Tugas yang diambil dari BAB 14 buku karangan Mondy R Wayne danNoe, Robert M (2005), Human Resources Management, 9thEd, Pearson PrenticeHall, merupakan tugas MSDM Pasca Sarjana Univeristas Trisakti Angkatan 44.
Dimana dalam tugas ini juga dikorelasikan dengan regulasi yang ada di Indonesia.
Serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan anggotanya secara kolektif. Tujuannya antara lain membantu perusahaan melalui kerja sama dan program kerja kelompok untuk menghadapi masa sulit. Proses perundingan kolektif melibatkan persiapan, negosiasi perjanjian, ratifikasi, dan pelaksanaan perjanjian untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan terkait upah dan
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan ketenagakerjaan, yang mencakup pengertian hubungan ketenagakerjaan dan peran serikat pekerja. Juga dibahas tentang dampak adanya serikat pekerja terhadap upah, otoritas manajemen, dan produktivitas perusahaan.
Presentasi Hubungan Industrial di semester 6, Ilmu Komunikasi - FISIP UNTIRTA.
Judul: MENGATASI KONFLIK KEPENTINGAN PENGUSAHA-PEKERJA DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA (HIP)
Hubungan ketenagakerjaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja. Negara diharapkan menerapkan peraturan secara adil dan menyelesaikan sengketa dengan proporsional. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan kerja sama antar instansi terkait untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Tugas yang diambil dari BAB 14 buku karangan Mondy R Wayne danNoe, Robert M (2005), Human Resources Management, 9thEd, Pearson PrenticeHall, merupakan tugas MSDM Pasca Sarjana Univeristas Trisakti Angkatan 44.
Dimana dalam tugas ini juga dikorelasikan dengan regulasi yang ada di Indonesia.
Serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan anggotanya secara kolektif. Tujuannya antara lain membantu perusahaan melalui kerja sama dan program kerja kelompok untuk menghadapi masa sulit. Proses perundingan kolektif melibatkan persiapan, negosiasi perjanjian, ratifikasi, dan pelaksanaan perjanjian untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan terkait upah dan
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan ketenagakerjaan, yang mencakup pengertian hubungan ketenagakerjaan dan peran serikat pekerja. Juga dibahas tentang dampak adanya serikat pekerja terhadap upah, otoritas manajemen, dan produktivitas perusahaan.
Presentasi Hubungan Industrial di semester 6, Ilmu Komunikasi - FISIP UNTIRTA.
Judul: MENGATASI KONFLIK KEPENTINGAN PENGUSAHA-PEKERJA DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA (HIP)
Hubungan ketenagakerjaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja. Negara diharapkan menerapkan peraturan secara adil dan menyelesaikan sengketa dengan proporsional. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan kerja sama antar instansi terkait untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Dokumen tersebut membahas tentang serikat pekerja, peran, dan tantangannya. Serikat pekerja bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan hubungan industrial melalui perundingan kolektif. Namun, seringkali serikat pekerja dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya dukungan dari pemberi kerja dan pemerintah, serta anggota yang kurang aktif.
Dokumen tersebut membahas tentang perundingan kerja bersama antara perusahaan dan serikat pekerja. Terdapat masalah di PT Sandhy Putra Makmur dimana pekerjanya tidak mendapat perlakuan yang adil dari manajemen dan upahnya di bawah standar. Untuk menyelesaikan masalah ini, dapat dilakukan perundingan, konsiliasi, mediasi, atau arbitrasi dengan bantuan pihak ketiga.
Be dan gg, ryan tantri andi, hapzi ali, etika bisnis & gcg pt sinar wijaya , ...Ryan Tantri Andi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik dalam PT Sinar Wijaya.
2. PT Sinar Wijaya bergerak di bidang industri kayu dan memiliki beberapa anak perusahaan.
3. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis dan regulasi yang berlaku di bidang kehutanan.
Dokumen tersebut membahas pengertian hubungan industrial secara umum. Secara singkat, hubungan industrial adalah studi tentang interaksi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menentukan peraturan di tempat kerja. Hubungan ini melibatkan proses negosiasi antara berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan serikat pekerja di Indonesia, mulai dari munculnya serikat pekerja pertama pada akhir abad ke-19 hingga berdirinya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah pada tahun 1973. Dokumen ini juga menyinggung beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan serikat pekerja seperti pemogokan buruh pada tahun 1920
2,BE & GG, Ica Damayanti,Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA , Concept and Theor...IcaDamayanti
Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Ia menjelaskan konsep dan teori etika bisnis, nilai-nilai perusahaan Unilever Indonesia, aspek dan sudut pandang etika bisnis, serta manfaat penerapan etika bisnis bagi kelangsungan suatu perusahaan.
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...Hefti Juliza
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan bisnis serta etika bisnis.
2) Hukum bisnis bertujuan untuk memberikan keadilan dan ketertiban dalam bisnis.
3) Lingkungan bisnis terdiri atas lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal yang mempengaruhinya.
Dokumen tersebut membahas konsep hubungan industrial dan pendekatan-pendekatannya. Hubungan industrial didefinisikan sebagai model manajemen sumber daya manusia yang meliputi penugasan kerja fleksibel dan pelatihan lintas bidang. Ada tiga pendekatan yaitu pendekatan keseragaman, keberagaman, dan pandangan radikal yang melihat adanya konflik kepentingan fundamental antara karyawan dan pengusaha. Hubungan industrial berhubungan dengan disiplin ilmu lain sepert
Undang undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (edit ppmi)Amri Anwar
Undang-undang ini membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah menetapkan landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memberikan kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi, mengatur perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, serta pelaksanaan pelatihan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang serikat pekerja, peran, dan tantangannya. Serikat pekerja bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan hubungan industrial melalui perundingan kolektif. Namun, seringkali serikat pekerja dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya dukungan dari pemberi kerja dan pemerintah, serta anggota yang kurang aktif.
Dokumen tersebut membahas tentang perundingan kerja bersama antara perusahaan dan serikat pekerja. Terdapat masalah di PT Sandhy Putra Makmur dimana pekerjanya tidak mendapat perlakuan yang adil dari manajemen dan upahnya di bawah standar. Untuk menyelesaikan masalah ini, dapat dilakukan perundingan, konsiliasi, mediasi, atau arbitrasi dengan bantuan pihak ketiga.
Be dan gg, ryan tantri andi, hapzi ali, etika bisnis & gcg pt sinar wijaya , ...Ryan Tantri Andi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik dalam PT Sinar Wijaya.
2. PT Sinar Wijaya bergerak di bidang industri kayu dan memiliki beberapa anak perusahaan.
3. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis dan regulasi yang berlaku di bidang kehutanan.
Dokumen tersebut membahas pengertian hubungan industrial secara umum. Secara singkat, hubungan industrial adalah studi tentang interaksi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menentukan peraturan di tempat kerja. Hubungan ini melibatkan proses negosiasi antara berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan serikat pekerja di Indonesia, mulai dari munculnya serikat pekerja pertama pada akhir abad ke-19 hingga berdirinya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai satu-satunya serikat buruh yang diakui pemerintah pada tahun 1973. Dokumen ini juga menyinggung beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan serikat pekerja seperti pemogokan buruh pada tahun 1920
2,BE & GG, Ica Damayanti,Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA , Concept and Theor...IcaDamayanti
Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Ia menjelaskan konsep dan teori etika bisnis, nilai-nilai perusahaan Unilever Indonesia, aspek dan sudut pandang etika bisnis, serta manfaat penerapan etika bisnis bagi kelangsungan suatu perusahaan.
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...Hefti Juliza
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan bisnis serta etika bisnis.
2) Hukum bisnis bertujuan untuk memberikan keadilan dan ketertiban dalam bisnis.
3) Lingkungan bisnis terdiri atas lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal yang mempengaruhinya.
Dokumen tersebut membahas konsep hubungan industrial dan pendekatan-pendekatannya. Hubungan industrial didefinisikan sebagai model manajemen sumber daya manusia yang meliputi penugasan kerja fleksibel dan pelatihan lintas bidang. Ada tiga pendekatan yaitu pendekatan keseragaman, keberagaman, dan pandangan radikal yang melihat adanya konflik kepentingan fundamental antara karyawan dan pengusaha. Hubungan industrial berhubungan dengan disiplin ilmu lain sepert
Undang undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (edit ppmi)Amri Anwar
Undang-undang ini membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah menetapkan landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memberikan kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi, mengatur perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, serta pelaksanaan pelatihan kerja.
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusiaMaxMedia
Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam proses produksi barang dan jasa. Tujuannya adalah menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama.
konsep definisi pengurusan dan perbezaan sektor awam dengan sektor swastanoradanisha
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang konsep pengurusan. Ia menjelaskan definisi pengurusan, sejarah awal pengurusan, dan konsep-konsep pengurusan utama seperti pengurusan Islam, Barat, dan Jepun. Dokumen ini juga membincangkan unsur-unsur penting pengurusan seperti pengurus, organisasi, dan proses pengurusan.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan industrial di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip hubungan industrial seperti kepentingan bersama keberhasilan perusahaan, pembagian kerja antara pengusaha dan pekerja, serta peningkatan produ
Sosialisasi dan konsolidasi PUK SPL FSPMI PT. Pelat Timah Nusantara, Tbk. memberikan penjelasan tentang pentingnya serikat pekerja bagi pekerja, dasar hukum pembentukan serikat pekerja, hubungan industrial antara pengusaha, pemerintah dan pekerja, serta pesan pengurus untuk terus memperkuat organisasi serikat pekerja.
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem ekonomi Islam dan kapitalisme dalam aspek hubungan pekerja dan majikan. Ia mendefinisikan konsep-konsep ekonomi, menjelaskan prinsip kapitalisme dan kritikannya, serta menyentuh hak dan tanggungjawab pekerja dan majikan menurut perspektif Islam.
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiridari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian dasar tentang ketenagakerjaan menurut undang-undang terkait, termasuk hak-hak pekerja, kewajiban pemberi kerja, dan lembaga-lembaga terkait seperti serikat buruh. Dokumen ini juga membahas tentang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan diskriminasi dalam kesempatan kerja.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang ketentuan umum ketenagakerjaan, landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, serta pelatihan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang hak-hak pekerja dan whistleblowing. Terdapat delapan hak pekerja yang dijelaskan yaitu hak atas pekerjaan, upah yang adil, berserikat, perlindungan kesehatan, diproses hukum secara sah, diperlakukan sama, rahasia pribadi, dan kebebasan suara hati. Dokumen juga menjelaskan dua jenis whistleblowing yaitu internal dan eksternal beserta motivasi dan langkah
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
2. Muncul ketika era perindustrian
Zaman Awal (Pre-industrialization)
“Master - Servant”
- Orang bekerja bergantung kepada majikan untuk
perlindungan dan naungan
- Bersifat autokratik dan unilateral
Contoh: konsep ‘landlord’, Kongsi gelap,
bekerja bergenerasi
KONSEP UMUM HUBUNGAN BURUH
3. Zaman industri (Industrialization)
“Employer - Employee”
Wujud organisasi formal - sistem upah, gaji dan faedah pekerjaan
Pekerja bebas memilih pekerjaan
wujud tawar-menawar dalam pekerjaan
Perlunya persepakatan ‘win-win’ situation antara majikan dan
pekerja
Ini dinamakan Hubungan Industri
Pertubuhan / persatuan pekerja - Kesatuan Sekerja (Trade Union)
Kesatuan Sekerja - Untuk Pekerja
- Untuk Majikan
4. a) Hubungan Buruh
- Bidang yang meliputi hubungan majikan - pekerja
- Wujud dalam organisasi yang punyai
union/berkesatuan
- Jika tidak, ianya hubungan manusia dalam
organisasi
ISTILAH-ISTILAH HUBUNGAN BURUH
5. b) Kesatuan Sekerja
Negara ahli kepada ILO, menerima konsep
kebebasan mengorganisasi.
Konvensyen No.87 Tahun 1948 - ‘Freedom of
Association and Protection of the Right to
Organisation’
6. Akta Kesatuan Sekerja (1959)
“Apa-apa pertubuhan atau gabungan orang-
orang kerja atau majikan-majikan, iaitu orang-
orang kerja di mana tempat pekerjaan mereka
adalah di Malaysia Barat, Sabah atau Sarawak,
mengikut mana yang berkenaan, atau
majikan-majikan yang mengambil kerja orang-
orang kerja di Malaysia Barat,
Sabah atau Sarawak, mengikut
mana yang berkenaan:-
7.
8.
9.
10. c) Peraturan-peraturan substantif
Hubungan buruh banyak menyentuh tentang, contohnya:
Gaji dan upah
jam bekerja
kerja lebih masa
cuti
tatacara perlaksanaan kerja
11. d) Peraturan-peraturan prosidural
Proses yang melahirkan peraturan substantif.
Perlanggaran langkah-langkah dalam proses membuat
peruntukan itu :
Perlanggaran peraturan prosidural
12. d) Peraturan-peraturan tata tertib
(disciplinary)
Adalah mekanisma yang mengawal selia Kedua-dua
peraturan substantif dan prosidural
Ia berdasarkan batas-batas sempadan yang menentukan
samada sebarang peraturan dilanggari atau dipatuhi.
13. f) Peraturan-peraturan pekerjaan
Adalah perkara-perkara yang menjadi garis panduan
kepada pekerja dan majikan untuk memastikan
perlaksanaan tugas-tugas dalam organisasi dilaksanakan
dengan cara yang betul berdasarkan hak dan bidang kuasa
masing-masing.
Boleh dibuat dalam 3 cara:
1. Peraturan majikan
2. Penawaran bersama
3. Peraturan sah (statutory
regulations)
14. 1. Peraturan majikan
Peraturan yang dibuat oleh majikan secara:
- Mutlak
- Pekerja yang patuh untuk ‘survive’
- Unilateral
- “top-down”
- Tiada konsep perundingan
Berleluasa dizaman awal industri
15. 2. Penawaran bersama
Terhasil daripada kesedaran pekerja akan hak-
hak mereka dan eksploitasi ke atas mereka.
Wujud Kesatuan Sekerja:
- Berbincang dengan majikan dalam
pembuatan peraturan kerja.
- Memperjuangkan pekerja dalam aspek
kebajikan dan jaminan pekerjaan.
16. 3. Peraturan sah
Adalah undang-undang yang dilaksanakan dalam negara:
- Akta, enakmen, ‘regulation’, dasar negara,
pekeliling dsb.
- Unilateral atau bilateral
- Kesuaian tempat dan masa.
Membolehkan proses pentadbiran buruh memenuhi
matlamat politik, sosial dan ekonomi negara.
Cth: Dasar Pandang ke Timur, Dasar pengambilan
buruh asing,
Akta pekerjaan,
17. g) Konflik industri (industrial conflict)
Apabila wujud ketidakserasian / perselisihan pendapat dalam
sesuatu isu pekerjaan.
Boleh melibatkan lebih dari dua pihak dan dua isu.
Pekerja / kesatuan pekerja dengan majikan / kesatuan
majikan
Dalaman organisasi atau pada
peringkat industri
18. h) Penyelesaian konflik (conflict resolution)
Adalah kaedah yang digunapakai untuk penyelesaian:
- Perdamaian
- Timbang tara ( arbitration)
- Soal siasat (investigation & inquiry)
19. i) Tindakan perusahaan (industrial action)
Adalah langkah yang diambil untuk selesaikan konflik
perusahaan.
Boleh dianggap jalan terakhir
- Mogok
- Piket
- Ancaman
- Tutup pintu (Lock-out)
20. j) Industri
Adalah satu persekitaran yang mana Kesatuan Kerja boleh
wujud dalam sesebuah negara.
k) Jenis Perniagaan atau Tred (Business or
Trade)
Persekitaran kerja yang boleh mengwujudkan Kesatuan
Sekerja melalui jenis perniagaan atau kerja.
Cth: Penyelia, Operator pengeluaran,
Jurutera, guru, peguam
21. l) Sektor Awam
Pekerja yang mana Kerajaan adalah majikannya, dipanggil
Kakitangan Awam.
Perlaksanaan tugas sektor awam boleh dilaksanakan oleh
agensi awam atau swasta dalam mencapai matlamat negara
22. m) Sektor Swasta
Sektor bukan kerajaan
Aktiviti seseorang atau sekumpulan individu.
Berasaskan keuntungan daripada pelaburan yang dibuat.
Boleh jadi melaksanakan tugasan sektor awam
(penswastaan) dan dimodalkan oleh kerajaan.
Walaupun bebas, mereka masih dikawal selia oleh peraturan
kerajaan secara langsung atau tidak.
23. n) Kapitalis / Sosialis
Kapitalis – Golongan pelabur/majikan
Sosialis – Golongan pekerja
Tindakbalas yang wujud akibat eksploitasi kapitalis –
Hubungan Kapitalisma (capitalism)
Boleh menjadi ekstrem dengan penguasaan berlebihan
golongan pekerja / majikan.
Penghujung ekstrem yang dikuasai pekerja boleh menjurus
kepada ideologi baru – Komunisme.
24. KAITAN HUBUNGAN BURUH DENGAN BIDANG-BIDANG LAIN
Hubungan buruh punyai kaitan dengan disiplin kajian yang lain:
a) Sains Politik
Kewujudan Kesatuan Sekerja juga
dipengaruhi oleh kelas-kelas masyarakat yang
berbeza kepentingan dan ideologi.
Melibatkan persaingan kuasa dan kedudukan.
Cth: Negara barat yang punyai Parti
berasaskan Buruh.
25. b) Pengurusan
“di mana segala sumber digembleng ke arah
mencapai satu matlamat”
Kesatuan pekerja juga terlibat dalam fungsi
pengurusan seperti perancangan,
pengorganisasian, penstafan, pengarahan,
pengawalan dan belanjawan ke atas sumber
manusia dan bukan manusia untuk mencapai
matlamatnya.
27. d) Sosiologi
Pendekatan sosiologi digunakan dalam mengkaji dan
memahami kewujudan, interaksi dan gelagat di dalam dan
antara kelompok masyarakat seperti:
i) Teori dan pendekatan untuk mengkaji proses dalam
masyarakat
ii) Bagaimana masyarakat berorganisasi dan beraktiviti
iii) Bagaimana masyarakat dipengaruhi dan
mempengaruhi persekitaran
(Salfe (1975:1-5)
Sosiologi gunapakai pendekatan kelas sosial, Hubungan Industri
dikaitkan dengan kelas antara majikan-Pekerja.
28. e) Psikologi
Untuk mengkaji Pemikiran yang menjana
Tingkahlaku individu. Pergerakan dan operasi
Hubungan Industri banyak menggunapakai
prinsip psikologi kerana ia melibatkan usaha
‘eksloitasi’, ‘pengaruh’, ‘Perebutan’ dll dalam
usaha mencapai matlamat mereka.
29. Bidang yang berbeza peranan tetapi ada persamaan:
a) Pengurusan Sumber manusia
Proses perancangan dan
penggunaan sumber manusia untuk
mencapai matlamat organisasi.
Pengrekrutan hingga tamat khidmat.
Fungsinya adalah secara menjurus ke bawah
(top-down).
Hubungan Buruh
Penekanan hubungan antara pekerja
dan majikan.
Platform menyuarakan kehendak
mereka.
Fungsi bawah ke atas (Down-top)
b) Hubungan manusia dalam pentadbiran
“Interaksi manusia dalam
organisasi, termasuklah hubungan pekerja
dan majikan. Memberi tumpuan dalam
hubungan menegak dan mendatar. Ia
berlaku dalam semua organisasi pekerjaan
atau tidak ataupun yang mempunyai
kesatuan sekerja atau tidak.
Hubungan Buruh
Hanya melibatkan hubungan antara
pekerja dan majikan yang berkaitan
dengan pekerjaan dan faedah-faedah
pekerjaan dalam proses tawar-
menawar kedua pihak.
PERBANDINGAN HUBUNGAN BURUH DENGAN
BIDANG-BIDANG BERKAITAN LAIN
30. c) Undang-undang
“ A rule made by authority for the proper
regulation of a community or society or for
behaviour.”
Atau mengikut keperluan dikehendaki.
Undang-undang wujud kerana tradisi, digubal,
dilaksanakan dalam skop tertentu, dikuatkuasakan,
boleh diubah dan boleh membawa keadilan secara
relatif.
4 Klasifikasi mengikut Barker dan Padfield (1992:3)
i) Undang2 jenayah dan sivil
ii) Undang2 awam dan persendirian
iii) Undang2 sunstantif dan prosidural
iv) Undang2 tempatan dan antarabangsa
Hubungan Buruh
Bersifat ekslusif kerana ianya banyak
bersandarkan kontark sosial.
i) Undang-undang tidak menjamin
wujudnya keadaan yang memihak
kepada Kesatuan Sekerja.
ii) Penyelesaian masalah banyak
berlaku secara rundingan dan
dalaman.
iii) Hubungan industri tidak bersifat
deskriptif. Perlukan banyak
terjemahan badan kehakiman
berbeza – Mahkamah Perusahaan,
Tribunal, Timbang tara.
iv) Perjanjian bersama perlu
pengesahan perundangan. Tetapi
tertakluk kepada do’s and don’t dan
juga prerogatif majikan.
31. PENTADBIRAN BURUH DI MALAYSIA
Sejarah sosial, politik dan ekonomi malaysia melalui beberapa tahap perkembangan
Faktor penjajahan adalah faktor penting
dalamperkembangan ini.
Penjajahan Inggeris memberi corak pentadbiran
buruh di Malaysia
Kini pentadbiran buruh adalah mengikut kehendak
dan kepentingan negara kita kerana banyak pindaan
dan gubalan baru dibat sejak merdeka