
yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu
akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat
umum yang berwenang untuk itu di tempat akta
itu dibuat.”
Pengaturan tentang pembuatan dan
penyimpanan surat wasiat (testamen) oleh Notaris
sebagai pejabat umum yang ditunjuk untuk
membuat akta otentik diatur secara umum dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h,
i, dan j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris. Notaris agar membuat
daftar akta yang berkenaan dengan wasiat
menurut urutan waktu pembuatan akta setiap
bulan, mengirimkan daftar akta yang berkenaan
dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan
dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama
setiap bulan berikutnya dan, mencatat dalam
repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat
setiap akhir bulan;
Apabila Notaris tidak melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Pasal 16 hurus h dan I
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris menyebabkan akta yang
bersangkutan hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau
akta menjadi batal demi hukum. Selain itu Notaris
yang melanggar dapat di jatuhi sangsi berupa :
teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian
sementara, pemberhentian dengan hormat, atau
pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan
upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris
yang merasa dirugikan dapat dilakukan secara
langsung oleh Notaris dengan cara musyawarah,
apabila upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan
masalah, yang bersangkutan dapat melaporkan ke
organisasi notaris atau kepada Majelis Pengawas
Daerah dengan tembusan kepada Majelis
Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat,
selanjutnya apabila tidak berhasil juga, maka
Notaris yang bersangkutan dapat diajukan ke
Pengadilan Negeri setempat.

VI. Akibat Hukum Yang Diperoleh Para
Pihak Dalam Masyarakat Adat Bali Yang
Anggotanya Membuat Hibah Wasiat
Melalui Akta Notaris.
6.1 Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat
Pengertian akibat hukum yang umum
diterima sebagai acuan adalah segala akibat yang
terjadi dari segala perbuatan hukum yang
dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek
hukum ataupun akibat-akibat lain yang
disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang
oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah
ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.
Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak
dan kewajiban bagi subjek hukum yang
bersangkutan.
Dalam pengertian yang lebih
menyeluruh, akibat hukum adalah akibat yang
diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum
atau perbuatan dari subjek hukum.
6.2 Akibat Hukum Bagi Penggugat
Dalam kasus Putusan No3/Perdata/1975
selaku tergugat-tergugat adalah I Wayan Danu
dan I Ketut Solo. Para Penggugat memiliki
hubungan kekeluargaan dengan seseorang
bernama Ida Bagus Putu Pegug asal Banjar Batan
Poh, Sanur. Semasa hidupnya Ida Bagus Pegug
pernah kawin secara tidak sah dengan seorang
perempuan Sudra bernama Ni Kerong dan anak-
anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak
pernah disahkan secara formil sebagai anak oleh
almarhun Ida Bagus Putu Pegug. Dengan
demikian anak tersebut tetap berstatus sebagai
anak di luar nikah dari Ida Bagus Putu Pegug dan
harus mengikuti status/kasta dari ibu yang
melahirkan hal mana sudah jelas dari nama
tergugat-tergugat, yaitu I Wayan Danu dan I Ketut
Solo.
Para Tergugat yang merupakan anak
kandung Ida Bagus Putu Pegug, sekalipun bukan
ahli waris telah menunjukkan darma bhaktinya
kepada almarhum Ida Bagus Putu Pegug maka
hakim menganggap adil bila separo pekarangan
cidra yang terletak di Desa Sanur, yaitu bagian
Selatan dari pemrajan tersebut beserta bangunan-
bangunan yang ada di atasnya tetap diserahkan
kepada para Tergugat.
6.3 Akibat Hukum Bagi Tergugat
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
No.3/Perdata/1975 menguntungkan bagi para
penggugat namun merugikan para terugugat, yaitu
I Wayan Danu dan I Ketut Solo yang merupakan
anak dari perkwinan tidak sah dari pewaris Ida
Bagus Putu Pegug dan Ni Kerong.
I Wayan Danu dan I Ketut Solo selaku
tergugat-tergugat wajib menyerahkan tanah
sengketa yang menjadi bagian para penggugat
tersebut bila perlu dengan bantuan polisi.
6.4 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik
Kekuatan hukum akta hibah wasiat
terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni
sebagai alat bukti yang sah menurut undang-
undang Pasal 1867 KUH Perdata yang
menetapkan : “Pembuktian dengan tulisan
dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun
dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”
VII. Penutup
7.1 Kesimpulan
1.Alasan anggota masyarakat adat Bali melakukan
hibah wasiat dengan akta Notaris adalah orang
tua yang ingin mewariskan sebagian hartanya
pada anak perempuannya memilih
melakukannya dengan akta hibah wasiat
sebagai produk hukum perdata.
2.Anggota masyarakat adat Bali yang membuat
hibah wasiat berdasarkan akta notaris
menundukkan diri pada prinsip-prinsip hibah
wasiat menurut KUHPerdata.
3.Akibat Hukum bagi anggota masyarakat Adat
Bali yang melakukan hibah wasiat dengan akta
notaris dapat dilihat pada Putusan Nomor
3/Perdata/1975 terkait Akta Hibah Wasiat V,
yaitu lahirnya, berubahnya dan lenyapnya suatu
keadaan hukum tertentu. Bagi para tergugat
akibat hukum yang timbul adalah merugikan
sedangkan bagi para penggugat akibat hukum
yang timbul adalah menguntungkan.
7.2 Saran
1.Masyarakat adat Bali perlu mendorong
reformasi hukum waris adat Bali agar awig-
awig desa prakaman membuka peluang bagi
wanita selaku ahli waris orang tuanya, setidak-
tidaknya untuk harta guna kaya.
2.Anggota masyarakat adat Bali yang ingin
mewariskan sebagian hartanya asalkan tidak
merugikan ahli waris maka jalan hibah wasiat
dengan akta notaris bisa ditempuh.
3.Putusan hakim dalam Putusan Nomor
3/Perdata/1975 bisa menjadi yurisprudensi bagi
putusan terkait sengketa pewarisan dengan akta
hibah wasiat
Daftar Pustaka
Buku-Buku
Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence),
Kencana Jakarta.
Ali Afandi, 199, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka
Cipta, Jakarta, Cet IV.
Artadi I Ketut, 1981, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Pustaka Bali Post, Denpasar.
_______,1987, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Cet.II, Setia
Kawan, Denpasar.

Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005, Metode Penelitian Sosial, Kencana, Jakarta
Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta
Budiarto Ali M, 2005, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung,
Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justisia, Jakarta.
Budiman Ginting, 2008, Kepastian Hukum dan Implementasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di
Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sumatera Utara
Cholid Narbuko dan H Abu Achmadi, 2010, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung
Effendi Perangin, 1997, Hukum Waris, Rajawali Press, Jakarta
Friedman, L.M, 1969, The Legal System : A Social Science Perpective, Russel
sage Foundation, New York
Fuady Munir, 2003, Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum), PT Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cita Aditya, Bandung.
_______, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)
Terjemahan Muttaqien, Nusamedia & Nuansa, Bandung.
Hilman Hadikusuma, 1999, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung
Jiwa Atmadja, 2008, Bias Gender : Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali, Udayana University
Press, Denpasar
Jusuf Patrianto Tjahjono, 2009, Peranan Pengertian dalam Hukum dan Dalam Akta Otentik,
Makalah Tanggal 3 Maret 2009, Denpasar.
Kaler, I Gusti Ketut, 1994, Butir-Butir yang Tercecer dari Hukum Adat Bali, Kayu Mas Agung, Denpasar
Kansil, C.S.T, 2000, Modul Hukum Perdata,Termasuk Asas-Asas Hukum
Perdata, Cet III, Pradnya Paramita, Jakarta.
Masinambow, E.K.M., 2003, Hukum dan Kemajemukan Budaya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta.
Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Notodisoeryo, R Sugondo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan,
Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
Oemarsalim, 2006, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
_______, 2006, Dasar-Dasar Hibah Wasiat di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
Oka Parwata, AA Gde, 2010, Memahami Awig-Awig Desa Pakraman dalam Wicara lan Pamidanda :
Pemberdayaan Desa Pakraman, I Ketut Sudantra dan AA Gde Oka Parwata (ed), Udayana
University Press
Panetje I Gde, 2004, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, CV Kayu Mas, Denpasar.
Philipus M.Hajon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indoensia, Bina Ilmu, Surabaya.
Puja, I Gde, 1977, Hukum Kewarisan Hindu yang direseoir ke dalam Hukum Adat Bali dan Lombok, Cet.
I, Selekta Group, Jakarta
Putrawan, N, 2008, Babad Bali Baru : Sejarah Kependudukan Bali 1912 – 2000, Manik Geni, Denpasar
Putra Astiti, Tjok Istri, 2010, Desa Adat Menggugat dan Digugat, Udayana University Press, Denpasar
Ramulyo M Idris, 1996, Beberapa Kendala Pelaksanaan Hukum Pewarisan Barat (BW), Rineka Cipta,
Jakarta
Safioedin Asis, 1986, Beberapa hal tentang Burgerlijke Wetboek, Cet.V, Alumni, Bandung.

Sirtha, I Nyoman, 2008, Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar
Soenaryo, FX, 2011, Proses Sejarah Migrasi Dalam Terbentuknya Masyarakat Multikultur Tinjauan,
dalam, I Ketut Ardana, et.al, Masyarakat Multikultural Bali : Tinjauan Sejarah Migrasi dan
Intergrasi, Pustaka Larasan Bekerjasama dengan Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar
Soepomo, R, 1993, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta
_______, 1996, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, cet. XIV, Pradnya Paramita, Jakarta
Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung.
Sri Utari, Ni Ketut, 2002, Mengikis Ketidakadilan Gender dalam Adat Bali, Hasil Penelitian bersama I
Wayan Koti Çantika dengan judul: Perkembangan Yurisprudensi Mengenai Akibat Perceraian
Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan ( Gunakaya ) : Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 5
_______, 2006, Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali, Makalah dalam Temu Ilmiah II
Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Perspektif Gender Se- Indonesia (APPHGI), Tgl 18-20
September di Hotel Santika, Surabaya
Suasthawa. D, M, 1987, Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA, CV. Kayu Mas
Agung, Denpasar
Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti Bekerjasama
dengan: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen P & K dan The Asian Foundation, Jakarta.
_______, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogyakarta, 1993
Sukerti, Ni Nyoman, 2011, Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali: Sebuah Tinjauan
Kritis, Udayana University Press, Denpasar
Supranto. J, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta.
Surpha, I Wayan, 2006, Seputar Desa Pakraman dan Desa Adat Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar
Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1980/1981, Hukum Adat, Laporan Penelitian Fakultas
Udayana bekerjasama dengan BPHN, Denpasar
Tobing Lumban GHS, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan, Alfabeta, Bandung
Windia, Wayan P., 2008, Perkawinan Pada Gelahang di Bali, Udayana University Press, Denpasar
_______, Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi, Udayana University Press, Denpasar
Wicaksono F. Satriyo, 2011, Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan,Visi Media,
Jakarta.
1. Internet
Fully Handayani, 2013, Pengertian Pokok Dalam Sistem Hukum, URL: http//:www. Slideshare.net,
diakses tanggal 30 Mei2013
2. Peraturan Perundangan-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Peraturan Jabatan Notaris (PJN)
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
*****
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM LEMBAGA SERTIFIKASI TANDA TANGAN
ELEKTRONIK TERHADAP KETIDAK SESUAIAN VERIFIKASI DATA DIRI PEMILIK
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Oleh
I Made Putra Manawa*, I Wayan Parsa **, Ni Ketut Supasti Darmawan***
Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Email:
Abstract
The Responsibility of Notary in Electronic Signature Certification Authory System Regarding Verification
Discrepancy of Identity Electronic Signature Owner

The certificate serves as an electronic signature truth guarantor of electronic signature owner's
identity. In the process, verify the identity of the owner of the electronic signature made by the
registration authority then after issued a certificate by the organizers of the certification authority. Notary
can become involved because Notary has the authority to authenticate the identity and the truth of people
that apear in front of, including authorization and signature on chapter 15 paragraph (2) item 1 of Law
No. 30 of 2004, that authorities verify the signature of the notary. It can be concluded from the case
problem, how notary responsibilities as registration authority in the board certification of electronic
signatures for non-conformity identity of electronic signature owner and how electronic signatures legal
consequences of electronic signature that having inappropriate data owner.
Research methods used in this thesis is the study of normative law that shifted from legal norms
vacancy in the Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction Law No. 30 Year 2004
on Notary Department, and PP 82 Year 2012 concerning the Implementation of the System and Electronic
Transactions arrange on the responsible notary acts as a registration authority. The approach used in this
thesis is the concept of analytical approaches and approaches law legislation
The results showed that the notary has the responsibility for civil and criminal penalties against
the owners fault identity verification of electronic signatures, notaries can only be requested if the liability
can be proved by parties who feel aggrieved that the verification error occurs because of a procedure in
the deed that violated UUJN . Legal effect of electronic signatures that had discrepancies identity of the
owner is not voting for the signature legal force and effect of law, because in accordance with the
provisions in the Act No. 11 of 2008 requires that an electronic signature has nothing to do with the
identity of the owner of an electronic signature that can be have legal force and effect
Keywords: Notary Responsibility, Identity Verification, Electronic Signature Certificate .
** Pembimbing I
***PembimbingII
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Peran Notaris sebagai penjaminan
kepastian data diri pembuat sertifikat tanda tangan
elektronik bersama-sama dengan suatu lembaga
yang disebut dengan Certification Authority (CA).
CA adalah sebuah lembaga yang bertugas
mensertifikasi jati diri subscriber/subject agar
subscriber itu bisa dikenali di dunia digital,
dengan menerbitkan sertifikat digital untuk tiap
subscribernya1
.
Menurut Dirjen Aplikasi Telematika
Depkominfo menyimpulkan bahwa, Notaris dapat
berperan dalam lingkup CA2
. Dalam lingkup ini
Notaris dapat berfungsi sebagai Registration
Authority (RA). Sesuai dengan kewenangan
seorang Notaris civil law yang diangkat oleh
negara, Notaris memiliki publica fides, yaitu
kewenangan untuk mengautentikasi dan
menyatakan kebenaran identitas para pihak,
termasuk tanda tangan mereka3
.
1
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Departemen Perindustrian dan
Perdagangan bekerja sama dengan Lembaga
Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2001, Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang Tentang Tanda
tangan elektronik dan Transaksi Elektronik, versi
1.04, Laporan penelitian tahap pertama, Jakarta,
hal. 32.
2
R. A. Emma Nurita, 2012, Cyber Notary
(Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran), PT
Refika Aditama, Bandung, hal. 85.
3
Joshua Sitompul, 2011, eNotaris
Indonesia : Komparisi Awal Peranan Notaris
dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik,
Notaris sebagai pejabat umum yang
memiliki publica fides, tentunya Notaris lebih
berwenang untuk melakukan verifikasi dan
identifikasi dari identitas para pemohon sertifikat
digital4
. Peran Notaris dalam mendukung CA
akan memberikan kekuatan legalitas terhadap
tanda tangan elektronik yang dibuat, karena
berdasarkan Pasal 15 ayat (2) angka 1 Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 nomor 117) menyatakan Notaris
berwenang untuk mengesahkan tanda tangan.
Notaris sebagai salah satu pihak
pemverifikasi dalam lembaga pensertifikasian
tanda tangan elektronik memiliki tanggung jawab
hukum terhadap sertifikat digital yang diterbitkan
bersama-sama dengan CA, karena dapat saja
seorang subscriber yang mengajukan permohonan
sertifikat tanda tangan elektronik menggunakan
identitas palsu yang dapat berupa alamat palsu,
umur palsu, status perkawinan yang palsu atau
karena ketidak sengajaan dari Notaris yang
kurang teliti melaksanakan tugasnya. Hal ini
dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan
verifikasi data diri oleh Notaris terhadap
subscriber/pembuat tanda tangan elektronik.
Ketidak sesuaian ini dapat mengakibatkan terjadi
Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,
Volume 9, Nomor 2, Mei-Agustus 2011, hal. 13
4
Dedy Nurhidayat, 2012, “ Kajian
Hukum Peran dan Fungsi Notaris Sebagai Pihak
Pengemban Kepercayaan Dalam Transaksi
Elektronik : Perbandingan Antara Trusted Third
Parties dan Trusted Enrollment Agent”, Tesis,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,
hal. 91.

penyangkalan terhadap tanda tangan tersebut di
kemudian hari yang dapat merugikan pihak
ketiga.
Dari pembahasan latar belakang tersebut,
dapat dilakukan penelitian yang berkaitan dengan
tanggung jawab Notaris dalam lembaga sertifikasi
tanda tangan elektronik terhadap ketidak sesuaian
verifikasi data diri pemilik tanda tangan
elektronik.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka
yang menjadi permasalahan yang akan dibahas
adalah sebagai berikut :
Bagaimana tanggung jawab Notaris
sebagai Registration Autority dalam lembaga
sertifikasi tanda tangan elektronik terhadap
ketidak sesuaian data diri pemilik tanda tangan
elektronik ?
Bagaimana akibat hukum dari tanda
tangan elektronik yang mengalami ketidak
sesuaian data diri pemiliknya?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dapat
dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum
dan tujuan yang bersifat khusus, lebih lanjut
dijelaskan sebagai berikut :
1.3.1 Tujuan umum
Secara umum, penelitian ini bertujuan
untuk mengembangkan ilmu hukum dalam bidang
Hukum Informatika, serta menghubungkannya
dengan Hukum Kenotariatan mengenai tanggung
jawab Notaris sebagai Registration Autority
dalam lembaga sertifikasi tanda tangan elektronik
terhadap ketidak sesuaian data diri pemilik tanda
tangan elektronik.
1.3.2 Tujuan khusus
Secara khusus, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis aturan hukum mengenai
tanggung jawab seorang Notaris sebagai
Registration Autority dalam lembaga sertifikasi
tanda tangan elektronik, terhadap kepastian data
diri pemilik tanda tangan elektronik. Serta
mengkaji akibat hukum yang dapat ditimbulkan
dari tanda tangan elektronik yang telah
disertifikasi, namun mengalami ketidak sesuaian
data pemilik dengan tanda tangannya.
1.4 Manfaat penelitian
Setiap penelitian tentu harus memiliki
manfaat bagi perkembangan bagi ilmu
pengetahuan hukum, maka penelitian ini
diharapkan memberikan manfaat. manfaat ini
dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut :
1.4.1 Manfaat teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini
diharapkan menambah referensi dalam bidang
Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum
Informatika dan Hukum Kenotariatan yang
berkaitan dengan tanda tangan elektronik serta
tanggung jawab Notaris sebagai salah satu pihak
pensertifikasi. Serta sebagai bahan untuk
penelitian selanjutnya.
1.4.2 Manfaat praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
para pengguna jasa transaksi melalui dunia
internet, baik dari kalangan masyarakat,
pemerintah, dan Notaris yaitu, sebagai berikut :
1. Bagi kalangan masyarakat, memberikan
pengetahuan mengenai tingkat keamanan
dalam bertransaksi di dunia internet terutama
dalam penggunaan tanda tangan elektronik.
2. Bagi pemerintah, memberikan suatu masukan
mengenai pengaturan lebih lanjut yang akan
dibentuk dalam mengatur bidang tanda
tangan elektronik di Indonesia.
3. Bagi Notaris, menambah pemahaman bahwa
Notaris dapat berperan aktif dalam
mendukung kepastian hukum dalam transaksi
secara elektronik serta memiliki tanggung
jawab dalam melakukan tugas tersebut.
1.5 Landasan Teoritis
Untuk memperjelas di dalam
memberikan suatu gambaran mengenai
pembahasan tesis ini, maka dalam penulisan akan
menggunakan Teori dan konsep hukum sebagai
berikut :
1.5.1 Teori Kewenangan
Kewenangan memiliki arti : hal
berwenang, Hak dan kekuasaan yang dipunyai
untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang di
dalamnya terkandung hak dan kewajiban.
Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana
kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori
kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan
delegasi5
.
Notaris dalam melakukan tugasnya
mendapatkan wewenang secara atributif
berdasarkan kewenangan yang dimuat di dalam
pasal 15 UUJN, kewenangan yang diberikan di
dalam UUJN tersebutlah yang membuat tindakan
hukum dalam pembuatan akta otentik.
1.5.2 Teori Pertanggung Jawaban Hukum
Pertanggung jawaban dapat diistilahkan
ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum,
yakni liability dan responsibility. Dalam
pengertian dan penggunaan praktis, istilah
liability menunjukan pada pertanggung jawaban
hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan
yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan
istilah responsibility menunjuk pada pertanggung
jawaban politik.
Secara umum prinsip-prinsip tanggung
jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi 4
yaitu : prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur
kesalahan, prinsip praduga untuk selalu
bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak
5
Lutfi Effendi, 2004, Pokok-pokok
Hukum Administrasi, Edisi pertama Cetakan
kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 77-79

selalu bertanggung jawab, dan prinsip tanggung
jawab mutlak6
.
1.5.3 Konsep Notaris Sebagai Pejabat Umum
Notaris adalah Pejabat Umum yang
berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-
tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh penguasa
tertinggi negara dan kepadanya diberikan
kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan
jasa bagi kepentingan masyarakat7
. Notaris
sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab
atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya
dalam membuat akta.
1.5.4 Konsep Certification Authority dan
Registration Authority
Certification Authority (CA) adalah
lembaga yang betugas sebagai pensertifikasi jati
diri subjek pemilik tanda tangan elektronik agar
dapat dikenali di dunia digital. CA bertugas untuk
menerbitkan sertifikat elektronik, sehingga CA
bertugas untuk memastikan keterkaitan antara
tanda tangan dengan data diri subject pemilik
tanda tangan elektronik. CA turut serta
menandatangai sertifikat yang di berikan kepada
subject pemilik tanda tangan elektronik.
Registration Authority (RA) bertanggung
jawab untuk melakukan proses identifikasi dan
otentikasi terhadap subject digital, tetapi tidak
ikut menandatangani sertifikat itu. RA memang
tidak harus ada, karena RA hanya menjalankan
beberapa tugas yang didelegasikan oleh CA.
Menurut Adams and Lloyd, tugas-tugas RA dapat
mencakup8
,Otentikasi calon subscriber secara
fisik, Registrasi calon subscriber, Membuat
pasangan key untuk subscriber, Membuat backup
dari kunci privat yang dipergunakan untuk
enkripsi, Pelaporan apabila ada sertifikat yang
dicabut.
Dalam penelitian ini, teori-teori yang di
paparkan diatas akan digunakan untuk
menganalisis rumusan masalah pertama mengenai
tanggung jawab Notaris sebagai Registration
Autority dalam lembaga sertifikasi tanda tangan
6
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan
Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 73-79.
7
Husni Thamrin, 2010, Pembuatan Akta
Pertanahan oleh Notaris, Laksbang Pressindo,
Yogyakarta, hal. 72
8
C. Adams, and S Lloyd, 2000,
Understanding Public Key Infrastrukture :
Concepts, Standars, and Deplyment
Concideration, Macmillan Publishing,
Indianapolis, dikutip dari Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri Departemen
Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama
dengan Lembaga Kajian Hukuk Teknologi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Naskah
Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Tanda tangan elektronik dan Transaksi
Elektronik, versi 1.04, Laporan penelitian tahap
pertama, Jakarta, hal. 33.
elektronik terhadap ketidak sesuaian data diri
pemilik tanda tangan elektronik
1.5.5 Teori Kebatalan (Nietig Theory)
1. Batal Mutlak (absolute nietig).
Batal mutlak berakibat semua perbuatan
yang pernah dilakukan, dianggap tidak pernah
ada. Dalam hal batal mutlak ini, yang berhak
menyatakan batal atau tidak murni merupakan
monopoli kewenangan yudikatif.
2. Batal Demi Hukum (nietig van recht wege)
Konsekuensi dari terjadinya proses batal
demi hukum berakibat terhadap dua hal utama,
yaitu ; pertama, perbuatan yang sudah dilakukan,
dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum,
dan kedua, perbuatan yang telah dilakukan,
sebahagian dianggap sah, dan sebahagian lagi
dianggap tidak sah.
3. Dapat Dibatalkan (vernietig baar)
Dalam hal ini, dapat dibatalkan memiliki
konsekuensi hukum dimana keseluruhan dari
perbuatan hukum yang pernah dilakukan
sebelumnya, tetap dianggap sah.
Teori kebatalan dalam penelitian ini,
akan digunakan untuk menganalisis rumusan
masalah kedua mengenai akibat hukum dari tanda
tangan elektronik yang mengalami ketidak
sesuaian data diri pemiliknya
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah
penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, yang
beranjak dari kekosongan norma di dalam
Undang-Undan No. 11 Tahun 2008, Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004, dan Peraturan
Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang terkait
mengenai tanggung jawab Notaris terhadap data
diri pemilik tanda tangan elektronik dalam
lembaga pensertifikasian tanda tangan elektronik.
1.6.2 Jenis Pendekatan
Terdapat dua pendekatan yang
digunakan dalam membahas permasalahan yang
akan diteliti adalah Pendekatan analisis konsep
hukum (analitical and conseptual approach),
dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang
di dalam ilmu hukum9
. Melalui pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum
dalam bidang tanda tangan elektronik dan
tanggung jawab Notari. Pendekatan perundang-
undangan ( The statue approach ), Dalam
penelitian ini perundang-undangan yang ditelaah
yang terkait dengan tanda tangan elektronik dan
jabatan Notaris. Dengan menggunakan dua jenis
pendekatan diatas diharapkan dapat memberikan
9
Peter Mahmud Marzuki, 2011,
Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta,
hal.95

jalan keluar terhadap permasalahan yang di bahas
di dalam karya tulis ini.
1.6.3 Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian normatif ini penulis
menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu,
bahan Hukum Primer yang digunakan adalah
Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian
ini digunakan bahan hukum sekunder yaitu :
buku-buku hukum yang terkait dengan
kenotariatan dan tanda tangan elektronik, jurnal
hukum, karya tulis hukum, kamus hukum, dan
sumber dari internet.
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, teknik
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan
dengan metoda bola salju, metoda bola salju
adalah metoda dimana bahan hukum
dikumpulkan melalui beberapa literatur kemudian
dari beberapa literatur tersebut diambil sejumlah
sumber yang mendukung literatur tersebut.
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, bahan hukum
dianalisis dengan teknik deskripsi, teknik
kontruksi, teknik evaluasi, dan teknik
argumentasi. Dalam hal ini deskripsi dilakukan
terhadap beberapa peraturan perundang-undangan
yang menunjukan adanya kekosongan norma
mengenai peranan dan tanggung jawab Notaris
dalam pensertifikasian tanda tangan elektronik.
Teknik kontruksi berupa pembentukan kontruksi
yuridis dengan melakukan analogi, yaitu dengan
memperluas berlakunya suatu pasal dari aturan
hukum atau UU terhadap peristiwa hukum yang
ekplisit tidak disebut dalam aturan hukum
tersebut10
, dan pembalikan proposisi (acontrario),
tanggung jawab Notaris dalam pensertifikasian
tanda tangan elektronik. Teknik evaluasi, teknik
ini digunakan untuk menentukan tepat atau tidak
tepatkah suatu pandangan terkait dengan peranan
dan tanggung jawab Notaris dalam lembaga
sertifikasi tanda tangan elektronik. Teknik
argumentasi, tehnik ini digunakan untuk membuat
kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan
yang dibahas.
II. Tinjauan Umum Tentang Tanda Tangan
Elektronik, Sertifikat Dan, Lembaga
Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
2.1 Tanda Tangan Elektronik
2.2.1. Sejarah dan Konsep Tanda Tangan
Elektronik
Tanda tangan elektronik merupakan
kode-kode elektronik, kode elektronik ini telah
digunakan sebelum perang saudara Amerika
dimulai pada tahun 1861, yaitu berupa kode
morse. Kode morse digunakan untuk mengirim
pesan secara elektronik dan melakukan transaksi
10
I Dewa Gede Atmadja, 2009, Pengantar
Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum
(Legal Reasoning and Legal Argumentation an
Introduction), Bali Aga, Denpasar. Hal. 48
bisnis dengan menggunakan telegraf. Pengakuan
terhadap tanda tangan elektronik pertama kali
berasal dari Mahkamah Agung New Hampshire
pada tahun 1869 (Howley v Whipple, 48 N.H.
487), yaitu:11
It makes no difference whether (the
telegraph) operator writes the offer or the
acceptance in the presence of his principal and by
his express direction, with a steel pen an inch
long attached to an ordinary penholder, or wheter
be a copper wire a thousand mile a long. In either
case the thought is communicated to the paper by
the use of the finger resting upon the pen; nor
does it make any difference that in one case
common record ink is used, while in the other
case a more subtle fluid, known as electricity,
perform the same office”
Asal mula tanda tangan elektronik,
khususnya tanda tangan digital dimulai pada
tahun 1976, dimana konsep public key
cryptography (PKC) di perkenalkan oleh Diffie
and Hellman12
. konsep public key cryptography
ini kemudian berkembang menjadi third party
intermediary dan sertifikat tanda tangan digital
oleh Kohnfelder13
.
2.1.2. Jenis dan Teknik Tanda Tangan
Elektronik Tanpa Proses Metode
Kriptografi
Sesuai dengan perkembangan teknologi,
jenis dan teknik tanda tangan elektronik
berkembang menjadi beberapa metode yang tidak
melibatkan proses kriptografi, yaitu : Kode akses
(Password) dan metode hibrida, Tanda tangan
hasil pemindaian (scaned), Penulisan nama pada
akhir dokumen elektronik, dan Biometrik14
.
2.1.3. Tanda Tangan Digital Sebagai Salah
Satu Bentuk Tanda Tangan Elektronik
dan Dasar Hukumnya.
Tanda tangan digital yang dilekatkan
pada suatu pesan akan berbeda dengan tanda
tangan digital yang dilekatkan pada pesan
lainnya, karena tanda tangan digital tersebut
11
Solveig Singleton, 1999, Privacy Issues
In Federal System : a Constitutional Persfective,
National Institute of Standars and Tecnology
Computer System Security and Privacy Advisory
Board Meeting, March 17 1999. diakses pada
tanggal 10 Maret 2013
12
Whitfield Diffie and Martin E Hellman,
1976, New Direction in Cryptography, IEEE
Transaction on Information Theory, hal. 644,
dikutip dari Aashish Srivastava, 2013, Elecronic
Signatures for B2B Contracts : Evidence from
Australia, Springer, India, hal.31
13
Loren M Kohnfelder, 1978, Toward a
Practical Public Key Cryptosistem, Bachelor
Tessis, Massachute Institute of Technology, hal 2
14
Edmon Makarim, 2012, Notaris dan Transaksi
Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary
dan Electronik Notary, Raja Grapindo Persada,
Jakarta, hal. 55

diambil dari pesan itu sendiri. Tanda tangan
digital berfungsi untuk menghubungkan penulis
pesan dengan pesan yang dikirimnya serta
mendeteksi perubahan yang terjadi selama proses
pengiriman15
. Apabila terjadi perubahan pada
pesan, maka perubahan tersebut akan
mengakibatkan tanda tangan digital yang berbeda
pula.
Secara teknis tanda tangan digital dibuat
dan diverifikasi dengan menggunakan teknik
algoritma kriptografi, teknik algoritma
kriptografi ini adalah cabang ilmu matematika
terapan yang berfokus pada cara pengubahan atau
pengacakan suatu pesan menjadi suatu bentuk
pesan lain yang tidak dapat dibaca apa yang
menjadi pesan sesungguhnya, yang kemudian
dengan teknik tersebut dapat disusun kembali
menjadi pesan yang dapat dibaca. Dasar hukum
tanda tangan digital di Indonesia diatur dalam
pasal 11 Undang-Undang No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58) dan pasal 53 Peraturan
Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 189).
2.2 Sertifikat Tanda Tangan Elektronik
2.2.1. Bentuk dan Fungsi Sertifikat Tanda
Tangan Elektronik
Sertifikat tersebut merupakan
pengesahan yang berbentuk digital terhadap
keterkaitan antara tanda tangan digital dengan
pemilik tanda tangan digital terse but16
. Proses
sertifikasi melibatkan pihak ketiga terpercaya,
dimana setelah data yang terkait dengan penanda
tangan telah diverifikasi, pihak ketiga terpercaya
menjamin otentisitas tanda tangan tersebut17
.
Didalam sertifikat tanda tangan
elektronik harus memuat informasi minimal agar
sertifikat tanda tangan elektronik tersebut
memberikan suatu kekuatan hukum. Informasi
minimal yang disyaratkan tercantum di dalam
sebuah norma internasional yang disebut
recommendation X-509 versi 3.
2.2.2. Metode sertifikasi tanda tangan
elektronik
Didalam melakukan proses sertifikasi
tanda tangan elektronik di kenal ada dua sistem
metode sertifikasi yang biasa digunakan18
, yaitu:
15
Richard E. Smith, 1997, Internet
Cryptography, Addison Wesley Longman,
Massachusetts, hal. 278
16
Andreas Meier, 2012, eDemocracy and
eGoverment stages of a democratic knowledge
society, Springer, Berlin, hal. 91.
17
Laurence Bimbaum, 2001, Electronic
Signature Comparison Between Frenc and U.S.
Law, International Bussines Law Jurnal, hal. 2
18
Peter Dornbusch, dkk, 2002, IT
Security in Global Corporate Networks : Trend
a. Certification authority
Didalam jaringan internet, certification
authority berperan sebagai penghubung antara
identitas pemilik tanda tangan elektronik dengan
kunci publik tanda tangan digitalnya,
menandatangani sertifikat, dan
mempublikasikannya ke dalam directory umum19
.
b. The web of trust
Model web of trust adalah model
kepercayaan komulatif. Dalam model ini setiap
pengguna internet dapat menjadi pemberi
sertifikat elektronik dan setiap orang dapat
mensertifikasi kunci publik dari pengguna
lainnya.
2.2.3. Proses Penerbitan Sertifikat Tanda
Tangan Elektronik Dengan Notaris
Selaku Registration Authority.
Sertifikat tanda tangan elektronik dapat
dimiliki oleh penyelenggara dan pengguna sistem
elektronik20
. Dalam PP No 82 Tahun 2012
prosedur dan proses penerbitan sertifikat
elektronik akan diatur dalam Peraturan Menteri.
Dengan belum terbitnya Peraturan Menteri yang
dimaksudkan maka dapat kita melihat prosedur
penerbitan yang diterapkan oleh lembaga
Diginotar di Belanda. Seseorang yang ingin
mendapatkan sertifikat tanda tangan elektronik
dari Diginotar harus terlebih dahulu mengisi
formulir yang dapat diakses secara online melalui
website diginotar, sesuai dengan jenis sertifikat
yang dipilih. Formulir tersebut akan memuat
informasi mengenai, antara lain, identitas
pemohon, dan nomor kartu identitas pemohon.
Setelah seluruh informasi yang di
masukan secara online telah diterima pihak
diginotar, pemohon akan diminta untuk
mendatangi RA, dimana RA dari diginotar adalah
Notaris, yang beraliansi dengan Diginotar atau
Notaris lain yang berada di Belanda21
. Pemohon
sertifikat akan membawa formulir dan dokumen
pendukung (seperti Kartu identitas, paspor, dan
akta pendirian perusahaan) kehadapan Notaris
untuk diverifikasi sebelum dibawa kepada
certification authority sebagai penerbit sertifikat..
2.3 Lembaga Penyelenggara Sertifikasi
Tanda Tangan Elektronik
2.3.1. Lembaga yang Berwenang
Mengeluarkan Sertifikat Tanda Tangan
Elektronik di Amerika dan Eropa Serta
Dasar Hukumnya
Didalam peraturan yang terkait dengan
tanda tangan elektronik di Amerika yaitu The
Uniform Electronic Transactions Act (UETA) dan
Report 2002, Center for digital Tecnology and
Management, Germany, hal. 22
19
Ibid
20
Pasal 59 PP No 82 Tahun 2012
21
Josua Sitompul, 2011, eNotaris
Indonesia : Komparisi awal peranan Notaris
dalam penyelenggaraan transaksi elektronik,
buletin hukum perbankan dan kebanksentralan,
volume 9, nomor 2, mei-agustus 2011, hal. 19

The Electronic Signature in Global and National
Commerce Act (E-Sign) tidak ada menyebutkan
aturan mengenai CA22
, sehingga di Amerika tidak
ada lembaga CA yang bersifat nasional. Sehingga
harus dilihat di dalam aturan masing-masing
negara bagian, salah satu negara bagian yang
mengatur mengenai lembaga CA adalah Utah.
Berdasarkan ketentuan Utah Digital Signature Act
46-3-103 angka 21 yang dapat menerbitkan
sertifikat di negara bagian Utah Amerika adalah
setiap orang, badan hukum, badan pemerintah
atau entitas lain yang telah menerbitkan satu atau
lebih sertifikat elektronik23
.
Lembaga yang dapa menerbitkan
sertifikat tanda tangan elektronik di Eropa disebut
dengan Certificate Service Provider (CSP),
berdasarkan ketentuan Directive 1999/93/EC
article 2 angka 11 adalah setiap entitas atau
orang atau badan hukum yang menerbitkan
sertifikat dan layanan lain yang terkait dengan
tanda tangan elektronik dapat menjadi CSP.
2.3.2. Lembaga yang Berwenang
Mengeluarkan Sertifikat Tanda Tangan
Elektronik di Indonesia Serta Dasar
Hukumnya
Berdasarkan ketentuan pasal 13 UU No
11 tahun 2008 dan pasal 61 PP 82 Tahun 2012
dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi
penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia
adalah suatu badan hukum, baik berbadan hukum
Indonesia maupun asing yang telah memperoleh
pengakuan dari menteri. Di Indonesia lembaga
sertifikasi yang telah ada adalah Telkom I-Trust
yang dikelola oleh PT Telekomunikasi
Indonesia24
, sertifikat digital yang diterbitkan
diberikan kepada web server di Indonesia yang
akan diterbitkan kepada publik, terutama bagi
pihak yang membutuhkan koneksi yang aman.
2.3.3. Kewenangan dan Tanggung Jawab
Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan
Elektronik di Amerika dan Eropa serta
dasar hukumnya
Kewenangan dan tanggung jawab
lembaga sertifikasi tanda tangan elektronik di
Amerika, dapat dilihat dalam pengaturan salah
satu negara bagian di Amerika yaitu negara
bagian Utah, dalam Utah Digital Signature Act
(DSA). Kewenangan dari CA adalah menerima
atau menolak menerbitkan sertifikat tanda tangan
digital apabila tidak memenuhi ketentuan di
dalam DSA25
, penangguhan sertifikat26
dan
22
Sthepen Errol Blythe, 2013,
Certification Authority Law : Around The World,
Xlibris, Abu Dhabi, hal 54-58
23
Sthepen Errol Blythe, op.cit hal. 58
24
About Telkom i-trust,(diakses pada :
23 Maret 2013) available from : URL : http://i-
trust.telkom.co.id/
25
Utah Code §§ 46-3-301
26
Utah Code §§ 46-3-305
melakukan pencabutan sertifikat.27
Tanggung
jawab CA di muat di dalam pasal 46-3-308 Utah
Digital Signature, CA yang telah berlisensi
memiliki tanggung jawab yang terbatas28
,
Tanggung jawab sebuah CA dapat dibatasi
dengan dua hal, pertama, apabila sebuah CA telah
mengikuti prosedur yang ditentukan oleh DSA,
maka CA tidak bertanggung jawab terhadap
kerugian yang disebabkan oleh pemalsuan tanda
tangan digital29
. Kedua, CA hanya bertanggung
jawab sebesar nilai yang tercantum di dalam
sertifikat saja.
Kewenangan lembaga sertifikasi tanda
tangan elektronik (CSP) di Eropa dirumuskan di
dalam Annex II Directive 1999/93/EC, yaitu :
Menerbitkan sertifikat terkualifikasi30
, Melakukan
verifikasi identitas pemohon sertifikat31
,
melakukan pencabutan sertifikat32
, dan
melakukan perekaman terhadap informasi yang
terkait dengan sertifikat untuk jangka waktu
tertentu33
. Prinsip tanggung jawab CSP yang
diterapkan di Eropa mengkombinasikan tanggung
jawab yang penuh terhadap beberapa peraturan
dan kesalahan sistem yang membuat CSP dapat
membatasi tanggung jawabnya dalam keadaan
tertentu34
. Tanggung jawab CSP terhadap
kerugian orang yang mengandalkan sertifikat
yang diterbitkan CSP terdapat dalam article 6
directive 1999/93/EC.
2.3.4. Kewenangan dan Tanggung Jawab
Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan
Elektronik di Indonesia serta Dasar
Hukumnya
Kewenangan lembaga sertifikasi Tanda
Tangan elektronik di Indonesia diatur dalam PP
No 82 Tahun 2012 didalam pasal 60.
Kewenangan Penyelenggara sertifikasi elektronik
adalah Pemeriksaan calon pemilik dan/atau
pemegang Sertifikat Elektronik, Penerbitan
Sertifikat Elektronik, Perpanjangan masa berlaku
Sertifikat Elektronik, Pemblokiran dan
pencabutan Sertifikat Elektronik, Validasi
Sertifikat elektronik, Pembuatan daftar Sertifikat
yang aktif dan yang dibekukan. Bertanggung
jawab atas keterkaitan tanda tangan elektronik
dengan pemiliknya35
.
27
Utah Code §§ 46-3-306
28
Sthepen Errol, op.cit., hal. 77
29
Sthepen Errol, op.cit., hal. 77
30
Annex II (a) Directive 1999/93/EC
31
Annex II (d) Directive 1999/93/EC
32
Annex II (b) Directive 1999/93/EC
33
Annex II (i) Directive 1999/93/EC
34
Yee Fen Lim, 2003, Digital Signatures,
Certification Authorities: Certainty in the
Allocation of Liability, Singapore Journal of
International & Comparative Law. Hal 195
35
Pasal 13 (2) UU ITE

III. Tanggung Jawab Notaris Sebagai
Registration Authority Dalam Lembaga
Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
Terhadap Ketidak Sesuaian Dalam
Memverifikasi Data Diri Pemilik Tanda
Tangan Elektronik.
3.1 Pihak yang Dapat Berperan Sebagai
Registration Authority di Amerika dan
Eropa
Pengaturan mengenai pihak yang dapat
berperan sebagai RA dapat dilihat di dalam
Certification Practice Statement (CPS) masing-
masing lembaga sertifikasi tanda tangan
elektronik (CA) yang beroperasi di Amerika,
sebagai berikut :
1. Entrust
Didalam ketentuan 1.3.1., Pihak yang
dapat menjadi RA adalah pihak Entrust sendiri
selaku CA atau pihak ketiga yang bersifat
independen yang beroperasi di bawah
pengawasan Entrust sebagai CA.
2. GeoTrust
Ketentuan mengenai pihak yang dapat
menjadi RA di dalam Geo Trust CPS terdapat di
dalam ketentuan 1.3.2 yaitu, CA dapat
merangkap menjadi RA terhadap sertifikat yang
diterbitkannya. Selain Geo Trust pihak ketiga
yang telah memiliki hubungan kontraktual dengan
Geo Trust dapat menjadi RA dan menerbitkan
sertifikat atas nama Geo Trust CA.
Pihak yang dapat berperan sebagai RA di
Eropa dapat dilihat di dalam CPS penyelenggara
sertifikasi di Eropa, yaitu :
1. AC CAMERFIRMA SA
Setiap agent dapat menjadi Registration
Authority (RA) sepanjang agen tersebut telah
mendapatkan pelatihan dan telah tercatat dan
teraudit kemampuannya untuk memenuhi
kewajiban yang ditentukan di dalam aturan
sertifikasi.
Didalam lembaga sertifikasi AC
Camefirma SA seorang RA memiliki tanggung
jawab terhadap pelanggaran atau kelalaian untuk
memenuhi tanggung jawabnya sebagai RA dan
ketentuan di dalam Camefirma policy. Apabila
suatu kerugian yang di klaim oleh penanda
tangan, entitas, atau pengguna layanan
diakibatkan oleh kesalahan validasi atau
pemeriksaan data, CA dapat meminta
pertanggung jawaban RA berdasarkan kontrak
anatara CA dengan RA36
2. Agencia Notarial de Certificacion
(ancert)
Ancert merupakan salah satu lembaga
sertifikasi yang beroperasi di negara Spanyol. Di
dalam lembaga ini yang berperan sebagai RA
dalam penerbitan sertifikat jenis Notarial
Certificate adalah Notaris..
3.2 Keberadaan Notaris Sebagai Registration
Authority di Indonesia
36
AC Camefirma SA, Certification
Practice Statement, version 3.2.5, hal. 29
Notaris memiliki kewenangan untuk
membuat alat bukti. Dengan adanya kewenangan
dan fungsi tersebut diatas, maka di dalam
transaksi elektronik, khususnya di dalam
penerbitan sertifikat tanda tangan elektronik
Notaris dapat berperan sebagai registration
authority untuk menghadirkan trust di dalam
transaksi elektronik. peranan ini dimungkinkan di
dalam ketentuan pasal 15 ayat (3) UUJN yang
memberikan kewenangan lain kepada Notaris
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Proses identifikasi dan verifikasi ini
dapat dilakukan oleh semua Notaris, dimana hasil
dari pemeriksaan ini akan digunakan oleh
lembaga sertifikasi tanda tangan elektronik untuk
menerbitkan sertifikat tanda tangan elektronik
bagi pemohon.
3.3 Notaris Sebagai Registration Authority
Dalam Memverifikasi Identitas Pemilik
Tanda Tangan Elektronik dan Tanggung
Jawabnya.
Notaris yang melaksanakan fungsi
sebagai RA memiliki tanggung jawab untuk
menjamin kepastian identitas pemohon sertifikat
tanda tangan elektronik yang menghadap ke pada
Notaris, Notaris memiliki tanggung jawab yang
bisa dipersamakan dengan tanggung jawabnya
terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya.
a. Tanggung jawab secara perdata
Seorang Notaris yang berperan sebagai
RA dapat dimintakan pertanggung jawab secara
perdata, tanggung jawab perdata ini dapat timbul
karena oleh Undang-Undang ataupun karena
hubungan konraktual para pihak. Apabila dapat
dibuktikan akibat dari kelalaiannya terjadi
kesalahan dalam melakukan verifikasi dan
identifikasi identitas pemohon sertifikat tanda
tangan elektronik, kesalahan atau kelalaian
tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi
pemilik sertifikat tanda tangan elektronik,
lembaga sertifikasi tanda tangan elektronik dan
atau pihak ketiga (reliying party). Pihak-pihak
yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti
rugi kepada Notaris.
b. Tanggung jawab secara pidana
Notaris yang berperan sebagai RA dapat
dimintai pertanggung jawaban secara pidana
apabila Notaris dalam membuat surat keterangan
yang menyatakan kebenaran identitas pemohon
sertifikat tanda tangan elektronik yang
menghadap di hadapannya adanya kesalahan
identitas baik disengaja maupun karena kelalaian.
serta harus ada pengetahuan dari Notaris bahwa
penghadap dalam membuat sertifikat tanda tangan
elektronik memiliki itikad buruk atau dengan akta
tersebut menimbulkan suatu perbuatan pidana.
c. Tanggung jawab berdasarkan UUJN
Dalam UUJN tanggung jawab Notaris
secara explisit dinyatakan dalam pasal 65 UUJN
yang menyatakan “ Notaris, Notaris Pengganti,
Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara

Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang
dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah
diserahkan atau dipindahkan kepada pihak
penyimpan Protokol Notaris”. Sehingga setiap
akta kebenaran identitas pemohon sertifikat tanda
tangan elektronik yang dibuat oleh Notaris selaku
RA menjadi tanggung jawab Notaris sepenuhnya.
Ketentuan yang terkait dengan bentuk
dan sifat akta Notaris yang wajib diikuti oleh
Notaris dalam pembuatan akta yang diatur dalam
pasal 38 sampai dengan pasal 53 UUJN. Ketidak
pahaman atau kelalaian terhadap ketentuan di
dalam pasal-pasal tersebut akan mengakibatkan
seorang Notaris dapat dimintai pertanggung
jawaban, baik perdata maupun pidana.
d. Tanggung jawab berdasarkan kode etik
Notaris
Kode etik Notaris menghendaki agar
Notaris dalam menjalankan profesinya harus
tunduk terhadap kode etik yang diterapkan oleh
Ikatan Notaris Indonesia dalam upaya untuk
menjaga kehormatan dan martabat jabatan
Notaris, kode etik ini ditetapkan oleh kongres dan
merupakan kaidah moral yang harus ditaati oleh
seluruh anggota perkumpulan., konsekuensi dari
pelanggaran terhadap etika profesi ini dapat
berupa sanksi moril, ditegur atau dipecat dari
keanggotaan profesinya.
IV. Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik
Tersertifikasi Yang Mengalami
Ketidaksesuaian Data Diri Pemiliknya
4.1 Validitas data diri pemilik tanda tangan
elektronik yang tersertifikasi
Validitas identitas pemohon sertifikat
tanda tangan elektronik dapat dibedakan
berdasarkan jenis sertifikat untuk orang pribadi
atau sertifikat orang pribadi yang mewakili suatu
badan usaha.
a) Sertifikat tanda tangan elektronik orang
pribadi
Apabila pemohon sertifikat tanda tangan
elektronik mengajukan permohonan untuk
sertifikat tanda tangan elektronik untuk dirinya
sendiri, maka dokumen yang dapat dipergunakan
sebagai pembuktian validitas identitasnya adalah
Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat
Ijin Mengemudi, Pasport, Ijasah, Surat keterangan
identitas lain yang dikeluarkan pejabat berwenang
yang dapat menampilkan foto dan tanda tangan
penghadap.
b) Sertifikat tanda tangan elektronik mewakili
badan hukum
Validitas identitas pemohon sertifikat
tanda tangan elektronik yang mewakili badan
hukum dapat dibuktikan dengan : Kartu Tanda
Penduduk, Akta Pendirian Perusahaan beserta
perubahannya, dan NPWP perusahan.
4.2 Ketidaksesuaian data diri pemilik tanda
tangan elektronik yang tersertifikasi dan
faktor-faktor penyebabnya.
Prosedur yang harus dilakukan seorang
Notaris selaku registration authority (RA) untuk
melakukan verifikasi data diri pemilik tanda
tangan elektronik yang menghadap dihadapannya
adalah dengan meminta dokumen-dokumen atau
surat-surat yang dapat mengidentifikasi identitas
penghadap.
Apabila sertifikat tanda tangan
elektronik tidak sesuai dengan data pemiliknya,
hal ini dapat digunakan alasan oleh pemilik tanda
tangan elektronik untuk melakukan penyangkalan
terhadap suatu kontrak yang di tanda tangani
dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
Ketidak sesuaian data diri pemilik tanda
tanga elektronik tersertifikasi dapat disebabkan
oleh beberapa faktor, yaitu
- Pemalsuan identitas pemilik tanda tangan
elektronik yang menghadap di hadapan
Notaris sebagai RA
- Kesalahan Notaris dalam melakukan verifikasi
identitas.
Dalam melakukan verifikasi identitas
pemilik tanda tangan elektronik, Notaris selaku
RA dapat melakukan kesalahan. Kesalahan dapat
dibagi menjadi kesalahan yang karena
kesengajaan dan kesalahan karena kekurang hati-
hatian.
Kesalahan verifikasi ini dapat dilakukan
pembetulan, kewenangan untuk melakukan
pembetulan kesalahan oleh Notaris selaku RA
dibatasi oleh 2 hal saja yaitu, kesalahan ketik dan
kesalahan tulis. Pembetulan kesalahan ketik dan
atau kesalahan tulis yang dimaksudkan di dalam
pasal 51 hanya boleh sepanjang tidak merubah
substansi kata atau kalimat atau maksud dan
tujuan penghadap dalam akta37
.
Namun apabila kesalahan seperti ini
terjadi dan diketahui oleh Notaris, sebaiknya
Notaris menghubungi CA selaku lembaga
sertifikasi untuk melakukan penghentian
sementara (revocation) terhadap penggunaan
sertifikat tanda tangan elektronik penghadap
bersangkutan dan disarankan untuk menghadap
ulang kepada Notaris selaku RA yang akan
membuat surat keterangan verifikasi kebenaran
identitas penghadap yang baru.
4.3 Akibat hukum tanda tangan elektronik
tersertifikasi yang tidak sesuai dengan
data diri pemiliknya.
Suatu sertifikat tanda tangan elektronik
dapat memuat data diri pemilik tanda tangan
elektronik yang salah. Kesalahan memasukan data
diri ke dalam sertifikat tanda tangan elektronik ini
dapat terjadi karena adanya kesalahan saat proses
pemverifikasian di hadapan registration
authority.
Berdasarkan pasal 11 UU ITE suatu
tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum
37
Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan
Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama,
Bandung. (selanjutnya disebut Habib Adjie II),
hal. 154.

dan akibat hukum yang sah selama memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. Data pembuat tanda tangan elektronik terkait
hanya kepada penanda tangan
b. Data pembuat tanda tangan elektronik pada
saat proses penandatanganan elektronik hanya
berada dalam kuasa penanda tangan
c. Segala perubahan terhadap tanda tangan
elektronik yang terjadi setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui
d. Segala perubahan terhadap informasi
elektronik yang terkait dengan tanda tangan
elektronik tersebut setelah waktu penanda
tanganan dapat diketahui.
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa penanda tangannnya,
dan
f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukan
bahwa penanda tangan telah memberikan
persetujuan terhadap informasi elektronik
yang terkait…
Suatu tanda tangan elektronik
tersertifikasi yang mengalami ketidak sesuaian
dengan data diri pemiliknya, maka ketentuan
pasal 11 ayat 1 huruf (a) tidak dapat terpenuhi.
Ketidak sesuaian data diri pemilik tanda tangan
elektronik yang terdapat pada sertifikat tanda
tangan elektronik, akan mengakibatkan tidak ada
kaitannya antara data pembuat tanda tangan
dengan tanda tangan elektronik tersebut. Sehingga
tanda tangan elektronik tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum dan akibat hukum apabila
dikemudian hari digunakan untuk
mengotentifikasi suatu perjanjian secara
elektronik.
V. Penutup
5.1. Simpulan
Berdasarkan pada hasil pembahasan
terhadap permasalahan yang telah diuraikan,
maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut :
1. Notaris bertanggung jawab secara perdata dan
pidana dalam menjalankan tugas sebagai
registration authority dalam lembaga
sertifikasi tanda tangan elektronik, terhadap
kesalahan verifikasi identitas pemilik tanda
tangan elektronik. Pertanggung jawaban
secara pidana dan perdata ini baru dapat
dimintakan kepada Notaris apabila pihak yang
merasa dirugikan dapat membuktikan bahwa
ada suatu prosedur pembuatan akta Notaris di
dalam UUJN yang dilanggar oleh Notaris.
Notaris juga memiliki tanggung jawab moral
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
kode etik Notaris selaku anggota dari
perkumpulan Notaris.
2. Ketidak sesuaian data diri pemilik tanda
tangan elektronik di dalam sertifikat tanda
tangan elektronik akan mengakibatkan tanda
tangan elektronik tersebut tidak memiliki
kaitan antara data diri pembuat tanda tangan
dengan tanda tangan elektronik yang
dimilikinya. Sehingga tanda tangan elektronik
tersebut tidak dapat memiliki kekuatan hukum
dan akibat hukum apabila digunakan untuk
mengotentifikasi suatu dokumen secara
elektronik.
5.2. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan
adalah sebagai berikut :
1.Bagi Notaris hendaknya berperan aktif dalam
mendukung kemanan bertransaksi di dunia
maya, khususnya sebagai pihak penjamin
kebenaran identitas pemilik tanda tangan
elektronik. tanda tangan elektronik di dalam
transaksi elektronik merupakan bentuk
persetujuan dari para pihak yang melakukan
transaksi secara elektronik.
2.Bagi pemerintah diharapkan membuat
peranturan mengenai tanda tangan elektronik
yang lebih lengkap dan spesifik sehingga
mendorong kepercayaan pengguna layanan
internet untuk melakukan transaksi yang aman
menggunakan tanda tangan elektronik
Daftar Pustaka
Buku :
Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung.
Atmadja, I Dewa Gede, 2009, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning
and Legal Argumentation an Introduction), Bali Aga, Denpasar.
Bimbaum, Laurence, 2001, Electronic Signature Comparison Between Frenc and U.S. Law, International
Bussines Law Jurnal.
Blythe, Sthepen Errol, 2013, Certification Authority Law : Around The World, Xlibris corporation, Abu
Dhabi.
Dornbusch, Peter, et.al., 2002, IT Security in Global Corporate Networks : Trend Report 2002, Center for
digital Tecnology and Management, Germany
Effendi, Lutfi 2004, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi pertama Cetakan kedua, Bayumedia
Publishing, Malang.
Makarim, Edmon, 2012, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary dan
Electronik Notary, Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
Meier, Andreas, 2012, eDemocracy and eGoverment stages of a democratic
Nurita, R. A. Emma, 2012, Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran), PT Refika
Aditama, Bandung.
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta.
Singleton, Solveig 1999, Privacy Issues In Federal System : a Constitutional Persfective, National
Institute of Standars and Tecnology Computer System Security and Privacy Advisory Board
Meeting, March 17 1999
Sitompul, Jhosua, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, tinjauan aspek Hukum Pidana, Tatanusa,
jakarta, hal. 47
Smith, Richard E., 1997, Internet Cryptography, Addison Wesley Longman Inc, Massachusetts.
Srivastava, Aashish, 2013, Elecronic Signatures for B2B Contracts : Evidence from Australia, Springer,
India
Yee Fen Lim, 2003, Digital Signatures, Certification Authorities: Certainty in the Allocation of Liability,
Singapore Journal of International & Comparative Law,Singapore
*****
PENGATURAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM OLEH BADAN USAHA SWASTA
Oleh
Putu Mia Rahmawati *, I Wayan Parsa**,Ida Bagus Wyasa Putra ***
Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Email: putumiarahmawati@yahoo.co.id
Abstract
ARRANGEMENT OF IMPLEMENTATION OF THE LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC
INTEREST BY THE PRIVATE COMPANY
Normatively, land procurement have relate with activity to get a land by the way to give
compensation to the one who release or transfer the land, building, plant and the things that have
correlate with the land. More and more open the Indonesia state for foreign businessman who give more
glittering of land utilization world. In many economic activityshows three actor inside that are state,
private party and public. In article 12 paragraph (1) The law Number 2 in 2012 on the land procurement
for public interest development mention that development for public interest as intended in the article 10
letter b until r obliged conducted by the government and it can conduct a cooperation with state-owned
corporation. Local-owned corporation or private-ownede corporation. Understanding of the law is a
reflective thingking process that shows the effort not only stop at the literal character. But try to find the
meaning that consist inside but it invisible of the article sound.
This thesis is normative type that start from empty of norm. Arrangement on norm as cause of
obstacle of implementation of land procurement for public interest. It can be analyzed that article 12
paragraph (1) do not explicitly to give basic of right for private to conduct of land procurement for public
interest. This study approach was statute approach, conceptual approach, historical approach and
philosophy approach.
The result shows that the law number 2 in 2012 on the land procurement for public interest
development do not arrange explicitly on right basic for the private to conduct of land procurement for
public interest because refer to concept of right to master the state and meaning of article 33 paragraph
(3) the constitution 1945 and article 2 UUPA. Arrangement of judicial procedure of of land exemption for
government interest for exemption by the private party with the clause of land exemption by the private
party for development of project that have character to support public interest or category in development
field of public medium and social facility can be implemented as according the judicial procedure of land
exemption for government interest as arranged in the minister for internal affairs regulation number 15 in
1975.
Keywords: land procurement, public interest.
** Pembimbing I
***PembimbingII

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Pengaturan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dan segala pengaturan yang
terkait di Indonesia telah mengalami
perkembangan sejak unifikasi1
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043) selanjutnya disebut UUPA.
Pencabutan hak atas tanah telah
mendapatkan penegasan dalam Pasal 18 UUPA
yang menyatakan bahwa:
“Untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan
bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut dengan memberi ganti kerugian yang
layak menurut cara yang diatur dalam undang-
undang.”
Ketentuan Pasal 18 UUPA tersebut
merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-
haknya atas tanah yang tanahnya dicabut, tetapi
diikat dengan syarat-syarat yakni pemberian ganti
kerugian yang layak. Termasuk hapusnya hak
milik itu karena pencabutan hak..2
Selanjutnya ketentuan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum,
patut disimak pula mengenai jenis kepentingan
umum.
Adapun ketentuan tersebut menyatakan
sebagai berikut :
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan :
a. Pertahanan dan keamanan nasional;
b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur
kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas
operasi kereta api;
c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran
air minum, saluran pembuangan air dan
sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. Infrastruktur, minyak, gas dan panas bumi;
f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan
distribusi tenaga listrik;
g. Jaringan telekominikasi dan informatika
pemerintah;
1
UUPA telah mengakhiri dualisme
hukum pertanahan di Indonesia, yang dengan
tegas telah mencabut Agrarische Wet (S. 18750-
55), kemudian Domein Verklaring yang tersebut
dalam pasal 1 Agrarische Besluit, Domein
Verklaring untuk Sumatera, Keresidenan Manado
dan Keresidenan Borneo, Koninklijk Besluit dan
buku kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
2
Adrian Sutedi, 2007, Implementasi
Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika,
Jakarta, hal. 89.
h. Tempat pembuangan dan pengolahan
sampah;
i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. Fasilitas keselamatan umum;
k. Tempat pemakaman umum
Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang
terbuka hijau publik;
m. Cagar alam dan cagar budaya;
n. Kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan
dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah
dengan status sewa;
p. Prasarana pendidikan atau sekolah
Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah
Daerah; dan
r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.
Semakin terbukanya negara Indonesia
bagi pelaku bisnis asing yang menambah
maraknya percaturan permaanfataan tanah. Dalam
berbagai kegiatan ekonomi tampil tiga pelaku di
dalamnya, yakni negara/pemerintah, pihak swasta
dan masyarakat. Masing-masing mempunyai
posisi tawar-menawar yang berbeda karena
perbedaan di dalam akses terhadap modal dan
akses politik berkenaan dengan tanah yang
terbatas.3
Tanah dan pembangunan merupakan dua
entitas yang tidak dapat dipisahkan.
Pembangunan selalu membutuhkan tapak untuk
perwujudan proyek-proyek, baik yang dijalankan
oleh instansi dan perusahaan milik pemerintah
sendiri, maupun perusahaan milik swasta.
Hubungan pembangunan dan tanah bukan hanya
melingkupi aspek ekonomi namun juga politik..4
Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
disebutkan:
“Pembangunan untuk Kepentingan
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b sampai dengan huruf r wajib
diselenggarakan Pemerintah dan dapat
bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha
Swasta”.
Membaca undang-undang merupakan
proses berpikir yang cenderung reaktif karena
mendasarkan penilaian lebih pada apa yang
tersurat atau bersifat harafiah semata, sedangkan
memahami undang-undang merupakan proses
berpikir reflektif yang menunjukkan upaya untuk
tidak sekadar berhenti pada hal-hal yang bersifat
harafiah semata, namun berusaha menemukan
3
Maria S.W Sumardjono , 2009, Tanah
dalam Persepektif Hak ekonomi Sosial dan
Budaya, Kompas, Jakarta, (selanjutnya disingkat
Maria S.W Sumardjono I, )hal.23.
4
Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak
Menguasai Negara Atas Tanah, Yotal Media,
Yogyakarta, hal. 270.

makna yang tersirat yang justru tidak tampak dari
bunyi pasal tersebut.5
Ketentuan undang-undang yang berlaku
umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan
begitu saja secara langsung pada peristiwa
kongkret, oleh karena itu ketentuan undang-
undang harus diberi arti, dijelaskan atau
ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya
untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa
hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa
kongkretnya, kemudian undang-undangnya
ditafsirkan untuk dapat diterapkan.6
Peraturan
perundang-undangan yang tidak jelas, tidak
lengkap, bersifat statis dan tidak dapat mengikuti
perkembangan masyarakat, dan hal itu
menimbulkan ruang kosong maka harus diisi
dengan menemukan hukumnya yang dilakukan
dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau
melengkapi peraturan perundang-undangannya.
Dapat dianalisa bahwa Pasal 12 ayat (1)
tersebut tidak secara eksplisit memberikan dasar
hak bagi swasta untuk menyelenggarakan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Disini
terjadi kekosongan hukum, oleh karena itu
penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tulis
yang berjudul : “Pengaturan Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
oleh Badan Usaha Swasta”.
1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas maka
dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:
1.Mengapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak
mengatur secara eksplisit dasar hak bagi swasta
untuk menyelenggarakan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum?
2. Bagaimanakah pengaturan hak bagi swasta
dalam menyelenggarakan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum?
1.3 Landasan Teoritis
1.Konsep Negara Kesejahteraan
2.Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum
3.Konsep Kepentingan Umum
3. Teori Pembangunan Ekonomi
1.4 Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam
proposal tesis ini merupakan penelitian hukum
normatif. Penelitian ini beranjak pada kekosongan
norma dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah
pembangunan untuk kepentingan umum yang
wajib diselenggarakan pemerintah dan dapat
bekerjasama dengan badan usaha swasta.
5
Maria S.W Sumardjono, 2009,
Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan
Implementai, Kompas, Jakarta, (selanjutnya
disingkat Maria S.W Sumardjono II), hal. 190.
6
Ibid.
Pendekatan yang digunakan dalam tesis
ini adalah : Pendekatan Perundang-undangan
(Statute Approach) dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani.7
Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach) beranjak dari pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum.8
Pendekatan Sejarah (Historical
Approach) dilakukan dengan menelaah latar
belakang apa yang dipelajari dan perkembangan
pengaturan mengenai isu yang dihadapi.9
Dan
Pendekatan FilsafatDengan sifat filsafat yang
menyeluruh, mendasar dan spekulatif,
penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum
(legal issues) dalam penelitian normatif secara
radikal dan mengupasnya secara mendalam.
Adapun bahan hukum yang dipakai
dalam proposal tesis ini adalah:
a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang
memiliki kekuatan mengikat, yaitu :
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043)
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan
Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 22)
b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum
yang memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer, yaitu meliputi : buku – buku
literature, jurnal, makalah dan bahan – bahan
hukum tertulis lainnya yang berhubungan
dengan permasalahan penelitian. bahan hukum
tertier yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder
yaitu berupa kamus hukum dan kamus bahasa
Indonesia
Analisis terhadap bahan-bahan hukum
dilakukan dengan cara deskriptif, analisis,
evaluatif, interpretatif dan argumentatif.
7
Peter Mahmud Marzuki, 2005,
Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 93.
8
Ibid, hal. 95.
9
Ibid, hal. 94.

II. Pembahasan Pengaturan Dasar Hak
Swasta Dalam Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum
2.1 Politik Hukum Pengadaan Tanah Dalam
Politik adalah bidang yang berhubungan
dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur
politik menar uh perhatian pada pengorganisasian
kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan
bersama tersebut. Oleh karena itu, politik juga
aktivitas memilih tujuan sosial tertentu. Dalam
hukum persoalan yang dihadapi juga adalah
persoalan tentang keharusan untuk menentukan
pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang
hendak dipakai untuk mencapainya.10
Ada perbedaan cakupan antara politik
hukum dan studi politik hukum, yang pertama
lebih bersifat formal pada kebijakan resmi
sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi
dan hal-hal lain yang terkait dengannya.
Pembahasan bab ini berangkat dari cakupan studi
politik hukum yang kedua, yakni latar belakang
politik dibalik lahirnya hukum dan pengaruhnya
terhadap produk hukum.11
Mengacu pada pemahaman politik
hukum sebagaimana yang telah dijabarkan dapat
disimpulkan bahwa politik hukum agraria
menyangkut arah kebijaksanaan hukum dalam
bidang agraria. Kebijaksanaan hukum yang
dimaksud bertujuan untuk memelihara,
mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan,
mengambil manfaat , mengurus dan membagi
tanah dan sumber daya alam lainnya yang
terkandung di dalamnya untuk kepentingan dan
kesejahteraan rakyat.12
Jika merujuk pada Pasal 33 Ayat (3)
UUD 1945, politik hukum agraria memiliki
hubungan erat dengan konsep hak menguasai
negara. Hak menguasai negara bersumber pada
alinea keempat UUD 1945 menentukan :
Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
kedamaian abadi dan keadilan sosial maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
10
H. Riduan Syahrani, 2010, Rangkuman
Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti,
Banjarmasin, hal. 224
11
Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan
Pertanahan, Laksbang Presisndo,Surabaya, hal.
51.
12
Singgih Praptodihardjo, 1953, Sendi-
Sendi Hukum Tanah di Indonesia, Yayasan
Pembangunan, Jakarta, hal. 26-37.
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Negara sebagai konsep yang berkaitan
dengan kekuasaan memiliki sejumlah tujuan
hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh
warganya. Oleh karena itu, sangat wajar kalau
setiap hukum positif selalu menempatkan suatu
tujuan yang terdapat dalam hukum itu yang secara
inklusif termasuk tujuan negara. 13
Penjabaran selanjutnya dituangkan
dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 serta dalam
Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) UUPA menentukan :
- Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan
tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang
bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- Seluruh bumi, air dan ruang angkasa
termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
adalah bumi, air dan ruang angkasa, Bangsa
Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
- Hubungan antara Bangsa Indonesia dan
bumi, air serta ruang angkasa yang termaksud
dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan
yang bersifat abadi.
Berdasarkan pada ketentuan diatas,
wilayah Indonesia adalah salah satu kesatuan
tanah air kepunyaan seluruh rakyat Indonesia
sebagai suatu bangsa Indonesia, merupakan
karunia Tuhan Yang Maha Esa menjadi kekayaan
nasional. Kepunyaan itu melahirkan hubungan
antara bangsa Indonesia dengan bumi, air dan
serta ruang angkasa termasuk kekayaan alam
yang ada di dalamnya adalah hubungan yang
bersifat abadi. Artinya bahwa selama bangsa
Indonesia masih ada, selama itu pula hak bangsa
itu tetap melekat dan dipunyai oleh bangsa
Indonesia.14
Hak Menguasai Negara menurut UUD
1945 mengandung hak dan kewajiban negara
sebagai pemegang kekuasaan yang mengemban
tugas menciptakan kesejahteraan rakyat. Dengan
demikian, hak menguasai negara dipahami
sebagai kewenangan yang dimiliki oleh negara
yang berisi wewenang mengatur, merencanakan,
mengelola/mengurus serta mengawasi
pengelolaan, penggunaan dan pemanfataan tanah
dan sumber daya agraria lainnya; baik dalam
hubungan antara individu, masyarakat dan negara
dengan tanah dan sumber daya agraria lainnya
maupun hubungan antara perseorangan,
masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang
13
Supriadi, 2010, Hukum Agraria, Sinar
Grafika, Jakarta, hal. 58.
14
Muhammad Bakri, 2007, Hak
Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru
Untuk Reformasi Agraria), Citra Media,
Yogyakarta, hal. 39.

Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014

Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Similar to Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014

Similar to Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014