Surat ini berisi petunjuk teknis untuk mengoptimalkan peran Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan guru madrasah. Provinsi dan kabupaten/kota diminta melakukan sosialisasi, memetakan kebutuhan, serta memastikan terbentuknya organisasi-organisasi tersebut sesuai

1. Nomor
t ampiran
Hal
Yth.
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Baral No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021 ) 3811244 - 3811642 - 3811658 - 3811679 - 3811779 - 3812216
(Hunting) (021) 34833004- 34833005 Website: Pendis.kemenag.go.id
B- 606/Dt . I . II/ KP . 02 . 3/03/2020
1 (satu) Berkas
Penyampaian Petunjuk Teknis Pengembangan dan
Penyelenggaraan KKG, MGMP, dan MGBK Madrasah
9 Maret 2020
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
c.q. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
se-lndonesia
Assalamu'a/aikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka mengoptimalkan peran Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) sebagai
komunitas pembelajar terdekat dengan guru dalam Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah, berikut kami sampaikan Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 1381 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan
Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),
dan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Madrasah.
Untuk mengimplementasikan Petunjuk Teknis tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut.
1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan bimbingan teknis/sosialisasi Petunjuk
Teknis tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Pengurus
Kelompok Kerja Pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota..
2. Kelompok Kerja Pengawas Kabupaten/Kota bersama Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota memetakan kebutuhan pembentukan organisasi KKG, MGMP, dan
MGBK baik ditingkat satuan pendidikan, kecamatan, kelompok kecamatan,
kabupaten/kota, dan kelompok kabupaten/kota.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi
memastikan terbentuknya KKG, MGMP, dan MGBK sesuai kewenangnannya dengan
mengacu pada Petunjuk Teknis ini.
4. KKG, MGMP, dan MGBK yang telah dibentuk sebelum terbitnya Petunjuk teknis ini
wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis ini dan
dapat diterbitkan Surat Keputusan pembentukan organisasi KKG, MGMP, dan MGBK
yang baru.
Demikian disampaikan, atas perhatiannnya diucapkan terima kasih.
Wassa/amualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tur Jenderal,
;,;.-:-tr~~~"- Guru dan Tenaga
ikan Madrasah

5. DIREKTUR JENDERAL,
TTD
KAMARUDDIN AMIN

36. 9
TTD
KAMARUDDIN AMIN