Dokumen ini berisi proposal untuk melengkapi prosedur penanganan situs internet bermuatan negatif yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Proposal ini menjelaskan alur aduan dari masyarakat dan kementerian/lembaga, serta dokumen pendukung seperti berkas aduan, rekomendasi panel, dan laporan ke publik. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penanganan situs negatif.

1. 1
(draft)
Prosedur Umum1
Forum Penanganan
Situs Internet Bermuatan Negatif2
draft per tanggal 27 April 2015
1 Draft ini disusun untuk penguatan prosedur yang diterbitkan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Informasi dasar dalam dokumen ini diambil dari Prosedur
yang sudah dibuat oleh Kominfo.
2 Dokumen kelengkapan ini disusun oleh Shita Laksmi, Indryatno Banyumurti, Dinita
Andriani Putri, Leonardus K. Nugraha, April 2015.

2. 2
Daftar Isi
I. Pengantar 3
II. Alur Aduan Konten Negatif dari Masyarakat 4
III. Keterangan Alur Aduan Konten Negatif Masyarakat 5
IV. Alur Aduan Konten Negatif dari Kementerian/ Lembaga 7
V. Keterangan Alur Aduan Konten Negatif Kementerian/ Lembaga 8
VI. Dokumen pendukung:
a. Dokumen Berkas Aduan 10
b. Dokumen Rekomendasi dari tim Panel 10
c. Dokumen Laporan ke Publik 10

3. 3
I. Pengantar
Dokumen ini adalah proposal untuk melengkapi dokumen prosedur yang telah
dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini dibuat
dengan memperhatikan nilai transparansi dan akuntabilitas juga Hak Asasi
Manusia.
Kami merekomendasikan dokumen ini menjadi bagian dari proses
penangananan situs Internet bermuatan Negatif. Masih ada dua (2) prosedur
yang perlu dibuat dalam melengkapi prosedur yang kami rekomendasikan yaitu:
- Prosedur yang menjelaskan proses setelah ada keputusan bahwa situs
tertentu kepada Internet Service Provider.
- Kriteria penilaian dari masing-masing panel
Dokumen ini belum sempurna karena beberapa hal belum termasuk didalamnya
misalnya soal jangka waktu. Namun tim penyusun berharap bisa menjadi awal
diskusi yang lebih konkrit menuju proses penapisan yang lebih transparan dan
akuntabel.
Dokumen ini adalah dokumen aktif yang bisa diperbaiki sesuai keadaan.

4. 4
II. Alur Aduan Konten Negatif dari Masyarakat
Masyarakat
Tim Manajemen
(DJ APTIKA)
Tim Panel
Forum Terbatas
(3 pengarah)
START
Aduan situs
bermuatan
konten negatif
Kategorisasi
aduan
Kategori
Pornografi
Verifikasi sesuai
UU 44/2008
Y
Terbukti
Pornografi?
Mediasi dengan
pemilik situs
Konten Negatif
dihapus?
MASUK
BLACKLIST
TRUST+
N
Dokumen Arsip
1 2
3
4
5
Berkas
Aduan
N
Penilaian
6
Konsensus
dicapai?
Informasi:
- Pelapor
- Tim Panel
- Publik
END
Y
N
Y
11
12
13
9
19
20
Mengandung
Konten Ilegal?
Y
Perlu Mediasi?
Y
Rekomendasi
Mediasi
Rekomendasi
Blokir
Rekomendasi
Tidak Blokir
Berkas
Aduan
N
N
Y
Penilaian
Mengandung
Konten Ilegal?
Perlu Mediasi?
Y
Rekomendasi
Mediasi
Y
Rekomendasi
Blokir
N
Rekomendasi
Tidak Blokir
N
N
7
8
8a
8b
8c
10
14
15
16
17
18a
18b
18c
Mekanisme
pengaduan
Penetapan
Pengadilan
A
A
21
22

5. 5
III. Keterangan Alur Aduan Konten Negatif dari Masyarakat
1. Aduan masyarakat:
- Formulir online tersedia dan dilengkapi dengan informasi data pribadi:
nama, alamat, nomor telepon, alamat email, KTP/ identitas lain
- Harus bisa diverifikasi baik melalui sistem dan maupun untuk dihubungi
- Harus ada pengakuan/kepastian? akan dilindunginya data pribadi
pelapor
2. Kategorisasi Aduan:
- Harus ada kriteria yang rinci untuk masing-masing kategori
- Kategori lain-lain harus diperjelas
- Memasukkan prinsip-prinsip yang sudah menjadi diskusi umum di
tingkat internasional seperti, data pribadi (privacy) dan rahasia negara.
5. Berkas Aduan kepada tim Panel berisi:
- URL Situs
- Screen-shot
- Kategori
- IP address
- Lokasi Server
- Kontak Admin Situs
Berkas aduan diberikan dua (2) hari sebelum rapat
6. Penilaian
- Prosedur penilaian harus diperjelas, bentuknya berupa apa dan
mekanisme penilaian akan seperti apa
Dibutuhkan adanya kriteria penilaian
7 dan 8. Konsensus, mengeluarkan dokumen yang berisi:
- Jenis rekomendasi, blokir, normalisasi atau mediasi
- Alasan. Bila konsensusnya adalah blokir maka harus dituliskan dengan
jelas, apa tujuan pemblokiran, melanggar Undang-undang apa (dan pasal
berapa) yang dilanggar, bentuk blokir (apakah seluruh situs atau spesifik
url/laman tertentu)
9. Masuk Trust Positif
Setelah sebuah situs/ url diputuskan masuk ke Trust Positif, harus ada
dokumen pemberitahuan yang bisa diakses publik yang berisi:
- Jenis pelapor – individu atau Kementerian/ lembaga
- Tanggal aduan
- Tanggal diputuskan
- Keputusan
- Alasan keputusan: melanggar UU apa, pasal berapa, tujuan apa, ICCPR
- Bagaimanajika pelapor ingin mengajukan keberatan/ mekanisme
klarifikasi

6. 6
-
12. Mediasi dengan Pemilik Situs
Laporan hasil rapat disediakan dan bisa diakses oleh pelapor maupun
terlapor
16. Mengandung Konten Ilegal (Forum Terbatas)
Dokumen keluar, sama dengan nomor 9
19 dan 20 Laporan Aptika
- Ke Pelapor
- Ke Tim Panel
- Ke Publik
21. Mekanisme Pengaduan
Penapisan yang baik menurut koridor Hak Asasi Manusia mengharuskan
adanya mekanisme perlindungan (terhadap pelapor dan terlapor) untuk
menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain
dan pemulihan atas pemblokiran/ penapisan konten yang disalah gunakan.
22. Penetapan Pengadilan

7. 7
IV. Alur Aduan Konten Negatif dari Kementerian Lembaga
Masyarakat
Tim Manajemen
(DJ APTIKA)
Tim Panel
Forum Terbatas
(3 pengarah)
START
Aduan situs
bermuatan
konten negatif
Kategorisasi
aduan
Pornografi/
Sara/
Terorisme?
Blokir
Sementara
Y
Mediasi dengan
pemilik situs
Konten Negatif
dihapus?
MASUK
BLACKLIST
TRUST+
N
Dokumen Arsip
1 2
3
4
5
Berkas
Aduan
N
Penilaian
6
Konsensus
dicapai?
Informasi:
- Pelapor
- Tim Panel
- Publik
END
Y
11
12
9
18
19
Mengandung
Konten Ilegal?
Y
Perlu Mediasi?
Y
Rekomendasi
Mediasi
Rekomendasi
Blokir
Rekomendas
Normalisasi/
Tidak Blokir
Berkas
Aduan
N
N
Y
Penilaian
Mengandung
Konten Negatif?
Perlu Mediasi?
Y
Rekomendasi
Mediasi
Y
Rekomendasi
Blokir
N
Rekomendasi
Tidak Blokir
N
N
7
8
8a
8b
8c
10
13
14
15
16
17a
17b
17c
Mekanisme
pengaduan
Penetapan
Pengadilan
A
A
20
21

8. 8
V. Keterangan Alur Aduan Konten dari Kementerian/ Lembaga
1. Aduan Kementerian/Lembaga:
- Surat resmi ber kop dari instansi terkait
- URL
- Screen-shot
- Alasan. Diantaranya melanggar Undang-undang apa & pasal berapa
2. Kategorisasi Aduan:
- Harus ada kriteria yang rinci untuk masing-masing kategori
- Kategori lain-lain harus diperjelas
- Memasukkan prinsip-prinsip yang sudah menjadi diskusi umum di
tingkat internasional seperti, data pribadi (privacy) dan rahasia negara.
3. Blokir Sementara:
- Notifikasi ke situs terkait
- Informasi ke publik yang diletakkan di website Kominfo
5. Berkas Aduan kepada tim Panel berisi:
- Surat resmi berkop dari K/L terkait
- URL Situs
- Screen-shot
- Kategori
- IP address
- Lokasi Server
- Alasan, diantaranya melanggar UU apa
- Kontak Admin Situs
Berkas aduan diberikan dua (2) hari sebelum rapat
6. Penilaian
- Prosedur penilaian harus diperjelas, bentuknya berupa apa dan
mekanisme penilaian akan seperti apa
- Dibutuhkan adanya kriteria penilaian
7 dan 8. Konsensus, mengeluarkan dokumen yang berisi:
- Jenis rekomendasi, blokir, normalisasi atau mediasi
- Alasan. Bila konsensusnya adalah blokir maka harus dituliskan dengan
jelas, apa tujuan pemblokiran, Undang-undang apa (dan pasal berapa)
yang dilanggar, bentuk blokir (apakah seluruh situs atau spesifik url /
laman tertentu)
9. Masuk Trust Positif
Setelah sebuah situs/ url diputuskan masuk ke Trust Positif, harus ada
dokumen pemberitahuan yang bisa diakses publik berisi:
- Jenis pelapor – individu atau Kementerian/ lembaga
- Tanggal aduan
- Tanggal diputuskan
- Keputusan

9. 9
- Alasan keputusan: melanggar UU apa, pasal berapa, tujuan apa, ICCPR
- Bagaimana jika pelapor ingin mengajukan keberatan/ mekanisme
klarifikasi
8a dan 8b. Mediasi dengan Pemilik Situs
Laporan hasil rapat disediakan dan bisa diakses oleh Pelapor
16. Mengandung Konten Ilegal (Forum Terbatas)
Dokumen keluar, sama seperti nomor 9
19. Laporan Aptika
- Ke Pelapor
- Ke Tim Panel
- Ke Publik
20. Mekanisme Pengaduan
Penapisan yang baik menurut koridor Hak Asasi Manusia mengharuskan
adanya mekanisme perlindungan (terhadap pelapor dan terlapor) untuk
menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain
dan pemulihan atas pemblokiran/ penapisan konten yang disalah gunakan.
21. Penetapan Pengadilan

10. 10
VI. Outline Dokumen Pendukung
1. Dokumen Berkas Aduan
Pengaduan harus melalui proses verifikasi melalui mesin dan pengadu harus
bisa diverifikasi melalui email atau telepon.
Isi dokumen pengaduan adalah:
- Nama
- Alamat rumah
- Nomor telepon yang dapat dihubungi
- Alamat email
- Nomor KTP atau identitas lain yang berlaku
*Data pribadi pelapor harus diproteksi
2. Dokumen Rekomendasi tim Panel (untuk masing-masing situs/ url)
- Jenis rekomendasi
- Alasan, tujuan rekomendasi, Undang-undang apa dan pasal berapa yang
dilanggar
- Bentuk blokir (bila blokir), keseluruhan atau hanya URL / laman tertentu
3. Dokumen Laporan ke Publik
- Jenis pelapor
- Tanggal pengaduan
- Tanggal diputuskan
- Keputusan
- Alasan, tujuan keputusan, melanggar UU apa, pasal berapa
- Mekanisme pengaduan / klarifikasi
#selesai