Tujuan Pembelajaran :
Menganalisis Makna Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.
Menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sub Poko Bahasan
Konsep tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum , pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
Tidak dapat di cabut, artinya hak asasi manusiatidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau pebedaan lainnya.
Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, social dan budaya.
Secara Umum hak asasi manusia terdiri dari 5 macam yaitu sebagai berikut :
Hak Asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan ( procedural rights )
Hak Asasi Politik ( political rights )
Hak Asasi Pribadi ( Personal rights )
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality )
Hak asasi ekonomi ( poverty rights )
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia, penggolongannya, lembaga perlindungannya di Indonesia, instrumen hukum terkait, dan upaya penanganan pelanggarannya. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia, terdapat berbagai lembaga perlindungannya di Indonesia, serta upaya yang ditempuh untuk menegakkan hak
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM melalui instrumen HAM
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), dimulai dari pengertian HAM sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Dokumen ini juga menjelaskan ruang lingkup HAM menurut undang-undang dan konsep-konsep HAM menurut berbagai pandangan. Termasuk upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia, penggolongannya, lembaga perlindungannya di Indonesia, instrumen hukum terkait, dan upaya penanganan pelanggarannya. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia, terdapat berbagai lembaga perlindungannya di Indonesia, serta upaya yang ditempuh untuk menegakkan hak
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM melalui instrumen HAM
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), dimulai dari pengertian HAM sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Dokumen ini juga menjelaskan ruang lingkup HAM menurut undang-undang dan konsep-konsep HAM menurut berbagai pandangan. Termasuk upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Instrumen hukum perlindungan HAM di Indonesia meliputi Pancasila, UUD 1945, UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, dan Ketetapan MPR No. XVII/1998. Pancasila secara tersirat memuat HAM dalam sila-silanya, seperti kebebasan beragama, hak asasi, dan keadilan sosial. UU No. 39/1999 mengatur tentang HAM dan lembaga pelindung HAM. UU No. 26/2000 mengatur pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia, termasuk definisi, jenis, ciri-ciri, contoh pelanggaran di Indonesia, upaya pemajuan dan penegakannya, serta tantangan yang dihadapi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai lembaga penting yang berperan dalam pemantauan, penyuluhan, dan mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, penjelasan HAM pada tingkat global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang, dan perlu dihormati serta dilindungi oleh negara dan individu.
Teks tersebut membahas penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut membentuk Pengadilan HAM khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Proses penyelesaiannya meliputi penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan oleh Jaksa Agung, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan HAM yang
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sesuai dengan kodratnya. Dokumen ini membahas definisi HAM menurut beberapa pandangan dan perkembangannya. Juga dibahas mengenai pelanggaran HAM dan pengaturannya dalam perundang-undangan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, mencakup konsep HAM, substansi HAM dalam Pancasila, dan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari."
Hak Asasi Manusia Dan Kejahatan Korupsi (Materi untuk santri 2015)Abdul Kasim
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan kejahatan korupsi. Terdapat penjelasan mengenai definisi hak asasi manusia, perkembangan generasi hak asasi manusia, instrumen internasional dan nasional tentang hak asasi manusia, serta hubungan antara korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, mencakup definisi dan jenis-jenis hak asasi manusia, peran berbagai lembaga dan undang-undang dalam memajukan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia, serta tantangan dan instrumen internasional yang mendukung upaya tersebut.
Dokumen tersebut membahas instrumen hukum HAM di Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hak dan kewajiban das
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD)
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1995 Setelah Diamademen
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Instrumen hukum perlindungan HAM di Indonesia meliputi Pancasila, UUD 1945, UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, dan Ketetapan MPR No. XVII/1998. Pancasila secara tersirat memuat HAM dalam sila-silanya, seperti kebebasan beragama, hak asasi, dan keadilan sosial. UU No. 39/1999 mengatur tentang HAM dan lembaga pelindung HAM. UU No. 26/2000 mengatur pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia, termasuk definisi, jenis, ciri-ciri, contoh pelanggaran di Indonesia, upaya pemajuan dan penegakannya, serta tantangan yang dihadapi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai lembaga penting yang berperan dalam pemantauan, penyuluhan, dan mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, penjelasan HAM pada tingkat global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang, dan perlu dihormati serta dilindungi oleh negara dan individu.
Teks tersebut membahas penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut membentuk Pengadilan HAM khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Proses penyelesaiannya meliputi penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan oleh Jaksa Agung, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan HAM yang
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sesuai dengan kodratnya. Dokumen ini membahas definisi HAM menurut beberapa pandangan dan perkembangannya. Juga dibahas mengenai pelanggaran HAM dan pengaturannya dalam perundang-undangan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, mencakup konsep HAM, substansi HAM dalam Pancasila, dan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari."
Hak Asasi Manusia Dan Kejahatan Korupsi (Materi untuk santri 2015)Abdul Kasim
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan kejahatan korupsi. Terdapat penjelasan mengenai definisi hak asasi manusia, perkembangan generasi hak asasi manusia, instrumen internasional dan nasional tentang hak asasi manusia, serta hubungan antara korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, mencakup definisi dan jenis-jenis hak asasi manusia, peran berbagai lembaga dan undang-undang dalam memajukan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia, serta tantangan dan instrumen internasional yang mendukung upaya tersebut.
Dokumen tersebut membahas instrumen hukum HAM di Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hak dan kewajiban das
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD)
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1995 Setelah Diamademen
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
MODUL 1 KELAS XI.pptx Pelanggaran Hak asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
1. MODUL 1
Pelanggaran Hak asasi
Manusia dalam Perspektif
Pancasila
SMK NEGERI PERTANIAN
KARAWANG
OLEH :
SITI SUHAENI, S.PD
2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Menganalisis Makna Konsep Hak dan Kewajiban Asasi
Manusia.
Menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap
hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam
perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
3. Sub Pokok Bahasan :
Konsep tentang Hak dan Kewajiban
Asasi Manusia
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di
Indonesia
4. Pengertian HAM menurut UU No 39
Tahun 1999
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum
, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Ciri-ciri Khusus Hak Asasi Manusia
Hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak
lahir.
Tidak dapat di cabut, artinya hak asasi manusiatidak dapat
dihilangkan atau diserahkan.
Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang
tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau pebedaan
lainnya.
Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan
semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, social
dan budaya.
6. Macam-macam Hak Asasi Manusia
Secara Umum hak asasi manusia terdiri dari 5 macam yaitu sebagai
berikut :
1. Hak Asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan ( procedural rights )
2. Hak Asasi Politik ( political rights )
3. Hak Asasi Pribadi ( Personal rights )
4. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum
dan pemerintahan ( rights of legal equality )
5. Hak asasi ekonomi ( poverty rights )
7. Dalam HAM juga terkandung Kewajiban
Asasi Manusia yaitu :
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika,
dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada
peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum
internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan
tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara
timbal balik.
8. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di
Indonseia
Menurut ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun
1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik
sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan
hukum , mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut
hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin
oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan
tidak akan memperoleh penyelesaian hukumyang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
9. Kriteria Pelanggaran HAM
Kejahatan Hak Asasi Manusia yang di golongkan sebagai pelanggaran
HAM berat yaitu :
1. Kejahatan Genosida
merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
Merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan. Serangan tersebut sifatnya luas atau sistemtik dan ditujukan
secara langsung kepada penduduk sipil.
10. Berdasarkan waktunya, menurut UU No.
26 tahun 2000
Kasus pelanggaran HAM di bedakan menjadi dua yaitu :
1. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu
2. Pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU No. 26 Tahun 2000
diundangkan.
UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM bersifat retroaktif,
artinya undang-undang ini berlaku surut. Pelanggaran HAM berat pada
masa lalu dapat di adili dan ditindak beerdasarkan ketentuan dalam UU
No. 26 Tahun 2000. contohnya kasus kerusuhan mei 1998, kasus
semanggi 1998.
11. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Hampir seluruh kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui pengadilan
HAM, baik melalui pengadilan HAM permanen, maupun pengadilan HAM ad hoc
berdasarkan UU No.26 tahun 2000.
Prosedur Pemeriksaan perkara sebagai berikut :
1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penuntutan
6. Pemeriksaan disidang pengadilan
12. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan yang
khusus menangani pelanggaan HAM berat.
Pengadilan hak asasi ad hoc merupakan lembaga yang di
bentuk berdasarkan undang-undang no 26 tahun 2000
tentang pengadilan hak asasi manusia.
13. TUGAS MANDIRI
Carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pendapat pakar.
Kalian dapat menemukannya dari buku sumber atau media online.
Tulislah hasil temuan kalian dalam table di bawah ini !
No. Nama Pakar / Ahli Definisi Hak Asasi Definisi Kewajiban
Manusia
1.
2.
3.