2. LATAR BELAKANG
• Indonesia merupakan negara dengan
pertumbuhan penduduk yang tinggi dan
diperkirakan meningkat pada setiap
tahunnya.
• Pertumbuhan penduduk yang tinggi justru
menimbulkan masalah baru yaitu
kemiskinan.
4. Penyebab kemiskinan menurut Nazara,
Suhaisil (2007:23) sebagai berikut:
• Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan
dalam mencapai pendidikan tinggi.
• Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis
pekerjaan tertentu.
• Hubungan antara kemiskinan dan gender.
• Hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya
akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur.
• Lokasi geografis.
5. Faktor-faktor tersebut ada keterkaitan satu
sama lainnya yang membentuk lingkaran
setan kemiskinan (vicious circle of poverty).
8. KONDISI KEMISKINAN DI
INDONESIA
• Kemiskinan rentan
• Ukuran kemiskinan yang didasarkan pada
pendapatan
• Keragaman kemiskinan antar wilayah
9. Kebijakan di Indonesia Saat Ini
untuk Mengentaskan
Kemiskinan
1. Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM Mandiri)
2. Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP)
3. Program Peningkatan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP)
10. Kelemahan Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan pada Saat Ini
1. Program belum menjadi solusi utama bagi penyebab
kemiskinan yang di hadapi oleh kelompok/orang miskin.
2. Sasaran utama kebijakan (program) adalah wilayah dan
masyarakat desa secara luas.
3. Titik berat program pada penyebaran dan pembelajaran hak-
hak politik bagi kelompok miskin, dengan tingkat kerumitan
proses perencanaan partisipatif berdasar pada kompetisi.
4. Program kurang dapat menjangkau pemberdayaan bagi
kelompok sasaran utama (orang miskin).
5. Terjadi proses distorsi pemberdayaan, ketika
“memberdayakan” identik dengan memberi sedikit
penghasilan atau tambahan penghasilan karena orang-orang
miskin yang terlibat dalam program diberi upah.
11. Mengatasi Kelemahan Mendasar dari
Kebijakan (Program) Penanggulangan
Kemiskinan
Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mendasar dari kebijakan
penanggulangan kemiskinan di perdesaan sebagaimana telah
diurai sebelumnya, diperlukan suatu bentuk kebijakan yang
terbatas (affirmative policy), dengan cara merevitalisasi kembali
paradigma, arah, dan strategi kebijakan penanggulangan
kemiskinan di perdesaan yang sudah ada. Oleh karena itu, model
ini menawarkan sebuah perubahan paradigma, strategi, dan
pendekatan untuk memperbarui landasan kebijakan (program)
penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Selain itu, model
ini menawarkan perubahan sasaran utama dalam mengatasi
kemiskinan, yaitu kelompok/orang miskin.
12. KESIMPULAN
• Angka kemiskinan nasional menyembunyikan
sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit
saja di atas garis kemiskinan nasional hal
tersebut menjadi penyebab kemiskinan rentan
di Indonesia. Selain itu, ukuran kemiskinan
yang didasarkan pada pendapatan dan
perbedaan antar daerah juga merupakan ciri
mendasar kemiskinan di Indonesia.
13. • Di Indonesia telah memiliki model kebijakan (program)
pemberdayaan masyarakat perdesaan yaitu PNPM Mandiri,
PPIP, dan PUAP. Namun program tersebut memiliki
kelemahan pokok. Pertama, dari segi konsep terjadi
percampuran prinsip dalam pembangunan wilayah dengan
penanggulangan kemiskinan. Program didominasi oleh
pembangunan infrastruktur, sementara penanggulangan
kemiskinan hanya diikutsertakan bukan sebagai prioritas
utama. Kedua, konsep dan program yang diterapkan tidak
diarahkan untuk mengurai atau memecahkan dimensi
kemiskinan yang multidimensional. Ketiga, menumpangkan
penanggulangan kemiskinan pada program pemberdayaan
masyarakat secara luas, merupakan sebuah sebab dari adanya
kenyataan bahwa kelompok miskin kemudian terpinggirkan.
14. • Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mendasar dari
kebijakan penanggulangan kemiskinan di perdesaan
sebagaimana telah diurai sebelumnya, diperlukan suatu bentuk
kebijakan yang terbatas (affirmative policy), dengan cara
merevitalisasi kembali paradigma, arah, dan strategi kebijakan
penanggulangan kemiskinan di perdesaan yang sudah ada.
Oleh karena itu, model ini menawarkan sebuah perubahan
paradigma, strategi, dan pendekatan untuk memperbarui
landasan kebijakan (program) penanggulangan kemiskinan
yang sudah ada. Selain itu, model ini menawarkan perubahan
sasaran utama dalam mengatasi kemiskinan, yaitu
kelompok/orang miskin.
