Baiklah, saya mengerti tugasnya. Saya akan mencari jurnal tentang kewarganegaraan dan membuat presentasi PowerPoint minimal 10 slide untuk dipresentasikan minggu depan. Terima kasih atas tugasnya.
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan, mulai dari pengertian pemerintahan, bentuk-bentuk pemerintahan klasik menurut para filsuf seperti Plato dan Aristoteles, teori siklus Polybios, bentuk-bentuk pemerintahan modern seperti monarki dan republik, serta sistem pemerintahan seperti parlementer dan presidensial beserta ciri-ciri dan kelebihannya.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Menguraikan pengertian, ciri-ciri, dan contoh negara yang menerapkan sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan sistem parlementer seperti Inggris. Juga membahas perbandingan sistem pemerintahan di berbagai periode konstitusi Indonesia.
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan, mulai dari pengertian pemerintahan, bentuk-bentuk pemerintahan klasik menurut para filsuf seperti Plato dan Aristoteles, teori siklus Polybios, bentuk-bentuk pemerintahan modern seperti monarki dan republik, serta sistem pemerintahan seperti parlementer dan presidensial beserta ciri-ciri dan kelebihannya.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Menguraikan pengertian, ciri-ciri, dan contoh negara yang menerapkan sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan sistem parlementer seperti Inggris. Juga membahas perbandingan sistem pemerintahan di berbagai periode konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Secara garis besar dibahas tentang negara kesatuan dan negara serikat, monarki dan republik, serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas tentang pandangan Plato, Aristoteles, dan Polybius terkait bentuk pemerintahan di Yunani Kuno.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan menurut para ahli seperti Aristoteles, Plato, dan Polybios. Juga dibahas pelaksanaan sistem pemerintahan di Kanada dan Argentina. Kanada menerapkan sistem federal demokrasi dengan pemerintahan konstitusional monarki, sedangkan Argentina menerapkan sistem presidensial federal dengan pemerintahan republik.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi presidensial, mulai dari pengertian, perkembangan, ciri-ciri, dan kelebihan serta kekurangan sistem pemerintahan ini. Demokrasi presidensial adalah sistem dengan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif dimana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalHana Medina
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945, karakteristik sistem federal dan kesatuan, serta dinamika sistem pemerintahan federal dan kesatuan di Indonesia. Secara khusus membahas bahwa sistem pemerintahan Indonesia awalnya berbeda dengan yang diatur dalam UUD 1945 yaitu menganut sistem parlementer bukan presidensial seperti yang diatur.
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan di Indonesia semula menempatkan MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan presiden bertanggung jawab kepada MPR, namun setelah amandemen kedaulatan berada di tangan rakyat dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Secara garis besar dibahas tentang negara kesatuan dan negara serikat, monarki dan republik, serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas tentang pandangan Plato, Aristoteles, dan Polybius terkait bentuk pemerintahan di Yunani Kuno.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan menurut para ahli seperti Aristoteles, Plato, dan Polybios. Juga dibahas pelaksanaan sistem pemerintahan di Kanada dan Argentina. Kanada menerapkan sistem federal demokrasi dengan pemerintahan konstitusional monarki, sedangkan Argentina menerapkan sistem presidensial federal dengan pemerintahan republik.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi presidensial, mulai dari pengertian, perkembangan, ciri-ciri, dan kelebihan serta kekurangan sistem pemerintahan ini. Demokrasi presidensial adalah sistem dengan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif dimana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalHana Medina
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945, karakteristik sistem federal dan kesatuan, serta dinamika sistem pemerintahan federal dan kesatuan di Indonesia. Secara khusus membahas bahwa sistem pemerintahan Indonesia awalnya berbeda dengan yang diatur dalam UUD 1945 yaitu menganut sistem parlementer bukan presidensial seperti yang diatur.
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial yang dimodifikasi, di mana kekuasaan eksekutif dipegang presiden tetapi dengan pengawasan dan keseimbangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sistem ini berubah beberapa kali sejak kemerdekaan mengikuti amandemen konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan di Indonesia semula menempatkan MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan presiden bertanggung jawab kepada MPR, namun setelah amandemen kedaulatan berada di tangan rakyat dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
2. Kompetensi Dasar
•(1) Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.
•(2) Menganalisis pelaksanaan system pemerintahan
negara Indonesia.
•(3) Mampu menunjukkan sikap kritis terhadap
pelaksanaan sistem pemerintahan yang beriaku di
Indonesia.
3. Pengertian Sistem Pemerintahan
•Sistem pemerintcLhan dalam arti sempit, yakni sebuah kajian
yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam
sebuah negara. Berdasar kajian ini dibedakan dua model
pemerintahan yakni, sistem parlementer dan sistem
presidensial.
•Sistem pemerintahan dalam arti sangat luas, yakni kajian yang
menitik •beratkan hubungan antara negara dan rakyat.
Berdasar kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintahan
monarki, pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan
demokrasi.
4. Sistem Pemerintahan Menurut Para Ahli
• Kranenburg menyatakan adanya ketidakpastian penggunaan istilah
monarki dan republik untuk menyebut bentuk negara atau bentuk
pemerintahan.
• Leon Duguit membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara
penunjukan kepala negaranya, 5'yakni sistem republik yang kepala
negaranya diangkat lewat pemilihan dan sistem monarki yang kepala
negaranya diangkat secara turun
temurun.
• Jellinec membagi bentuk pemerintahan menjadi dua, yakni republik dan
monarki. Pendapat ini sejalan .dengan apa yang dikemukakan oleh Leon
Duguit.
5. Perbandingan Sistem Pemerintahan
•Sistem pemerintahan palementer adalah system
pemerintahan yang badan eksekutif dan legislative
(pemerintah dan parlemen/DPR) memiliki hubungan yang
bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi.
•Sistem pemerintahan presidensial adalah system
pemerintahan yang badan legislatif dan badan eksekutif
boleh dikatakan tidak terdapat hubungan seperti pada
sistem pemerintahan parlementer.
6. Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
• (i) kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu orang, yaitu
presiden, sehingga presiden berkedudukan sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan,
• (ii) presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dah
bertanggung jawab kepadanya.
• (iii) masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka Waktu tertentu.
• (iv) presiden dan para menteri tidak bertanggung jawab kepada
parlemen atau DPR.
7. Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
• (i) kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat.
• (ii) cabinet yang drpimpin oleh perdana menteri bertanggung
jawab kepada parlemen.
• (iii) susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara
terbanyak dalam parlemen.
• (iv) kabinet dapat dijatuhkan atau dibubarkan setiap waktu oleh
parlemen
• (v) kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak
terletak dalam satu tangan. atau satu orang.
8. Negara Dengan Sistem Parlementer
1.Inggris
(1) Kepala negara dipegang oleh Ratu yang bersijat simbolis dan
tidak dapat diganggu gugat.
(2) Peranafi/penindang-undangan dalam penyelenggaraan negdra
lebih banyak bersifat konvensi (peraturan tidak tertulis).
(3) Kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang
memimpin menteri atau sering disebut Cabinet Government
(pemerintahan kabinet).
(4) Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan
legislative harus segera meletakkan jabatan.
9. 2. Prancis
(1)Kedudukctn presiden kuat, karena dipilih lanauna oleh
rakyat.
(2) Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan
selama tujuh tahun.
(3) Presiden diben wewenang untuk bertindak pada masa
darurat dalam menyelesaikan krisis.
(4) Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan
legislative, presiden boleh membubarkan legislative.
10. 3. India
(1) Badan -eksekutif terdiri dart seorang presiden sebagai kepala
negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang
perdana menteri.
(2) Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh
anggota-anggota badan legislative baik di pusat maupun
dinegara-negara bagian.
(3) Penyelenggaraan pemerintahannya sangat mirip dengan
Inggris dengan model Cabinet Government.
(4) Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan
pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan
kegiatan media massa agar tidak mengganggu usaha
pembangunan.
11. Sistem Presidensial Menurut UUD 1945
•Di dunia ini tidak ada sistem pemerintahan kembar.
Meskipun suatu negara menggunakan system presidensial,
antara negara yang satu dan yang lainnya pasti terjadi
variasi dan modifikasi sesuai kondisi setempat serta
Jconstitusinya. Jika kita perhatikan lebih lanjut, ternyata
dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut
Indonesia juga sedikit berbeda dengan sistem
pemerintahan presidensial Filipina dan Amerika Serikat
12. Fungsi Presiden Menurut UUD 1945
• (i) sebagai kepala negara, presiden melakukan fungsi simbolis dan
seremonial mewakili bangsa dan negara.
• (ii) sebagai kepala eksekutif, memimpin kabinet dan birokrasi dalam
melaksanakan kebijakan umum.
• (iii) sebagai kepala eksekutif, menpjukan rancangan undang-undang
kepada legislative.
• (iv) sebagai panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan
Angkatan udara.
• (v) sebagai pernimpin dalam perumusan kebijakan luar negeri.
13. Perbedaan Pemerintahan Monarki
•Monarki adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja secara
turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja,
kepala negara monarki dapat dipimpin oleh kaisar (Jepang),
syah (Iran), ratu (Inggris, Belanda), Emir (Kuwait), atau Sultan
(Brunai Darussalam). Contoh negara monarki adalah Malaysia,
prunai Darussalam, Thailand, Jepang, Inggris,' Belanda, Swedia,
Norwegia, Monako, Maroko, Arab Saudi, Kuwait, Jordania,
Belgia, Denmark dan sebagainya
14. Pemerintahan monarki dapat dibedakan atas
tiga jenis, yaitu :
•(i) monarki absolut,
•(ii) monarki konstitusibnal,
•(iii) monarki parlementer. Monarki absolut ialah sistem
pemerintahan yang wewenang dan kekuasaan raja tidak
terbatas.
15. Parlementer & Presidensial Model Paling
Populer
• Negara-negara di dunia yang menganift system presidensial jumlahnya
lebih kecil dibandingkan yang menganut sistem parlementer.
• Hal ini dikarenakan system parlementer lebih mampu menjamin
stabilitas politik; terutama di negara-negara yang tingkat partisipasi
pohtiknya tinggi, meskipun perkembangan ekonominya masih belum
begitu maju.
• Namun bagi bangsa-bangsa yang terpecah oleh berbagai konflik dan
menganut sistem multipartai dengan perwakilan proporsional- yang
dapat memungkinkan pembentukan koalisi-koalisi akan mengundang
sistem presidensial yang kurang efektif.
16. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
•Amerika Serikat adalah negara yang berbentuk fedefasi
dan pemerintahannya berbentuk republik.
•Setiap warga negara Amerika Serikat memiliki hak yang
sama untuk menjadi presiden.
•Bebagai negara federasi, Amerika serikat terdiri dari lebih
kurang 50 negara bagian dan masing-masing negara
bagian dikepalai seorang gubernur.
17. Sistem Pemerintahan Inggris
• Inggris adalah negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya
monarki.
• Hanya keturunan raja dan ratu yang dapat menjadi kepala negara.
• Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah parlementer, sehingga
di samping raja atau ratu, ada perdana menteri.
• Kedudukan kabinet kuat dan jarang dijatuhkan oleh parlemen
sampai dengan dilaksariakannya pemilihan umum berikutnya.
18. Sistem Pemerintahan Rusia
• Pemerintaha'n Rusia saat ini lahir sebagai hasil revolusi pada
Oktober 1917:
• (1) revolusi itu meruntuhkan dan mengganti kekaisaran yang
berusia lima abad.
• (2) revolusi tersebut menghancurkan suatu system kelas saoial yang
sangat pincang dan merombak hubungan antara klas-klas sosial
yang ada,
• (3) revolusi membongkar dominasi gereja Khatolik Ortodok dan
menggantinya dengan fUosofi materialisms Karl Marx..
19. Tugas Individu Ya Bestie
Cari Jurnal Tentang Kewarganegaraan. Kemudian Buat
PPTnya minimal 10 Slide.
Minggu depan dipresentasekan!