1. TUGAS
HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
RUTR dan RDTR
SHABRINA TAMIMI
I 0210044
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012

2. KETENTUAN
Membaca artikel pada koran KOMPAS edisi tanggal 22, 23, 29, dan
30 Oktober 2012. Kemudian menggunakan artikel-artikel tersebut
untuk menjawab pertanyaan.
PERTANYAAN
1. Siapa pembuat dan pengesah RUTR dan RDTR DKI Jakarta ?
2. Siapa stake-holder yang harus terlibat atau dilibatkan ?
3. Apa fungsi RUTR dan RDTR yang sudah menjadi Peraturan Daerah ?
4. Apa substansi yang dibahas dalam artikel-artikel tersebut ?
JAWABAN
1. Di dalam artikel KOMPAS edisi 22–23 Oktober 2012, dijelaskan
bahwa pembuat RUTR dan RDTR adalah Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta yang mana pembahasannya dilakukan di Badan Legislatif
Daerah (Balegda). Meskipun pembahasan yang dilakukan baru
sebatas aspek hukum dan belum sampai pada substansinya (masih
berupa draf), namun dokumen tersebut telah masuk ke badan
legislatif, dengan target sekitar bulan Desember 2012 dapat disahkan
oleh DPRD DKI Jakarta.
2. Dalam pembuatan RDTR kali ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki
Tjahja Purnama meminta semua draf rencana detail tata ruang (RDTR)
disebarkan hingga ke RT dan dipasang di kecamatan dan kelurahan,
sehingga masyarakat Ibu Kota ikut terlibat dalam penyusunan RDTR.
Basuki juga mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI juga akan
melibatkan pakar tata kota mengenai RDTR, termasuk melihat fakta di
lapangan.
3. RDTR merupakan produk hukum turunan dari Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 yan telah disahkan pada 24
Agustus 2011. RTRW dan RDTR ini nantinya akan menjadi pedoman

3. dalam penataan wajah Kota Jakarta hingga tahun 2030 terkait
transportasi, perumahan, dan ruang terbuka hijau.
4. Substansi yang dibahas dalam artikel-artikel tersebut yaitu mengenai
rencana detail tata ruang (RDTR) DKI Jakarta 2030 yang ditunda
pengesahannya, mengingat masih banyaknya ketidakrincian dalam
pembuatan draf RDTR sebelumnya. Seperti, peraturan mengenai
pembangunan monorail yang tidak dirinci termasuk stasiun yang akan
disinggahi. Pembangunan mass rapid transit (MRT) juga belum ada
rincian secara detail jalur yang akan dilewati, padahal anggaran
pembangunan MRT ini berasal dari hutang dengan jumlah triliunan
rupiah. Dalam rancangan RDTR ini juga tidak disinggung mengenai
railbus dan trem. Hal tersebut jelas akan menghambat rencana
Gubernur dan Wakil Gubernur yang saat ini menjabat jika ingin
melakukan berbagai perubahan terhadap Ibu Kota, terutama disektor
transportasi, perumahan (pembangunan rumah susun), dan ruang
terbuka hijau. Sehingga selama masih ada waktu yang cukup
Pemprov DKI akan melakukan berbagai upaya guna memaksimalkan
penyusunan dokumen RDTR 2030 ini, termasuk memberikan
kesempatan kepada warga Ibu Kota untuk ikut berpartisipasi
menentukan arah pembangunan kotanya.