Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 oleh PT PATRAKOM untuk masa Juli dan Desember 2009. Dokumen tersebut menjelaskan komposisi karyawan PT PATRAKOM beserta penghasilan dan pajak yang terutang masing-masing karyawan. Dokumen tersebut juga menjelaskan penghitungan pajak terutang atas pekerjaan lain yang dilakukan PT PATRAKOM pada bulan Desember 2009
Aminullah assagaf revisi p2_mk2_manajemen keuangan 2_15 maret 2021Aminullah Assagaf
1. Materi pertemuan membahas tentang peran dan lingkungan manajemen keuangan, penilaian obligasi dan saham, teknik anggaran modal, biaya modal, leverage dan struktur modal.
2. Metode pembayaran bunga meliputi sliding rate, flate rate, floating rate, dan anuitas.
3. Teknik perhitungan bunga meliputi frekuensi perhitungan dalam setahun, metode anuitas, dan DFPV.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26 oleh PT PATRAKOM untuk masa Juli dan Desember 2009. Dokumen tersebut menjelaskan komposisi karyawan PT PATRAKOM beserta penghasilan dan pajak yang terutang masing-masing karyawan. Dokumen tersebut juga menjelaskan penghitungan pajak terutang atas pekerjaan lain yang dilakukan PT PATRAKOM pada bulan Desember 2009
Aminullah assagaf revisi p2_mk2_manajemen keuangan 2_15 maret 2021Aminullah Assagaf
1. Materi pertemuan membahas tentang peran dan lingkungan manajemen keuangan, penilaian obligasi dan saham, teknik anggaran modal, biaya modal, leverage dan struktur modal.
2. Metode pembayaran bunga meliputi sliding rate, flate rate, floating rate, dan anuitas.
3. Teknik perhitungan bunga meliputi frekuensi perhitungan dalam setahun, metode anuitas, dan DFPV.
Dokumen tersebut memberikan contoh perhitungan pajak penghasilan yang dipotong perusahaan dari gaji karyawan berstatus menikah tanpa anak dengan gaji Rp2 juta per bulan. Langkah-langkah perhitungannya adalah menghitung penghasilan bruto, mengurangkan biaya jabatan dan iuran pensiun, menentukan penghasilan kena pajak, dan menghitung pajak yang harus dipotong. Beberapa aturan perhitungan p
Dokumen tersebut membahas suku bunga pinjaman dan simpanan di beberapa bank yaitu BCA Purwakarta, Bank Pundi Purwakarta, dan BNI Syariah Jakarta. Termasuk perhitungan bunga deposito, tabungan, dan pinjaman serta cost of fund dan net interest margin masing-masing bank.
PT. TASPEN memberikan hak asuransi THT kepada peserta melalui prosedur yang melibatkan beberapa divisi. Prosedur tersebut memerlukan dokumen seperti SK Pensiun dan KTP. Premi asuransi dihitung berdasarkan IWP 10% yaitu 3,25% untuk THT dan 4,75% untuk Dana Pensiun dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang ketentuan pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan kepada pegawai tidak tetap dan honorarium. Ia menjelaskan tarif pajak penghasilan untuk berbagai golongan pegawai dan pensiunan serta contoh perhitungan pajak penghasilan untuk beberapa kasus seperti guru honor dan penerjemah. Dokumen ini juga mendefinisikan istilah-istilah penting seperti dasar pengenaan pajak,
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
Dokumen tersebut membahas tentang 3 topik utama yaitu:
1. Pajak penghasilan atas gaji dan pedoman penghitungannya, termasuk tarif pajak dan contoh perhitungan
2. Hak-hak karyawan terkait dengan pemutusan hubungan kerja seperti pesangon
3. Perlindungan upah di Indonesia
PT. Ghania meminta bantuan untuk menyusun rekonsiliasi fiskal tahun 2009 berdasarkan data laporan keuangan yang terdiri dari penjualan, pembelian, persediaan, beban operasional, pendapatan lain-lain, dan informasi aset tetap.
Contoh penerapan PTKP baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas Pembelian Barang dan Sewa Gedung, untuk perhitungan lebih lanjut hubungi 0812-1917-9800 (Telkomsel)
Dokumen tersebut memberikan contoh perhitungan pajak penghasilan yang dipotong perusahaan dari gaji karyawan berstatus menikah tanpa anak dengan gaji Rp2 juta per bulan. Langkah-langkah perhitungannya adalah menghitung penghasilan bruto, mengurangkan biaya jabatan dan iuran pensiun, menentukan penghasilan kena pajak, dan menghitung pajak yang harus dipotong. Beberapa aturan perhitungan p
Dokumen tersebut membahas suku bunga pinjaman dan simpanan di beberapa bank yaitu BCA Purwakarta, Bank Pundi Purwakarta, dan BNI Syariah Jakarta. Termasuk perhitungan bunga deposito, tabungan, dan pinjaman serta cost of fund dan net interest margin masing-masing bank.
PT. TASPEN memberikan hak asuransi THT kepada peserta melalui prosedur yang melibatkan beberapa divisi. Prosedur tersebut memerlukan dokumen seperti SK Pensiun dan KTP. Premi asuransi dihitung berdasarkan IWP 10% yaitu 3,25% untuk THT dan 4,75% untuk Dana Pensiun dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang ketentuan pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan kepada pegawai tidak tetap dan honorarium. Ia menjelaskan tarif pajak penghasilan untuk berbagai golongan pegawai dan pensiunan serta contoh perhitungan pajak penghasilan untuk beberapa kasus seperti guru honor dan penerjemah. Dokumen ini juga mendefinisikan istilah-istilah penting seperti dasar pengenaan pajak,
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"risangaji febriyanto
Dokumen tersebut membahas tentang liabilitas jangka panjang yang mencakup definisi, karakteristik, perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan panjang, pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penghentian pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan."
Dokumen tersebut membahas tentang 3 topik utama yaitu:
1. Pajak penghasilan atas gaji dan pedoman penghitungannya, termasuk tarif pajak dan contoh perhitungan
2. Hak-hak karyawan terkait dengan pemutusan hubungan kerja seperti pesangon
3. Perlindungan upah di Indonesia
PT. Ghania meminta bantuan untuk menyusun rekonsiliasi fiskal tahun 2009 berdasarkan data laporan keuangan yang terdiri dari penjualan, pembelian, persediaan, beban operasional, pendapatan lain-lain, dan informasi aset tetap.
Contoh penerapan PTKP baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas Pembelian Barang dan Sewa Gedung, untuk perhitungan lebih lanjut hubungi 0812-1917-9800 (Telkomsel)
Administrasi gaji dan upah perusahaan melibatkan penghitungan dan pembayaran gaji secara teratur serta penyiapan dokumen terkait seperti slip gaji, daftar gaji, dan kas bon. Prosesnya meliputi penggajian, penghitungan gaji berikut tunjangan dan potongan, serta pembagian cek/giro gaji kepada karyawan.
1. Manajemen produksi dan operasi meliputi fungsi-fungsi manajemen dalam mengubah input menjadi output melalui proses produksi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
2. Analisis nilai sekarang (present value analysis) menggunakan discount factor untuk menghitung nilai masa kini dari arus kas di masa depan dengan mempertimbangkan nilai uang sekarang dan waktu.
3. Net present value (NPV) merefleksikan
Dokumen tersebut membahas penyusunan anggaran jangka panjang perusahaan industri yang mencakup penyusunan investasi awal, anggaran operasional, dan anggaran keuangan. Langkah-langkah penyusunannya meliputi penentuan aset, liabilitas, ekuitas, harga jual produk, biaya produksi, dan perhitungan arus kas."
1. A. PERHITUNGAN PPh 21 TERUTANG UNTUK SUATU MASA PAJAK ATAS
KARYAWAN TETAP
KASUS 1
ILUSTRASI PERHITUNGAN PPh 21(I)
NAMA KARYAWAN: HAMBALI
PERUSAHAAN : PT. X
STATUS : K/2
MULAI BEKERJA : MEI 2005
PENANGGUNG PPh 21 : PERUSAHAAN
MASA PAJAK : JANUARI 2009
KETERANGAN LAIN :
1. Premi Jamsostek : JKK = 0.24% dari gaji pokok, JKm = 0.3%, JHT sebesar 2%
ditanggung sendiri oleh karyawan
2. Iuran pensiun dipotong dari penghasilan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok
PENGHASILAN BRUTO :
GAJI POKOK : 2.000.000
TUNJANGAN MAKAN : 500.000
TUNJANGAN TRANSP : 500.000
UANG LEMBUR : 1.000.000
IURAN JKK : 4.800
IURAN JKm : 6.000
TOTAL PENGHASILAN BRUTO 4.010.800
DIKURANGI :
BIAYA JABATAN : 200.540
IURAN JHT : 40.000
IURAN PENSIUN : 100.000
TOTAL PENGURANGAN 340.540
PENGHASILAN NETTO SEBULAN 3.670.260
PENGHASILAN NETTO SETAHUN 44.043.120 (netto sebulan x 12)
PTKP 19.800.000
PKP 24.243.120
ROUNDING/PEMBULATAN 24.243.000
PPh 21 TERUTANG
5% X 24.243.000 1.212.150
TOTAL PPh 21 TERUTANG SETAHUN 1.212.150
PPh 21 TERUTANG SEBULAN 101.013 (PPh 21 seth : 12)
2. KASUS 2
ILUSTRASI PERHITUNGAN PPh 21 (II)
NAMA KARYAWAN: HAMBALI
PERUSAHAAN : PT. X
STATUS : K/2
PENANGGUNG PPh 21 : PERUSAHAAN
MASA PAJAK : JULI 2009
KETERANGAN LAIN :
1. Masa kerja mulai pada awal April 2009
2. Hal lain sama dengan kasus 1
PENGHASILAN BRUTO :
GAJI POKOK : 3.000.000
TUNJANGAN MAKAN : 500.000
TUNJANGAN TRANSP : 500.000
UANG LEMBUR : 1.000.000
IURAN JKK : 7.200
IURAN JKm : 9.000
TOTAL PENGHASILAN BRUTO 5.016.200
DIKURANGI :
BIAYA JABATAN : 250.810
IURAN JHT : 60.000
IURAN PENSIUN : 150.000
TOTAL PENGURANGAN 460.810
PENGHASILAN NETTO SEBULAN 4.555.390
PENGHASILAN NETTO SETAHUN 40.998.510 (netto sebln x 9)
PTKP 19.800.000
PKP 21.198.510
ROUNDING/PEMBULATAN 21.198.000
PPh 21 TERUTANG
5% X 21.198.000 1.059.900
PPh 21 TERUTANG SETAHUN 1.059.900
PPh 21 TERUTANG SEBULAN 117.767 (PPh 21 sth : 9)
KASUS 3
ILUSTRASI PERHITUNGAN PPh 21(I)
NAMA KARYAWAN: HAMBALI
PERUSAHAAN : PT. X
STATUS : K/2
MULAI BEKERJA : MEI 2005
PENANGGUNG PPh 21 : PERUSAHAAN
3. MASA PAJAK : JUNI 2009
KETERANGAN LAIN :
1. Premi Jamsostek : JKK = 0.24% dari gaji pokok, JKm = 0.3%, JHT sebesar 2%
ditanggung oleh perusahaan
2. Hal lain sama dengan kasus 1
PENGHASILAN BRUTO :
GAJI POKOK : 2.000.000
TUNJANGAN MAKAN : 500.000
TUNJANGAN TRANSP : 500.000
UANG LEMBUR : 1.000.000
IURAN JKK : 4.800
IURAN JKm : 6.000
IURAN JHT : 40.000
TOTAL PENGHASILAN BRUTO 4.050.800
DIKURANGI :
BIAYA JABATAN : 202.540
IURAN JHT : 40.000
IURAN PENSIUN : 100.000
TOTAL PENGURANGAN 342.540
PENGHASILAN NETTO SEBULAN 3.708.260
PENGHASILAN NETTO SETAHUN 44.499.120 (netto sebulan x 12)
PTKP 19.800.000
PKP 24.699.120
ROUNDING/PEMBULATAN 24.699.000
PPh 21 TERUTANG
5% X 24.699.000 1.234.950
TOTAL PPh 21 TERUTANG SETAHUN 1.234.950
PPh 21 TERUTANG SEBULAN 102.913 (PPh 21 seth : 12)
KASUS 4
ILUSTRASI PERHITUNGAN PPh 21(I)
NAMA KARYAWAN: HAMBALI
PERUSAHAAN : PT. X
STATUS : K/2
MULAI BEKERJA : MEI 2005
PENANGGUNG PPh 21 : PERUSAHAAN
MASA PAJAK : JULI 2009
KETERANGAN LAIN :
1. Perusahaan memberikan bonus pada bulan Juli 2009 sebesar Rp 5.000.000
2. Keterangan lain sama dengan kasus 1
4. PENGHASILAN BRUTO :
GAJI POKOK : 2.000.000
TUNJANGAN MAKAN : 500.000
TUNJANGAN TRANSP : 500.000
UANG LEMBUR : 1.000.000
IURAN JKK : 4.800
IURAN JKm : 6.000
TOTAL PENGHASILAN BRUTO 4.010.800
DIKURANGI :
BIAYA JABATAN : 200.540
IURAN JHT : 40.000
IURAN PENSIUN : 100.000
TOTAL PENGURANGAN 340.540
PENGHASILAN NETTO SEBULAN 3.670.260
PENGHASILAN NETTO SETAHUN 44.043.120 (netto sebulan x 12)
BONUS 5.000.000
TOTAL PHS NETTO + BONUS 49.043.120
PTKP 19.800.000
PKP 29.243.120
ROUNDING/PEMBULATAN 29.243.000
PPh 21 TERUTANG
5% X 29.243.000 1.462.150
PPh 21 terutang total phs bruto + bonus 1.462.150 …….(1)
PPh 21 terutang setahun tanpa bonus (lihat kasus 1) 1.212.150 - …….(2)
PPh 21 terutang atas bonus 250.000
PPh 21 terutang sebulan (lihat kasus 1) 101.013 ……..(3)
Total PPh 21 terutang sebulan 351.007 ………(4)
KASUS 5
ILUSTRASI PERHITUNGAN PPh 21(I)
NAMA KARYAWAN: HAMBALI
PERUSAHAAN : PT. X
STATUS : K/2
MULAI BEKERJA : MEI 2005
PENANGGUNG PPh 21 : PERUSAHAAN
MASA PAJAK : JULI 2009
KETERANGAN LAIN :
1. PPh 21 ditunjang sepenuhnya oleh perusahaan
2. Keterangan lain sama dengan kasus 1
PENGHASILAN BRUTO :
GAJI POKOK : 2.000.000
TUNJANGAN PPh : 146.792
TUNJANGAN MAKAN : 500.000
5. TUNJANGAN TRANSP : 500.000
UANG LEMBUR : 1.000.000
IURAN JKK : 4.800
IURAN JKm : 6.000
TOTAL PENGHASILAN BRUTO 4.157.592
DIKURANGI :
BIAYA JABATAN : 108.000
IURAN JHT : 40.000
IURAN PENSIUN : 100.000
TOTAL PENGURANGAN 248.000
PENGHASILAN NETTO SEBULAN 3.909.592
PENGHASILAN NETTO SETAHUN 46.915.104 (netto sebulan x 12)
PTKP 16.800.000
PKP 30.115.104
ROUNDING/PEMBULATAN 30.115.000
PPh 21 TERUTANG
5% X 25.000.000 1.250.000
10% X 5.115.000 511.500
TOTAL PPh 21 TERUTANG SETAHUN 1.761.500
PPh 21 TERUTANG SEBULAN 146.792 (PPh 21 seth : 12)
KASUS 6
ILUSTRASI PERHITUNGAN PPh 21(I)
NAMA KARYAWAN: HAMBALI
PERUSAHAAN : PT. X
STATUS : K/2
MULAI BEKERJA : MEI 2005
PENANGGUNG PPh 21 : PERUSAHAAN
MASA PAJAK : JULI 2007
KETERANGAN LAIN :
3. PPh 21 ditunjang sebagian oleh perusahaan
4. Keterangan lain sama dengan kasus 1
PENGHASILAN BRUTO :
GAJI POKOK : 2.000.000
TUNJANGAN PPh : 100.000
TUNJANGAN MAKAN : 500.000
TUNJANGAN TRANSP : 500.000
UANG LEMBUR : 1.000.000
IURAN JKK : 4.800
IURAN JKm : 6.000
TOTAL PENGHASILAN BRUTO 4.110.800
DIKURANGI :
6. BIAYA JABATAN : 108.000
IURAN JHT : 40.000
IURAN PENSIUN : 100.000
TOTAL PENGURANGAN 248.000
PENGHASILAN NETTO SEBULAN 3.862.800
PENGHASILAN NETTO SETAHUN 46.353.600 (netto sebulan x 12)
PTKP 16.800.000
PKP 29.553.600
ROUNDING/PEMBULATAN 29.553.000
PPh 21 TERUTANG
5% X 25.000.000 1.250.000
10% X 4.553.000 455.300
TOTAL PPh 21 TERUTANG SETAHUN 1.705.300
PPh 21 TERUTANG SEBULAN 142.108 (PPh 21 seth : 12)
TUNJANGAN PPh 21 DARI PERUSAHAAN 100.000 -
PPh 21 DITANGGUNG KARYAWAN 42.000
KASUS 7
Tuan HAMBALI (TK/0) MENERIMA UPAH HARIAN SEBESAR Rp 200.000 PER
HARI, SELAMA 9 HARI KERJA.
UPAH HARIAN DIPERLAKUKAN PTKP HARIAN (Rp 110.000 PER HARI),
BERLAKU PTKP AKTUAL JIKA UPAH LEBIH DARI Rp 1.100.000 DALAM SUATU
MASA PAJAK.
HARI KE-1 S.D. KE 5,
UPAH Rp 200.000
PTKP 110.000
PKP 90.000
PPh 21 TERUTANG (5% X 90.000) 4.500
HARI KE-6
UPAH 6 HARI KERJA Rp 1.200.000
PTKP (AKTUAL)
13.200.000 X 6/360 219.999 -
PKP 980.000
PPh 21 TERUTANG 5% X 980.000 49.000
PPh 21 YANG TELAH DIPOTONG
5 X 4.500 22.500 -
PPh 21 YANG KURANG DIPOTONG 26.500
HARI KE-7, 8, 9
7. UPAH Rp 200.000
PTKP 36.667 -
PKP 163.333
PPh 21 TERUTANG 5% X 163.333 Rp 8.167 PER HARI
PPh 21 TERUTANG UNTUK 3 HARI Rp 24.501
TOTAL PPh 21 TERUTANG 9 HARI Rp 73.501
HITUNG SECARA TOTAL 9 HARI KERJA :
UPAH HARIAN SELAMA 9 HARI KERJA 1.800.000
PTKP AKTUAL (13.200.000 X 9/360) 330.000
PKP 1.470.000
PPh 21 TERUTANG 5% X 1.470.000 73.500
KASUS 8
Nama Karyawan Tidak Tetap : Hambali
Status : K/2
Masa Kerja : Januari – Desember 2009
PPh 21 Terutang :
Gaji per bulan : 2.000.000
Gaji Setahun : 24.000.000 (sebulan x 12)
PTKP : 16.800.000
PKP : 7.200.000
PPh 21 Terutang Setahun : 5% x 7.200.000 = 360.000
PPh 21 Terutang Sebulan : 30.000 (setahun : 12)
KASUS 9
Nama Karyawan Tidak Tetap : Hambali
Status : K/2
Masa Kerja : Agustus – Desember 2009
PPh 21 Terutang :
Gaji per bulan : 2.000.000
Gaji Setahun : 10.000.000 (sebulan x 5)
PTKP : 13.200.000
PKP : NIHIL
KASUS 9
Nama Penerima Honorarium : Hambali
Status : K/2
Masa Kerja : Januari – Agustus 2007
PPh 21 Terutang :
8. Gross Method
Honor : 2.000.000
PPh 21 Terutang : 5% x 2.000.000 = 100.000
Gross Up Method
2.000.000 x 100/95 x 5% = 105.263
KASUS 10
Nama Komisaris Pasif : Hambali
Status : K/2
Masa Penghasilan : Juli 2007
PPh 21 Terutang :
Honor per Bulan : 10.000.000
Honor per Tahun : 60.000.000 (6 x 10.000.000)
PPh 21 terutang : 5% x 25.000.000 = 1.250.000
10% x 25.000.000 = 2.500.000
15% x 10.000.000 = 1.500.000 +
5.250.000
KASUS 11
Nama Sales MLM : Hambali
Status : K/2
Masa Penghasilan : Juli 2007
Komisi : 3.000.000
PTKP : 1.400.000 (PTKP setahun : 12)
PKP : 1.600.000
PPh 21 Terutang : 5% x 1.600.000 = 80.000
KASUS 12
Nama Tenaga Ahli : Daniel, SH
Gross Method :
Legal fee : 20.000.000
PPh 21 Terutang : 7.5% x 20.000.000 = 1.500.000
Gross Up Method :
Legal Fee : 20.000.000
Gross Up : 100/92.5 x 20.000.000 = 21.621.622
PPh 21 Terutang : 21.621.622 x 7.5% = 1.621.622
KASUS 13
9. PESANGON : 110.000.000
PPh 21 TERUTANG :
25.000.000 X 0% = 0
25.000.000 X 5% = 1.250.000
50.000.000 X 10% = 5.000.000
10.000.000 X 15% = 1.500.000
Rp 7.750.000
KASUS 14
George Bush menerima consultant fee dari PT. X di Indonesia sebesar USD 5000.
PPh 26 Terutang : USD 5.000 x 20% x kurs KMK
10. HAMBALI, DIPERKERJAKAN OLEH PT. A DENGAN UPAH HARIAN Rp 200.000
SELAMA 10 HARI KERJA. STATUS K/2
PPh 21 TERUTANG : 200.000+250.000+300.000+350.000+400.000
HARI KE-1 S.D. 5
UPAH HARIAN 200.000
PTKP HARIAN 110.000
PKP 90.000
PPh 21 TERUTANG 5% X 90.000 4.500
HARI KE-6
UPAH HARIAN 6 HR 1.200.000
PTKP (6/360 X 16.800.000) 280.000
PKP 920.000
PPh 21 TERUTANG (5% X 920.000) 46.000
PPh 21 YANG TELAH DISETOR 22.500
PPh 21 YANG MASIH HARUS DISETOR 23.500
HARI KE-7 S.D. 10
UPAH HARIAN 200.000
PTKP (1/360 X 16.800.00) 46.667
PKP 153.333
PPh 21 TERUTANG 5% X 153.333 7.667
UPAH 10 HR KERJA 2.000.000
PTKP (10/360 X 16.800.000) 466.667
PKP 1.533.333
PPh 21 TERUTANG 76.667
HARI KE-1 S.D. 6 46.000
HARI KE-7 S.D. 10 30.667
TOTAL 76.667