BE & GG 14, Edo Fitriansyah, Hapzi Ali, conflict interest di perusahaan,Mercubuana, 2017

1. Pada dasarnya semua profesi memilki norma ethics yang sama seperti jujur, sopan, santun,
bertanggung jawab, empati dan lain sebagai nya. Namun setiap profesi tentu memiliki ethics
yang sfesifik. Misalnya Etika Profesi Dosen tentu berbeda dengan etika profesi Dokter
begitu juga dengan tugas atau profesi saudara masing-masing. Jelaskan etika profesi yang
sfesifik dalam tugas atau profesi saudara masiang-maing dan bagaimana pula
mengatasi conflict interest dalam profesi saudara masing-masing.
Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “Ethikos” yang berati timbul dari kebiasaan, adalah
cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai
standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah,
baik, buruk dan tanggung jawab.
Berikut ini merupakan dua sifat etika, yaitu :
Ø Non-empirisFilsafat digolongkan sebagai ilmu non empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang
didasarkan pada fakta atau yang kongkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha
melampaui yang kongkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala kongkret.
Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang kongkret yang secara
faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh
dilakukan.
Ø Praktis Cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat
hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya
tentang “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat
praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia.
Tetapi ingat bahwa etika bukan praktis dalam arti menyajikan resep-resep siap pakai. Etika tidak
bersifat teknis melainkan reflektif. Maksudnya etika hanya menganalisis tema-tema pokok
seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dan sebagainya, sambil melihat teori-teori
etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya. Diharapakan kita mampu
menyusun sendiri argumentasi yang tahan uji.
Perbedaan antara Etika dengan Etiket yaitu, Etika menyangkut cara dilakukannya suatu
perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Contohnya : Dilarang mengambil
barang milik orang lain tanpa izin karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama
artinya dengan mencuri. “Jangan mencuri” merupakan suatu norma etika. Di sini tidak
dipersoalkan apakah pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Sedangkan
Etiket hanya berlaku dalam situasi dimana kita tidak seorang diri (ada orang lain di sekitar kita).
Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku.
Contohnya : Saya sedang makan bersama bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas
meja makan, maka saya dianggap melanggat etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian
(tidak ada orang lain), maka saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian.

2. Pengertian Profesi
Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut
keahlian (expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang
diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat
dipertanggung jawabkan. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut professional,
sedangkan professional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang
menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan
unjuk kerja sesuai dengn profesinya.
Berikut ini merupakan ciri-ciri dari profesi, yaitu :
Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis
Seorang professional harus memiliki pengetahuan teoretis dan keterampilan mengenai bidang
teknik yang ditekuni dan bisa diterapkan dalam pelaksanaanya atau prakteknya dalam kehidupan
sehari-hari.
Asosiasi Profesional
Merupakan suatu badan organisasi yang biasanya diorganisasikan oleh anggota profesi yang
bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya.
Pendidikan yang Ekstensi
Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan
tinggi. Seorang professional dalam bidang teknik mempunyai latar belakang pendidikan yang
tinggi baik itu dalam suatu pendidikan formal ataupun non formal.
S Ujian Kompetisi
ebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes
yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
Pelatihan institutional
Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon
profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi.
Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
Lisensi
Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang
memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.

3. Otonomi kerja
Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar
adanya intervensi dari luar.
Kode etik
Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan
bagi mereka yang melanggar aturan.
Mengatur diri
Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah.
Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang
berkualifikasi paling tinggi.
Layanan publik dan altruism
Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan
kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
Status dan imbalan yang tinggi
Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi
para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka
berikan bagi masyarakat.
Pengertian Etika Profesi
Etika profesi menurut keiser dalam ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 ) adalah sikap hidup berupa
keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh
ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban
terhadap masyarakat.
Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas
menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional.
Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan
dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan jasa sebaik-
baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan
yang tidak professional.

4. Tiga Fungsi dari Kode Etik Profesi
Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip
profesionalitas yang digariskan
Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang
bersangkutan
Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan
etika dalam keanggotaan profesi
CONFLICT OF INTEREST
Conflict of interest adalah sebuah konflik berkepentingan yang terjadi ketika
sebuah individuatau organisasi yang terlibat dalam berbagai kepentingan, salah satu
yang mungkin bisa merusak motivasi untuk bertindak dalam lainnya.
Sebuah konflik kepentingan hanya bisa ada jika seseorang atau kesaksian dipercayakan dengan
ketidakberpihakan beberapa; jumlah sedikit kepercayaan diperlukan untuk menciptakannya.
Adanya konflik kepentingan adalah independen dari pelaksanaan ketidakpantasan. Oleh karena
itu, konflik kepentingan dapat ditemukan dan dijinakkan secara sukarela sebelum korupsi pun
terjadi. Contoh beberapa pekerjaan dimana konflik kepentingan adalah kemungkinan besar yang
harus dihadapi atau ditemukan meliputi: polisi , pengacara , hakim ,adjuster
asuransi , politikus , insinyur , eksekutif, direktur sebuah perusahaan , penelitian
medis ilmuwan, dokter , penulis, dan editor.
Maka dari pada itu kita bisa mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi di mana
seseorang memiliki atau pribadi yang cukup kepentingan pribadi untuk muncul untuk
mempengaruhi tujuan pelaksanaan tugas-nya resmi atau sebagai, katakanlah, seorang pejabat
publik, karyawan, atau profesional.
Sebuah konflik kepentingan bisa eksis dalam beberapa jenis situasi:
Dengan pejabat publik yang kepentingan pribadi bertentangan dengan jabatannya
profesionalnya.
Dengan karyawan yang bekerja untuk satu perusahaan tetapi yang mungkin memiliki
kepentingan pribadi yang bersaing dengan kerjanya.
Dengan orang yang memiliki posisi otoritas dalam satu organisasi yang bertentangan dengan
kepentingan-nya dalam organisasi lain.
Dengan orang yang memiliki tanggung jawab yang saling bertentangan.

5. Tidak hanya itu ada hal-hal penting yang kita dapat perhatikan untuk mengetahui konflik
berkepentingan ini, antara lain :
1. Konflik berkepentingan nyata dan dapat di bayangkan.
Pada umumnya konflik berasal dari peraturan yang kita gunakan dengan komunitas kita dan
untuk alasan tersebut, konflik menjadi bagian nyata dibanding peraturan yang kita buat. Oleh
sebab itu sering terlihat nya sebuah konflik sulit untuk dihindari. Dan ada alasan yang masuk akal
yang membuat konflik berkepentingan dapat diterima dan tidak harus . Tapi paling tidak khalayak
harus diberitahu kondisinya.
Satu masalah yang biasa ada dari sikap media dimana media profesional melihat pontesi dari
konflik berkepentingan dapat menarik banyak perhatian yang di jadikan awal dari sebuah
pemberitaan.
Media massa adalah sebuah bisnis besar dan tergantung dari banyaknya iklan yang mendukung
mereka. Bagian editorial lebih menekankan sisi komersil untuk sehari-harinya. kebanyakan koran
dan media penyiaran mengasingkan integritas jurnalistik dari tekanan komersil.
Beberapa organisasi berita juga dimiliki oleh perusahaan yang kesetiaannya lebih ke dasar
dibandingkan kebebasan jurnalistik. ABC contohnya, ABC dimiliki oleh Walt Disney Company.
Di dunia media kemungkinan pengunaaan konflik berkepentingan sangat tidak terhingga dan ini
menjadi kewajiban pengurus media untuk lebih sensitif kepada masalah etika akibat dari konflik
yang ada.
2. Menyadari konflik : pada keadaan tersulit.
Jika kita menghindari konflik atau paling tidak belajar untuk mengikuti mereka,
kita harus mengerti dan belajar untuk apa konflik itu ada. Beberapa orang menjadi tidak sadar
akibat dari perbuatan mereka.
Walaupun demikian konflik berkepentingan bisa berasal dari segala macam situasi.
Profesionalisme media pada konflik berkepentingan ini terdapat 3 area yang spesifik :
a. Hubungan yang saling bertentangan
Memang sulit untuk memberikan2 hal besar. Sikap dari kepribadian kita tentu saja terbatas,
ketika kita ikut serta didalam sebuah konflik yang saling bertentangan. Beberapa contoh
hubungan yang saling bertentangan adalah checkbook journalism, personal relationship, dan the
journalist as citizen.

6. b. Partisipasi publik yang bertentangan
Dua sisi dalam jurnalism. Kadang didalam dunia jurnalis ada dua sisi yang saling bertentangan
dimana pastisipasi publik kadang tidak sesuai dengan keinginan dari media. Hal ini tentu saja
membuat media dihadapkan pada suatu kondisi yang bertentangan dimana di satu sisi mereka
harus mendapatkan partisipasi publik tapi di satu sisi juga mereka harus mendapat kan berita
yang bisa menimbulkan partisipasi publik yang sesuai keinginan mereka.
c. Kepentingan pribadi dan maksud tersembunyi
Konflik yang ada antara profesionalisme media dan kepentingan pribadi dengan maksud
tersembunyi terkadang menimbulkan banyak pertanyaan. Tidak beruntung nya kepentingan
pribadi dan maksud tersembunyi didalam sebuah media profesional tidak akan terjadi pada
sebuah organisasi berita yang editornya dapat memilih dan menggunakan kedua hal ini secara
tepat dan sesuai.
3. Pendekatan untuk menangani konflik yang berkepentingan.
Biasanya, tidak menghilangkan masalah dan menjelaskan masalah yang ada bisa menjadi salah
satu penanganan konflik ini.
Terdapat 3 hal yang di ikuti dan bisa berubah menjadi petunjuk moral dan dijadikan standart dari
sebuah proses moral.
Pertama, tentu saja tujuan dari penyelesaian konflik harus dihindari dari konflik pribadi seperti
ke profesionalan media dalam membuat berita.
Kedua, jika konflik tidak bisa di antisipasi, untuk mengatasi sebuah dilema, walaupun faktanya
telah ada. Misal kantor penerbit koran tidak bisa menangani masalah yang timbul didalam
perusahaan nya yang bisa dijadikan sebuah pemberitaan tetapi jika koran tersebut menutup
nutupi cerita sebenarnya, mereka harus menganggap diri mereka terhindar dari konflik
berkepentingan.
Ketiga, jika konflik kepentingan tidak bisa dihindari, ini harus di beritahu kepada publik atau klien.
4. Konflik kepentingan : studi kasus
Terdapat beberapa kasus mengenai konflik kepentingan. Misalnya PR practitioner yang menjadi
aktivis politik, tes DNA : media memanggil hakim dalam kasus kematian warga kulit hitam di
amerika. Kemudian kasus gen atau warna kulit di amerika.

7. REAL Conflict of Interest Penegakan Hukum di Indonesia
Komitmen Indonesia sebagai negara hukum tentu tidak hanya didengungkan dalam ruang
legalistik positivistik semata. Tidak hanya dikurung dalam konstitusi seperti postulasi di awal
tulisan ini, namun dapat dibuktikan secara aktual dan faktual. Akan tetapi negara hukum
Indonesia akan terbayar murah dan status negara hukumnya terancam dengan melihat adanya
praktik- praktik penegakan hukum belakangan ini. Konsep the rule of law yang
diimplementasikan oleh aparatur hukum dari kepolisian hingga lembaga peradilan dan bahkan
komisi dan satgas sekalipun luput dari cita-cita penegakan hukum yang independen, imparsial,
dan bebas dari intervensi kekuasaan maupun politik. Kondisi tersebut terjadi lantaran campur
tangan politik (partai politik dan politisi) dalam aktivitas penegakan hukum. Hal inilah yang
kemungkinan menjadi pintu masuk robohnya negara hukum Indonesia yang kemungkinan akan
terdegradasi oleh negara kekuasaan sentralis (machstaat) jika tetap dipertahankan. Negara
hukum pun dipertanyakan.
Campur Tangan Politik
Di samping adanya faktor-faktor kriminogen terkait dengan terjadinya infiltrasi antara hukum
dan politik belakangan ini, tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran dan karakteristik
kepemimpinan. Hal yang lumrah untuk dilontarkan karena kasus-kasus besar dan berdimensi
struktural saat ini setidaknya melibatkan partai politik penguasa negara ini. ICW mencatat ada 10
kasus korupsi yang melibatkan Partai Demokrat.
Tidak terimplementasikannya penegakan hukum secara independen, tentu tidak hanya karena
masalah sikap aparatur (attitudinal problem) namun juga karena intervensi politik, yang
keduanya bersinergi secara simultan. Ketua KPK pun mengakui proses pemberantasan korupsi
terhambat oleh politik (Republika, Rabu, 27 Juli 2001). Beberapa kasus extra ordinary crimeyang
mampir di KPK mayoritas dipengaruhi oleh konfigurasi politik, misalnya ditelantarkannya kasus
Bank Century yang sampai saat ini tidak mendapatkan kepastian hukum dan hanya mentah di
DPR. Dalam hal tersebut jelas dan tentu dimenangkan oleh partai-partai yang berkepentingan
dengan keberadaan eksekutif saat ini. Dalam kasus Bank Century berpotensi menyeret para
pemilik kursi eksekutif, seperti mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan lantaran terseret
dalam kasus ini.
Adapun kasus lain yang kini tengah mendapat sorotan publik yang melibatkan mantan Bendahara
Partai Demokrat Nazaruddin, yakni terkait dugaan korupsi dalam program pembangunan wisma
atlet SEA Games dan tenaga kependidikan, Kemendiknas. Dalam kasus ini konon kader Partai
Demokrat tersebut telah menyumbang Rp 13 miliar ke Partai Demokrat, dan dalam
pengakuannya Nazaruddin diperintahkan untuk lari ke luar negeri oleh pimpinan umum Partai
Demokrat agar tidak terjamah oleh hukum. Meskipun belum bisa dipastikan semua, pengakuan
Nazaruddin di beberapa media massa adalah benar, patut untuk diduga bahwa telah terjadi
campur tangan politik dalam aktivitas penegakan hukum di Indonesia. Dan masih ada beberapa

8. kasus yang kemungkinan melibatkan beberapa kader partai politik termasuk Andi Nurpati dari
Demokrat dalam kasus mafia pemilu, Agusrin Najamudin, Gubernur Lampung yang dalam
kasusnya divonis bebas oleh hakim Syarifudin Umar. Nunun Nurbaetie tersangka suap pemilihan
Deputi Senior Gubernur BI yang hingga saat ini masih melancong ke luar negeri.
POTENSIAL
Penunjukan KSAD Sebuah Teladan Good Governance?
Penunjukan KSAD yang baru kemungkinan besar akan menimbulkan pertanyaan sejauh mana
pengaruhnya terhadap good governance negara ini, resiko terjadinya conflict of interest dan
resiko menurunnya kepercayaan terutama dari golongan terdidik dan jenjang karir perwira di
bawahnya.
Dalam pengelolaan perusahaan modern, adanya hubungan antara seorang staf dengan familinya
yang berkaitan dengan pekerjaan harus dideklarasikan dengan transparan. Kemungkinan
terjadinya conflict of interest diwajibkan untuk diasses dan didokumentasikan secara tertulis dan
transparan dengan pernyataan bahwa ybs tidak akan menimbulkan gangguan terhadap good
governance.
Dalam pengelolaan negara, mestinya hal itu lebih penting lagi, metodenya tidak boleh kalah.
Rakyat harus diberitahukan mengenai ada atau tidaknya potensi conflict of interest ini dan
bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya. Assessment yang
dilakukan harus ditambah untuk mencakup aspek budaya, etika, kepatutan dan aspek psikologi
massa. Tidak boleh hanya dengan satu pertimbangan tunggal atas nama profesionalisme tapi
melemahkan faktor-faktor yang lain.
Lepas dari praktek perlunya good governance itu, penulis sebenarnya tidak meragukan
profesionalitas dan integritas dari calon KSAD yang akan ditunjuk. Selain karena sudah teruji di
berbagai penugasan, beliau juga dari sebuah keluarga perwira yang di jaman dulu mempunyai
warisan nama harum.
Mengapa Tidak dari Wakil KSAD
Idealnya memang tidak ada potensi conflict of interest sama sekali, dengan cara sebisa mungkin
menunjuk personal lain yang sama-sama berkualitas dan profesional. Misalnya mengapa tidak
ditunjuk saja yang saat ini menjabat sebagai Wakil KSAD untuk berpromosi menjadi KSAD yang

9. baru. Kalau pendekatan ini yang diambil, sebenarnya juga sangat logis bahkan akan lebih
diapresiasi oleh rakyat. Dan akan menyingkirkan semua potensi kecurigaan/ketidakpuasan dan
meniadakan resiko-resiko yang tidak perlu. Apalagi sebenarnya tidak ada resiko buruk bagi
negara ini kalau yang menjadi KSAD yang baru adalah personal yang sebelumnya menjabat
sebagai Wakil KSAD.
Sebenarnya lah pada saat seseorang terpilih oleh rakyat untuk memimpin negara ini, dia harus
berani untuk tidak terlalu menampilkan keluarga dan relasinya dalam posisi-posisi kunci.
Kalau ditimbang-timbang dan hasil pertimbangan itu ternyata memunculkan resiko kebangsaan
dan kepercayaan, seyogianya langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan kecurigaan harus
bisa dihindari.
Kehidupan berbangsa dalam membangun demokrasi yang sehat berkelanjutan hendaknya
menghindari dominasi famili tertentu terhadap banyak sektor kehidupan berbangsa dan
bermasyarakat. Sebagai contoh, jangan sampai anggota-anggota sebuah famili tertentu
menempati posisi mulai dari posisi di kepresidenan, partai, ketentaraan, sampai KADIN dan lain-
lain.
Belajar dari Sejarah 1999
Dari sejarah masih segar dalam ingatan kita, masa presiden terdahulu yaitu Soeharto dengan
salah satu menantunya yang saat itu memegang posisi kunci sebagai salah satu panglima.
Ternyata conflict of interest itu tidak sepenuhnya bisa dihindari, meskipun beberapa orang
mungkin masih memperdebatkannya. Ujung-ujungnya, konon pada saat itu publik menangkap
adanya disharmoni antara mereka berdua dan konon juga menimbulkan kebingungan di antara
rakyat dan pejabat tinggi, yaitu pada saat negara dalam keadaan sulit (ingat peristiwa tahun 1998
- 1999).
Padahal di jaman Pak Harto, posisi jabatan ketentaraan tertinggi yang ditempati oleh familinya
baru setingkat panglima komando, yaitu Kopassus dan Kostrad. Belum ada yang sampai posisi
kepala staf angkatan.
Melihat lebih jauh lagi ke belakang, kita masih ingat pada saat Pak Harto mulai memberikan bisnis
kepada anak-anaknya. Beberapa dari kita pada saat itu menganggap hal itu wajar-wajar saja.
Beberapa orang mengatakan “masak anak-anak presiden tidak boleh berbisnis ……. kalau mereka
memang mampu, mengapa tidak”. Namun tidak berapa lama kemudian kita semuanya mencatat
dalam ingatan kita, anak-anak beliau mendominasi bisnis-bisnis besar di negara ini.

10. Bisa Saja Menjadi Contoh yang Diterapkan Kurang Baik
Dengan penunjukan KSAD yang baru sekarang ini, publik kemungkinan akan menjadikan proses
penunjukan itu sebagai salah satu contoh yang bisa saja diterapkan secara kurang baik. Dalam
arti, penunjukan pejabat atau posisi-posisi penting hanya perlu justifikasi untuk tidak harus
menghindari potensi conflict of interest, baik itu dalam pengelolaan perusahaan maupun dalam
pemerintahan.
Kita punya peribahasa (mohon maaf) “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”, untuk
mewanti-wanti siapa pun yang menjadi pemimpin hendaknya ekstra hati-hati karena orang-
orang yang dipimpinnya akan mengikuti dengan skala yang mungkin lebih besar dan lebih
luas.Kita semua harus eling dengan nilai-nilai kearifan ini.
Jangan sampai nantinya pejabat-pejabat di tingkat yang lebih rendah menempatkan para
familinya pada posisi-posisi penting dengan justifikasi profesionalisme.
Kesimpulan
Untuk negara kita yang belum matang dalam good governance, dan dengan adanya contoh
sejarah yang belum begitu lama berselang, penunjukan famili untuk posisi high profile / posisi
kunci semestinya secara bijaksana dihindari saja.
Tidak kurang banyak posisi-posisi lain yang tidak kalah baiknya untuk ditempati oleh famili-famili
yang berbakat, profesional dan berintegritas tanpa harus membuka kemungkinan resiko yang
tidak perlu terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, psikologi massa, trust building ,good
governance dan kepentingan bangsa yang lebih luas.
IMAGINER
Mengapa Tim Independen Perlu?
Epik pertarungan ”cicak melawan buaya” tiba pada titik yang mengaduk-aduk emosi masyarakat
luas dengan ditahannya Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah
oleh Polri pada hari Kamis (29/10).

11. Penjelasan Presiden dan Kepala Polri pada hari Jumat (30/10) kelihatannya tidak mampu
meredam gejolak tersebut —bila tidak hendak dikatakan justru menuai kekecewaan masyarakat.
Praktis berakhir sudah masa ”bulan madu” 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono jilid 2.
Banyak pihak di kalangan masyarakat sipil berpendapat bahwa bola kini berada di tangan
Presiden SBY, dan di situlah titik kekecewaan mereka, sebab Presiden bersiteguh tidak mau
mengintervensi proses hukum yang tengah berlangsung. Di sinilah tidak terdapat titik temu
antara tuntutan masyarakat sipil dan Presiden. Deadlock.
Dalam perspektif tertentu, pendirian Presiden SBY tersebut dapat dimengerti. Presiden memang
tak bisa melakukan intervensi atas sebuah proses hukum. Akan tetapi, di sisi lain, Presiden juga
tidak boleh alpa bahwa ”keunikan” perkara ini ketimbang perkara-perkara hukum lain
seumumnya adalah bahwa kalau bicara proses hukum, secara umum diasumsikan bahwa yang
menyelenggarakan proses hukum—kepolisian dan kejaksaan—adalah pihak yang netral dan
obyektif karena mereka bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang
diproses. Adapun dalam perkara ini, perkaranya melibatkan mereka yang menyelenggarakan
proses hukum terhadap perkara itu sendiri. Dengan kata lain, proses hukum ini berlangsung di
tangan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini terjadi conflict of interest.
Buah simalakama
Maka, wajar belaka bila masyarakat sulit bersedia memercayai kredibilitas proses hukum yang
sedang berlangsung. Wajar belaka bila mereka berwasangka bahwa sedang berlangsung suatu
skenario kriminalisasi KPK, apalagi dengan adanya serangkaian kejanggalan di mata mereka. Di
sinilah letak buah simalakama bagi Presiden.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar bagi Presiden adalah membentuk tim independen
dugaan kriminalisasi KPK tersebut, yang dapat dibentuk melalui keputusan presiden. Dengan
demikian, ia dapat memenuhi desakan agar ia turun tangan sekaligus tidak dianggap memihak
atau mengintervensi dalam masalah ini.
Tim tersebut harus beranggotakan orang-orang yang bukan berasal dari Polri, kejaksaan, maupun
KPK. Lebih dari itu, mereka haruslah orang-orang yang memiliki kecakapan yang dibutuhkan serta
independensi dan integritas yang tinggi. Tugas tim ini adalah melakukan kajian secara
komprehensif dan tuntas terhadap dugaan kriminalisasi KPK ini, membuat rekomendasi, lalu
melaporkannya kepada presiden dan masyarakat umum.
Dengan demikian, apa yang dilakukan tim ini selain akan membuat terang perkara ini secara
obyektif juga sekaligus akan berfungsi sebagai semacam audit terhadap penanganan Polri dan
kejaksaan atas perkara ini. Apakah, misalnya, secara hukum valid apabila polisi menahan orang

12. di antaranya dengan alasan sering menggelar konferensi pers sehingga penyidik merasa
terganggu—apa, misalnya, landasannya dalam KUHAP, UU Polri, atau peraturan perundang-
undangan lain.
Tentu saja, kedua pimpinan nonaktif KPK itu bukanlah dewa. Mereka juga bisa salah. Akan tetapi,
demikian pula sebaliknya, para insan Polri juga bukanlah dewa sehingga pelaksanaan
kewenangan mereka, meminjam kata-kata Presiden SBY sendiri ketika bertandang ke kantor
harian ini sekitar empat bulan silam, ”must not go unchecked”—dengan kata lain: must not go
unaudited.
Tak kurang Presiden SBY sendiri pula yang menyatakan kepolisian harus bisa menjelaskan latar
belakang, alasan, serta rujukan hukum tindakannya dalam proses hukum. Justru inilah yang bagi
masyarakat terasa absen dan tak kunjung tiba dari pihak Polri. Ini semua perlu walau kita
menyadari bahwa proses hukum memang harus berjalan lebih cepat. Hanya saja proses hukum
seyogianya mendengar dan menyimak juga hasil kerja tim independen yang meneliti compliance
terhadap due process of law.
Tim independen ini tidak mesti bersifat pro yustisia karena, sayangnya, kita tidak mengenal
lembaga special prosecutor dalam sistem hukum kita. Namun, tim ini memberikan laporan dan
rekomendasi kepada Presiden dan masyarakat umum. Selanjutnya, Presiden mengambil
tindakan berdasarkan laporan dan rekomendasi tersebut. Hanya dengan cara inilah kredibilitas,
integritas, dan legitimasi proses hukum perkara ini—dan juga pemerintahan SBY—bisa
diselamatkan. Langkah ini adalah langkah yang bijaksana dan akan menjadi graceful exit bagi
Presiden dari kemelut ini berikut bola panas yang sedang berada di tangannya. Langkah ini
bahkan mungkin akan menjadi graceful exit bagi semua pihak yang terkait dalam gonjang-ganjing
ini.
Preseden
Presiden sudah menciptakan preseden semacam itu bagi dirinya ketika membentuk Tim Lima
perekomendasi Pelaksana Tugas KPK beberapa waktu lalu. Sebagai anggota Tim Lima, penulis
mengalami sendiri tiadanya intervensi atau ”titipan” apa pun dari Presiden SBY terhadap tim
tersebut. Presiden menerima baik laporan tim tersebut dan kemudian melaksanakan
rekomendasinya. Oleh karena itu, agaknya tidak terdapat alasan bagi Presiden untuk tidak
mengulanginya lagi kali ini.
Dalam dunia politik, terdapat semacam ”hukum tak tertulis” yang berbunyi ”bulan madu 100 hari
pertama”: selama 100 hari pertama sebuah pemerintahan baru, pihak-pihak yang kritis terhadap
pemerintah biasanya ”menahan diri” tidak berteriak terlalu keras dahulu guna memberikan
kesempatan kepada pemerintah tersebut. Akan tetapi, sungguh sangat patut disayangkan bahwa
akibat prahara ini praktis sirna sudah masa bulan madu 100 hari SBY sebelum waktunya.

13. Sebagaimana kita saksikan hari-hari ini, suara-suara keras nan lantang yang ditujukan kepada
Presiden SBY terkait prahara ini kini telah bergema di mana-mana. ”Hukum tak tertulis” itu
”terpaksa” dilanggar sudah. Oleh karena itu, bila Presiden masih hendak menyelamatkan ”bulan
madu”-nya, take action right now: bentuk tim independen pengusut dugaan kriminalisasi
terhadap pimpinan KPK!
Sumber :
http://www.scribd.com/doc/53705586/39/Pengertian-Profesi-dan-ciri-cirinya
http://id.wikipedia.org/wiki/Etika
http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika-profesi/
http://lisapurnamylullaby.blogspot.co.id/2012/01/conflict-of-interest.html