E-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
E-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Pengertian E-Government
Fungsi E-Government
Tujuan E-Government
Manfaat E-Government
Jenis-Jenis E-Government
Penerapan E-Government di Indonesia
Langkah-Langkah pengembangan E-Government
E-Government Adalah – Pengertian, Makalah, Manfaat Dan Contohnya – Untuk kesempatan kali kami akan mengulas mengenai e-government, yang dalam hal ini seperti pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dan jenis. Untuk lebih jelasnya simak saja uraian berikut ini.
E-Government-Adalah
Pengertian E-Government
E-Government ialah pemakian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan diantara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Presentasi Southeast Asia Technology and Transparency Initiative kepada Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Ahok terkait dengan Jakarta Open Data Challenge: Hack Jakarta.
Tugas sim, mayang sari, yananto mihadi putra, implementasi sistem informasi, ...Mayangsari_22
Berikut saya jelaskan mengenai tentang :
“IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA PERUSAHAAN UNTUK MENDAPATKAN KERAHASIAAN, KETERSEDIAAN, SERTA INTEGRITAS PADA SEMUA SUMBER DAYA INFORMASI PERUSAHAAN BUKAN HANYA PERANTI KERAS DAN DATA, DISERTAI DENGAN CONTOH KASUSNYA”
Sekian informasi yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca semua,
Terima Kasih.
Mayang Sari
Kota Cerdas sering dimaknai hanya sekedar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif sebagai bagian dari indikator kota cerdas (indikator tata kelola/governance) mendorong agar masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan kota cerdas
Pengertian E-Government
Fungsi E-Government
Tujuan E-Government
Manfaat E-Government
Jenis-Jenis E-Government
Penerapan E-Government di Indonesia
Langkah-Langkah pengembangan E-Government
E-Government Adalah – Pengertian, Makalah, Manfaat Dan Contohnya – Untuk kesempatan kali kami akan mengulas mengenai e-government, yang dalam hal ini seperti pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dan jenis. Untuk lebih jelasnya simak saja uraian berikut ini.
E-Government-Adalah
Pengertian E-Government
E-Government ialah pemakian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan diantara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Presentasi Southeast Asia Technology and Transparency Initiative kepada Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Ahok terkait dengan Jakarta Open Data Challenge: Hack Jakarta.
Tugas sim, mayang sari, yananto mihadi putra, implementasi sistem informasi, ...Mayangsari_22
Berikut saya jelaskan mengenai tentang :
“IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PADA PERUSAHAAN UNTUK MENDAPATKAN KERAHASIAAN, KETERSEDIAAN, SERTA INTEGRITAS PADA SEMUA SUMBER DAYA INFORMASI PERUSAHAAN BUKAN HANYA PERANTI KERAS DAN DATA, DISERTAI DENGAN CONTOH KASUSNYA”
Sekian informasi yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca semua,
Terima Kasih.
Mayang Sari
Kota Cerdas sering dimaknai hanya sekedar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif sebagai bagian dari indikator kota cerdas (indikator tata kelola/governance) mendorong agar masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan kota cerdas
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Apa Itu Open Government
Open Government adalah prinsip yang memberikan hak kepada warga negara untuk
mengakses dokumen, data, dan proses pemerintah untuk memungkinkan transparansi yang lebih
besar. Ini mencerminkan keseimbangan yang diperlukan antara kebebasan informasi dan
perlindungan undang-undang privasi di banyak yurisdiksi. Dalam ekonomi informasi, data
adalah bahan mentah untuk produk dan layanan baru. Pemerintah di seluruh dunia telah
mengartikulasikan komitmen mereka untuk memfasilitasi pendekatan pemerintahan yang lebih
terbuka.Barack Obama pernah berkata di dalam pidato nya
“Administrasi saya berkomitmen untuk menciptakan tingkat yang belum pernah terjadi
sebelumnya keterbukaan dalam Pemerintahan. Kami akan bekerja sama untuk memastikan
kepercayaan publik dan membangun sistem transparansi, partisipasi publik,dan kolaborasi.
Keterbukaan akan memperkuat demokrasi kita dan
mempromosikan efisiensi dan efektivitas dalam Pemerintah.”
Yang artinya dia percaya bahwa pemerintah harus bekerja sama dengan rakyat/publik
untuk mendapatkan kepercayaan dalam sebuah pemerintahan
3. Contohnya Negara Kanada yang mempercayai prinsip Open
Government ini untuk membuka pemerintahan merupakan
bagian dari upaya pemerintah federal memupuk keterbukaan
dan akuntabilitas yang lebih besar, untuk memberikan lebih
banyak kesempatan kepada warga Kanada belajar dan
berpartisipasi dalam pemerintahan, untuk mendorong inovasi
dan peluang ekonomi bagi semua warga Kanada dan, pada
saat yang sama, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih
hemat biaya, efisien, dan responsif
4. Open Government Partnership (OGP) diluncurkan pada September 2011, ketika delapan negara pendiri
(Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat)
mengesahkan Deklarasi Pemerintahan Terbuka. Deklarasi tersebut menguraikan mandat multilateral
sukarela untuk "mempromosikan transparansi,memberdayakan warga negara, melawan korupsi, dan
memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. OGP adalah gerakan global dinamis yang
mempromosikan pemerintahan terbuka, dialog bebas, dan berbagi di antara pemerintah, masyarakat sipil,
dan organisasi sektor swasta. Sejak awal, OGP telah berkembang dengan menyertakan 62 negara peserta
(seperti yang ditunjukkan pada peta di bawah) dalam gerakan di seluruh dunia yang melampaui penguatan
akuntabilitas untuk menghubungkan data antar pemerintah dalam spektrum global.
Untuk menjadi anggota OGP, pemerintah suatu negara harus mendukung Deklarasi Pemerintahan Terbuka
tingkat tingginya, menyampaikan rencana aksi yang dikembangkan dengan masukan dari warga, dan
memberikan laporan kemajuan terhadap rencana tersebut. Amerika Serikat, misalnya, telah mencapai 24
dari 26 langkah yang digariskan dalam rencana aksi pemerintahan terbuka untuk mendorong partisipasi
publik dalam pemerintahan, meningkatkan transparansi, dan mengelola sumber daya publik secara efisien
Hingga saat ini, hampir 1.000 komitmen telah dibuat oleh negara-negara OGP untuk membuat
pemerintahannya lebih terbuka dan akuntabel.
5. Apa itu Crowdsourching
Crowdsourcing adalah suatu kegiatan yang melibatkan individu atau organisasi untuk memperoleh
barang dan jasa. Layanan dalam crowdsourcing ini juga dapat meliputi ide, waktu, keahlian hingga keuangan
dengan bantuan layanan internet.
Istilah "crowdsourcing" diciptakan oleh editor Jeff Howe dan Mark Robinson di Wired Magazine
pada tahun 2005. Ini pada dasarnya berarti "outsourcing ke kerumunan". Menurut definisi mereka, itu adalah
"tindakan perusahaan atau lembaga yang mengambil fungsi setelah dilakukan oleh karyawan dan
mengalihkannya ke jaringan orang yang tidak ditentukan (dan umumnya besar) dalam bentuk panggilan
terbuka ... Prasyarat krusialnya adalah penggunaan format panggilan terbuka dan jaringan besar pekerja
potensial. ”
Penggunaan dari layanan crowdsourcing ini juga tentu sangat banyak karena itu dengan banyaknya
orang yang menggunakan layanan ini secara urunan sehingga ide-ide yang ditawarkan juga lebih beragam
mulai dari skala kecil hingga besar. Tren crowdsourcing ini juga memungkinkan suatu organisasi atau lembaga
dapat memperoleh akses kepada ide-ide atau solusi baru, ditambah lagi keterlibatan konsumen secara lebih
dalam sehingga membuat segalanya lebih mudah.Seiring tren dari crowdsourcing inilah membuat istilah
crowdsourcing ini melekat dengan bisnis sosial. Dimana peran bisnis ini tidak hanya menguntungkan satu
pihak namun juga kepada banyak pihak.
.
6. Crowdsourching Di Dalam Pemerintahan
Crowdsourcing adalah perpanjangan dari demokrasi. Ini membawa wawasan
dan inovasi baru untuk berbagai masalah pemerintahan. Terlepas dari tantangan yang
melekat, pemerintah harus memperhatikan kebijaksanaan orang banyak untuk
mengatasi tantangan yang melintasi yurisdiksi, seperti transportasi dan lingkungan.
Banyak pemerintah dapat menggunakan crowdsourcing untuk memberikan layanan
biaya efektif setelah pemotongan anggaran dan resesi keuangan. Investasi modal dapat
diminimalkan dengan menggunakan infrastruktur dan teknologi e-government yang
ada sebagai fasilitator utama.
Seringkali, solusi crowdsourced dibuat dengan kecepatan yang lebih cepat,
melewati birokrasi yang biasanya dikaitkan dengan proyek-proyek pemerintah. Biaya
tidak selalu menjadi faktor keberhasilan proyek. Manfaat juga dapat diukur dari segi
nilai sosial. Penyampaian layanan pemerintah bersama oleh warga membuat proses
demokrasi yang lebih menarik, melibatkan warga secara langsung dalam
pemerintahan. Selama proses tersebut, warga memiliki kesempatan untuk terhubung
lebih dalam dengan pemerintah mereka dan membangun kepercayaan. Inisiatif
bersama, yang dikembangkan menggunakan teknologi e-government, dapat membuat
pemerintah lebih responsif dan relevan dengan publiknya.
7. Contoh Crowdsourcing di Era Digital
yang sudah kita bahas sedikit di atas bahwa crowdsourcing ini mulai melekat pada bidang bisnis sosial
salah satu contohnya adalah kitabisa.com yaitu layanan yang digunakan untuk kegiatan sosial mulai dari
membantu individu yang sedang terkena musibah hingga membantu suatu daerah atau masyarakat yang
sedang dilanda musibah.
Salah satu contoh proyek crowdsourcing di bidang IT adalah OpenOffice.Produk pengolah kata, presentasi,
dan juga spreadsheet dari Microsoft Office ini dibuat oleh sekelompok orang melalui
crowdsourcing.Software development OpenOffice sendiri dijalankan menggunakan crowdsourcing dan
dapat digunakan serta download secara gratis.
Namun, crowdsourcing juga tidak hanya melekat pada bidang bisnis sosial salah satu bidang bisnis lainnya
yang bergerak dalam bidang layanan informasi jalan atau GPS (Global Positioning System). Seperti
contohnya Waze aplikasi yang memiliki layanan untuk bertukar informasi mulai dari rute jalan hingga
mengetahui kemacetan di suatu area tertentu.
Top Coder Situs crowdsourcing selanjutnya datang dari bidang IT, yaitu Top Coder.dengan Top Coder,
kamu bisa menemukan sekelompok freelancers mancanegara yang akan membantumu menyelesaikan
proyek baik itu dari segi programming, web developing, web designing, dan masih banyak lagi.Apa pun
proyek IT yang sedang dikerjakan, Top Coder bisa membantumu menyelesaikanya.
Nah, itu dia penjelasan mengenai apa itu crowdsourcing, manfaatnya, perbedaannya dengan crowdfunding,
serta contoh platform dan marketplace crowdsourcing itu sendiri.