Perkembangan hukum adat di Indonesia dimulai sejak zaman Hindu-Buddha, meliputi berbagai kerajaan seperti Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Pengaruh agama asing seperti Islam menyebabkan terjadinya perubahan dalam hukum adat asli. Berbagai kerajaan Islam kemudian seperti Aceh dan Demak mengadopsi hukum Islam dalam sistem hukum dan peradilannya.

1. Agustinus Astono

3. • Perkembangan hukum adat sebagai aturan rakyat di
Jaman Hindu berlaku sejak jaman Melayu Polenesia
yang berlanjut sampai dengan jaman kerjaan antara
lain: Kerajaan Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit.
• Jaman Melayu Polenesia (15 SM - 3 SM), perilaku
budaya masyarakat dipengaruhi oleh beberapa jenis
kesaktian, yaitu: Paduan Kesaktian, Sari Kesaktian,
Sang Hyang Kesaktian, dan Pengantara Kesaktian.
• Jaman Deutoro Malaio (Melayu Muda) (551 SM -
479 SM), yang membedakan adatnya adat sopan
santun (Li) dengan cinta kasih sesama manusia
(yen). setiap perilaku yang dilakukan dipengaruhi
pemikiran dengan dasar filsafat dari ajaran Kong
Hu Cu.

4. • Jaman Kerajaan Sriwijaya (Abad VII - Abad XIII), adanya beberapa hukum
yang diketahui melalui beberapa prasasti, yaitu: Prasasti Raja Sanjaya (732
SM), Prasasti Raja Dewasimha (760 SM), Prasasti Raja Tulodong (784 SM),
Prasasti Bulai dari Rakai Garung (860 SM), Prasasti Kurunan (885 SM), dan
Prasasti Pareng (863 SM).
• Kerajaan Mataram (907 SM), Hukum yang berlaku, yaitu: Prasasti Guntur (907
SM), Prasasti Raja Tulodong (919 SM), Prasasti Raja Mpu Sindok (927 SM), dan
Prasasti Raja Dharmawangsa (991 SM).
• Pada tahun 1019 muncul Raja Airlangga setelah Kerajaan Mataram diserang oleh
Raja Wura Wari dari Sriwijaya di daerah Jawa Timur. adapun, terobosan Raja
Airlangga, antara lain: Ditetapkannya materai kerajaan dengan lambang Kepala
Garuda, Dibangunnya daerah merdeka dengan hak-hak istimewa di Kambang
Putih sebagai persiapan Bandar, Menetapkan Pajek upah atau pajek penghasilan
yang harus ditarik kerajaan, dan Merukunkan antara pendeta agama yang
berbeda (Agama Syiwa, Buddha, dan Brahma) di bawah koordinasi Muliawan
Mahanada.

5. • Keturunan Raja Airlangga yang berhasil menyejahterakan rakyatnya adalah Raja Jayabaya dari
Kerajaan Kediri. Raja Jayabaya berhasil bekerjasama dengan Dunia Internasional Khususnya
Cina. Kemajuan yang dilakukan di bidang hukum, antara lain: Raja memerintah negara dibantu
oleh Raja Muda, Raja Muda dibantu oleh Rakriyan yaitu para menteri, Menteri tidak mendapat
gaji tetapi mendapat bagian hasil bumi, Karyawan sebanyak 1300 merupakan pegawai negeri,
terdapat 30.000 orang tentara beserta panglima yang digaji setahun sekali, adanya penetapan
pajak padi dan emas, pelaksanaan perkawinan diatur mengenai mas kawin yang wajib diberikan
oleh pria kepada wanita, penduduk yang menderita sakit tidak terobati didoakan kesembuhannya
kepada Dewa atau Budha, dan Kejahatan Perampokan atau Pencurian dihukum siksa badan
sedangkan kejahatan ringan dihukum denda, Pemberontakan terhadap raja ditumpas dengan
kekuatan negara, dan Bagi yang berjasa saat peperangan atau masa darurat akan diberikan
tanda jasa dari raja.
• Kerajaan Majapahit dalam kekuasaan Hayam Wuruk dan Maha Patih Gajah Mada, diketahui
memiliki aturan hukum tentang:
1. Pemerintahan umum seperti masalah Pertanahan, Pajak, WAjib Militer, Tentara dan Kepolisian.
2. Kehakiman dan Peradilan. Dikenal adanya Kutaramanawa (Kitab Undang-Undang) dan Jaksa
Penuntut Umum / Astapada dalam perkara pidana. Maha Patih Gajah Mada berperan sebagai
Astapada.
3. Politik luar negeri.

6. • Pada jaman kerajaan hindu budha, sudah terjalin
kerjasama dengan dunia internasional khususnya dalam
bidang perdagangan. salah satunya dengan pedagang
dari timur tengah. para pedagang timur tengah
membawa agama islam masuk ke Indonesia. oleh
karena itu, terjadilah perubahan-perubahan dalam
struktur hukum adat yang asli dan hukum adat yang
telah dipengaruhi oleh agama hindu kemudian
dipengaruhi lagi oleh hukum agama islam.
• Agama islam memasuki kepulauan Indonesia dimulai
dari daerah Aceh pada pertengahan akhir abad ke-12,
dengan berdirinya kesultanan Perlak, Samudera Pasai,
dan Aceh Darussalam.

7. • Kesultanan Samudra Pasai, yang dirangkum oleh Ibnu Batutah (1345-1346) terkait dengan
keadaan hukum di Kesultanan, yaitu: Pemerintah diatur mirip dengan kerajaan india yang
didalam pembesar kerajaan terdapat pemuka agama islam yang berasal dari Indian dan Iran,
Kerajaan memiliki mata uang sendiri dengan bertuliskan nama Sultan Malikus Zahir, dan
Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan ajaran Imam Syafe'i di samping hukum adat juga
masih berlaku.
• keadaan pemerintahan dan hukum dimasa sultan iskandar muda dari Kesultanan Aceh
Darussalam, yaitu:
1. Pelaksanaan administrasi pemerintahan digunakan aksara dan bahasa arab maupun arab
melayu, dengan stempel kesultanan;
2. Hukum yang berlaku adalah hukum islam, Hukum Adat, dan Ketetapan-Ketetapan Sultan.
3. Pada masa disusunnya sebuah kitab hukum adat yang bersendi hukum islam yang disebut
"Kitab Makuta Alam". kitab hukum ini tidak saja berlaku diwilayah kerajaan Aceh Darussalam
tetapi juga dipakai di Kesultanan Brunai Kalimantan Utara;
4. Kegiatan ekonomi dan usaha dilakukan dengan berbagai pengaturan;
5. Pembentukan divisi perang perempuan (Keulama Cahaya) disamping divisi perang laki-laki.
6. Pada masa kerajaan ini juga dikenal adanya kitab "Safinatul Hukkam fi Takhlisul Khassam".
• Kerajaan demak mengatur urusan pemerintahan dan hukumnya berdasarkan hukum islam, namun
dalam pelaksanaan peradilan masih dipengaruhi sistem yang berlaku di jaman majapahit.
• Masa Mataram II, Sultan Agung merubah tahun Cakra menjadi Tarikh Islam Jawa dan Sistem
Peradilan Serambi.

8. • Di Jawa Barat Terdapat Kesultanan Cirebon dan Banten. Sistem
Peradilan yang berlaku, yaitu:
1. Peradilan Agama, memeriksa perkara yang dapat dijatuhi
hukuman badan / hukuman mati karena sifat kejahatannya
membahayakan negara; mengurus perkara perkawinan,
perceraian, dan pewarisan; dan hukum yang digunakan adalah
hukum islam dan pendapat para ahli agama.
2. Peradilan drigama, mengadili perkara-perkara pelanggaran adat
yang diadili berdasarkan hukum adat jawa kuno dengan
memperhatikan hukum adat yang berlaku setempat.
3. Peradilan Cilaga, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang
menyangkut perselisihan ekonomi atau perdagangan dan
menggunakan sistem wasit / penegah.