2. Hukumdan
Norma
Hukum sebagai norma sosial adalah untuk mengatur
kehidupan bermasyarakta. Hukum sebagai tatanan atau
pedoman dalam bertingkah laku manusia dalam hidup
bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan
bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan
kehidupan bermasyarakat.
Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh
Lembaga-Lembaga tertentu, misalnya pemerintah
sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa
orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan
pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap
norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik
(dipenjara, hukuman mati)
3. Proses
Terbentuknya
NormaHukum
Dalam bermasyarakat, walaupun telah ada norma untuk menjaga
keseimbangan, tetapi norma sebagai pedoman perilaku kerap
dilanggar,maka dibutuhkan norma hukum.
Norma Hukum mencakup:
A) Aturannya pasti /tertulis biasanya dalam bentuk UU atau pasal-pasal
B) Mengikuti semua orang
C) Memiliki alat penegak aturan
D) Dibuat oleh Lembaga yang berwenang seperti Lembaga penegak
hukum
E) Bersifat memaksa
F) Sanksinya berat
Sedangkan Norma Sosial sering kali aturannya tidak tertulis cirinya
sebagai berikut:
A) Ada atau tidaknya alat penegak tidak pasti kadang ada ,kadang tidak
B) Dibuat oleh Masyarakat
C) Bersifat tidak terlalu memaksa
D) Sanksinya ringan
4. NormaHukum
sebagaiNorma
Primer
Norma hukum disebut juga sebagai norma primer atau
norma hukum primer karena berisi aturan/patokan
bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam
masyarakat. Adapun norma hukum sebagai norma primer
:
1. Perintah (Gebod) yaitu kewajiban umum untuk
melakukan sesuatu;
2. Larangan (verbod) yaitu kewajiban umum untuk
melakukan sesuatu;
3. Dispensasi/ pembebasan (Vrijstelling) yaitu pembolehan
untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum
diharuskan; dan
4. Izin (toestemming) yaitu pembolehan untuk melakukan
sesuatu yang secara umum dilarang.
5. So
Antara keempat perilaku tersebut terdapat hubungan
logical yaitu hubungan kontraris, hubungan subkontraris,
hubungan subalternasi, dan hubungan kontradiktoris.
6. Hubungan
Kontraris
Hubungan Kontraris yaitu perintah dengan larangan.
1. Hubungan dari dua proposisi umum yang berbeda
kualitasnya, yang satu merupakan “perintah” lainnya
“larangan”.
2. Tidak dimungkinkan pada saat yang bersamaan
seseorang itu menjalankan perintah dan larangan.
Misalnya, “Mahasiswa harus bayar SPP, maka mahasiswa
tidak boleh dilarang Bayar SPP.”
7. Hubungan
Subkontraris
Hubungan sub kontraris, yaitu izin dengan dispensasi.
1. Hubungan antara dua proposisi yang bersifat khusus
tetapi kualitasnya sama, yaitu sama-sama membolehkan
untuk berbuat sesuatu dan membolehkan untuk tidak
berbuat sesuatu;
2. Seseorang yang diizinkan untuk berbuat sesuatu tapi
boleh tidak berbuat sesuatu.
Misalnya, “Mahasiswa boleh bayar SPP, maka mahasiswa
juga boleh tidak bayar SPP.”
8. Hubungan
Subalternasi
1. Perintah dengan izin
Hubungan antara proposisi umum dan khusus untuk berbuat
sesuatu;
Seseorang yang diperintah untuk berbuat sesuatu pada
dasarnya diizinkan untuk berbuat sesuatu.
Misalnya, “Mahasiswa harus membayar SPP, maka mahasiswa
boleh membayar SPP”.
2. Larangan dengan dispensasi
Hubungan antara proposisi umum dan khusus untuk tidak
berbuat sesuatu;
Seseorang dilarang untuk berbuat sesuatu pada dasarnya
boleh tidak berbuat sesuatu
Misalnya, “Mahasiswa dilarang membayar SPP, maka
mahasiswa boleh tidak membayar SPP”.
9. Hubungan
Kontradiktoris
1. Perintah dengan dispensasi
Hubungan antara proposisi umum dan khusus yang bersifat
berlawanan;
Seseorang yang diperintah berbuat sesuatu tapi boleh tidak
berbuat sesuatu.
Misalnya, “Mahasiswa harus membayar SPP, maka boleh tidak
membayar SPP”.
2. Larangan dengan izin
Hubungan antara proposisi umum dan khusus yang bersifat
berlawanan;
Seseorang yang dilarang untuk berbuat sesuatu tapi
diizinkan untuk berbuat sesuatu.
Misalnya, “Mahasiswa tidak boleh membayar SPP tetapi
mahasiswa boleh membayar SPP”.
