Dokumen tersebut membahas tentang program imunisasi di Indonesia yang meliputi landasan hukum, tujuan, target, indikator, rencana kegiatan, jenis imunisasi, jadwal imunisasi, keberhasilan, tantangan, dan harapan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan imunisasi.
Rencana tindak lanjut pelatihan fasilitator pengendalian faktor resiko PTM di Puskesmas Rambah Samo tahun 2022 meliputi (1) melaporkan hasil pelatihan kepada kepala puskesmas, (2) sosialisasi pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan aplikasi ASIK bagi kader dan tenaga kesehatan, (3) pelatihan kader tentang faktor resiko PTM, cara pemeriksaan kesehatan, dan pen
[Ringkasan]
Pedoman ini membahas pelayanan konseling dan testing HIV/AIDS secara sukarela (VCT) di Indonesia. VCT merupakan pintu masuk penting untuk mendapatkan layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi mereka yang terinfeksi HIV. Pedoman ini memberikan panduan mengenai prinsip, model, sasaran, sarana, sumber daya manusia, tata laksana pelayanan, kendali mutu, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan V
Dokumen tersebut membahas tentang program skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini bayi yang menderita hipotiroid kongenital agar dapat segera mendapatkan pengobatan untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Program ini dilaksanakan dengan mengambil sampel darah bayi dan mengirimnya ke laboratorium rujukan untuk pemeriksaan kadar horm
5 jenis vaksin imunisasi dasar untuk bayi, yaitu vaksin Polio, Campak, BCG, Hepatitis B, dan DPT. Vaksin-vaksin ini diberikan secara suntikan atau tetesan mulut untuk mencegah 7 penyakit berbahaya pada bayi seperti TBC, Difteri, Batuk Rejan, Tetanus, Poliomielitis, Campak dan Hepatitis B. Jadwal dan cara pemberian vaksin ditetapkan.
Rencana tindak lanjut pelatihan fasilitator pengendalian faktor resiko PTM di Puskesmas Rambah Samo tahun 2022 meliputi (1) melaporkan hasil pelatihan kepada kepala puskesmas, (2) sosialisasi pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan aplikasi ASIK bagi kader dan tenaga kesehatan, (3) pelatihan kader tentang faktor resiko PTM, cara pemeriksaan kesehatan, dan pen
[Ringkasan]
Pedoman ini membahas pelayanan konseling dan testing HIV/AIDS secara sukarela (VCT) di Indonesia. VCT merupakan pintu masuk penting untuk mendapatkan layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi mereka yang terinfeksi HIV. Pedoman ini memberikan panduan mengenai prinsip, model, sasaran, sarana, sumber daya manusia, tata laksana pelayanan, kendali mutu, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan V
Dokumen tersebut membahas tentang program skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini bayi yang menderita hipotiroid kongenital agar dapat segera mendapatkan pengobatan untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Program ini dilaksanakan dengan mengambil sampel darah bayi dan mengirimnya ke laboratorium rujukan untuk pemeriksaan kadar horm
5 jenis vaksin imunisasi dasar untuk bayi, yaitu vaksin Polio, Campak, BCG, Hepatitis B, dan DPT. Vaksin-vaksin ini diberikan secara suntikan atau tetesan mulut untuk mencegah 7 penyakit berbahaya pada bayi seperti TBC, Difteri, Batuk Rejan, Tetanus, Poliomielitis, Campak dan Hepatitis B. Jadwal dan cara pemberian vaksin ditetapkan.
Posyandu adalah upaya kesehatan masyarakat yang bertujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar seperti KIA, KB, imunisasi, gizi dan penanggulangan diare. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh dan untuk masyarakat dengan bimbingan puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang infeksi menular seksual (IMS), termasuk pengertian, jenis, gejala, pencegahan, pengobatan, serta rumor dan mitos yang berkaitan dengan IMS. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai IMS.
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmasHerti Septiani
Rapat miniloka tahunan Puskesmas Baros membahas rencana program kesehatan tahun 2015, meliputi promosi kesehatan, lingkungan, KIA/KB, gizi, penyakit menular, sekolah, gigi dan mulut, haji, jiwa, serta manajemen puskesmas. Rapat dihadiri 42 peserta dan membahas evaluasi tahun lalu, petunjuk penyusunan rencana, serta target prioritas setiap program kesehatan.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan lanjut usia di Puskesmas Santun Lanjut Usia di Kota Depok. Puskesmas ini memberikan pelayanan skrining kesehatan bagi warga usia 60 tahun ke atas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Puskesmas ini memiliki fasilitas dan SOP khusus untuk memudahkan pelayanan lanjut usia dan disabilitas, seperti ruang tunggu dan periksa khusus, serta pet
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
Dokumen tersebut merupakan standar operasional prosedur (SOP) penyuluhan kesehatan kepada masyarakat oleh Puskesmas Olak Kemang. SOP ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan prosedur pelaksanaan penyuluhan kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dokumentasi kegiatan.
Lokakarya mini lintas sektor triwulan kedua memaparkan laporan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing sektor (pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, agama) di wilayah Manipi serta rencana tindak lanjutnya. Sektor kesehatan antara lain membahas program imunisasi, gizi dan KIA, sementara sektor pendidikan membahas UKS di sekolah.
Maaf, saya tidak bisa menjawab kasus 7-12 karena informasi yang diberikan masih kurang lengkap. Perlu ditanyakan informasi lebih lanjut seperti status kehamilan saat ini, usia kehamilan, dll agar bisa menentukan status dan jadwal pemberian TT.
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini memberikan panduan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas untuk menerapkan prinsip pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kontak dengan orang sakit. Pedoman ini juga menjelaskan tindakan pencegahan umum di fasilitas kesehatan seperti isolasi, prosedur pencegahan infeksi, dan pendekatan berbasis tim.
Dokumen ini membahas kerangka acuan kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Puskesmas Tejoagung tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat hidup sehat dengan melakukan penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan, dan pembagian buah-buahan. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
Program Imunisasi Nasional bertujuan menurunkan kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dengan memberikan vaksin berkualitas sesuai standar WHO secara merata. Fatwa MUI mendukung pelaksanaan imunisasi secara menyeluruh di Indonesia."
Kampanye imunisasi MR bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap campak dan rubella secara cepat, memutuskan transmisi virus, dan menurunkan angka kesakitan serta kejadian CRS dengan target cakupan vaksinasi minimal 95% pada anak usia 9 bulan hingga 15 tahun dan anak usia 9 bulan serta 18 bulan melalui program rutin.
Posyandu adalah upaya kesehatan masyarakat yang bertujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar seperti KIA, KB, imunisasi, gizi dan penanggulangan diare. Posyandu dikelola secara partisipatif oleh dan untuk masyarakat dengan bimbingan puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang infeksi menular seksual (IMS), termasuk pengertian, jenis, gejala, pencegahan, pengobatan, serta rumor dan mitos yang berkaitan dengan IMS. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai IMS.
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmasHerti Septiani
Rapat miniloka tahunan Puskesmas Baros membahas rencana program kesehatan tahun 2015, meliputi promosi kesehatan, lingkungan, KIA/KB, gizi, penyakit menular, sekolah, gigi dan mulut, haji, jiwa, serta manajemen puskesmas. Rapat dihadiri 42 peserta dan membahas evaluasi tahun lalu, petunjuk penyusunan rencana, serta target prioritas setiap program kesehatan.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan lanjut usia di Puskesmas Santun Lanjut Usia di Kota Depok. Puskesmas ini memberikan pelayanan skrining kesehatan bagi warga usia 60 tahun ke atas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Puskesmas ini memiliki fasilitas dan SOP khusus untuk memudahkan pelayanan lanjut usia dan disabilitas, seperti ruang tunggu dan periksa khusus, serta pet
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
Dokumen tersebut merupakan standar operasional prosedur (SOP) penyuluhan kesehatan kepada masyarakat oleh Puskesmas Olak Kemang. SOP ini menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan prosedur pelaksanaan penyuluhan kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dokumentasi kegiatan.
Lokakarya mini lintas sektor triwulan kedua memaparkan laporan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing sektor (pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, agama) di wilayah Manipi serta rencana tindak lanjutnya. Sektor kesehatan antara lain membahas program imunisasi, gizi dan KIA, sementara sektor pendidikan membahas UKS di sekolah.
Maaf, saya tidak bisa menjawab kasus 7-12 karena informasi yang diberikan masih kurang lengkap. Perlu ditanyakan informasi lebih lanjut seperti status kehamilan saat ini, usia kehamilan, dll agar bisa menentukan status dan jadwal pemberian TT.
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini memberikan panduan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas untuk menerapkan prinsip pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kontak dengan orang sakit. Pedoman ini juga menjelaskan tindakan pencegahan umum di fasilitas kesehatan seperti isolasi, prosedur pencegahan infeksi, dan pendekatan berbasis tim.
Dokumen ini membahas kerangka acuan kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Puskesmas Tejoagung tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat hidup sehat dengan melakukan penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pemeriksaan kesehatan, dan pembagian buah-buahan. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
Program Imunisasi Nasional bertujuan menurunkan kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dengan memberikan vaksin berkualitas sesuai standar WHO secara merata. Fatwa MUI mendukung pelaksanaan imunisasi secara menyeluruh di Indonesia."
Kampanye imunisasi MR bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap campak dan rubella secara cepat, memutuskan transmisi virus, dan menurunkan angka kesakitan serta kejadian CRS dengan target cakupan vaksinasi minimal 95% pada anak usia 9 bulan hingga 15 tahun dan anak usia 9 bulan serta 18 bulan melalui program rutin.
Dokumen tersebut merangkum kebijakan dan standar pelaksanaan program imunisasi di Indonesia. Program imunisasi bertujuan menurunkan penyakit menular dengan cakupan vaksinasi minimal 95% untuk mencapai kekebalan kelompok. Evaluasi tahun 2016-2018 menunjukkan peningkatan cakupan untuk sebagian besar vaksin meski masih ada tantangan akses dan kualitas pelayanan di beberapa daerah.
Pedoman ini memberikan panduan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan pencegahan penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak melalui layanan kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi. Pedoman ini mencakup informasi tentang HIV dan sifilis, kegiatan pencegahan seperti tes, konseling, pemberian obat, diagnosis dan rujukan, serta sistem pencatatan dan pelaporan. Harapannya pedoman ini dapat meningkatkan kualitas layanan pencegahan penularan HIV dan s
Kepmenkes no 293 tahun 2009 tentang Eliminasi Malariahersu12345
Eliminasi Malaria melalui tahap :
1. Tahap Pengendalian
2. Tahap Pre eliminasi
3. Tahap Eliminasi
4. Tahap Pemeliharaan
Persyaratan Eliminasi:
1. Annual Parasite Insidence (API) < 1 per seribu penduduk
2. Slide Podsitivity rate (SPR) < 5%
3. tidak ada kasus indigenoues (penularan lokal) selama 3 tahun terakhir
2. MENJADI SEHAT ADALAH “HAK ANAK”
“ANAK SEHAT” ADALAH INVESTASI
UUD 1945
UU Perlindungan Anak No.23 tahun 2002
UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009
Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dg ketentuan utk mencegah terjadinya penyakit
yg dapat dihindari melalui imunisasi
Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak
Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh &
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan & diskriminasi.
Pasal 28 H ayat 1:Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat
tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan
“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.”
LANDASAN HUKUM (1)
2
3. LANDASAN HUKUM (2)
• Undang Undang No. 23/2014 tentang tentang Pemerintahan
Daerah.
• Undang Undang No.6/2014 tentang Desa
• Undang Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
• PeraturanPresiden No. 72/2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional.
• PeraturanPresiden No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
Nasional.
• PeraturanPemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
• Permenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal di Kabupaten/kota.
• Permenkes No. 42/2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
3
4. Target imunisasi
(RPJMN 2015-2019)
• Tercapainya cakupan imunisasi dasar
lengkap (IDL) kepada 93 % bayi 0-11
bulan
• Tercapainya 95% Kab/Kota yang
mencapai 80% IDL pada bayi
4
5. INDIKATOR PROGRAM IMUNISASI
2015-2019
Indikator RPJMN/Renstra
Target capaian
2015 2016 2017 2018 2019
% Kab/Kota yang mencapai
80% IDL pada bayi 75 80 85 90 95
% anak usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi
dasar lengkap
91 91,5 92 92,5 93
5
6. TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA
TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
TUJUAN 4 : MENURUNKAN KEMATIAN ANAK SALAH SATUNYA
DENGAN IMUNISASI
TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
TUJUAN 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT
MENULAR LAINNYA (TB)
TUJUAN 7 : MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 8 : MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN DI
TINGKAT GLOBAL
8 TUJUAN MDGs
6
7. Rencana Kegiatan Program Imunisasi
2015-2019
1. Mempertahankan Status Indonesia Bebas POLIO
2. Mencapai Eliminasi MNT 2015 dan mempertahankannya
3. 2016 introduksi IPV di semua provinsi,
4. Capaian Cakupan Imunisasi
1. 2018 cakupan nasional campak dosis kedua min 95%
2. 2018 cakupan nasionalDTP3 >90% seluruh kab/kota >80%
3. 2018 cakupan desa yg mencapai UCI min 90%
4. 2018 cakupan Hepatitis B bayi baru lahir min 90%
5. 2019 semua provinsi mencapai 80% akurasi data disemua level (as measured by DQS)
5. 2018 introduksi imunisasi rutin rubella di seluruh provinsi ,
eliminasi Campak dan reduksi Congenital Rubella
Syndrome 40% tahun 2019
6. 2019 melakukan pilot introductions vaksin Japanese
Encepalitis, rotavirus dan pneumokokus.
8. Tujuan Program
Imunisasi
Menurunkan kesakitan & kematian
akibat Penyakit-penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
Contoh PD3I : Polio, Campak, Hepatitis B, Tetanus, Pertusis (Batuk
Rejan), Difteri, Pneumonia dan Meningitis
9. Mengapa Imunisasi?
Upaya pencegahan paling
cost effective
selain dapat mencegah
penyakit bagi
diri sendiri tetapi juga dapat
melindungi orang
disekitarnya
Menggunakan vaksin produksi
dlm negeri sesuai standar aman
WHO
10. Penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan
masyarakat, dengan prinsip keterpaduan
Mengupayakan kesinambungan penyelenggaraan melalui
perencanaan program dan anggaran terpadu (APBN, APBD,
LSM dan masyarakat)
Perhatian khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan
penyakit (KLB) dan daerah-daerah sulit secara geografis
Melaksanakan kesepakatan global: Eradikasi Polio, Eliminasi
Tetanus Maternal dan Neonatal, Eliminasi Campak –
Pengendalian Rubella dan mutu pelayanan sesuai standar
11. Upaya Penguatan Imunisasi
Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional (GAIN) untuk
Mencapai UCI :
• Penguatan PWS (Pemantauan Wilayah Setempat)
• Menyiapkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya
• Pemberdayaan masyarakat
• Pemerataan jangkauan
Pembentukan wakil supervisor (wasor) imunisasi sejak
tahun 2013:
– Wasor provinsi seluruh provinsi
– Wasor Kabupaten/Kota 184 kabupaten/kota di 25
provinsi
– Wasor telah dilatih pada bulan Maret 2013
– Tugas : penyusunan mikroplaning, monitoring evaluasi,
manajemen data
13. Perkembangan Imunisasi Indonesia
Tahun Perkembangan
1956 Imunisasi Cacar
1973 Imunisasi BCG
1974 Imunisasi TT pada Ibu Hamil
1976 Imunisasi DPT
1977 Imunisasi merupakan upaya global (Expanded Program on Immunization)
1980 Imunisasi Polio
1982 Imunisasi Campak
1990 Indonesia mencapai UCI nasional
1997 Imunisasi Hepatitis B
2004 Introduksi vaksin DPT-HB
2007 Imunisasi DPT-HB secara nasional
2013 Introduksi vaksin DPT-HB-Hib
2014 Imunisasi DPT-HB-Hib secara nasional
13
14. Jenis Imunisasi
Permenkes 42/2013 Penyelenggaraan Imunisasi
Imunisasi terbagi 2 :
A.Imunisasi Wajib
B.Imunisasi Pilihan
MMR, Tifoid,Varicela,Hepatitis A, Influenza,
Pneumokokus, dll
14
15. Imunisasi Rutin
•Imunisasi Dasar pada Bayi
•Imunisasi Lanjutan pada:
• Batita - Wanita Usia Subur
• Anak Usia Sekolah
Imunisasi Tambahan
• Backlog Fighting - Crash Program
• PIN - Sub PIN
• Catch up Campaign Campak - ORI
Imunisasi Khusus
• Meningitis Meningokokus
• Yellow Fever
• Anti Rabies (VAR)
Jenis Imunisasi Wajib
Permenkes 42/2013 ttg Penyelenggaraan Imunisasi
15
16. 0-7 hr
9 Bulan
Hep B /
(HB) O
-BCG
-Polio 1
-DPT/HB/Hib 1
-Polio 2
-DPT/HB/Hib 2
-Polio 3
-DPT/HB/Hib 3
-Polio 4
CAMPAK
1 Bulan
2 Bulan
3 Bulan
4 Bulan
17. 24 Bulan
- Imunisasi lanjutan
DPT/HB/Hib
CAMPAK
18 Bulan
Pendekatannya:
- Melalui Posyandu
- Melalui PAUD
19. IMUNISASI
PEMBERIAN
IMUNISASI
SELANG WAKTU
PEMBERIAN MINIMAL
MASA
PERLINDUNGAN
TT WUS T1 - -
T2 4 minggu setelah T1 3 Tahun
T3 6 Bulan setelah T2 5 Tahun
T4 1 Tahun setelah T3 10 Tahun
T5 1 Tahun setelah T4 25 Tahun
Jadwal Imunisasi Pada WUS
19
INDONESIA TELAH BERHASIL MEMVALIDASI
STATUS ELIMINASI TETANUS MATERNAL DAN
NEONATUS DI 3 REGIONAL YAITU JAWA-
BALI, SUMATERA, DAN SULAWESI-
KALIMANTAN-NUSA TENGGARA
20. Di mana ???
20
Tempat pelayanan :
• Poskesdes / Posyandu
• Puskesmas pembantu
• Sekolah dasar / sederajat
• Unit pelayanan swasta ( RS, RB, BP, dll )
• Puskesmas
21. Keberhasilan Imunisasi
• Eradikasi penyakit cacar tahun 1974
• Eliminasi Maternal dan Neonatal Tetanus di 3
regional (Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan
dan Nusa Tenggara)
• Tidak dijumpainya lagi kasus polio sejak tahun
2006 (tahapan eradikasi polio)
• Menurunnya angka kematian campak (eliminasi
campak)
• Sertifikasi BEBAS POLIO, 27 Maret 2014.
24. CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP TAHUN 2014
37
45
57
65
65
65
72
72
77
78
78
79
79
81
81
82
82
84
85
86
87
87
87
90
91
92
93
93
96
98
99
100
102
108
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
PAPUA
PAPUA BARAT
KALIMANTAN TENGAH
NUSA TENGGARA TIMUR
MALUKU UTARA
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
ACEH
SUMATERA UTARA
DI YOGYAKARTA
SULAWESI BARAT
SUMATERA BARAT
SULAWESI TENGAH
GORONTALO
KALIMANTAN TIMUR
RIAU
KALIMANTAN BARAT
BENGKULU
JAWA BARAT
INDONESIA
JAMBI
SUMATERA SELATAN
BANTEN
SULAWESI SELATAN
NUSA TENGGARA BARAT
BANGKA BELITUNG
JAWA TENGAH
BALI
JAWA TIMUR
DKI JAKARTA
LAMPUNG
KEPULAUAN RIAU
SULAWESI UTARA
25. Cakupan Universal Child Immunization (UCI) Desa
2002-2014
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UCI 74,5 72,5 72,9 76 73,8 76,1 68,2 69,8 74,2 74,1 79,3 82 76,1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Note : Since 2008, UCI has been used all of
2014 updated March, 3rd 2015
29. HARAPAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
Provinsi Kabupaten
Pengiriman logistik dari
provinsi ke kab/kota
Asistensi, monitoring
dan evaluasi
Peningkatan kapasitas
SDM pengelola
program imunisasi
Memasukkan kegiatan
imunisasi dalam
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
(RKPD)
Monev secara
berjenjang dan
berkelanjutan
Penyediaan dana operasional, meliputi;
Pertemuan diseminasi informasi
Transport petugas Puskesmas ke pos
pelayanan,
Transport kader
Pengiriman logistik ke Puskesmas,
Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Imunisasi
kabupaten/kota
Melibatkan stakeholder terkait, yang konstruktif
untuk peningkatan pelayanan imunisasi
Memasukkan Kegiatan Imunisasi Dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan
masyarakat
Monev secara berjenjang dan berkelanjutan