Draft Permendiknas tentang Program Pendidikan Vokasi Berkelanjutan per tanggal 11 april 2011
1.
2.
3. memiliki jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap yang berasal dari perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, industri, dan UKM sesuai dengan nisbah dosen dengan mahasiswa;
4. memiliki sarana dan prasarana penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan; dan
12. memperoleh penugasan sebagai tempat penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
18. melaporkan penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, paling lambat 15 (lima belas) hari setiap akhir semester.
19.
20. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap perguruan tinggi penyelenggaan pendidikan vokasi berkelanjutan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 12<br />Penugasan perguruan tinggi, SMK, PPPPTK, industri, dan UKM sebagai penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.<br />Pasal 13<br />Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi berkelanjutan dibebankan pada anggaran perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi berkelanjutan sebagai kampus induk/utama, SMK sebagai sub kampus, SEAMOLEC sebagai fasilitator pelaksanaan program, dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br />Pasal 12<br />Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.<br />Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.<br />Ditetapkan di Jakarta <br />pada tanggal <br />MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,<br />MOhammad Nuh<br />Diundangkan di Jakarta<br />pada tanggal <br />MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br />REPUBLIK INDONESIA,<br />PATRIALIS AKBAR<br />BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR<br />