Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi membahas isu-isu kekayaan intelektual dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas. Hak kekayaan intelektual penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, namun perlu menemukan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pengguna, dan publik. Negara-negara berkembang cenderung mempertahankan fleksibilitas aturan TRIPS, sementara negara maju ingin perlind

1. Direktorat H u k u m dan Perjanjian Ekonomi
Konsinyering Isu Kekayaan Intelektual Ditjen Kekayaan Intelektual,
8 April 2021, Bogor Jawa Barat.
P e r k e m b a n g a n I s u -
I s u K e k a y a a n
I n t e l e k t u a l d a l a m
P e r u n d i n g a n F T A

2. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
• Sejarah: exclusive control untuk memproduksi dan menjual hasil
temuan
• Perlindungan sbg ‘economic incentive’ (hak ekonomi) selain hak
moral
• Ada batas waktu, dapat di-ekspropriasi
• Mendorong inovasi dan kreativitas
• Mencari keseimbangan: pencipta, pengguna dan kepentingan publik
• Meliputi: hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain
industri, paten, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman dll.

3. HAKI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Noting that effective enforcement of intellectual property rights is critical to sustaining economic
growth across all industries and globally
Anti-Counterfeiting Trade Agreement
• IPR mendorong pertumbuhan ekonomi
• Inovasi dan kreatifitas sbg key driver pertumbuhan ekonomi
• Revolusi industri 1 s/d revolusi industri 4.0 dipicu oleh inovasi
• Hak Kekayaan Intelektual:
Ø Pharma Mirror : India menjadi 10 besar negara industri obat global pada 2020.
Ø Organisasi Farmasi dunia (PhRMA): industri bioteknologi ciptakan 850,000 lap
kerja dari total 4.4 juta sector biofarma di Amerika Serikat

4. PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL (1)
PPI:
- Meningkatkan ekonomi dan perdagangan dgn mengurangi tarif
dan non-tariff barrier
- Pemberian perlakuan khusus (preferensi), berlaku timbal balik
- Non-diskriminasi kpd anggota (NT, MFN)
- Meningkatkan predictability, tranparency
- Global value chain
- Dasar: WTO Agreement (Psl XXIV GATT, V GATS)
- Coverage: trade in goods, services, investment, IPR, CCB,
Government Procurement, dll

5. PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL (2)
“RESOLVING to create clear and mutually advantageous rules governing their trade and
investment to promote a predictable, transparent and consistent commercial framework for
business operations, minimize barriers, enhance economic efficiency and create a larger
market with more opportunities for business”
Preamble, Indonesia-Australia CEPA
Reaffirming that the economic partnership will provide a useful framework for
enhanced cooperation and serve the common interests of the Parties in various fields
as agreed in this Agreement and lead to the improvement of economic efficiency and
the development of trade, investment and human resources
Preamble, Indonesia-Japan EPA

6. • TRIPs minimum
• TRIPs Plus
• TRIPs Extra
• TRIPs Ceiling
• TRIPs Minus
H K I D A L A M F T A / C E P A

7. • Implementasi HKI sbg key drivers of economic growth??
• IPR Chapter vs. TRIPS ?
• Are we ready? è level of development!!
• Issue: siap? Tidak siap?
• What kind of IPR provisions ? TRIPS Plus?
• Other option: No IPR at all?
H K I D A L A M F T A / C E P A

8. • Negara maju: TRIPS Plus
Ø Perpanjangan masa perlindungan paten, aksesi UPOV 1991, tes klinik obat
generik sebelum dipasarkan, ex-officio border measures, legal enforcement
è ACTA approach (border measures, pidana dan perdata).
• Developing Countries:
Ø Mempertahankan policy space dalam TRIPS sesuai kepentingan
Ø IPR komunal: GRTKF dan Geographical Indication
Ø Transfer teknologi.
PERBEDAAN POSISI DASAR

9. POSISI DASAR: TRIPS +
TPP CP-TPP
• Article 18.46: Patent Term Adjustment for
Unreasonable Granting Authority Delays
Ø Kompensasi atas unreasonable delays dalam proses
pendaftaran paten
Menunda penerapan beberapa ketentuan Chapter 18
Intellectual Property :
• Article 18.46 (Patent Term Adjustment for
Unreasonable Granting Authority Delays):
à Pasal dan footnotes 36-39;
• Article 18.48 (Patent Term Adjustment for
Unreasonable Curtailment)
à Pasal dan footnotes 45-48;
• Article 18.50 (Protection of Undisclosed Test or Other
Data):
à Pasal dan footnotes 50 - 57
• Article 18.48: Patent Term Adjustment for
Unreasonable Curtailment
Ø Perpanjangan perlindungan paten sbg kompensasi
hilangnya waktu karena proses marketing approval
• Article 18.50: Protection of Undisclosed Test or Other
Data
Ø Pemilik paten pertama berhak melarang pihak
ketiga menggunakan informasi clinical test, 5 tahun
dari tanggal izin edar (marketing approval).
Ø Pengecualian untuk public health

10. Economic and Trade Agreement China – US 2019
• Section C: Pharmaceutical-Related Intellectual Property
“Pharmaceuticals are a matter concerning people’s life and health, and there continues to
be a need for finding new treatments and cures, such as for cancer, diabetes, hypertension,
and stroke, among others. To promote innovation and cooperation in the pharmaceutical
sector and to better meet the needs of patients, the Parties shall provide for effective
protection and enforcement of pharmaceutical-related intellectual property rights, including
patents and undisclosed test or other data submitted as a condition of marketing approval.”
• TRIPS Plus Provisions:
Ø Marketing Approval Authority’s obligation to prevent infringement (Article 1.11)
Ø Patent Term Extension (Article 1:12)
Ø Counterfeit Goods with Health and Safety Risks (Article 1:19)
Ø Destruction of Counterfeit Goods (Article 1:20)
POSISI DASAR: TRIPS +

11. • Catatan: ID sbg net importer of IPR
-> Ke depan?
• TRIPS level norms
à defensif cenderung afirmasi policy space TRIPS
• IP Komunal: Norma perlindungan GRTKF dan
Geographical Indication
• Memaksimumkan Fleksibilitas TRIPS
à Emergency
à Industri obat
POSISI DASAR: INDONESIA (1)

12. • Isu kontroversial level policy:
Ø Aksesi UPOV 1991
Ø Co-existance antara merek dan indikasi geografis
• Isu politis bersifat kontroversial lainnya:
Ø Local Working Requirement menurut Pasal 20 UU
Paten 13/2016) -> UU Cipta Kerja
Ø Perpanjangan masa waktu perlindungan paten.
Ø Tes klinis bagi obat generik sebagai dasar izin
edar.
POSISI DASAR: INDONESIA (2)

13. Issues Hasil Kesepakatan
Larangan local working requirement menurut
Pasal 20 UU Paten
Record of Understanding terhadap Pasal 5
Annex Chapter IPR
Kompensasi perpanjangan masa perlindungan
paten dan Supplementary Protection
Certificate/ SPC
Tidak sepakat, proposal dicabut
Larangan penggunaan data dokumen izin edar
(unfair competition Pasal 39 TRIPS) dan
larangan data dipakai sebagai data pembanding
untuk pemeriksaan izin edar obat generik
Pengaturan izin pemasaran obat generik
diserahkan pada hukum nasional masing-
masing
PERUNDINGAN HAKI DALAM IECEPA

14. Issues Hasil Kesepakatan
GRTKF Perlindungan GRTKF dengan rujukan CBD dan
Nagoya Protocol serta ITGRFA dan kesepakatan
forum multilateral (disclosure requirement, prior
informed consent dan access and benefit
sharing)
Kewajiban aksesi UPOV 1991 • Jalan tengah: compliance terhadap
substantive provisions of the 1991 UPOV Act
• footnote: tidak prejudice terhadap hak
Indonesia utk lindungi local plant varieties
Ko-eksistensi antara trademark dengan indikasi
geografis
Tidak ada kesepakatan (hapus)
PERUNDINGAN HAKI DALAM IECEPA

15. Issues Hasil Kesepakatan
Relation to Other Agreements (Proposal India) • Apabila ada inkonsistensi antara teks IPR
RCEP dan TRIPS, yang berlaku adalah TRIPS.
• Level perlindungan IPR yang lebih luas (more
extensive) daripada TRIPS bukan berarti
inkonsistensi.
Kompensasi perpanjangan masa perlindungan
paten (Proposal Jepang dan Korea)
Dicabut
Kewajiban aksesi UPOV 1991 (proposal Jepang
dan Korea)
Jalan keluar: “should any Party intend to accede
to the following treaties it can seek to cooperate
with other Parties to support its accession to and
its implementation…”
PERUNDINGAN HAKI DALAM RCEP (1)

16. Issues Hasil Kesepakatan
Larangan penggunaan data dokumen
izin edar (unfair competition TRIPS) dan
larangan pemakaian sebagai data
pembanding untuk pemeriksaan izin
edar obat generik (JP & KR)
Dicabut
GRTKF (Proposal Indonesia dalam
ASEAN)
Penegasan kewajiban internasional masing-masing negara
dan pengakuan praktik disclosure requirement (termasuk
prior informed consent dan benefit sharing). Negara wajib
berupaya mem-publish ketentuan hukum dan prosedur
disclosure requirement.
Legal enforcement secara pidana,
perdata, border measures dan digital
environment (JP, KR, AU)
Tidak mengikuti standard ACTA
PERUNDINGAN HAKI DALAM RCEP (2)

17. • FTA / CEPA tidak menganulir TRIPS flexibilities
• Public health:
Ødiakui sebagai ‘exception’ dalam WTO
Ødiakui sebagai ‘exception’ dalam FTA/CEPA
Ødiatur dalam bab tertentu (General Provisions, Exceptions)
Øberlaku menyeluruh
Øformat pengaturan berbeda-beda (pasal tersendiri, inkorporasi GE
WTO)
• Isu utama: policy space pemerintah untuk public health
ØIPR (compulsory license), Investment (ISDS) dll
PPI dan COVID-19

18. KESIMPULAN
• HKI sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. PPI mencerminkan Tarik
menarik kepentingan perdagangan para pihak.
• Posisi negara-negara bervariasi, sesuai perkembangan ekonomi.
• Posisi umum negara berkembang seperti Indonesia afirmasi TRIPS.
Sedangkan negara maju inginkan TRIPS Plus.
• Secara umum pendekatan negosiasi Indonesia masih defensive (afrimasi
TRIPS dan fleksibilitasnya). Untuk isu GRTKF dan IG Indonesia melakukan
pendekatan offensive.
• Salah satu isu menonjol dalam perundingan di masa lalu: Pasal 20 UU
Paten
• Isu kesehatan dan IPR akan terus menjadi perhatian ke depan.

19. Any Questions?

20. ecotradelaw@kemlu.go.id
Telp (021) 3858015, Fax (021) 3523302
Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi
Lantai 11 Gedung Utama, Jl. Pejambon 6,
Jakarta 10110
@ecotradelaw_
T H A N K Y O U