Beberapa kasus korupsi yang dihukum antara lain Ade Swara dan istri divonis 6 tahun penjara karena kasus suap dan pencucian uang, Romi Herton dan istri divonis 6 dan 4 tahun penjara karena memberikan keterangan palsu, serta pemerintah Cina mencari 100 buronan korupsi yang bersembunyi di luar negeri.
Dokumen tersebut membahas peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui empat wilayah yaitu lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/internasional. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mencegah perbuatan korupsi dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Pembelajaran ini membahas tentang anti korupsi, dengan tujuan agar peserta dapat memahami konsep korupsi, anti korupsi, gratifikasi, dan upaya pencegahan korupsi. Materi pembelajaran mencakup pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dampak korupsi, gratifikasi, dan cara membasmi korupsi melalui pendidikan, perbaikan sistem, dan penegakan hukum.
Beberapa kasus korupsi yang dihukum antara lain Ade Swara dan istri divonis 6 tahun penjara karena kasus suap dan pencucian uang, Romi Herton dan istri divonis 6 dan 4 tahun penjara karena memberikan keterangan palsu, serta pemerintah Cina mencari 100 buronan korupsi yang bersembunyi di luar negeri.
Dokumen tersebut membahas peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi melalui empat wilayah yaitu lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/internasional. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mencegah perbuatan korupsi dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Pembelajaran ini membahas tentang anti korupsi, dengan tujuan agar peserta dapat memahami konsep korupsi, anti korupsi, gratifikasi, dan upaya pencegahan korupsi. Materi pembelajaran mencakup pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dampak korupsi, gratifikasi, dan cara membasmi korupsi melalui pendidikan, perbaikan sistem, dan penegakan hukum.
Teks tersebut berisi jawaban atas 13 soal tentang hakekat keragaman dan kesetaraan manusia. Jawaban-jawaban tersebut menjelaskan tentang perbedaan masyarakat desa dan kota, makna keragaman dan kesetaraan manusia, kemajemukan secara horizontal dan vertikal, problematika dan solusi dari keragaman dan kesetaraan, serta pengertian istilah-istilah seperti etnosentrisme dan diskriminasi.
Paper ini membahas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jepang. Faktor-faktor yang mendukung rendahnya korupsi di Jepang antara lain budaya malu dan jujur masyarakat, komitmen pemerintah, serta mekanisme penegakan hukum yang kuat dan independen. Namun demikian, masih terdapat risiko korupsi di Jepang karena eratnya hubungan antara politik, bisnis, dan pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi jawaban mahasiswa terhadap beberapa pertanyaan mengenai bab-bab dalam mata kuliah tersebut, yaitu tentang pendahuluan, filsafat, identitas nasional, dan demokrasi Indonesia.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang konsep anti korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang yang merugikan negara dan rakyat, serta menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya memberi hadiah. Dokumen juga menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip anti korupsi s
Esensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hakikat lima sila Pancasila: sila kesatuan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila penting sebagai sistem etika karena memberi panduan perilaku bagi warga negara dan dasar untuk menganalisis kebijakan.
Dokumen tersebut membahas rumus-rumus dasar trigonometri dan turunan fungsi trigonometri beserta contoh soalnya. Secara ringkas, dibahas tentang rumus identitas, jumlah dan selisih sudut, sudut rangkap, hasil kali sin dan cos, serta rumus turunan fungsi seperti sin, cos, tan, cot, sec dan csc beserta contoh penentuan turunannya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang memaparkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila utama atau dapat dipers sederhanakan menjadi Trisila atau bahkan Ekasila yaitu Gotong Royong. Pidato ini menjelaskan latar belakang dan filsafat dari konsep negara Indonesia.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Korea Selatan memiliki peringkat korupsi ke-46 dunia berdasarkan survei Transparansi Internasional tahun 2013.
2. Badan KICAC didirikan pada 2002 untuk memerangi korupsi secara independen.
3. Pada 2008, KICAC digabung menjadi ACRC untuk menangani pengaduan, banding, dan korupsi secara terpadu.
Presentasi ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, terutama melalui pendidikan anti korupsi. Peran perguruan tinggi dijelaskan melalui tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan perguruan tinggi antara lain kampanye nilai integritas di kampus.
Budaya Indonesia seperti batik, masakan rendang, gamelan, dan tari tradisional seperti tari pendet pernah diklaim negara lain seperti Malaysia karena faktor globalisasi dan identitas nasional yang lemah. Pemerintah Indonesia telah berupaya melestarikan dan melindungi budaya asli dengan aturan yang jelas serta menanggapi klaim budaya secara tegas. Masyarakat perlu lebih menghargai budaya lokal agar tidak terpengaruh budaya asing dan ke
SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018Eko Supriyadi
Dokumen tersebut berisi soal pilihan ganda mengenai korupsi yang mencakup definisi, penyebab, lembaga yang menangani, upaya pencegahan, dan contoh-contoh korupsi. Secara keseluruhan dokumen memberikan penjelasan mengenai konsep dasar korupsi, dampaknya, lembaga yang bertugas memberantasnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi.
Teks tersebut berisi jawaban atas 13 soal tentang hakekat keragaman dan kesetaraan manusia. Jawaban-jawaban tersebut menjelaskan tentang perbedaan masyarakat desa dan kota, makna keragaman dan kesetaraan manusia, kemajemukan secara horizontal dan vertikal, problematika dan solusi dari keragaman dan kesetaraan, serta pengertian istilah-istilah seperti etnosentrisme dan diskriminasi.
Paper ini membahas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jepang. Faktor-faktor yang mendukung rendahnya korupsi di Jepang antara lain budaya malu dan jujur masyarakat, komitmen pemerintah, serta mekanisme penegakan hukum yang kuat dan independen. Namun demikian, masih terdapat risiko korupsi di Jepang karena eratnya hubungan antara politik, bisnis, dan pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi jawaban mahasiswa terhadap beberapa pertanyaan mengenai bab-bab dalam mata kuliah tersebut, yaitu tentang pendahuluan, filsafat, identitas nasional, dan demokrasi Indonesia.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang konsep anti korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang yang merugikan negara dan rakyat, serta menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya memberi hadiah. Dokumen juga menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip anti korupsi s
Esensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hakikat lima sila Pancasila: sila kesatuan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila penting sebagai sistem etika karena memberi panduan perilaku bagi warga negara dan dasar untuk menganalisis kebijakan.
Dokumen tersebut membahas rumus-rumus dasar trigonometri dan turunan fungsi trigonometri beserta contoh soalnya. Secara ringkas, dibahas tentang rumus identitas, jumlah dan selisih sudut, sudut rangkap, hasil kali sin dan cos, serta rumus turunan fungsi seperti sin, cos, tan, cot, sec dan csc beserta contoh penentuan turunannya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang memaparkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila utama atau dapat dipers sederhanakan menjadi Trisila atau bahkan Ekasila yaitu Gotong Royong. Pidato ini menjelaskan latar belakang dan filsafat dari konsep negara Indonesia.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Korea Selatan memiliki peringkat korupsi ke-46 dunia berdasarkan survei Transparansi Internasional tahun 2013.
2. Badan KICAC didirikan pada 2002 untuk memerangi korupsi secara independen.
3. Pada 2008, KICAC digabung menjadi ACRC untuk menangani pengaduan, banding, dan korupsi secara terpadu.
Presentasi ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, terutama melalui pendidikan anti korupsi. Peran perguruan tinggi dijelaskan melalui tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan perguruan tinggi antara lain kampanye nilai integritas di kampus.
Budaya Indonesia seperti batik, masakan rendang, gamelan, dan tari tradisional seperti tari pendet pernah diklaim negara lain seperti Malaysia karena faktor globalisasi dan identitas nasional yang lemah. Pemerintah Indonesia telah berupaya melestarikan dan melindungi budaya asli dengan aturan yang jelas serta menanggapi klaim budaya secara tegas. Masyarakat perlu lebih menghargai budaya lokal agar tidak terpengaruh budaya asing dan ke
SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018Eko Supriyadi
Dokumen tersebut berisi soal pilihan ganda mengenai korupsi yang mencakup definisi, penyebab, lembaga yang menangani, upaya pencegahan, dan contoh-contoh korupsi. Secara keseluruhan dokumen memberikan penjelasan mengenai konsep dasar korupsi, dampaknya, lembaga yang bertugas memberantasnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis narkoba dan bahayanya. Jenis-jenis narkoba yang dijelaskan antara lain morphine, heroin, ganja, hashish, amphetamine. Dokumen juga menjelaskan pengertian narkoba secara umum serta membedakan antara narkotika dan psikotropika.
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya penegakan hukum dan budaya, sementara upaya pemberantasannya meliputi peranan KPK dan penegakan undang-undang anti korupsi.
Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bagian dari KKN dan contoh kasusnya di Indonesia. Dokumen tersebut juga menjelaskan penyebab terjadinya korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui strategi preventif, detektif, dan represif.
Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di IndonesiaHanna Chan
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meliputi upaya pencegahan, penindakan, serta edukasi masyarakat dan LSM. Upaya pencegahan mencakup penanaman semangat nasionalis dan penerapan sistem kontrol keuangan yang ketat, sedangkan upaya penindakan berfokus pada penindakan terhadap pelaku korupsi. Upaya edukasi ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan LSM seperti ICW dan
1. Materi pelatihan ini membahas tentang pencegahan korupsi, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, dan peran masyarakat dalam membangun komunitas anti-korupsi.
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...FIkri Aulawi Rusmahafi
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, sejarah dan gambaran umum korupsi di Indonesia, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam memberantas korupsi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi seperti upaya pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM.
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...FIkri Aulawi Rusmahafi
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk definisi korupsi, sejarah dan gambaran umum korupsi di Indonesia, fenomena korupsi, peran pemerintah dalam memberantas korupsi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi seperti upaya pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM.
BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...Monica Rizki Lestari
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemberantasan korupsi dan fraud melalui pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM. Upaya pencegahan meliputi penanaman semangat nasionalisme, penerimaan pegawai berdasarkan kompetensi, dan sistem kontrol yang efisien. Upaya penindakan dilakukan terhadap pelaku dengan sanksi administratif dan pidana. Edukasi masyarakat dan LSM bertujuan meningkatkan
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian korupsi, prinsip-prinsip anti korupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan kontrol, serta kebijakan anti korupsi yang efektif."
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi yang secara umum terangkum dalam tiga strategi utama pemberantasan korupsi, yaitu melalui upaya pendidikan anti korupsi, pencegahan tindak pidana korupsi, dan penindakan atau penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Korupsi dan penipuan merupakan masalah serius di Indonesia. Dokumen ini membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti peningkatan pendidikan masyarakat, pengawasan lembaga swadaya masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas oleh lembaga seperti KPK. Dokumen ini juga menjelaskan contoh-contoh kasus korupsi yang diungkap oleh KPK dan
Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia yang berdampak buruk pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan pengertian korupsi secara etimologi, hukum, dan dampaknya. Disebutkan pula penyebab korupsi yaitu faktor internal dan eksternal serta upaya pemberantasan korupsi melalui pencegahan dan penindakan. Pendidikan anti-korupsi diperankan untuk membentuk karakter
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...Rudy Harland
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan penipuan, termasuk penyebab, dampak, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula definisi korupsi, unsur-unsur korupsi, bentuk penyalahgunaan dalam korupsi, serta dasar hukum pemberantasan korupsi.
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...parluhutan silitonga
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia. Korupsi umumnya dilakukan oleh pejabat negara dengan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Upaya yang ditempuh antara lain pencegahan melalui pendidikan dan sistem pengawasan, penindakan hukum terhadap pelaku, serta kampanye sosial oleh LSM seperti ICW dan Transparency International.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. KORUPSI
•Korupsi adalah (berasal dari bahasa latin yaitu corruptiodari
kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalikan, dan menyogok ) tindakan
pejabat publik maupun politisi atau pegawai negeridan pihak
lainnya yang terlibat dalam tindakan itu yang
meyalahgunakan kepemimpinan tersebut untuk
mendapatkan keuntungan sepihak
3. •
1.
2.
3.
4.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi
secara garis besar memenuhi unsur – unsur sebagai
berikut :
Perbuatan melawan hukum
Penyalah gunaan kewenangan, kesempatan, atau
sarana
Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
,dan
Merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara
4. Jenis tindak pidana korupsi
• Ada bebrapa jenis tindak pidana korupsi di antaranya , namun bukan
semuanya, adalah :
1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
2. Penggelapan dalam jabatan,
3. Pemerasan dalam jabatan,
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara
negara), dan
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
5. Sebab-Sebab Korupsi
• Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan
korupsi antara lain yaitu :
1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu
memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan
kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Adanya banyak kemiskinan.
6. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi
muncul sebagai penyakit transisional
10. Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.
6. Cara Memberantas
Korupsi
1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian
pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa
tua.
5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi
dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui
penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.
7. Gerakan-gerakan atau organisasi
anti korupsi di Indonesia.
1. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara).
2. OAK (Organisasi Anti Korupsi)
3. ICW (Indonesian Corruption Watch)
4. SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi)
5. SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi)
6. MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia)
7. TII (Transparency International Indonesia)
8. GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi)
8. Negara – negara yang banyak
korupsi
1. Azerbaijan
2. Bangladesh
3. Bolivia
4. Kamerun
5. Indonesia
6. Irak
7. Kenya
8. Nigeria
9. Pakistan
10. Rusia
11. Tanzania
12. Uganda
13. Ukraina
Lihat Negara kita berada di urutan berapa ?
9. Dampak Negatif Dari
Korupsi
• Demokrasi
Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang
baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum,
korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur,
penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena
prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan
nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
• Ekonomi
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan
ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos
niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi
dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.
• Kesejahteraan umum negara