Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...Kanaidi ken
Training "Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA BUMN".
Narasumber Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP
WA. 0877 5871 1905 HP. Kanaidi : 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-----------------------------------------
Silabus Pelatihan _"Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA di BU...Kanaidi ken
Training "Harmonisasi Ketentuan ORGAN dan SUMBER DAYA MANUSIA BUMN".
Narasumber Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP
WA. 0877 5871 1905 HP. Kanaidi : 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-----------------------------------------
Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN _"Pelati...Kanaidi ken
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-03 Tahun 2023, meliputi sumber calon, penjaringan dan penilaian calon, usulan pengangkatan calon yang lulus penilaian, proses penetapan dan penyerahan keputusan pengangkatan, serta penandatanganan pernyataan oleh anggota yang diangkat.
Bab viii tata cara evaluasi kualifikasidhoan Evridho
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur evaluasi kualifikasi calon peserta lelang jasa konsultansi yang terdiri dari penilaian persyaratan kualifikasi secara sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi menggunakan sistem penilaian untuk menentukan calon daftar pendek. Proses evaluasi meliputi pengecekan administrasi, kapabilitas perusahaan, dan pengalaman. Peserta harus lulus tahapan administrasi dan kualifikasi teknis
Disampaikan pada Orientasi PNS di Lingkungan POLRI
Bandung, 15 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
03 Oktober 2022 - SOSIALISASI GCG 30 MINUTE REV.pptkingpin1821
Rekomendasi dokumen tersebut membahas enam aspek tata kelola perusahaan yang baik di PT Kereta Api Indonesia, yaitu good corporate governance, code of conduct, pengendalian gratifikasi, sistem manajemen anti penyuapan, whistleblowing system, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dokumen ini memberikan panduan dan aturan terkait implementasi keenam aspek tersebut di perusahaan.
Pelatihan (Ketentuan TERBARU)_ "Prinsip dan Penerapan TATA KELOLA BUMN" (Perm...Kanaidi ken
Pelatihan ini membahas prinsip dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN sesuai peraturan terbaru. Pelatihan 2 hari ini mencakup berbagai aspek tata kelola seperti tugas dewan komisaris, sistem pengendalian internal, fungsi sekretaris perusahaan, dan etika bisnis. Diharapkan peserta memahami ketentuan tata kelola BUMN. Pelatihan ini cocok untuk komisaris, direksi, manajemen BUMN dan anak perusahaannya
Makalah ini membahas tentang manajemen sumber daya manusia strategik dengan fokus pada analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi, perencanaan sumber daya manusia, kebutuhan sumber daya manusia, dan proses rekrutmen dan seleksi.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Organ tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG meliputi komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.
3. Prinsip-
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Organ tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG adalah komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.
3. Prinsip-
SADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdfSadrinS
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua sehingga Makalah ini dapat kami susun dengan baik dan lancar. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Makalah kami ini berjudul : “Mengelola Keuangan Di Anak Perusahaan Asing & Menetapkan Kurs Mata Uang”
Kami menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini kami menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.
Dengan ini kami menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, kami telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga makalah ini dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, kami dengan rendah hati menerima masukan, saran, dan usul guna penyempurnaan makalah ini.
Akirnya kami berharap agar makalah ini bisa bermanfaat bagi seluruh pembacanya.
disarankan untuk pembaca untuk lebih banyak banyak membaca agar kita tidak ketinggalan ilmu pengetahuan diluar sana dan agar setidaknya kita dapat berkontribusi sedikit untuk kemajuan negara tercinta kita agar lebih berkembang lagi.
dengan cara menjadikan tiap generasi lebih berkembang dan dapat menciptahakan kedamaian untuk seluruh masyarakat.
Secara umum bahwa pengertian menejemem pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran bagi suatu organisasi/perusahaan dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan menciptakan, mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar yang bermaksud untuk mencapai tujuan utama. Dibawah ini ada beberapa pengertian mengenai manajemen pemasaran menurut ahli yaitu:
Menurut Philip Kotler ( 2008;9 )
Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkan serta memdapatkan laba atau keuntungan.
Walupun tidak semua kegiatan bisnis ini mengejar keuntungan semata, contohnya koperasi.
Secara etimologi bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelopok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis memiliki tiga pengguna, tergantung skupnya yaitu :
a. Bagi pengguna singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usahan, yaitu kesatuan yuridis (hukum),teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencarilaba atau keuntungan, misal P.T, Firma dll.
b. Bagi pengguna yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu (merujuk seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang atau jasa), misalnya bisnis pertelevisian.
c. Bagi Pengguna yang paling luas merujuk
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil perusahaan, kinerja produksi gula, struktur organisasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan tugas sekretaris perusahaan di PTPN X.
Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN _"Pelati...Kanaidi ken
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menurut Peraturan Menteri BUMN No. PER-03 Tahun 2023, meliputi sumber calon, penjaringan dan penilaian calon, usulan pengangkatan calon yang lulus penilaian, proses penetapan dan penyerahan keputusan pengangkatan, serta penandatanganan pernyataan oleh anggota yang diangkat.
Bab viii tata cara evaluasi kualifikasidhoan Evridho
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur evaluasi kualifikasi calon peserta lelang jasa konsultansi yang terdiri dari penilaian persyaratan kualifikasi secara sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi menggunakan sistem penilaian untuk menentukan calon daftar pendek. Proses evaluasi meliputi pengecekan administrasi, kapabilitas perusahaan, dan pengalaman. Peserta harus lulus tahapan administrasi dan kualifikasi teknis
Disampaikan pada Orientasi PNS di Lingkungan POLRI
Bandung, 15 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
03 Oktober 2022 - SOSIALISASI GCG 30 MINUTE REV.pptkingpin1821
Rekomendasi dokumen tersebut membahas enam aspek tata kelola perusahaan yang baik di PT Kereta Api Indonesia, yaitu good corporate governance, code of conduct, pengendalian gratifikasi, sistem manajemen anti penyuapan, whistleblowing system, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dokumen ini memberikan panduan dan aturan terkait implementasi keenam aspek tersebut di perusahaan.
Pelatihan (Ketentuan TERBARU)_ "Prinsip dan Penerapan TATA KELOLA BUMN" (Perm...Kanaidi ken
Pelatihan ini membahas prinsip dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN sesuai peraturan terbaru. Pelatihan 2 hari ini mencakup berbagai aspek tata kelola seperti tugas dewan komisaris, sistem pengendalian internal, fungsi sekretaris perusahaan, dan etika bisnis. Diharapkan peserta memahami ketentuan tata kelola BUMN. Pelatihan ini cocok untuk komisaris, direksi, manajemen BUMN dan anak perusahaannya
Makalah ini membahas tentang manajemen sumber daya manusia strategik dengan fokus pada analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi, perencanaan sumber daya manusia, kebutuhan sumber daya manusia, dan proses rekrutmen dan seleksi.
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Organ tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG meliputi komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.
3. Prinsip-
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Organ tambahan yang dibutuhkan untuk menerapkan GCG adalah komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.
3. Prinsip-
SADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdfSadrinS
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua sehingga Makalah ini dapat kami susun dengan baik dan lancar. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Makalah kami ini berjudul : “Mengelola Keuangan Di Anak Perusahaan Asing & Menetapkan Kurs Mata Uang”
Kami menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini kami menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.
Dengan ini kami menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, kami telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga makalah ini dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, kami dengan rendah hati menerima masukan, saran, dan usul guna penyempurnaan makalah ini.
Akirnya kami berharap agar makalah ini bisa bermanfaat bagi seluruh pembacanya.
disarankan untuk pembaca untuk lebih banyak banyak membaca agar kita tidak ketinggalan ilmu pengetahuan diluar sana dan agar setidaknya kita dapat berkontribusi sedikit untuk kemajuan negara tercinta kita agar lebih berkembang lagi.
dengan cara menjadikan tiap generasi lebih berkembang dan dapat menciptahakan kedamaian untuk seluruh masyarakat.
Secara umum bahwa pengertian menejemem pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran bagi suatu organisasi/perusahaan dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan menciptakan, mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar yang bermaksud untuk mencapai tujuan utama. Dibawah ini ada beberapa pengertian mengenai manajemen pemasaran menurut ahli yaitu:
Menurut Philip Kotler ( 2008;9 )
Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkan serta memdapatkan laba atau keuntungan.
Walupun tidak semua kegiatan bisnis ini mengejar keuntungan semata, contohnya koperasi.
Secara etimologi bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelopok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis memiliki tiga pengguna, tergantung skupnya yaitu :
a. Bagi pengguna singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usahan, yaitu kesatuan yuridis (hukum),teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencarilaba atau keuntungan, misal P.T, Firma dll.
b. Bagi pengguna yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu (merujuk seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang atau jasa), misalnya bisnis pertelevisian.
c. Bagi Pengguna yang paling luas merujuk
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai profil perusahaan, kinerja produksi gula, struktur organisasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan tugas sekretaris perusahaan di PTPN X.
Similar to Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom Anak Perusahaan _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN" (PER-3 Thn 2023). (20)
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Formulasi Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi & Dekom Anak Perusahaan _"Pelatihan ORGAN & SDM BUMN" (PER-3 Thn 2023).
1. Formulasi Penilaian Bakal Calon
Anggota Direksi & Dekom
Anak Perusahaan
Permen BUMN No.PER-03 Tahun 2023
2. • Penilaian Syarat Formal & Syarat Lain Bakal Calon
Anggota Direksi & Dekom Anak Perusahaan.
• Penilaian & Bobot Penilaian Syarat Materiil Bakal Calon
Anggota Direksi & Dekom Anak Perusahaan.
• Penandatanganan Kontrak Manajemen Anggota Direksi
Anak Perusahaan.
• Pengecualian Rangkap Jabatan & Pengecualian lainnya.
• Pengusulan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan
dan/atau Anggota Dekom Anak Perusahaan yang
Berasal dari Unsur Pemegang Saham Pengendali BUMN
Ketentuan TERBARU: Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
Pokok Bahasan
3. Penilaian Syarat Formal &
Syarat Lain
(1) Penilaian terhadap bakal Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan dan bakal Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan dilakukan
terhadap pemenuhan syarat formal (dimaksud
dalam Pasal 4 atau Pasal 16) serta syarat lain
(dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 18).
(2) Dalam hal data dan/atau informasi untuk
membuktikan pemenuhan syarat formal dan
syarat lain tidak diperoleh oleh tim evaluasi, maka
pembuktiannya dapat dilakukan dengan
pernyataan tertulis dari bakal Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang
bersangkutan.
Psl 55 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
4. Penilaian Syarat Formal &
Syarat Lain ...
(3) Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti
tidak benar maka yang bersangkutan
diberhentikan dari jabatannya sebagai
anggota Direksi Anak Perusahaan atau Dewan
Komisaris Anak Perusahaan, dan Direksi
BUMN memproses pernyataan tidak benar
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam hal 1 (satu) atau lebih dari syarat formal
dan/atau syarat lain tidak terpenuhi, maka
bakal Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan
dan bakal Calon Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan dinyatakan gugur.
Psl 55 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
5. (1) Penilaian terhadap syarat materiil dilakukan
terhadap bakal Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan dan Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang telah dinyatakan memenuhi
syarat formal dan syarat lain.
(2) Penilaian terhadap syarat materiil Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan dimaksud
dalam Pasal 3 dilakukan dengan memberikan
pembobotan sebagai berikut:
a. keahlian diberikan bobot sebesar 20% (dua
puluh persen) dengan rincian sebagai
berikut:
Penilaian & Bobot Syarat Materiil
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
6. Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
1. memiliki pengetahuan yang memadai di
bidang usaha Anak Perusahaan yang
bersangkutan, diberikan bobot sebesar
5% (lima persen);
2. memiliki pemahaman terhadap
manajemen dan tata kelola perusahaan,
diberikan bobot sebesar 5% (lima
persen); dan
3. memiliki kemampuan untuk merumuskan
dan melaksanakan kebijakan strategis
dalam rangka pengembangan
perusahaan, diberikan bobot sebesar
10% (sepuluh persen).
Keahlian ... Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
7. b. integritas diberikan bobot penilaian sebesar
10% (sepuluh persen) dengan rincian
sebagai berikut:
1. tidak pernah terlibat dalam perbuatan
yang dikategorikan dapat memberikan
keuntungan secara melawan hukum
kepada yang bersangkutan dan/atau pihak
lain sebelum pencalonan (berperilaku
tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%
(lima persen); dan
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
8. 2. tidak pernah terlibat dalam perbuatan
yang dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap ketentuan yang
berkaitan dengan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (berperilaku
tidak baik), diberikan bobot sebesar 5%
(lima persen).
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
integritas ... Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
9. c. kepemimpinan diberikan bobot penilaian
sebesar 20% (dua puluh persen) dengan rincian
sebagai berikut:
1. mampu memformulasikan dan
mengartikulasikan visi perusahaan, diberikan
bobot sebesar 5% (lima persen);
2. mampu mengarahkan pejabat dan karyawan
perusahaan agar mampu melakukan sesuatu
untuk mewujudkan tujuan perusahaan,
diberikan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
3. mampu membangkitkan semangat (memberi
energi baru) dan memberikan motivasi kepada
pejabat dan karyawan perusahaan untuk
mampu mewujudkan tujuan perusahaan,
diberikan bobot sebesar 10% (sepuluh
persen).
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
10. d. pengalaman, dalam arti yang bersangkutan
memiliki daftar prestasi yang menunjukan
keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak
Perusahaan/badan usaha
lainnya/kementerian/lembaga tempat yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan,
diberikan bobot 30% (tiga puluh persen);
e. jujur, dalam arti yang bersangkutan tidak
pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa
dan praktik menyimpang pada tempat yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
(berbuat tidak jujur), diberikan bobot
sebesar 5% (lima persen);
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
11. f. perilaku yang baik, dalam arti yang
bersangkutan tidak pernah melakukan
atau terlibat pada tindakan yang
melanggar norma, etika dan/atau
kepatutan yang berlaku, diberikan bobot
sebesar 5% (lima persen); dan
g. memiliki dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan
perusahaan yang bersangkutan diberikan
bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
12. (3) Penilaian terhadap syarat materiil Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan
memberikan pembobotan sebagai berikut:
a. integritas diberikan bobot penilaian
sebesar 40% (empat puluh persen) dengan
rincian sebagai berikut:
1. tidak pernah terlibat dalam perbuatan
rekayasa dan praktik menyimpang pada
tempat yang bersangkutan bekerja
sebelum pencalonan (berbuat tidak
jujur), diberikan bobot sebesar 15%
(lima belas persen);
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
13. 2. tidak pernah terlibat dalam perbuatan
cidera janji yang dapat dikategorikan tidak
memenuhi komitmen yang telah disepakati
pada tempat yang bersangkutan bekerja
sebelum pencalonan (berperilaku tidak
baik), diberikan bobot sebesar 5% (lima
persen);
4. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
terhadap ketentuan yang berkaitan dengan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik
(berperilaku tidak baik), diberikan bobot
sebesar 10% (sepuluh persen).
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
14. 3. tidak pernah terlibat dalam
perbuatan yang dikategorikan dapat
memberikan keuntungan secara
melawan hukum kepada yang
bersangkutan dan/atau pihak lain
sebelum pencalonan (berperilaku
tidak baik), diberikan bobot sebesar
10% (sepuluh persen);
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
15. b. dedikasi diberikan bobot sebesar 15% (lima
belas persen);
c. memahami masalah-masalah manajemen
perusahaan yang berkaitan dengan salah
satu fungsi manajemen diberikan bobot
sebesar 15% (lima belas persen);
d. memiliki pengetahuan yang memadai di
bidang usaha perusahaan di mana yang
bersangkutan dicalonkan diberikan bobot
sebesar 10% (sepuluh persen);
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
16. e. dapat menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugasnya diberikan
bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan
f. memiliki kemauan yang kuat (antusias)
untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan di mana yang bersangkutan
dicalonkan diberikan bobot sebesar 10%
(sepuluh persen).
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
17. (4) Setiap peniliaian terhadap syarat materiil
dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan
nilai antara 1 (satu) sampai dengan 10
(sepuluh).
(5) Penilaian terhadap syarat integritas
diberikan dengan perhitungan bahwa
apabila yang bersangkutan terlibat tindakan-
tindakan dimaksud, maka nilai yang
diberikan semakin kecil sesuai dengan
tingkat keterlibatan yang bersangkutan.
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
18. (6) Penilaian terhadap syarat kompetensi
teknis/keahlian diberikan dengan perhitungan
bahwa apabila yang bersangkutan memenuhi
syarat-syarat yang dimaksud, maka nilai yang
diberikan semakin besar sesuai dengan tingkat
pemenuhan syarat.
(7) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari
seluruh nilai dengan memperhatikan bobot
masing-masing dengan formulir penilaian
sebagaimana Lampiran VIII dan Lampiran IX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
19. (8) Rekomendasi hasil akhir penilaian
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. ‘Sangat Disarankan’ (SD) untuk nilai akhir di
atas 8,5;
b. ‘Disarankan’ (D) untuk nilai akhir 7,0 sampai
dengan 8,5; atau
c. ‘Tidak Disarankan’ (TD) untuk nilai akhir di
bawah 7,0.
(9) Rekomendasi hasil akhir penilaian dimaksud
pada ayat (8) berlaku selama 2 (dua) tahun
sejak rekomendasi hasil akhir penilaian
dikeluarkan dan dapat dipergunakan untuk
mengisi jabatan pada Anak Perusahaan lain.
Bobot Penilaian Syarat Materiil ...
Psl 56 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
20. (1) Dalam hal proses penjaringan tidak menemukan
5 (lima) bakal Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan dan 3 (tiga) bakal Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan, maka
Direksi BUMN dapat mengizinkan tim evaluasi
untuk melakukan penilaian terhadap calon-calon
yang ada.
(2) Dalam hal setelah dilakukan penilaian, Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan yang terbaik
kurang dari 3 (tiga) orang dan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang terbaik
kurang dari 2 (dua) orang untuk masing-masing
jabatan maka tim evaluasi menyampaikan hasil
penilaian yang ada kepada Direksi BUMN untuk
diputuskan lebih lanjut.
Penjaringan Tidak Menemukan ...
Psl 57 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
21. Pasal 47 dan Pasal 48
Tidak Berlaku bagi ...
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 dan Pasal 48 tidak berlaku bagi
pengangkatan kembali anggota Direksi Anak
Perusahaan yang dinilai mampu melaksanakan
tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas
dengan baik dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh tim evaluasi dengan didasarkan pada:
a. pencapaian target kinerja perusahaan;
b. kekompakan tim;
c. integritas; dan
d. daftar prestasi.
Psl 58 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
22. Kerahasiaan
Proses dan Hasil Penilaian
(1) Proses dan hasil penilaian bersifat rahasia dan
hanya dipergunakan oleh Direksi BUMN,
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,
dan Kementerian BUMN.
(2) Direksi BUMN memberitahukan kepada Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan dan Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
yang bersangkutan, khusus mengenai hasil
penilaian atas Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan dan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan yang
bersangkutan.
Psl 59 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
23. Kerahasiaan Proses dan Hasil
Penilaian & Sanksi Pelanggaran ...
(3) Direksi BUMN, Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN, pejabat dan pegawai
Kementerian BUMN, dan anggota tim evaluasi
harus menjaga kerahasiaan hasil penilaian,
kecuali diminta oleh instansi yang berwenang
dalam rangka pelaksanaan kewajiban
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Psl 59 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
24. Penandatanganan Kontrak Manajemen
Anggota Direksi Anak Perusahaan
Kontrak Manajemen harus ditandatangani
dalam hal:
a. calon anggota Direksi Anak Perusahaan
dinyatakan telah lulus penilaian sebelum
ditetapkan pengangkatannya sebagai
anggota Direksi Anak Perusahaan;
b. anggota Direksi Anak Perusahaan diangkat
kembali;
c. anggota Direksi Anak Perusahaan mengalami
perpindahan jabatan anggota Direksi; atau
d. anggota Direksi Anak Perusahaan ditetapkan
sebagai pelaksana tugas untuk jabatan
Direksi lainnya.
Psl 60 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
25. Kontrak Manajemen
Anggota Direksi Anak Perusahaan ...
(1) Kontrak Manajemen memuat janji atau
pernyataan calon anggota Direksi Anak
Perusahaan, yaitu apabila diangkat/diangkat
kembali menjadi anggota Direksi Anak
Perusahaan antara lain akan memenuhi segala
target yang ditetapkan oleh RUPS termasuk
KPI yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan
menerapkan prinsip tata kelola perusahaan
yang baik.
(2) Kontrak Manajemen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat juga memuat janji untuk
pemenuhan target tertentu yang ditetapkan
oleh RUPS dalam jangka waktu tertentu.
Psl 61 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
26. • Kontrak Manajemen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ditandatangani
oleh Direksi Anak Perusahaan dan
Direksi BUMN yang bersangkutan.
Kontrak Manajemen
Anggota Direksi Anak Perusahaan ...
Psl 62 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
27. Pengecualian Rangkap Jabatan
• Ketentuan rangkap jabatan sebagai
anggota Direksi Anak Perusahaan
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d Peraturan
Menteri ini dapat dikecualikan bagi Anak
Perusahaan yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang sektoral dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai persaingan usaha tidak sehat.
Psl 63 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
28. Pengecualian untuk Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan yang Berasal dari
Anggota Direksi BUMN yang Bersangkutan
• Ketentuan mengenai tata cara
pengangkatan anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan dalam Pasal 44 sampai
dengan Pasal 63 tidak berlaku dalam hal
Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan berasal dari anggota Direksi
BUMN yang bersangkutan, kecuali
ketentuan mengenai persetujuan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau
RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 dan Pasal 54.
Psl 64 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
29. Pengusulan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan
dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
yang Berasal dari Unsur Pemegang Saham Pengendali BUMN
(1) Pemegang saham pengendali BUMN
dapat mengusulkan Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan dan/atau Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan kepada BUMN yang berasal
dari unsur pemegang saham BUMN.
Psl 65 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023
30. Pengusulan ... Anak Perusahaan yang Berasal dari
Unsur Pemegang Saham Pengendali BUMN ....
(2) Usulan pemegang saham pengendali BUMN
dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai
persetujuan RUPS bagi BUMN yang seluruh
sahamnya dimiliki Negara atau persetujuan
sebagai pemegang saham pengendali BUMN
dalam hal sebagian sahamnya dimiliki
Negara sebagaimana diatur dalam anggaran
dasar.
(3) Terhadap tata cara pencalonan Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan dan/atau
Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan dimaksud pada ayat (1) dan (2)
hanya berlaku ketentuan dimaksud dalam
Pasal 55. Psl 65 Permen BUMN No.PER-03 Thn 2023