Makalah ini membahas peranan lembaga peradilan di Indonesia dan jenis-jenis lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer."
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
Makalah ini membahas peranan lembaga peradilan di Indonesia dan jenis-jenis lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer."
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
Perang Tondano terjadi dua kali antara abad ke-18 dan ke-19 di Minahasa, Sulawesi Utara, antara Belanda melawan penduduk setempat. Pertama terjadi tahun 1808-1809 karena Belanda mencoba memonopoli perdagangan beras di Minahasa. Kedua terjadi abad ke-19 saat Belanda memaksa penduduk untuk bergabung dalam pasukan. Kedua perang berakhir dengan kekalahan penduduk setempat melawan pasuk
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, pemahaman akan hak mulai berkembang di Barat melalui peristiwa-peristiwa penting seperti Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Di Indonesia, pemahaman akan hak berkembang seiring perjuangan kemerdekaan dan dituangkan dalam UUD 1945. Namun
Makalah Hubungan Sosialisasi, Kepribadian, dan Kebudayaan “ Mengintip Tabiat ...Deewani P Sumbadra
Midodareni adalah upacara tradisional Jawa yang dilaksanakan sebelum pernikahan untuk memohon berkah dan kecantikan bagi calon pengantin wanita. Prosesinya meliputi jonggolan dimana calon pengantin pria mengunjungi calon mertua, pembacaan catur wedha, dan wilujengan untuk mempererat hubungan keluarga. Tujuannya antara lain menunjukkan kesiapan pasangan untuk menikah serta mempersiapkan hari
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai tahapan dan pola kepemimpinan demokrasi yang pernah diterapkan dan dilalui oleh bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan sampai saat ini.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Dokumen ini membahas sejarah pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, mulai dari ekspedisi Barents pada 1594 hingga kedatangan Jepang pada 1942 yang mengakhiri penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pelaut Belanda seperti Cornelis de Houtman dan Jacob van Heemskerck membuka jalur pelayaran ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Kemudian didirikannya VOC pada 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah hingga akhir
1. Pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan selama masa demokrasi liberal dari 1950-1959 dengan seringnya pergantian kabinet akibat konflik antar partai politik dan gangguan keamanan.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
3. Terdapat tujuh kabinet selama masa demokrasi liberal akibat mosi tidak percaya dari parlemen.
MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIAAini29
Pemerintahan Hindia Belanda didirikan setelah VOC dibubarkan pada 1799. Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811) memodernisasi pemerintahan tetapi menimbulkan perlawanan karena sikap otoriter. Jan Willem Janssen yang menggantikannya hanya menguasai sebagian Jawa karena kekalahan dari Inggris.
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Gebyar Tari Kreasi Lampung merupakan acara pentas seni tari yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Seni Tari FKIP Universitas Lampung untuk memperingati Hari Seni. Acara ini akan menampilkan pertunjukan tari dari siswa sekolah di Bandar Lampung dan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan seni yang berkarakter.
Perang Tondano terjadi dua kali antara abad ke-18 dan ke-19 di Minahasa, Sulawesi Utara, antara Belanda melawan penduduk setempat. Pertama terjadi tahun 1808-1809 karena Belanda mencoba memonopoli perdagangan beras di Minahasa. Kedua terjadi abad ke-19 saat Belanda memaksa penduduk untuk bergabung dalam pasukan. Kedua perang berakhir dengan kekalahan penduduk setempat melawan pasuk
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, pemahaman akan hak mulai berkembang di Barat melalui peristiwa-peristiwa penting seperti Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Di Indonesia, pemahaman akan hak berkembang seiring perjuangan kemerdekaan dan dituangkan dalam UUD 1945. Namun
Makalah Hubungan Sosialisasi, Kepribadian, dan Kebudayaan “ Mengintip Tabiat ...Deewani P Sumbadra
Midodareni adalah upacara tradisional Jawa yang dilaksanakan sebelum pernikahan untuk memohon berkah dan kecantikan bagi calon pengantin wanita. Prosesinya meliputi jonggolan dimana calon pengantin pria mengunjungi calon mertua, pembacaan catur wedha, dan wilujengan untuk mempererat hubungan keluarga. Tujuannya antara lain menunjukkan kesiapan pasangan untuk menikah serta mempersiapkan hari
Periodisasi perkembangan demokrasi pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai tahapan dan pola kepemimpinan demokrasi yang pernah diterapkan dan dilalui oleh bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan sampai saat ini.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Dokumen ini membahas sejarah pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, mulai dari ekspedisi Barents pada 1594 hingga kedatangan Jepang pada 1942 yang mengakhiri penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pelaut Belanda seperti Cornelis de Houtman dan Jacob van Heemskerck membuka jalur pelayaran ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Kemudian didirikannya VOC pada 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah hingga akhir
1. Pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan selama masa demokrasi liberal dari 1950-1959 dengan seringnya pergantian kabinet akibat konflik antar partai politik dan gangguan keamanan.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
3. Terdapat tujuh kabinet selama masa demokrasi liberal akibat mosi tidak percaya dari parlemen.
MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI INDONESIAAini29
Pemerintahan Hindia Belanda didirikan setelah VOC dibubarkan pada 1799. Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811) memodernisasi pemerintahan tetapi menimbulkan perlawanan karena sikap otoriter. Jan Willem Janssen yang menggantikannya hanya menguasai sebagian Jawa karena kekalahan dari Inggris.
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Gebyar Tari Kreasi Lampung merupakan acara pentas seni tari yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Seni Tari FKIP Universitas Lampung untuk memperingati Hari Seni. Acara ini akan menampilkan pertunjukan tari dari siswa sekolah di Bandar Lampung dan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan seni yang berkarakter.
Pembuktian teorema pythagoras dari euclidDinal Ulya
Pembuktian teorema Pythagoras dari Euclid dapat dilakukan dengan membagi hipotenusa menjadi dua bagian persegi yang masing-masing luasnya sama dengan luas persegi pada sisi-sisi penyiku segitiga siku-siku. Ada beberapa cara untuk membuktikan hal ini, yaitu dengan menggunakan kemiripan segitiga, transformasi bangun datar, dan hubungan antara luas segitiga dengan luas persegi dan persegipanjang.
Dokumen tersebut membahas tentang proyeksi titik dan garis pada bidang, serta jarak antara berbagai benda geometri seperti titik-bidang, garis-bidang, dan bidang-bidang. Definisi proyeksi dan jarak dijelaskan beserta bukti-bukti matematika untuk menunjukkan sifat-sifat geometris yang terkait.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai pengertian dan unsur-unsur lingkaran, termasuk titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Juga dijelaskan rumus-rumus untuk menghitung keliling, luas, sudut pusat, panjang busur, luas juring, dan luas tembereng pada lingkaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
2. Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut.
1. Jarak titik U ke bidang PSWT adalah UT.
2. Jarak titik Q ke bidang PSWT adalah QP.
3. Jarak titik R ke bidang PSWT adalah RS.
4. Jarak titik V ke bidang PSWT adalah VW.
5. Jarak titik T ke bidang QSWU adalah OT.
6. Jarak titik V ke bidang QSWU adalah OV.
7. Jarak titik T ke bidang PUW adalah TM.
3. Contoh soal
Tentukan jarak titik T ke bidang PUW
Jawaban :
Kubus PQRS.TUVW memiliki panjang rusuk 24 cm.
TV merupakan diagonal sisi kubus,
Jarak antara titik T ke bidang PUW pada kubus adalah
panjang TM.
TN adalah setengah dari TV.
Dengan rumus Pythagoras, maka diperoleh panjang TV
sebagai berikut.
4. Perhatikan segitiga PTN siku-siku di P.
Dengan menggunakan luas segitiga PTN, diperoleh dua
rumus luas sebagai berikut.