2. Muatan peraturan pemerintah berisi materi
untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya. Jadi, peraturan
pemerintah dibentuk untuk menjalankan
undang-undang. Mengenai peraturan
pemerintah, Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menegaskan sebagai berikut.
3. a. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan
dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah.
b. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dikoordinasikan
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum.
c. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ditetapkan
dengan keputusan presiden
d. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) berasal dari kementrian
dan/atau lembaga pemerintah nonkementrian sesuai demgan
bidang tugasnya.
e. Dalam keadaan tertentu, kementrian atau lembaga pemerintah
nonkemerrian dapat mengajukan RPP di di luar perencanaan
penyusunan peraturan pemerintah.
4. Next
f. RPP dibuat berdasarkan kebutuhan
undang-undang atau putusan Mahkamah
Agung
g. Dalam penyusunan RPP, pemrakarsa
membentuk panitia antarkementrian
dan/atau lembaga pemerintah
nonkementrian
h. Pengharmonisan, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RPP dikoordinasikan
oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang hukum
5. Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 15 Tahun 1970, proses pembentukan peraturan
pemerintah (PP) adalah sebagai berikut.
a. Pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen atau LPND ( sekarang disebut
lembaga pemerintah nonkementrian) dapat mengajukan prakarsa kepada Presiden yang
memuat urgensi, argumentasi, dan pokok-pokok materi suatu masalah yang akan dituangkan ke
dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut untuk memperoleh izin atau persetujuan dari
Presiden
b. Setelah diteliti oleh Sekretarian Negara , kemudian Presiden menentukan menyetujui atau
menolak.
c. Apabila Presiden menyetujui, maka dibentuklah panitia interdepartemen atau panitia atau
panitia antardepartemen untuk membahas dan mempersiapkan rancangan peraturan
pemerintah. Setelah selesai, hasilnya dilaporkan kepada pimpinan departemen/LPND yang
bersangkutan.
6. Rancangan peraturan pemerintah
dikonsultasikan dan dikoordinasikan
dengan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah yang terkait, Menteri
Kehakiman, dan Sekretariat Kabinet
untuk mendapatkan tanggapan dan
pertimbangan guna penyempurnaan
rancangan peraturan pemerintah
Setelah dipandang baik, rancangan PP
tersebut kemudian diajukan kepada
Presiden untuk ditetapkan dan
ditandatangani
f. Setelah ditetapkan rancangan
peraturan pemerintah
diundangkan oleh Menteri
Sekretaris Negara
7. Dari uraian diatas, kita dapat mengetahui bahwa pihak-
pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan
pemerintah, yaitu Presiden, menteri/kepala LPND yang
terkait, dan Menteri Sekretaris Negara Sekretaris Kabinet.
8. 5. Proses Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres)
Muatan peraturan presiden berisi materi sebagai berikut:
a. Yang diperintahkan oleh undang-undang,
b. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau
c. Untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa:
a. Perencanaan penyusunan peraturan presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan
peraturan presiden
b Dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, perakarsa membentuk panitia
atarkementrian dan/atau lembaga nonkementrian.
c. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden
dioordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
