sejara

1. KELOMPOK SEJARAH
MATERI: ANCAMAN DISINTIGRITAS SEBAB KONFLIK
KEPENTINGAN

2. ANGGOTA KEMLOMPOK:
1. EMELLYA FRIDAMAYANTI
2. AISYAH SABINA
3. NABILA ZAZKIA ZIKRA
4. ANGGI
5. AGUNG SEDAYU
6. SAMUEL OCTAVIANUS
7. FRANS MORA
8. DANIEL VERDIKA

3. PENGERTIAN
• Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara
negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki
kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang
dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang
seharusnya.

4. PENDAHULUAN
TIPE KONFLIK KEPENTINGAN:
Sebab-sebab terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi dipengaruhi oleh
beberapa hal sebagai berikut:
1. Tujuan tidak dirumuskan dengan jelas.
2. Kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundangundangan atau
jabatan yang diemban.
3. Perangkapan jabatan, yaitu seorang pejabat menduduki dua atau lebih jabatan
sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen
dan akuntabel.
4. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang pejabat dengan
pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun
hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

5. 5. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang,
barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
6. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi
pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang
disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada.
7. Ketiadaan kerjasama/kepercayaan
8. Kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan seorang
penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
9. Adanya persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang langka.
10.Adanya peran yang tidak jelas/ketiadaan uraian tugas
Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi bercampur dengan tugas
dan tanggung jawab resmi.

6. Terdapat tiga tipe utama konflik kepentingan, yaitu:
1. Actual conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang ada di
antara tugas/ tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi.
2. Perceived conflict of interest, yaitu konflik kepentingan yang
dipandang
bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi yang nyatanya menjadi
suatu kasus atau bukan.
3. Potential conflict of interest, yaitu kepentingan pribadi bercampur
dengan tugas/ Tanggung jawab resmi di masa mendatang.

7. Konflik kepentingan dalam perusahaan bisa eksis dalam beberapa jenis situasi.
Konflik kepentingan tersebut dapat berupa:4
1. Dengan pejabat publik yang kepentingan pribadi bertentangan dengan
jabatannya profesionalnya.
2. Dengan karyawan yang bekerja untuk satu perusahaan tetapi yang mungkin
memiliki kepentingan pribadi yang bersaing dengan kerjanya.
3. Dengan orang yang memiliki posisi otoritas dalam satu organisasi yang
bertentangan dengan kepentingannya dalam organisasi lain.
4. Dengan orang yang memiliki tanggung jawab yang saling bertentangan.

8. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh
seseorang yang mempunyai kewenangan dalam organisasi tersebut antara lain
adalah:
• Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/
penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
• Situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan/instansi untuk kepentingan
pribadi/kelompok/golongan.
• Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan
untuk kepentingan pribadi/golongan.
• Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki
hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga
menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
• Situasi dimana dengan kewenangannya bisa memberikan akses khusus kepada
pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur
yang seharusnya.
• Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur

9. Untuk mengatur tidak terjadinya
benturan konflik kepentingan dalam
menjalankan
fungsinya maka umumnya personil
yang terlibat dalam pengambilan
keputusan
di kegiatan tersebut diminta membuat
pernyataan deklarasi tidak ada konflik
kepentingan di korporasi.
Dengan demikian, konflik kepentingan
secara umum adalah suatu keadaan
sewaktu
seseorang pada posisi yang diberi
kewenangan dan kekuasaan untuk
mencapai tugas
dari perusahaan atau organisasi yang
memberi penugasan, sehingga orang
tersebut
memiliki kepentingan profesional dan
pribadi yang bersinggungan.
Persinggungan
kepentingan ini dapat menyulitkan
orang tersebut untuk menjalankan
tugasnya.

10. POLA KONFLIK KEPENTINGAN
KERANGKA HUBUNGAN KERJA DALAM SETIAP AKTIVITAS ORGANISASI SECARA
SISTEMATIS DAPAT
DIBAGI DALAM 4 (EMPAT) DIMENSI HUBUNGAN, YAITU; (A) PERSONAL, (B)
RELASIONAL, (C)
STRUKTURAL, DAN (D) KULTURAL
• PERSONAL:
Pendekatan konflik kepentingan mempertimbangkan nilai-nilai yang bersifat
personal menyangkut karakteristik individu, kepribadian, emosional dan spiritual.
Maka nilai-nilai individu ini sangat berperan besar dalam mempengaruhi
keputusankeputusan, dalam praktik sehari-hari untuk posisi strategis maka biasanya
perusahaan melakukan due dilligent untuk mengetahui jejak rekam dan integritas
orang yang akan mengisi posisi-posisi kunci dalam korporasi.

11. RELASIONAL
Dalam mengelola korporasi, hubungan relasional antar individu, antar suku,
antar kelompok, antar lembaga, antar perusahaan, antar pemangku kepentingan,
keyakinan dan sebagainya adalah sebuah keniscayaan. Dinamika hubungan
para pemangku kepentingan sangat berpengaruh terhadap pengambilan
keputusan. Organisasi harus selalu menguji pola hubungan, pola komunikasi, gaya
kepemimpinan dan manajemen dalam pengelolaan situasi konflik
yang melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Dalam praktiknya
organisasi mengelola benturan konflik kepentingan dengan cara membuat deklarasi
terhadap para stakeholder bahwa tidak mempunyai hubungan terhadap satu
10 Pengelolaan Konflik Kepentingan
dengan yang lainnya, jika ada hubungan sebagai saudara maka harus membuat
pernyataan/deklarasi.

12. STRUKTUAL
Desain struktur organisasi sangat penting dalam memastikan efisiensi dan
efektivitas kinerja organisasi. Pembuatan struktur organisasi disesuaikan dengan
tingkat kompleksitas sebuah perusahaan, struktur organisasi akan berpengaruh
dalam pengambilan keputusan, pola kelembagaan, serta pelibatan seluruh anggota
organisasi dalam menjalankan kegiatan operasinya. Umumnya konflik kepentingan
diatur dalam kebijakan kode etik dan perilaku bisnis.
Fungsi kepatuhan kode etik dan perilaku bisnis menjadi tanggungjawab pimpinan
puncak organisasi, beberapa organisasi menempatkan pada fungsi QHSSE (Quality
Health Safety Security and Environtment) dan Internal Audit. Pada organisasi yang
sangat besar mempunyai divisi kepatuhan tersendiri yang memastikan bahwa semua
kebijakan perusahaan dipatuhi oleh seluruh stakeholder, hal ini bisa melalui audit
berkala maupun melalui whistleblower. Pada skala proyek maka biasanya dibentuk
Komite Etik yang memastikan nilai-nilai organisasi dipatuhi dan dilaksanakan oleh
personel atau semua pemangku kepentingan.

13. KULTURAL
Kegiatan organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan. Maka nilai-nilai kultur
yang ada dalam lingkungan akan memberikan pengaruh bagaimana organisasi
melakukan kegiatan operasinya. Benturan konflik kepentingan antara organisasi
dan lingkungan hendaknya dihindari dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya
sebagai bentuk harmonisasi dari perbedaan latar belakang suku, bahasa (ethnolinguistic
background) dan keyakinan agama.
Keempat dimensi hubungan di atas dapat digunakan sebagai alat analisis (tools)
bagi perencana dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan rencana
organisasi untuk mengelola konflik kepentingan.
Dari semua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang atau kelompok
mempunyai kepentingan terhadap suatu hal, keadaan, atau kasus maka mereka akan
mencoba mengintervensi permasalahan tersebut guna melindungi hak-hak atau
kepentingan mereka. Dalam bentuk apapun konflik itu, semuanya mengandalkan
kekuasaan, dimana etika atau bahkan hukum dilanggar.

14. KONFLIK ANDI AZIZ
• KONFLIK INI TERJADI PADA TAHUN 1950. PEMBERONTAKAN INI TERJADI KARNA ADANYA KEINGINAN DARI AIZIZ
UNTUK MENOLAH UNSUR UNSUR TNI AGAR MASUK KE SULAWESI SELATAN DAN INGIN MEMPERTAHANKAN NIT
ATAU NEGARA INDONESIA TIMUR. Andi Azis adalah seorang mantan Letnan KNIL dan sudah masuk TNI
dengan pangkat Kapten, dia ikut berontak bahkan memimpinnya. Dia memiliki
riwayat yang sama uniknya dengan petualang KNIL lainnya seperti Westerling.
Andi Aziz memiliki cerita hidupnya sendiri. Cerita hidupnya sebelum berontak
jauh berbeda dengan orang – orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Tidak
heran bila Andi Azis menjalanani pekerjaan yang jauh berbeda seperti orangorang
Sulawesi Selatan pada umumnya, sebagai serdadu KNIL. Bisa dipastikan
Andi Azis adalah salah satu dari sedikit orang Bugis yang menjadi serdadu
KNIL. Bukan tidak mungkin bila Andi Azis adalah orang Bugis dengan pangkat
tertinggi dalam KNIL. Pemberontakan Andi Azis terjadi di Sulawesi Selatan
(Makassar) pada tanggal 5 April 1950.

15. LATAR BELAKANG TIMBULNYA
PEMBERONTAKAN ANDI AZIZ ADALAH
1. Timbulnya pertentangan pendapat mengenai peleburan Negara bagian
Indonesia Timur (NIT) ke dalam negara RI. Ada pihak yang tetap menginginkan
NIT tetap dipertahankan dan tetap merupakan bagian dari wilayah Republik
Indonesia Serikat (RIS), sedangkan di satu pihak lagi menginginkan NIT
melebur ke negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.
2. Ada perasaan curiga di kalangan bekas anggota – anggota KNIL yang
disalurkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Setikat (APRIS)/TNI.
Anggota – anggota KNIL beranggapan bahwa pemerintah akan
menganaktirikannya, sedangkan pada pihak TNI sendiri ada semacam
kecanggungan untuk bekerja sama dengan bekas lawan mereka selama
perang kemerdekaan.
Kedua hal tersebut mendorong lahirnya pemberontakan bersenjata yang
dipimpin oleh bekas tentara KNIL, Andi Aziz, pada tanggal 5 April 1950.

16. ADAPUN FAKTOR YANG MENYEBABKAN
PEMBERONTAKAN ADALAH :
1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas
keamanan di Negara Indonesia Timur.
2. Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI
3. Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.

17. PERNYATAAN ANDI AZIZ YANG DITUJUKAN
KEPADA
PEMERINTAH PUSAT DI JAKARTA
1. Negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan agar tetap
berdiri menjadi bagian dari RIS.
2. Tanggung jawab keselamatan daerah NIT agar diserahkan kepada
pasukan KNIL yang telah masuk menjadi anggota APRIS. TNI yang
bukan berasal dari KNIL tidak perlu turut campur.
3. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak
mengizinkan NIT dibubarkan dan bersatu dengan Republik Indonesia.

18. Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak
tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4
x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi,
senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan.
Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan
ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April
1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah
Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis
dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun
penjara.

19. 4 TOKOH PEMBERONTAKAN ANDI AZIZ
ANDI AZIZ(PEMIMPIN BEKAS
KESATUAN KNIL
• Andi aziz adalah bekas perwira KNIL
yang bergabung ke APRIS penggerak
pasukan yang menyerang markas TNI
dan menawan sejumlah perwira TNI.
KOLONEL A.E. KAWILARANG
• Sebagai pemimpin pasukan 4 angkatan
yang di perintahkan oleh pemerintah
RIS dalam operasi penumpasan
pemberontakan Andi Aziz di makassar.

20. KOLONEL
SOEHARTO
PEMIMPIN BRIDGE 10
GARUDA MATARAM DI JAWA
TENGAH
LETKOL WAROUW
PEMIMPIN ANGKATAN
UDARA BESERTA
PASUKANNYA
KAPTEN UDARA
WIRIDINATA
Pempimpin angkatan udara beserta
pasukanya

21. KONFLIK APRA
• Pemberontakan APRA atau yang di sebut juga dengan (ANGKATAN
PERANG RATU ADIL ) adalah pemberontakan yang terkait dengan
kepentingan yang terjadi pada januari 1950.
pemberontakan di latar belakangi oleh komandan pasukan belanda
bernama raymon wasterling, dengan maksud untuk memperthankan
bentuk negara fedral di indonesia dan mempunyai tentara yang yang
berdiri sendiri pada negara negara bagian republik indonesia serikat
Asal usul dari gerkan ini awalnya di dasari dengan adanya kepercayan
rakyat terhadap ramalan jayabaya yang mengatakan bahwaakan adanya
seseornag RATU ADIL yang akan membawa mereka de dalam susana
yang aman dan tentram dan dapat memmimpin secara adil dan bijaksana

22. SEKIAN PRESENTASI DARI KELOMPOK
KAMI
TERIMAKASIH