Dokumen ini membahas perlunya harmonisasi peraturan terkait jaminan pensiun menurut UU No. 13 Tahun 2003, UU Jaminan Sosial Nasional, dan UU BPJS agar tidak terjadi tumpang tindih ketentuan yang dapat menimbulkan konflik hukum. Dokumen ini juga menjelaskan peraturan kunci terkait jaminan pensiun dan langkah-langkah harmonisasi antara ketentuan pensiun dengan pesangon pegawai.
PT. TASPEN memberikan hak asuransi THT kepada peserta melalui prosedur yang melibatkan beberapa divisi. Prosedur tersebut memerlukan dokumen seperti SK Pensiun dan KTP. Premi asuransi dihitung berdasarkan IWP 10% yaitu 3,25% untuk THT dan 4,75% untuk Dana Pensiun dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
Dokumen tersebut membahas pengalaman pengawasan kepatuhan pemberi kerja program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi, tugas dan fungsi petugas pemeriksa serta realisasi kinerja pengawasan dan pemeriksaan tahun 2018.
Sistem pensiun PNS di Indonesia ibarat bom waktu yg siap meledak sewaktu-waktu apabila tidak ada perubahan sistem dlm penyelenggaraannya. Ledakannya akan berdampak pada melonjaknya anggaran negara utk membayar pensiun dan kemungkinan tidak terbayarnya pensiun PNS kedepan. Dalam tulisan berikut ini coba dikupas dan dianalisis berbagai data dan fakta serta solusi yg ditawarkan untuk memutus sumbu bom waktu pensiun PNS di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam inovasi.
Dokumen ini membahas perlunya harmonisasi peraturan terkait jaminan pensiun menurut UU No. 13 Tahun 2003, UU Jaminan Sosial Nasional, dan UU BPJS agar tidak terjadi tumpang tindih ketentuan yang dapat menimbulkan konflik hukum. Dokumen ini juga menjelaskan peraturan kunci terkait jaminan pensiun dan langkah-langkah harmonisasi antara ketentuan pensiun dengan pesangon pegawai.
PT. TASPEN memberikan hak asuransi THT kepada peserta melalui prosedur yang melibatkan beberapa divisi. Prosedur tersebut memerlukan dokumen seperti SK Pensiun dan KTP. Premi asuransi dihitung berdasarkan IWP 10% yaitu 3,25% untuk THT dan 4,75% untuk Dana Pensiun dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.
Dokumen tersebut membahas pengalaman pengawasan kepatuhan pemberi kerja program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi, tugas dan fungsi petugas pemeriksa serta realisasi kinerja pengawasan dan pemeriksaan tahun 2018.
Sistem pensiun PNS di Indonesia ibarat bom waktu yg siap meledak sewaktu-waktu apabila tidak ada perubahan sistem dlm penyelenggaraannya. Ledakannya akan berdampak pada melonjaknya anggaran negara utk membayar pensiun dan kemungkinan tidak terbayarnya pensiun PNS kedepan. Dalam tulisan berikut ini coba dikupas dan dianalisis berbagai data dan fakta serta solusi yg ditawarkan untuk memutus sumbu bom waktu pensiun PNS di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam inovasi.
Dokumen tersebut membahas tentang valuasi kewajiban imbalan pasca-kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan standar akuntansi di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah ruang lingkup pekerjaan, data dan informasi yang dibutuhkan, jangka waktu penyelesaian, serta biaya pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang valuasi kewajiban imbalan pasca-kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan standar akuntansi di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah ruang lingkup pekerjaan, data dan informasi yang dibutuhkan, jangka waktu penyelesaian, serta biaya pekerjaan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai perubahan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dari sebelumnya di bawah PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU 40/2004 dan UU 24/2011. Program-program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun kini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan perubahan skema manfaat
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Terdapat pengertian istilah, tata cara pendaftaran kepesertaan dan perubahan data, kewajiban pengusaha untuk membayar iuran tepat waktu beserta sanksi bagi yang menunggak, serta hak dan kewajiban Badan Penyelenggara dan pengusaha terkait pembayaran
Dokumen tersebut membahas perjalanan panjang PT Askes (Persero) menuju transformasinya menjadi BPJS Kesehatan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah persiapan sistem dan prosedur yang dilakukan PT Askes (Persero) untuk memastikan kesiapan beroperasinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen umum dana pensiun. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tujuan pelatihan manajemen dana pensiun untuk memahami konsep dasar dana pensiun, landasan hukumnya, manfaatnya, lembaga pengelolanya, dan cara pembentukan serta pembayaran manfaat pensiun.
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...azetra
Reformasi manajemen keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta sumber daya keuangan negara melalui (1) pembaharuan peraturan perundang-undangan, (2) pengaturan kelembagaan, (3) penataan sistem dan prosedur, dan (4) peningkatan kapasitas SDM. Aspek kunci reformasi tersebut adalah pengembangan SDM di bidang perencanaan, penganggaran, ak
Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja akibat kenaikan harga dengan memberikan subsidi sebesar Rp. 600.000 kepada 14,6 juta penerima yang memenuhi syarat seperti menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan gaji/upah paling tinggi Rp. 3,5 juta.
PSAK No. 18 mengatur tentang standar akuntansi khusus untuk dana pensiun yang meliputi penyusunan laporan keuangan, penilaian aktiva, dan penentuan kewajiban manfaat pensiun untuk program pensiun iuran pasti dan manfaat pasti.
PSAK No. 18 mengatur standar akuntansi khusus untuk Dana Pensiun yang meliputi penyusunan laporan keuangan, penilaian aktiva, dan pengungkapan. Standar ini diterapkan untuk Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang valuasi kewajiban imbalan pasca-kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan standar akuntansi di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah ruang lingkup pekerjaan, data dan informasi yang dibutuhkan, jangka waktu penyelesaian, serta biaya pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang valuasi kewajiban imbalan pasca-kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan standar akuntansi di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah ruang lingkup pekerjaan, data dan informasi yang dibutuhkan, jangka waktu penyelesaian, serta biaya pekerjaan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai perubahan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dari sebelumnya di bawah PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU 40/2004 dan UU 24/2011. Program-program jaminan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun kini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan perubahan skema manfaat
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Terdapat pengertian istilah, tata cara pendaftaran kepesertaan dan perubahan data, kewajiban pengusaha untuk membayar iuran tepat waktu beserta sanksi bagi yang menunggak, serta hak dan kewajiban Badan Penyelenggara dan pengusaha terkait pembayaran
Dokumen tersebut membahas perjalanan panjang PT Askes (Persero) menuju transformasinya menjadi BPJS Kesehatan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah persiapan sistem dan prosedur yang dilakukan PT Askes (Persero) untuk memastikan kesiapan beroperasinya BPJS Kesehatan pada tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen umum dana pensiun. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tujuan pelatihan manajemen dana pensiun untuk memahami konsep dasar dana pensiun, landasan hukumnya, manfaatnya, lembaga pengelolanya, dan cara pembentukan serta pembayaran manfaat pensiun.
Slides MStrategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudka...azetra
Reformasi manajemen keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta sumber daya keuangan negara melalui (1) pembaharuan peraturan perundang-undangan, (2) pengaturan kelembagaan, (3) penataan sistem dan prosedur, dan (4) peningkatan kapasitas SDM. Aspek kunci reformasi tersebut adalah pengembangan SDM di bidang perencanaan, penganggaran, ak
Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh bertujuan untuk mempertahankan daya beli pekerja akibat kenaikan harga dengan memberikan subsidi sebesar Rp. 600.000 kepada 14,6 juta penerima yang memenuhi syarat seperti menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan gaji/upah paling tinggi Rp. 3,5 juta.
PSAK No. 18 mengatur tentang standar akuntansi khusus untuk dana pensiun yang meliputi penyusunan laporan keuangan, penilaian aktiva, dan penentuan kewajiban manfaat pensiun untuk program pensiun iuran pasti dan manfaat pasti.
PSAK No. 18 mengatur standar akuntansi khusus untuk Dana Pensiun yang meliputi penyusunan laporan keuangan, penilaian aktiva, dan pengungkapan. Standar ini diterapkan untuk Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka