Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR

1. Nama : Risna Dwi Cahyani
NIM : 43216010161
DosenPengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Kuis Minggu Ke-4
Sesuai dengan peraturan Presiden No.9 Thn 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal. Sedangkan perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk
melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu
Kredit.
Lembaga/perusahaan pembiayaan berbeda dengan lembaga lainnya seperti lembaga
keuangan maupun lembaga perbankan baik dari segi jenis, fungsi dan tugasnya. Bila dilihat dari
kegiatan usahanya fungsi perusahaan pembiayaan lebih fokus fungsi pembiayaan. Sementara
jenis lembaga keuangan terdiri dari Modal ventura, Anjak piutang, Leasing dan Pembiayaan
konsumen.
Jenis jenis Lembaga Pembiayaan
Modal Ventura
Pada perpres no 9. 2001 Bab 1 pasal Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital
Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam
suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu
tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi,
dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Jenis investasi modal ventura
tingkat keuntungan yang tinggi dari penyertaan modal berupa capital
gain maupun deviden. Begitu juga sebaliknya tingkat keuntungan yang diharapkan berbanding
lurus dengan resiko yang terjadi. semakin tinggi tingkat keuntungan otomatis tingkat resiko yang
dihadapi semakin tinggi.
Seorang yang menyertakan modal dalam bentuk modal ventura disebut sebagai venture
capitalist yaitu seorang investor yang menempatkan modalnya pada perusahaan ventura,
sementara perusahaan yang menerima pembiayaan dari modal ventura disebut sebagai
perusahaan pasangan usaha (PPU) atau (investee company). Dana ventura ini mengelola dana
investasi dari pihak ketiga dengan tujuan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang
memiliki resiko tinggi sehingga tidak membutuhkan persayaratan standart sebagaimana
perusahaan terbuka pada umumnya atau dalam memperoleh pinjaman pada perbankan.
Investasi Modal ventura berasal dari perorangan yang memiliki keuangan yang
mapan, bank investasi maupun institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana
atau kemitraan yang memiliki tujuan investasi.

2. Kegiatan Modal ventura
Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan
Pasangan Usaha untuk :
 Pengembangan suatu penemuan baru
 Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
 Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan
 Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha
 Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
 Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam
maupun luar negeri
 Membantu pengalihan pemilikan perusahaan
Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak
boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.Divestasi adalah tindakan penarikan kembali
penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan
Usahanya.
Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain.
Pengguna (Lessee) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (Lessor). Ciri yang
penting dari leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan
dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua belah pihak – di mana lessee bisa
menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik menerima
pendapatan selama tetap menjadi pemilik.
Perusahaan-perusahaan diseluruh dunia mengunakan leasing untuk mendanai kendaraan,
mesin dan peralatan. Di negara maju (OECD) satu pertiga dari investasi pribadi dibiaya dengan
cara seperti ini1 . Leasing di negara berkembang pada awalnya berjalan lambat, namun
sepanjang era 1990 industri leasing di negara-negara ini menunjukkan pertumbuhan yang
spektakuler, kebanyakan melalui leasing kepada perusahaan-perusahaan besar dan menengah.
Dalam standar pengoperasian leasing, lessee akan menemui suplier peralatan, memilih
peralatan yang dibutuhkan, dan menegosiasikan harga serta ketentuan-ketentuan pengiriman.
Kemudian, untuk mendapatkan pinjaman lessee lebih mendekati lessor daripada berhubungan
dengan bank. Lessor mengevaluasi aplikasi dari lessee, dan jika disetujui, kedua belah pihak
akan menandatangani kontrak leasing. Lessor, kemudian membeli peralatan dari suplier dan
melakukan leasing kepada lessee untuk suatu periode di mana biasanya mendekati perkiraan usia
ekonomis aset. Selama periode ini (masa leasing), lessee menggunakan peralatan dan
memberikan pembayaran rutin kepada lessor. Dalam banyak kasus lessee mempunyai pilihan
untuk membeli peralatan tersebut pada akhir masa leasing.

3. Anjak piutang
Anjak piutang atau disebut factoring erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan
pembelian oleh perusahaan factoring terhadap piutang milik klien atau supplier.
Definisi perusahaan anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan
jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
PIHAK-PIHAK TERKAIT
Pihak utama yang terlibat ada 3 yaitu :
 FAKTOR (Perusahaan Anjak Piutang) Adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan
jasa anjak piutang
 KLIEN (SUPPLIER) Adalah perusahaan atau pihak yang menggunakan jasa perusahaan
anjak piutang
 NASABAH (CUSTOMER) Adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan
klien.
MEKANISME ANJAK PIUTANG
Pada umumnya kegiatan usaha anjak piutang sering dilakukan dalam bentuk pembelian
tagihan (piutang) milik klien (suplier). Bahkan di beberapa negara kegiatan anjak piutang lebih
banyak mengarah kepada kegiatan pembiayaan konsumen yaitu perusahaan anjak piutang
memberikan pembiayaan dalam bentuk membeli kredit konsumen yang berjangka waktu 2 atau 3
tahun dari supplier atau dealer atau dari pabrik dengan tingkat diskonto tertentu.
Manfaat Anjak Piutang :
 Membantu administrasi penjualan dan penagihan
 Membantu beban risiko
 Memperbaiki sistem penagihan
 Membantu memperlancar modal kerja
 Meningkatkan kepercayaan
 Kesempatan untuk mengembangkan usaha
Peran
Lembaga pembiayaan memiliki peran cukup penting, yakni sebagai sumber pembiayaan
alternatif untuk menunjang pertumbuhan prekonomian nasional, menampung, manyalurkan
aspirasi dan minat masyarakat serta berperan penting pada pembangunan, dimana lembaga ini
diharapkan masyarakat maupun sebagai pelaku usaha dapat mengatasi masyalah yang umum
yakni dari segi permodalan.

4. Fungsi Asuransi
Disamping sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga memiliki
beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut :
1. Penghimpun dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk.
Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan,
supaya dana tersebut lebih produktif.
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang
pembangunan nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan adanya laba atau
profit yang diperoleh melalui investasi dana, maka unsur presentasi laba yang diperhitungkan
dalam penetapan premi dapat dikurangi.
2. Bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana
menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana
tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi
risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut.
Jadi jika seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil, ia dapat memanfaatkan
modal tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia dapat memperluas dan
memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko tersebut terjadi, kontinuitas usahanya akan lebih
terjamin.
3. Pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu
survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan
sistem suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri , discount,
penelitian dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi
perkonomian dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko.
4. Penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran
atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan
suatu risiko yang dialihkannya.

5. Jenis-jenis Asuransi
Adapun jenis-jenis asuransi adalah sebagai berikut :
1. Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap
masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan.
2. Asuransi jiwa
Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian seseorang
yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
3. Asuransi kendaraan
Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi kepada
kendaraan yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.
4. Asuransi pendidikan
Asuransi pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang
baik. Misalnya Prudential dan BNI Life Insurance.
5. Asuransi bisnis
Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam kegiatan
bisnis meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan kehilangan.
6. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan pelayanan
terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat tinggal maupun kerusakan
barang-barang pribadi.
Tujuan Asuransi
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya
suatu risiko pada suatu kejadian.
Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut :
1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak.
2. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah
tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak
tertentu dan tidak pasti.
3. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan
pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga
dan biaya.

6. 4. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan
dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus
terjadi pada asuransi jiwa).
5. Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri memerlukan
jaminan atau perlindungan atas uang yang diberikan kepada peminjam uang.
6. Menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia tidak
bekerja ataupun tidak berfungsi.
7. Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang
siap menerima risiko tersebut.
8. Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan
keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.
Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi Terhadap pelanggaran ketentuan yang
dilakukan Penanggung dan Tetanggung dapat dikenakan sanksi berupa:
1. Sanksi Administratif, (berlaku hanya untuk perusahaan perasuransian, bukan pada
tertanggung); dan
2. Sanksi Pidana.
1. 1. Sanksi Administratif
Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian (“PP No.73/1992”) serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan:
1. Perizinan usaha;
2. Kesehatan keuangan;
3. Penyelenggaraan usaha;
4. Penyampaian laporan;
5. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;
dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha
(Pasal 37 PP No.73/1992).
Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:
1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan
keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca
dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda
administratif Rp. 1.000.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
2. Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak
menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan
dikenakan denda administratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan (Pasal 38 PP No.73/1992).

7. 2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU Asuransi,
berikut ini:
a. Terhadap pelaku utama
Orang yang menjalankan atu menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha,
menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau
mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa
atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).
b. Terhadap pelaku pembantu
Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal kembali kekayaan
perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patut diketahuinya
bahwa barang–barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan
Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, dianjam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).
c. Terhadap pemalsu dokumen
Orang yang secara sendiri–sendiri atau bersama–sama melakukan pemalsuan atas dokumen
Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi,
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000
(dua ratus lima puluh juta Rupiah).
Forum Minggu Ke-4
Implementasi PT JASA RAHARJA (Persero)
Nama : PT JASA RAHARJA (Persero)
Bidang Usaha : Asuransi Sosial
Pemilik : 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
Dasar Hukum
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi
Kerugian Djasa Rahardja
 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 Nopember
1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Djasa

8. Rahardja sebagai Usaha Negara seperti yg dimaksud dalam ayat (2) Pasal Undang-
Undang<br>No. 9 Tahun 1969
 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
Asuransi Kerugian Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Modal Perseroan:
Rp. 20.000.000.000.000
Modal Disetor:
Rp. 5.000.000.000.000
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor
AHU-0937972.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 18/8 - 2015
No. 66)
Akte Pendirian:
Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, yg telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 18
tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH. MSi., Notaris Jakarta.
Kegiatan Usaha:
Melaksanakan Asuransi Kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung
jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur UU No. 33 dan 34 tahun 1964
berikut peraturan pelaksanaannya.
Jaringan Kantor:
Jasa Raharja memiliki 29 kantor cabang, 62 kantor perwakilan dan 63 Kantor Pelayanan Jasa
Raharja (KPJR), dan 1.285 SAMSAT yang tersebar diseluruh Indonesia.
VISI DAN MISI
Visi:
Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan
program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Misi:
1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima
sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program
Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.
3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar
produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.

9. 4. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi
keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
TUJUAN
Dalam sebuah perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Government) adalah sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan
usaha perusahaan dalam jangka panjang dengan mengutamakan kepentingan para pemegang
saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Secara teoritis, praktek good
corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja
keuangan, mengurangi resiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung
menguntungkan diri sendiri serta dapat meningkatkan kepercayaan investor. BUMN sebagai
salah satu pilar perekonomian Indonesia dituntut untuk dapat menjadi pelopor implementasi
GCG. PT Jasa Raharja (Persero) sebagai salah satu BUMN mengambil posisi utama untuk
mendorong terlaksananya pengelolaan perusahaan dengan berupaya merumuskan dan
menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip ini
sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan
yang semakin kuat.
Kementerian BUMN pada tahun 2010-2012 telah menerbitkan serangkaian kebijakan
dalam bentuk peraturan/keputusan Menteri Negara BUMN diantaranya Peraturan Menteri
Negara BUMN Nomor: KEP-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek Good Corporate
Governance pada BUMN, yang secara signifikan berpengaruh terhadap kebijakan GCG pada PT
Jasa Raharja (Persero) serta Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012
Tanggal 6 Juni 2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN.
Prinsip - Prinsip GCG, meliputi:
1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan
mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat;
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundangundangan.

10. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
1. Sebagai salah satu konsep kebijakan yang dapat membantu Perusahaan meningkatkan
kinerja dan nilai (value) Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya
saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.
2. Sebagai fundamental penting aktivitas bisnis Perusahaan untuk menciptakan suasana yang
kondusif bagi pencapaian visi dan misi Perusahaan serta akan menciptakan motivasi dan
rasa tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.
3. Sebagai salah satu proses dalam upaya mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran
dalam Perusahaan serta merupakan wujud nyata implementasi GCG ditingkat operasional.
4. Sebagai salah satu acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan,
sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan GCG.
5. Sebagai salah satu acuan bagi stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan yang
selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar kerja dilingkungan
Perusahaan.
b. Ditujukan Untuk
1. Menjadi rujukan/pedoman bagi insan Jasa Raharja untuk melakukan pengelolaan
Perusahaan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mencegah dan mengurangi
kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial serta merusak
citra Perusahaan.
2. Menjadi sebuah kebijakan yang berlaku bagi segenap insan Jasa Raharja dimana
Perusahaan akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang
berkepentingan agar memahami dan memaklumi apa yang menjadi standar kerja
Perusahaan.
3. Menjadi sebuah dokumen yang dinamis dimana Perusahaan akan selalu mengkaji
pedoman GCG secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang
terbaik bagi Perusahaan. Untuk itu Perusahaan akan selalu menerbitkan setiap perubahan
dan tambahan yang terjadi pada Pedoman GCG.
4. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif penyimpangan terhadap
kebijakan Perusahaan mengenai penerapan pedoman GCG.

11. 5. Memperoleh persamaan persepsi dan pemahaman antar insan Jasa Raharja dalam
menerapkan tata nilai etika Perusahaan.
LINGKUP JAMINAN
Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada
masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut
Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun
1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

12. PROSEDUR PENGAJUAN
Prosedur Pengajuan Santunan Jasa Raharja:
1. Lengkapi formulir yang telah disediakan danlengkapi data diri anda.
2. Pastikan dokumen dan bukti-bukti untuk klaim sah danlengkap.
3. Dokumen akan diteliti dan proses pengajuan santunan akan dimulai.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15&16/PMK.010/2017 Tanggal
13 Februari 2017, besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara:
JENIS SANTUNAN
JENIS ALAT ANGKUTAN
DARAT, LAUT (RP.) UDARA (RP.)
Meninggal Dunia Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal) Rp 50.000.000,- Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal) Rp 20.000.000,- Rp 25.000.000,-
Penggantian BiayaPenguburan
(Tidak mempunyai ahli waris)
Rp 4.000.000,- Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan
Penggantian BiayaP3K
Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,-
Manfaat Tambahan
Penggantian BiayaAmbulance
Rp 500.000,- Rp 500.000,-
Ahli Waris & Kadaluarsa Santunan
AHLI WARIS KADALUARSA
Santunan diberikan kepada ahli waris dengan prioritas
skala sebagai berikut:
1. Janda / Duda yang sah
2. Anak - Anaknya yang sah
3. Orang Tuanya yang sah
4. Apalbila tidak ada ahli waris, maka diberikan
penggantianbiaya penguburan kepada yang
menyelenggarakan.
Hak Santunan menjadi gugur / kadaluarsa jika:
1. Permintaan diajukan dalam waktu lebih
dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
2. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3
bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh
Jasa Raharja

13. TARIF SWDKLLJ
Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, ditetapkan sebagai
berikut :
GOL JENIS KENDARAAN
TARIF
SWDKLLJ
KD /
SERT
JUMLAH
A
Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan
mobil pemadam kebakaran.
0 3000 3000
B
Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan
sejenisnya.
20000 3000 23000
C1
Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc
dan kendaraan bermotor roda tiga.
32000 3000 35000
C2 Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc 80000 3000 83000
DP
Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil
penumpang bukan angkutan umum
140000 3000 143000
DU Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc 70000 3000 73000
EP Bus dan Microbus bukan angkutan umum 150000 3000 153000
EU
Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan
umum lainnya diatas 1.600 cc
87000 3000 90000
F
Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc,
truck container, dan sejenisnya
160000 3000 163000
SISTEM PEMBAYARAN PREMI
Dasar Hukum Pelaksanaan
UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17
Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP No.18 Tahun 1965
tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

14. Jenis Premi
Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2
(dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib(SW). Iuran Wajib dikutip atau dikenakan
kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya
(pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo pasal 2 (1) PP No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan
bermotor umum di dalam kota danKereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari
pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik / pengusaha
kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo pasal 2 (1) PP No.18/1965).
Besaran Premi dan Santunan
1. Untuk Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Santunannya
di atur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar
Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan
Udara.
2. Untuk Sumbangan Wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Teknis Pengutipan Premi
 Iuran Wajib
Setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran
wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar
tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat
transportasi tersebut.
 Sumbangan Wajib
Pembayaran SW dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat
pendaftaran atau perpanjangan STNK.
Sumber :
https://www.cekkembali.com/lembaga-pembiayaan/
http://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan-fungsi-jenis-asuransi-lengkap/#fungsi-
asuransi
https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/
https://www.jasaraharja.co.id/layanan/sistem-pembayaran-premi