SlideShare a Scribd company logo
HUKUM WARIS KHI
FIQH MAWARIS – EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS GUNADARMA
PENGERTIAN
• Hukum kewarisan Islam adalah hukum yg mengatur segala sesuatu yg berkenaan
dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia
meninggal dunia kepada ahli warisnya.
• Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan adalah hukum yg
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yg berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya
masing-masing.
RUKUN WARIS MENURUT KHI
• Proses peralihan harta dlm hukum kewarisan Islam memiliki unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Pewaris; menurut KHI pada pasal 171 poin (b) yg dinamakan pewaris adalah
orang yg pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan pengadilan agama islam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan.
2. Harta warisan; sebagaimana dlm pasal 171 poin (e) adalah harta bawaan
ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan selama
sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran
hutang, dan pemberian untuk kerabat.
RUKUN WARIS MENURUT KHI
• Proses peralihan harta dlm hukum kewarisan Islam memiliki unsur-unsur sebagai
berikut:
3. Ahli waris; menurut KHI adalah orang yg pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
SEBAB WARIS MEWARISI
• Dalam KHI, ada 2 hal yg menjadi sebab waris mewarisi, yaitu:
1. Hubungan darah; dibagi ke dalam 2 kategori, pertama golongan laki-laki yg
terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Adapun
cucu masuk dalam kategori ahli waris pengganti. Kedua, golongan perempuan
yg terdiri dari; ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek.
2. Hubungan perkawinan
BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS DALAM KHI
• Dalam KHI, pada pasal 176-182 dibahas hak-hak kerabat yg berupa bagian-bagian yg
telah ditentukan atau yg disebut al furud al muqaddarah.
1. Anak perempuan; bila seorang mendapatkan ½ bagian, bila dua orang atau lebih
mereka Bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Bila Bersama anak laki-laki adalah
dua banding satu (asabah bil ghoir).
2. Ayah; mendapatkan 1/3 jika tdk ada anak, dan 1/6 jika ada anak.
3. Ibu; mendapatkan 1/6 bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tdk ada anak
atau dua saudara atau lebih maka mendapatkan 1/3. Ibu mendapatkan bagian dari
sisa (1/3 sisa) sesudah diambil oleh suami/istri bila Bersama-sama dengan ayah.
BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS DALAM KHI
4. Suami; mendapatkan ½ bagian, bila tidak ada anak. Bila ada anak mendapatkan ¼
bagian.
5. Istri; mendapatkan 1/4 jika tdk ada anak, dan 1/8 jika ada anak.
6. Saudara seIbu; bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara LK dan saudara PR seIbu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila
mereka itu 2 orang atau lebih maka mereka Bersama-sama mendapatkan 1/3
bagian.
7. Saudara PR kandung atau seayah; bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan
anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara PR kandung atau seayah, maka
ia mendapatkan ½ bagian. Bila mereka 2 orang atau lebih maka 2/3 bagian. Bila
Bersama dengan saudara LK kandung atau seayah maka 2 banding satu.
KESEPAKATAN DAMAI DALAM PEMBAGIAN
• Para ahli waris dpt bersepakat melakukan perdamaian dlm pembagian harta
warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi para ahli waris dapat
tdk mengikuti aturan pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris
berdasarkan ketentuan bagiannya yg telah diatur dalam KHI, jika mereka telah
rela untuk bersepakat untuk berdamai dalam pembagian itu, karena mungkin ada
ahli waris yg menganggap dia tak perlu lagi mendapatkan warisan karena secara
ekonomi dan lainnya sudah cukup, sedangkan ahli waris yg lain lebih pantas
untuk mendapatkan menurut mereka.
• Bagi anak yg lahir di luar perkawinan, maka dia hanya dpt mewarisi dengan
ibunya dan keluarga dari ibunya saja.
HAL-HAL YG MENGHALANGI WARIS
• Dalam KHI pasal 173, hal yg menghalangi waris karena:
1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya
berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris
telah melakukan suatu kejahatan yg diancam dengan hukuman 5 tahun penjara
atau hukuman yg lebih berat.
KHI DAN FIQIH
• Ada beberapa perbedaan yang ada pada KHI dengan yang terkonsep oleh fikih
mawaris.
• Perbedaan tersebut diantaranya bagian Bapak yg ada pada KHI adalah antara 1/3
dan 1/6, perdamaian antara ahli waris, ahli waris pengganti, dan hal-hal yg
menghalangi hak atas warisan serta tidak dicantumkannya murtad, masalah-
masalah gharrawain, akdariyah dan sebagainya.
CATATAN
• Penggunaan aturan KHI sebagai pedoman hakim pengadilan dalam sengketa
waris tersebut dilakukan jika ada aduan kepada pengadilan. Jika tidak ada aduan
dan masing-masing keluarga telah membaginya berdasarkan ijtihad imam
mazhab, maka penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan tanpa melibatkan
pihak pengadilan agama.

More Related Content

Similar to Fiqh Mawaris

4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannyaMuhammad Musta'in
 
Alur pembagian waris
Alur pembagian warisAlur pembagian waris
Alur pembagian waris
Ratih Aryati
 
HUKUM_WARIS.ppt
HUKUM_WARIS.pptHUKUM_WARIS.ppt
HUKUM_WARIS.ppt
DePutriJamil
 
Hukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaHukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede Auditta
I Gede Auditta
 
HUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGA
Luthfi852215
 
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
DwianandaRajrafiq
 
Pengaturan mengenai Perwalian
Pengaturan mengenai PerwalianPengaturan mengenai Perwalian
Pengaturan mengenai Perwalian
University of North Sumatera
 
Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
MuhammadFahreziHarjo
 
Ketentuan islam tentang hukum keluarga
Ketentuan islam tentang hukum keluargaKetentuan islam tentang hukum keluarga
Ketentuan islam tentang hukum keluargaYulia Fauzi
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NPROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
ARZEN MUTAKIN
 
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxHukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
riansaputra79
 
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
Beryl Syamwil
 
10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan
Tazkiyatun Nufus
 
Warper sebelum uts
Warper sebelum utsWarper sebelum uts
Warper sebelum uts
monsil
 
Khi waris (hitam putih)
Khi waris (hitam putih)Khi waris (hitam putih)
Khi waris (hitam putih)
Bisma Bayuangga
 
Khi waris (warna)
Khi waris (warna)Khi waris (warna)
Khi waris (warna)
Bisma Bayuangga
 
Problematika yang muncul dalam Waris.pptx
Problematika  yang muncul dalam Waris.pptxProblematika  yang muncul dalam Waris.pptx
Problematika yang muncul dalam Waris.pptx
HasanAbidin5
 

Similar to Fiqh Mawaris (20)

4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya
 
Alur pembagian waris
Alur pembagian warisAlur pembagian waris
Alur pembagian waris
 
HUKUM_WARIS.ppt
HUKUM_WARIS.pptHUKUM_WARIS.ppt
HUKUM_WARIS.ppt
 
Hukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaHukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede Auditta
 
HUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA
HUKUM KELUARGA
 
Nama
NamaNama
Nama
 
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptxHUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
HUKUM_PERDATA presentatiox (Keluarga 23).pptx
 
Pengaturan mengenai Perwalian
Pengaturan mengenai PerwalianPengaturan mengenai Perwalian
Pengaturan mengenai Perwalian
 
Hukum waris (1)
Hukum waris (1)Hukum waris (1)
Hukum waris (1)
 
Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
 
Ketentuan islam tentang hukum keluarga
Ketentuan islam tentang hukum keluargaKetentuan islam tentang hukum keluarga
Ketentuan islam tentang hukum keluarga
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NPROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
 
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptxHukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
Hukum Perkawinan pengantar sistem hukum nasional.pptx
 
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
Wasiat Wajibah UU Mesir 1946
 
10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan
 
Warper sebelum uts
Warper sebelum utsWarper sebelum uts
Warper sebelum uts
 
Khi waris (hitam putih)
Khi waris (hitam putih)Khi waris (hitam putih)
Khi waris (hitam putih)
 
Khi waris (warna)
Khi waris (warna)Khi waris (warna)
Khi waris (warna)
 
Problematika yang muncul dalam Waris.pptx
Problematika  yang muncul dalam Waris.pptxProblematika  yang muncul dalam Waris.pptx
Problematika yang muncul dalam Waris.pptx
 

More from Maulana Syarif Hidayatullah

Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Metode observasi dalam Riset Pemasaran
Metode observasi dalam Riset PemasaranMetode observasi dalam Riset Pemasaran
Metode observasi dalam Riset Pemasaran
Maulana Syarif Hidayatullah
 
Tm 3
Tm 3Tm 3
Tm 2
Tm 2Tm 2
Mewujudkan layanan prima
Mewujudkan layanan primaMewujudkan layanan prima
Mewujudkan layanan prima
Maulana Syarif Hidayatullah
 
Studi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan BisnisStudi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan Bisnis
Maulana Syarif Hidayatullah
 

More from Maulana Syarif Hidayatullah (20)

Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Fiqh Mawaris
Fiqh MawarisFiqh Mawaris
Fiqh Mawaris
 
Metode observasi dalam Riset Pemasaran
Metode observasi dalam Riset PemasaranMetode observasi dalam Riset Pemasaran
Metode observasi dalam Riset Pemasaran
 
Tm 7
Tm 7Tm 7
Tm 7
 
Tm 6
Tm 6Tm 6
Tm 6
 
Tm 5
Tm 5Tm 5
Tm 5
 
Tm 4
Tm 4Tm 4
Tm 4
 
Tm 3
Tm 3Tm 3
Tm 3
 
Tm 2
Tm 2Tm 2
Tm 2
 
Mewujudkan layanan prima
Mewujudkan layanan primaMewujudkan layanan prima
Mewujudkan layanan prima
 
Studi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan BisnisStudi Kelayakan Bisnis
Studi Kelayakan Bisnis
 

Recently uploaded

ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
SyifaNurlitaTavadjio
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 

Recently uploaded (13)

ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 

Fiqh Mawaris

  • 1. HUKUM WARIS KHI FIQH MAWARIS – EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS GUNADARMA
  • 2. PENGERTIAN • Hukum kewarisan Islam adalah hukum yg mengatur segala sesuatu yg berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. • Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan adalah hukum yg mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yg berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
  • 3. RUKUN WARIS MENURUT KHI • Proses peralihan harta dlm hukum kewarisan Islam memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pewaris; menurut KHI pada pasal 171 poin (b) yg dinamakan pewaris adalah orang yg pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 2. Harta warisan; sebagaimana dlm pasal 171 poin (e) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.
  • 4. RUKUN WARIS MENURUT KHI • Proses peralihan harta dlm hukum kewarisan Islam memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 3. Ahli waris; menurut KHI adalah orang yg pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
  • 5. SEBAB WARIS MEWARISI • Dalam KHI, ada 2 hal yg menjadi sebab waris mewarisi, yaitu: 1. Hubungan darah; dibagi ke dalam 2 kategori, pertama golongan laki-laki yg terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Adapun cucu masuk dalam kategori ahli waris pengganti. Kedua, golongan perempuan yg terdiri dari; ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. 2. Hubungan perkawinan
  • 6. BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS DALAM KHI • Dalam KHI, pada pasal 176-182 dibahas hak-hak kerabat yg berupa bagian-bagian yg telah ditentukan atau yg disebut al furud al muqaddarah. 1. Anak perempuan; bila seorang mendapatkan ½ bagian, bila dua orang atau lebih mereka Bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Bila Bersama anak laki-laki adalah dua banding satu (asabah bil ghoir). 2. Ayah; mendapatkan 1/3 jika tdk ada anak, dan 1/6 jika ada anak. 3. Ibu; mendapatkan 1/6 bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tdk ada anak atau dua saudara atau lebih maka mendapatkan 1/3. Ibu mendapatkan bagian dari sisa (1/3 sisa) sesudah diambil oleh suami/istri bila Bersama-sama dengan ayah.
  • 7. BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS DALAM KHI 4. Suami; mendapatkan ½ bagian, bila tidak ada anak. Bila ada anak mendapatkan ¼ bagian. 5. Istri; mendapatkan 1/4 jika tdk ada anak, dan 1/8 jika ada anak. 6. Saudara seIbu; bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara LK dan saudara PR seIbu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih maka mereka Bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. 7. Saudara PR kandung atau seayah; bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara PR kandung atau seayah, maka ia mendapatkan ½ bagian. Bila mereka 2 orang atau lebih maka 2/3 bagian. Bila Bersama dengan saudara LK kandung atau seayah maka 2 banding satu.
  • 8. KESEPAKATAN DAMAI DALAM PEMBAGIAN • Para ahli waris dpt bersepakat melakukan perdamaian dlm pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi para ahli waris dapat tdk mengikuti aturan pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan bagiannya yg telah diatur dalam KHI, jika mereka telah rela untuk bersepakat untuk berdamai dalam pembagian itu, karena mungkin ada ahli waris yg menganggap dia tak perlu lagi mendapatkan warisan karena secara ekonomi dan lainnya sudah cukup, sedangkan ahli waris yg lain lebih pantas untuk mendapatkan menurut mereka. • Bagi anak yg lahir di luar perkawinan, maka dia hanya dpt mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari ibunya saja.
  • 9. HAL-HAL YG MENGHALANGI WARIS • Dalam KHI pasal 173, hal yg menghalangi waris karena: 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yg diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yg lebih berat.
  • 10. KHI DAN FIQIH • Ada beberapa perbedaan yang ada pada KHI dengan yang terkonsep oleh fikih mawaris. • Perbedaan tersebut diantaranya bagian Bapak yg ada pada KHI adalah antara 1/3 dan 1/6, perdamaian antara ahli waris, ahli waris pengganti, dan hal-hal yg menghalangi hak atas warisan serta tidak dicantumkannya murtad, masalah- masalah gharrawain, akdariyah dan sebagainya.
  • 11. CATATAN • Penggunaan aturan KHI sebagai pedoman hakim pengadilan dalam sengketa waris tersebut dilakukan jika ada aduan kepada pengadilan. Jika tidak ada aduan dan masing-masing keluarga telah membaginya berdasarkan ijtihad imam mazhab, maka penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak pengadilan agama.